DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 25 Tahun 2014

Nomor: 25
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OIA tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu dilakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Fropinsi Sumatera utara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3.Undang-Undang Nomor L Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. aao0);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor t26, Tasrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34;
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8661;
8.Undang-Undang Nomor tT Tahun 2An tentang Perkoperasian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1., Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

fuuan ditetapkan kebijakan ini adalah sebagai pedoman dalam pen5rusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

Klasifikasi dana bergulir merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 4

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut:

a.dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah ;
b.dana tersebut dicantumkan dalam APBD de-;rt I atau laporan keuangan
c.dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran {PA/KPA}
d.dana tersebut merupakan dana masyarakat ditagih kembali dari tanpa nilai tambah, selanjutnya kepada masyarakat/kel,omPok seterusnya (bergulir) ;
e.pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir. yang disalurkan kepada masyarakat dengan atau dana disalurkan kembali masyarakat demikian

BAB IV

PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUKURAN

Pasal 5

Pengakuan dana bergulir :

a.pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluran pembiayaan.
b.bunga atau jasa atas rekening dana bergulir yang masih dikuasai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola dana bergulir diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 6

Penyajian dan Pengukuran dana bergulir :

a.dana bergulir disajikan dalam laporan realisasi anggafan maupun laporan arus kas dicatat sebesar jumlah kas yang di keluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
b.dana bergulir disajikan dineraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non perrnanen-dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
c.nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (agrng scedule)
d.penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non peffnanen dana bergulir.
e.penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non perrnanen dana bergUlir.
f.besarnya persentase penyisihan investasi non perrn€rren dana bergulir yffiLgtidak tertagih adalah sebagai berikut : No Uraian Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur {setelah taneeal iatuh temPo} <1 ta'lun 1s.d2 tahun >2 s.d 3 tahun >3 s.d 4 tahun >4 tahun 1 Investasi Non Permanen Dana Bersulir Qo/o 25Vo 5Ao/o 75o/o IOOYI penyisihan investasi non permenen dana bergulir di Neraca biu4ikatt sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir bersangkutan. o

BAB V

PENGUNGKAPAN

Pasal 7

Informasi lain atas Investasi non permanen dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :

a.dasar penilaian dana bergulir.
b.jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
c.besarnya suku bunga yang dikenakan.
d.saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
e.informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengarl penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 2 Juli 2OI4 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 7 Juli 2Ot4 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2AI4 NOMOR 25

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OIA tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu dilakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3.Undang-Undang Nomor L Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. aao0);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor t26, Tasrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34;
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8661;
8.Undang-Undang Nomor tT Tahun 2An tentang Perkoperasian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1., Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

fuuan ditetapkan kebijakan ini adalah sebagai pedoman dalam pen5rusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

Pasal 4

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut:

a.dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah ;
b.dana tersebut dicantumkan dalam APBD de-;rt I atau laporan keuangan
c.dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran {PA/KPA}
d.dana tersebut merupakan dana masyarakat ditagih kembali dari tanpa nilai tambah, selanjutnya kepada masyarakat/kel,omPok seterusnya (bergulir) ;
e.pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir. yang disalurkan kepada masyarakat dengan atau dana disalurkan kembali masyarakat demikian

BAB IV

PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUKURAN

Pasal 5

Pengakuan dana bergulir :

a.pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluran pembiayaan.
b.bunga atau jasa atas rekening dana bergulir yang masih dikuasai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola dana bergulir diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 6

Penyajian dan Pengukuran dana bergulir :

a.dana bergulir disajikan dalam laporan realisasi anggafan maupun laporan arus kas dicatat sebesar jumlah kas yang di keluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
b.dana bergulir disajikan dineraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non perrnanen-dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
c.nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (agrng scedule)
d.penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non peffnanen dana bergulir.
e.penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non perrnanen dana bergUlir.
f.besarnya persentase penyisihan investasi non perrn€rren dana bergulir yffiLgtidak tertagih adalah sebagai berikut : No Uraian Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur {setelah taneeal iatuh temPo} <1 ta'lun 1s.d2 tahun >2 s.d 3 tahun >3 s.d 4 tahun >4 tahun 1 Investasi Non Permanen Dana Bersulir Qo/o 25Vo 5Ao/o 75o/o IOOYI penyisihan investasi non permenen dana bergulir di Neraca biu4ikatt sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir bersangkutan. o

BAB V

PENGUNGKAPAN

Pasal 7

Informasi lain atas Investasi non permanen dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :

a.dasar penilaian dana bergulir.
b.jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
c.besarnya suku bunga yang dikenakan.
d.saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
e.informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.