DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 37 Tahun 2016

Nomor: 37
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRSTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. 4. 5. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rak5rat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setdaprovsu adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar Provinsi; Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur yang mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan s'usunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari : Sekretariat Daerah Provinsi; Sekretariat DPRD Provinsi; 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a. b.

Pasal 3

t1) Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A, terdiri dari :

a.Asisten Administrasi Pemerintahan;
b.Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan;
c.Asisten Administrasi Umum dan Aset.

(2)Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
1. a.Biro Pemerintahan;
2. b.Biro Hukum;
3. c.Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama; (2| Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahte raarr, terdiri dari:
4. a.Biro Bina Perekonomian:
5. b.Biro Administrasi Pembangunan;
6. c.Biro Sosial dan Kesejahteraan. t3) Asisten Administrasi Umum dan Aset, terdiri dari :
7. a.Biro Umum dan Perlengkapan;
8. b.Biro Organisasi;
9. c.Biro Humas dan Keprotokolan.

Pasal 5

(1)Biro Pemerintahan, terdiri dari :

1.Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :

a.Sub Bagian Ketertiban dan Ketenteraman Umum;
b.Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
1. 2.Bagian Perbatasan dan Pertanahan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Batas Antar Negara, provinsi dan KabupatenlKota;
b.Sub Bagian Toponimi, Data Wilayah dan Kawasan;
c.Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan.
1. 3.Bagian Perangkat Wilayah, terdiri dari :
a.Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Wilayah;
b.Sub Bagian Dekonsentrasi dan Ttrgas Pembantuan;
c.Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Perangkat Wilayah. (21 Bagan Organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yarrg tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Biro Hukum, terdiri dari :

1.Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :

a.Sub Bagian Rancangan Produk Hukum;
b.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum;
c.Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
1. 2.Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kabupatenf Kota, terdiri dari :
a.Sub Bagian Fasilitasi Wilayah I;
b.Sub Bagian Fasilitasi Wilayah II;
c.Sub Bagian Fasilitasi Wilayah III.
1. 3.Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :
a.Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;
b.Sub Bagian Pen5ruluhan dan Hak Asasi Manusia;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro. (21 Bagan Organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

tl) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari :

1.Bagian Penataan dan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a.Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.Sub Bagian Penataan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga;
c.Sub Bagian Pendapatan Daerah;
1. 2.Bagian Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari :
a.Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
b.Sub Bagian Kerjasama- Dalam Negeri;
c.Sub Bagian Evaluasi Kerjasarna.
1. 3.Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, terdiri dari :
a.Sub Bagian Administrasi Kewenangan dan Urusan pemerintahan;
b.Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.Sub Bagian Administrasi Kelengkapan Perangkat Kabupaten/Kota. {21 Bagan Organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagran Kelima Biro Bina Perekonomian

Pasal 8

(U Biro Bina Perekonomian, terdiri dari :

1.Bagian Administrasi dan Perekonomian Umum, terdiri dari :

a.Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.Sub Bagian Perniagaan, Industri dan Promosi;
c.Sub Bagian Transportasi dan Pariwisata.
1. 2.Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah, terdiri dari:
a.Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Kurang Sejahtera;
b.Sub Bagian Pembinaan BUMD;
c.Sub Bagian Pengendalian Inflasi Daerah.
1. 3.Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura, terdiri dari :
a.Sub Bagian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b.Sub Bagian Pengembangan Pangan dan Pertanian;
c.Sub Bagtan Pengembangan Perikanan dan Peternakan. {2} Bagan Organisasi Biro Bina Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagran Keenam Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 9

(1)Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1.Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :

a.Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
b.Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Distribusi;
c.Sub Bagian Informasi dan Advokasi.
1. 2.Bagian Bina Usaha Jasa, terdiri dari :
a.Sub Bagian Bina Usaha dan Jaringan Jasa Konstruksi;
b.Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Hasil Pembangunan;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
1. 3.Bagian Pengendalian Pembangunall, terdiri dari :
a.Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan;
b.Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastr-uktur Pembangunan ;
c.Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum.

(2)Bagan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

{1} Biro Sosial dan KesejahteraarL, terdiri dari :

1.Bagian Fasilitasi Pembinaan Keagamaan, terdiri dari :

a.Sub Bagian Bina Kerukunan Agama dan Mental;
b.Sub Bagian Bantuan dan Lembaga;
c.Sub Bagian Fasilitasi Urusan Haji dan Wisata Rohani.
1. 2.Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Pendidikan dan Keolahtagaan;
b.Sub Bagian Kebudayaan;
c.Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
1. 3.Bagian Pembinaan Sosial, terdiri dari :
a.Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
b.Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro. (21 Bagan Organisasi Biro sosial dan Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Lamp|16:an VII sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

1.Bagian Umum, terdiri dari :

a.Sub Bagian Keuangan Sekretariat;
b.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat;
c.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
d.Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli dan Asisten-
1. 2.Bagtan Rumah Tangga, terdiri dari :
a.Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
b.Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat;
c.Sub Bagian Operasional Mess dan Gedung.
1. 3.Bagian Pengadaan dan Perawatafi, terdiri dari :
a.Sub Bagian Pengadaan;
b.Sub Bagian Perawatan;
c.Sub Bagian Distribusi dan Aset Sekretariat- {21 Bagan Organisasi Biro Umum dan Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. tsagian Kesembilan Biro Organisasi Pasal L2 tU Biro Organisasi, terdiri dari :
1. 1.Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Provinsi;
b.Sub Bagian Bina Perangkat Daerah KabupatenlKota;
c.Sub Bagian Data Perangkat Daerah dan Bina Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah.
1. 2.Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah Provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah;
b.Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah Kabupaten/ Kota;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
1. 3.Bagian Akuntabilitas dan Analisis Jabatan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja;
b.Sub Bagian Pengukuran Kinerja dan Bina Budaya Ke{a;
c.Sub Bagian Analisis Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum. {21 Bagan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercarttum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRSTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. 4. 5. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rak5rat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setdaprovsu adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar Provinsi; Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur yang mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

t1) Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A, terdiri dari :

a.Asisten Administrasi Pemerintahan;
b.Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan;
c.Asisten Administrasi Umum dan Aset.

(2)Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
1. a.Biro Pemerintahan;
2. b.Biro Hukum;
3. c.Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama; (2| Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahte raarr, terdiri dari:
4. a.Biro Bina Perekonomian:
5. b.Biro Administrasi Pembangunan;
6. c.Biro Sosial dan Kesejahteraan. t3) Asisten Administrasi Umum dan Aset, terdiri dari :
7. a.Biro Umum dan Perlengkapan;
8. b.Biro Organisasi;
9. c.Biro Humas dan Keprotokolan.

Pasal 5

(1)Biro Pemerintahan, terdiri dari :

1.Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :

a.Sub Bagian Ketertiban dan Ketenteraman Umum;
b.Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
1. 2.Bagian Perbatasan dan Pertanahan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Batas Antar Negara, provinsi dan KabupatenlKota;
b.Sub Bagian Toponimi, Data Wilayah dan Kawasan;
c.Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan.
1. 3.Bagian Perangkat Wilayah, terdiri dari :
a.Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Wilayah;
b.Sub Bagian Dekonsentrasi dan Ttrgas Pembantuan;
c.Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Perangkat Wilayah. (21 Bagan Organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yarrg tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Biro Hukum, terdiri dari :

1.Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :

a.Sub Bagian Rancangan Produk Hukum;
b.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum;
c.Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
1. 2.Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kabupatenf Kota, terdiri dari :
a.Sub Bagian Fasilitasi Wilayah I;
b.Sub Bagian Fasilitasi Wilayah II;
c.Sub Bagian Fasilitasi Wilayah III.
1. 3.Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :
a.Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;
b.Sub Bagian Pen5ruluhan dan Hak Asasi Manusia;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro. (21 Bagan Organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

tl) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari :

1.Bagian Penataan dan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a.Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.Sub Bagian Penataan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga;
c.Sub Bagian Pendapatan Daerah;
1. 2.Bagian Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari :
a.Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
b.Sub Bagian Kerjasama- Dalam Negeri;
c.Sub Bagian Evaluasi Kerjasarna.
1. 3.Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, terdiri dari :
a.Sub Bagian Administrasi Kewenangan dan Urusan pemerintahan;
b.Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.Sub Bagian Administrasi Kelengkapan Perangkat Kabupaten/Kota. {21 Bagan Organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagran Kelima Biro Bina Perekonomian

Pasal 8

(U Biro Bina Perekonomian, terdiri dari :

1.Bagian Administrasi dan Perekonomian Umum, terdiri dari :

a.Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.Sub Bagian Perniagaan, Industri dan Promosi;
c.Sub Bagian Transportasi dan Pariwisata.
1. 2.Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah, terdiri dari:
a.Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Kurang Sejahtera;
b.Sub Bagian Pembinaan BUMD;
c.Sub Bagian Pengendalian Inflasi Daerah.
1. 3.Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura, terdiri dari :
a.Sub Bagian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b.Sub Bagian Pengembangan Pangan dan Pertanian;
c.Sub Bagtan Pengembangan Perikanan dan Peternakan. {2} Bagan Organisasi Biro Bina Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagran Keenam Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 9

(1)Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1.Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :

a.Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
b.Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Distribusi;
c.Sub Bagian Informasi dan Advokasi.
1. 2.Bagian Bina Usaha Jasa, terdiri dari :
a.Sub Bagian Bina Usaha dan Jaringan Jasa Konstruksi;
b.Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Hasil Pembangunan;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
1. 3.Bagian Pengendalian Pembangunall, terdiri dari :
a.Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan;
b.Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastr-uktur Pembangunan ;
c.Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum.

(2)Bagan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

{1} Biro Sosial dan KesejahteraarL, terdiri dari :

1.Bagian Fasilitasi Pembinaan Keagamaan, terdiri dari :

a.Sub Bagian Bina Kerukunan Agama dan Mental;
b.Sub Bagian Bantuan dan Lembaga;
c.Sub Bagian Fasilitasi Urusan Haji dan Wisata Rohani.
1. 2.Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Pendidikan dan Keolahtagaan;
b.Sub Bagian Kebudayaan;
c.Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
1. 3.Bagian Pembinaan Sosial, terdiri dari :
a.Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
b.Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro. (21 Bagan Organisasi Biro sosial dan Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Lamp|16:an VII sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

1.Bagian Umum, terdiri dari :

a.Sub Bagian Keuangan Sekretariat;
b.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat;
c.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
d.Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli dan Asisten-
1. 2.Bagtan Rumah Tangga, terdiri dari :
a.Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
b.Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat;
c.Sub Bagian Operasional Mess dan Gedung.
1. 3.Bagian Pengadaan dan Perawatafi, terdiri dari :
a.Sub Bagian Pengadaan;
b.Sub Bagian Perawatan;
c.Sub Bagian Distribusi dan Aset Sekretariat- {21 Bagan Organisasi Biro Umum dan Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. tsagian Kesembilan Biro Organisasi Pasal L2 tU Biro Organisasi, terdiri dari :
1. 1.Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Provinsi;
b.Sub Bagian Bina Perangkat Daerah KabupatenlKota;
c.Sub Bagian Data Perangkat Daerah dan Bina Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah.
1. 2.Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah Provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah;
b.Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah Kabupaten/ Kota;
c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
1. 3.Bagian Akuntabilitas dan Analisis Jabatan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja;
b.Sub Bagian Pengukuran Kinerja dan Bina Budaya Ke{a;
c.Sub Bagian Analisis Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum. {21 Bagan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercarttum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.