DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agff proses perencanaan efektif, efisien dan dapat di pertanggungiawabkan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103h
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa27l;
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Rtblik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBaQ;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik'Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6631;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oor tentang struktur organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20oB tentang Tahapan, tata cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 2L, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8771;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan ked.ua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olt Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Pen5rusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
21.Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA5-2A25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
23.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OL4 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 1 L, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26);
24.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL3-2OL8 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AA Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusErn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan pen5rusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9.Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 11". Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pen5rusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guno memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayahldaerah da-lam jangka waktu tertentu.
12.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara r:.egara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
13.Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
17.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Program adalah bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 2O. Kegiatan adalah bagran dari pogram yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada sr:atu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil {sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberepa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 2 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka men5rusun rencana pembangunan daerah. 22.Forurn SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
23.Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah Pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
24.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
25.Pengguna Sistem adalah Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara sistem secara online. 26.Data. adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, gra{ik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu. 27 . Pengelolaan data adalah Kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat, sesuai dengan yang diinginkan pemakai. 28.Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagr yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
29.Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh pengguna. 30.Input Usulan Kegiatan adalah Proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
31.Update usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
32.Delete usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk:
1. a.mengatur dan Tatacara Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD Berbasis Elektronik Provsu) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
2. b.mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD, P.RKPD dan berlaku efektif sejak pen5rusunan perencanaan dan penganggarar: pada Tahun 2018.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
1. a.memberi acuan pelaksanaan dan Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu, bagr seluruh SKPD Pemprovsu dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
2. b.menciptakan konsistensi tahapan perenca.naan pembangunan daerah;
3. c.mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaarl pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, dan
4. d.mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas, searah dan secara konsisten, serta
5. e.mencegah tindakan perspektif dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Kedudukan Peraturan Gubernur ini sebagai:

a.Sistem Pendukung Keputusan (decision support system) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah secara terpadu, dan
b.Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM

Pasal 4

Penanggungiawab Pengelolaan SIPPD berbasis Elektronik Daerah adalah sebagai berikut:

a.Gubernur sebagai Pembina Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;
b.Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengarah Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;
c.Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai Penanggungiawab Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;
d.Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai Penanggungiawab Harian Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu; e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kasubbag Program Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Administrator SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis Sistem; Kepala Bidang Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Penanggungfawab Bidang sekaligus sebagai penanggungiawab sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing- masing; Kasubbid Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Verifikator yang membantu penanggungjawab bidang dalam proses pendalaman terhadap usulan kegiatan yang masuk dari setiap SKPD.

Pasal 5

(1)Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memberikan pembinaan terhadap keseluruhan Pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memberikan arahan dan masukan kepada penanggungiawab dalam pelaksanaan Pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
(3)Penanggungiawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memberikan saran masukan dan bertanggungiawab penuh terhadap keseluruhan penggunaan Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
(4)Penanggungiawab Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mengkoordinasikan pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sesuai dengan arahan pena.nggungiawab.
(5)Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertanggungiawab secara Teknis terhadap:
1. a.menjaga keberlangsungan, kelancaran, ketertiban dan keamanan sistem;
2. b.melakukan pendistribusian usulan yang akan diinput ke dalam sistem;
3. c.memberikan informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk kedalam sistem; -12_
4. d.mengubah password secara periodik bita diperlukan, untuk menjaga keamanan sistem, dan
5. e.penanganan permasalahan dan keluhan/pengaduan dari pengguna Aplikasi.
(6)Penanggungiawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mengkoordinasikan semua usulan dari semua sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
(7)Verifikator sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf g membantu penanggungiawab Bidang dalam menjalankan proses pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.

Pasal 6

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibantu oleh Tim pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu, yang terdiri dari:

a.Tim Teknis, yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang Sistem informasi dan teknologi, dan
b.Tim Pendamping/penyelia yakni Staf Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang secara Profesional mendampingi SKPD Provsu dan Kabupaten I Kota menjalankan Sistem.

Pasal 7

(1)Tim Teknis dan Tim Pendamping/Penyelia Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Kegiatan.
(2)Tim Teknis dan Tim Pendamping/Penyelia Pengelolan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Keputusan dan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu terdiri dari:

a.SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan
b.Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 9

Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan usemame dan password dari Administrator.

Pasal 10

(1)Administrator dapat memberhentikan Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu dalam hal Penggunaan apabila melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem.
(2)Administrator bertanggungjawab kepada atasan apabila penggantian password dan terlebih dahulu mendapat persetqiuan dari Penanggungiawab dan Penangggungjawab Harian.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agff proses perencanaan efektif, efisien dan dapat di pertanggungiawabkan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103h
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa27l;
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Rtblik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBaQ;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik'Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6631;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oor tentang struktur organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20oB tentang Tahapan, tata cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 2L, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8771;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan ked.ua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olt Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Pen5rusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
21.Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA5-2A25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
23.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OL4 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 1 L, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26);
24.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL3-2OL8 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AA Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusErn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan pen5rusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9.Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 11". Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pen5rusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guno memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayahldaerah da-lam jangka waktu tertentu.
12.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara r:.egara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
13.Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
17.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Program adalah bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 2O. Kegiatan adalah bagran dari pogram yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada sr:atu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil {sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberepa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 2 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka men5rusun rencana pembangunan daerah. 22.Forurn SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
23.Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah Pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
24.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
25.Pengguna Sistem adalah Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara sistem secara online. 26.Data. adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, gra{ik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu. 27 . Pengelolaan data adalah Kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat, sesuai dengan yang diinginkan pemakai. 28.Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagr yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
29.Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh pengguna. 30.Input Usulan Kegiatan adalah Proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
31.Update usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
32.Delete usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk:
1. a.mengatur dan Tatacara Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD Berbasis Elektronik Provsu) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
2. b.mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD, P.RKPD dan berlaku efektif sejak pen5rusunan perencanaan dan penganggarar: pada Tahun 2018.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
1. a.memberi acuan pelaksanaan dan Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu, bagr seluruh SKPD Pemprovsu dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
2. b.menciptakan konsistensi tahapan perenca.naan pembangunan daerah;
3. c.mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaarl pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, dan
4. d.mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas, searah dan secara konsisten, serta
5. e.mencegah tindakan perspektif dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Kedudukan Peraturan Gubernur ini sebagai:

a.Sistem Pendukung Keputusan (decision support system) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah secara terpadu, dan
b.Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM

Pasal 4

Penanggungiawab Pengelolaan SIPPD berbasis Elektronik Daerah adalah sebagai berikut:

a.Gubernur sebagai Pembina Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;
b.Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengarah Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;
c.Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai Penanggungiawab Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;
d.Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai Penanggungiawab Harian Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu; e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kasubbag Program Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Administrator SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis Sistem; Kepala Bidang Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Penanggungfawab Bidang sekaligus sebagai penanggungiawab sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing- masing; Kasubbid Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Verifikator yang membantu penanggungjawab bidang dalam proses pendalaman terhadap usulan kegiatan yang masuk dari setiap SKPD.

Pasal 5

(1)Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memberikan pembinaan terhadap keseluruhan Pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memberikan arahan dan masukan kepada penanggungiawab dalam pelaksanaan Pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
(3)Penanggungiawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memberikan saran masukan dan bertanggungiawab penuh terhadap keseluruhan penggunaan Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
(4)Penanggungiawab Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mengkoordinasikan pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sesuai dengan arahan pena.nggungiawab.
(5)Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertanggungiawab secara Teknis terhadap:
1. a.menjaga keberlangsungan, kelancaran, ketertiban dan keamanan sistem;
2. b.melakukan pendistribusian usulan yang akan diinput ke dalam sistem;
3. c.memberikan informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk kedalam sistem; -12_
4. d.mengubah password secara periodik bita diperlukan, untuk menjaga keamanan sistem, dan
5. e.penanganan permasalahan dan keluhan/pengaduan dari pengguna Aplikasi.
(6)Penanggungiawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mengkoordinasikan semua usulan dari semua sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
(7)Verifikator sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf g membantu penanggungiawab Bidang dalam menjalankan proses pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.

Pasal 6

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibantu oleh Tim pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu, yang terdiri dari:

a.Tim Teknis, yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang Sistem informasi dan teknologi, dan
b.Tim Pendamping/penyelia yakni Staf Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang secara Profesional mendampingi SKPD Provsu dan Kabupaten I Kota menjalankan Sistem.

Pasal 7

(1)Tim Teknis dan Tim Pendamping/Penyelia Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Kegiatan.
(2)Tim Teknis dan Tim Pendamping/Penyelia Pengelolan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Keputusan dan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu terdiri dari:

a.SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan
b.Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 9

Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan usemame dan password dari Administrator.

Pasal 10

(1)Administrator dapat memberhentikan Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu dalam hal Penggunaan apabila melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem.
(2)Administrator bertanggungjawab kepada atasan apabila penggantian password dan terlebih dahulu mendapat persetqiuan dari Penanggungiawab dan Penangggungjawab Harian.