DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016

Nomor: 39
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Uta-ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarctbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor Ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); MEMUTUSKAN: MeNCtApKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAHPROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. 5. 4. 5. 6.
7.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9.Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang w4jib diselenggarakan oleh semua Daerah;
10.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah, sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah; 1 1. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara; L2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar Provinsi;
13.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15.Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan;
16.Cabang Dinas, Satuan dan Pusat adalah merupakan unsur kegiatan Teknis Operasional Dinas/Badan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan susunan organisasi Badan- Badan terdiri dari :

1.Badan Perencanaan Pembangun€m Daerah, adalah tipe A; 2.Badan Kepegawaian Daerah, adalah tipe A;
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah tipe A; 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah Tipe A, 5.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, adalah tipe A;
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah Tipe A;
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; E.Badan Penghubung Daerah Provinsi, adalah tipe C;

(3)
(1){2)
(1)t2t {3}

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 Pasal 28 terdiri atas Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil; Untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan sebagian tugas Badan-Badan Daerah dan dalam upaya mendekatkan pelayanan pada masyarakat, Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan daPat :

a.membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan, sesuai beban kerja kebutuhan dan kemamPuan daerah;
b.menghapus unit Pelaksana Teknis Badan bila diperlukan;
c.menggabung Unit Pelaksana Teknis Badan dari beberapa menjadi satrr Unit Pelaksana Teknis Badan untuk menangani atau membidangi beberapa Daerah KabupatenlKota" dalam upaya efisiensi dan efektifitas; Kelembagaan organisasi unit Pelaksana Teknis pada Badan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya menunggu penyesuaian dalam waktu l(satu) tahun terhadap ketentuan peraturan perrrndang-undangan yang berlaku serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan baru, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

Pasal 4

Badan Perencanaan PembangUnan Daerah adalah merupakan Unsur Penunjang Tugas dalam Penyelenggaraal] fungsi perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah d,an bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan provinsi; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan Kebijakan teknis perencanaan;
b.pengkoordinasian pen)rusunan Perencanaan pembangunan daerah;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

(4)5
1. d.pelaksanaan tugas pembantuan dibidang perencanaan dan Pembangunan daerah;
2. e.pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
3. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) sekretariat 3 (tiga) Sub bagian, 4 (empat) bidang, l(satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
4. a.Badan;
5. b.Sekretariat terdiri dari :
6. l.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  1. 2.Sub Bagian Keuangan
  2. 3.sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi publik
7. c.Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Pendidikan;
  2. 2.Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
  3. 3.Sub Bidang Pemerintahan Umum.
8. d.Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan sumber Daya Alam terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
  2. 2.Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
  3. 3.Sub Bidang Ekonomi.
9. e.Bidang sarana Prasarana dan Kewilayahan terdiri dari : 1, sub Bidang Perencanaan Transportasi dan perhubungan; 2- sub Bidang sumber Daya Air, cipta Karya, permukiman dan Tata Ruang;
  1. 3.Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kerja Sama.
10. f.Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan terdiri dari :
  1. 1.sub Bidang Monitoring dan Informasi perencanaan Pembangunan;
  2. 2.Sub Bidang Evaluasi perencanaan pembangunan;
  3. 3.sub Bidang Pengendalian perencanaan pembangunan.
11. g.Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah Aplikasi Informasi dan Geospasial Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah terdiri d.ari:
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  2. 2.Seksi Aplikasi dan Informasi;
  3. 3.Seksi Geospasial. 6
(5)Bagan Organisasi Badan perencanae ;?13lTilH;::ff.:tntr'*TT".;Ho;:ili1""Jiil:l
(1)ffi.i::il:::"i pembansunan Daerah adarah merupakan unsur Korpsr.s*-il.*.;,ffi n"rfi r'.Trtr:",fi":::*??il*ffi; ffi:',f::il].*:Ti:n*i ffi ;;ggungj awab kepada Gubernur (21 Badan Kepegawaian Daerah ,.t-,ah_-,__ . meraksanakan rungsi ;JilffH:f #:;ffiantu Gubernur kewenangan provinsi; - ---Y'{qrr6'| q'usan pemerintahan yang menjadi
(3)untuk melaksanakn tugas sebagaimana dimaksdu pada ayat(2),Badan kepegawaian daerar, _"-rrd.ngjarakan fungsi : " ffffi:?""f:''i*H*Tft:,otT*"* pengadaan, pembinaan dan Informasi tepegaw;i; pemberdayaan, mutasi dan o ;ffi'H"1i}rur:ff, Tfl;lnT*""" pemerintahan daerah pemberd"v"r,, rur,rt"-*i aan rnfiorm"J#.*:ilr"::"*.-bangan dan "'ffI:il""" dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian
1. d.pelaksar daerah; laan tugs pembantuan pemerintahan dibidang Kepegawaian e' peraksaan pelayanan Administrasi Internal dan eksternar.
2. f.pelaksanaan flrcroo r^:- _- ---.. gsr v^oL'rrl?I, tugas #il"Xff"tin yang diberikan oteh Gubernur sesuai dengan (41 Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari I (satu) sercretariat 3 (tiga) Sub bagi an 4 :'ff:L:'"H? ij;xTl oto"'* mempunvai 3 (tiga) "..iuia"ng, dengan
3. a.Badan;
4. b.Sekretariat terdiri dari ;
5. t.Sub Bagian Umiil dan Kepegawaian;
  1. 2.Sub Bagi"" Kr;;;;;;, 3' sub Bagi"" n ogrufi'i.kuntabititas dan informasi publik.
6. c.Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Formasi;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin;
  3. 3.Sub Bidang Kesejahteraan.
7. d.Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
  2. 2.Sub Bidang Jabatan Struktural;
  3. 3.Sub Bidang Jabatan Fungsional.
8. e.Bidang Mutasi dan Pensiun terdiri dari : l.Sub Bidang Pemindahan; 2.Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; 3.Sub Bidang Pensiun.
9. f.Bidang Informasi dan Data Kepegawaian terdiri dari : l.Sub Bidang Arsip Pegawai; 2.Sub Bidang Pengolahan Data; 3.Sub Bidang Manajemen Kepegawaian. g.Unit Pelaksana Teknis Korp Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: l.Sub Bagian Tata Usaha; 2.Seksi keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani; 3.Seksi Usaha dan Bantuan Sosial.
(5)Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah merupakan Unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; (21 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membnatu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakn fungsi :
1. a.perumusan Kebdakan teknis dibidang pengkajian, Pendidikan dan pelatihan Teknis, Fungsional dan kepemimpinan dan umum;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan dan umum;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengkajian, Pendidikan pelatihan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan umum;
4. d.pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. f.pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
3. c.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan terdiri dari : l-Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi; 2.Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; 3.Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Keda Sama.
4. d.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar;
  3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah penunjang.
5. e.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
  3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi pilihan Jabatan Fungsional.
6. f.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial terdiri dari : 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah; 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan pimpinan Tinggi; 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
(5)Bagan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yarrg tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Badan Penelitian dan Pengembang€rn, adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; (21 Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat l2), Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
1. a.perLlmusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan pengembangan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan Pengembangan;
4. d.pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Penelitian dan Pengembangan;
5. e.pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (41 Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. 2.Sub Bagian Keuangan
  3. 3.Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik 10
3. c.Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri dari : 1 .Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; 2.Sub Bidang Pemerintahan Desa; 3.Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
4. d.Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari : 1.Sub Bidang Sosial dan Budaya; 2.Sub Bidang Kependudukan; 3.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. e.Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari : l.Sub Bidang Ekonomi; 2.Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3.Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
6. f.Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri dari : l.Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; 2.Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; 3.Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
(5)Bagan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
(2)Badan Pengelolaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; t3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, menyelenggarakan fungsinya : a.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
1. b.penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan pen5rusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11
(4)Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 {empat) bidang, 1 {satu) bidang mempunyai 3 (tiga} sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
3. c.Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
  2. 2.Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
  3. 3.Sub Bidang Hukum dan Publikasi.
4. d.Bidang Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Teknis Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor;
  2. 2.Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor;
  3. 3.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor.
5. e.Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor dan Pajak Rokok terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor dan Pajak Rokok;
  2. 2.Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Air Permukaan, P4iak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor dan Pajak Rokok;
  3. 3.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor dan Pajak Rokok.
6. f.Bidang Retribusi dan PendapatanLairrnya terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Retribusi;
  2. 2.Sub Bidang Pendapatan LainnYa;
  3. 3.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan Utara terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. 12
8. h.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan Selatan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis ;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
9. i.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pangkalan Brandan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
10. j.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Stabat terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\.rnggakan.
11. k.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pqjak dan Retribusi Daerah Binjai terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  3. 3.Seksi Pendataan Dan Penetapan
  4. 4.Seksi Penagihan Dan Pengelolaan T\rnggakan
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lubuk Pakam terdiri dari :
  6. 1.Unit Pelaksana Teknis
  7. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  8. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  9. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
12. m.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sei Rampah terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. 13
13. n.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tebing Tinggr terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
14. o.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lima Puluh terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  3. 3.Seksi Pendataan Dan Penetapan
  4. 4.Seksi Penagihan Dan Pengelolaan T\rnggakan
15. p.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Perdagangan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  3. 3.Seksi Pendataan Dan PenetaPan
  4. 4.Seksi Penagihan Dan Pengelolaan Ttrnggakan
16. q.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kisaran terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
17. r.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Balai terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Ttrnggakan.
18. s.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Aek Kanopan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T[nggakan. 14
19. t.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Rantau Prapat terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
20. u.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pinang terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagran Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
21. v.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Gunung Tua terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tlrnggakan.
22. w.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sibuhuan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tlrnggakan.
23. x.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Padang Sidempuan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
24. y.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sipirok terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagran Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. 15
25. z.Urrit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Penyabungan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagran Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\:nggakan. aa. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Natal terdiri dari :
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis
  6. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  7. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  8. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. bb. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sibolga terdiri dari : L. Unit Pelaksana Teknis
  9. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  10. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  11. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. cc. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pandan terdiri dari :
  12. 1.Unit Pelaksana Teknis
  13. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  14. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  15. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. dd. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tarutung terdiri dari :
  16. 1.Unit Pelaksana Teknis
  17. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  18. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  19. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tlrnggakan. ee. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Balige terdiri dari :
  20. 1.Unit Pelaksana Teknis
  21. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  22. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  23. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\.rnggakan. 16 ff. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Siantar terdiri dari :
  24. 1.Unit Pelaksana Teknis
  25. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  26. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  27. 4.Seksi Penagrhan dan Pengelolaan Tunggakan. gg. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dolok Sanggul terdiri dari :
  28. 1.Unit Pelaksana Teknis
  29. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  30. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  31. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. hh. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pangururan terdiri dari :
  32. 1.Unit Pelaksana Teknis
  33. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  34. 3.Seksi Pendataan Dan Penetapan;
  35. 4.Seksi Penagihan Dan Pengelolaan Tlrnggakan. ii. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pqjak dan Retribusi Daerah Salak terdiri dari :
  36. 1.Unit Pelaksana Teknis
  37. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  38. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  39. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. jj. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sidikalang terdiri dari :
  40. 1.Unit Pelaksana Teknis
  41. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  42. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  43. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. kk. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabanjahe terdiri dari :
  44. 1.Unit Pelaksana Teknis
  45. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  46. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  47. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. 17
  48. 11.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Gunung Sitoli terdiri dari :
  49. 1.Unit Pelaksana Teknis
  50. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  51. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  52. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Ttrnggakan. mm. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Teluk Dalam terdiri dari :
  53. 1.Unit Pelaksana Teknis
  54. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  55. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  56. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. nn. Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Pendapatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  57. 1.Unit Pelaksana Teknis
  58. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  59. 3.Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
  60. 4.Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan. oo. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  61. 1.Unit Pelaksana Teknis
  62. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  63. 3.Seksi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
  64. 4.Seksi Keterbukaan Informasi Publik. (S) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; t2\ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsinya: 18 a.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
1. b.penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan penJrusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan penelolaan aset;
2. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. a.pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 {satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat terdiri dari : l.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.Sub Bagian Keuangan 3.Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
3. c.Bidang Pengelolaan Anggaran terdiri dari : 1.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I; 2.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II; 3.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III.
4. d.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari : 1.Sub Bidang Perbendaharaan I; 2.Sub Bidang Perbendaharaam II; 3.Sub Bidang Kas Daerah.
5. e.Bidang Akuntansi terdiri dari : 1.Sub Bidang Akuntansi I; 2.Sub Bidang Akuntansi II; 3.Sub Bidang Akuntansi III.
6. f.Bidang Aset terdiri dari : 1.Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset; 2.Sub Bidang Pengelolaan Aset; S.Sub Bidang Penghapusan Aset. 19
(1)(21
(3)
1. g.Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset tidak bergerak terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pemanfaatan Aset tidak bergerak;
  4. 4.Seksi Pengamanan Aset tidak bergerak.
(5)Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang kewenangan daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.perumusalr dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah; c.pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
d.pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susuna-n sebagai berikut :
a.Badan;
b.Sekretariat terdiri dari : 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2.Sub Bagian Keuangan; 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

(4)20
1. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari : 1 .Sub Bidang Kesiapsiagaan; 2.Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana; 3.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. d.Bidang Penangan Darurat, Peralatan dan Logistik terdiri dari : 1.Sub Bidang Tanggap Darurat; 2.Sub Bidang Bantuan Darurat; 3.Sub Bidang Perbaikan Darurat.
3. e.Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri dari : 1.Sub Bidang Pemulihan Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi; 2.Sub Bidang Penanganan Pengungsi; 3.Sub Bidang Penilaian Kerusakan.
4. f.Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari : l.Sub Bidang Kerjasama; 2.Sub Bidang Pengendalian; 3.Sub Bidang EvaIuasi. g.Unit Pelayanan Teknis Pusat Data dan Informasi Badan Penangulangan Bencana Daerah terdiri dari : l.Sub Bagian Tata Usaha; 2.Seksi Data, Pelaporan dan Sistem Jaringan; 3.Seksi Peringatan Dini dan Pelayanan Informasi Kebencanaan. h.Unit Pelayanan Teknis Pusat Pengendalian Operasional Badan Penangulangan Bencana Daerah terdiri dari: 1.Sub Bagian Tata Usaha; 2.Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan; 3.Seksi Pengendalian dan Operasi.
(5)Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Badan Penghubung Daerah Provinsi, adalah merupakan unsur pend.ukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; 21 (21 Badan Penghubung Daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Badan Penghubung Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi, koordinasi pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga, masyarakat dan Pelayanan serta Promosi dan Informasi;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar Lembaga, Masyarakat dan Pelayanan, Promosi dan Informasi;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, hubungan antar Lembaga, Masyarakat, Pelayanan;
4. d.pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang fasilitasi, Koordinasi pembinaan dan pengendalian;
5. e.pelaks€rnaan pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Penghubung Daerah Provinsi terdiri dari Badan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan Tipe C, terdiri dari l(satu) sub bagian dan 3 (tiga) sub bidang dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Badan;
2. b.Sub Bagran Tata Usaha;
3. c.Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
4. d.Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat;
5. e.Sub Bidang Fasilitasi Program, Informasi dan Promosi.
(5)Bagan Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV

TNSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Pasal 12

(1)Inspektorat Daerah Provinsi menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
(3)22 (21 Inspektorat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urlrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
(3)Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perLtmusan kebijakan teknis bidang pengawasarl dan fasilitas pengawasan;
2. b.pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, eavluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinYa
(4)Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tipe A terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Inspektur Pembantu serta I (satu) Inspektur Khusus;
1. a.Inspektur
2. b.Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan KePegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
3. c.Inspektur Pembantu WilaYah I
4. d.Inspektur Pembantu WilaYah II
5. e.Inspektur Pembantu WilaYah III
6. f.Inspektur Pembantu WilaYah IV
7. g.Inspektur Pembantu Khusus
(5)Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Uta-ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarctbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor Ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); MEMUTUSKAN: MeNCtApKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAHPROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. 5. 4. 5. 6.
7.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9.Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang w4jib diselenggarakan oleh semua Daerah;
10.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah, sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah; 1 1. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara; L2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar Provinsi;
13.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15.Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan;
16.Cabang Dinas, Satuan dan Pusat adalah merupakan unsur kegiatan Teknis Operasional Dinas/Badan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan susunan organisasi Badan- Badan terdiri dari :

1.Badan Perencanaan Pembangun€m Daerah, adalah tipe A; 2.Badan Kepegawaian Daerah, adalah tipe A;
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah tipe A; 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah Tipe A, 5.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, adalah tipe A;
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah Tipe A;
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; E.Badan Penghubung Daerah Provinsi, adalah tipe C;

(3)
(1){2)
(1)t2t {3}

Pasal 3

a.membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan, sesuai beban kerja kebutuhan dan kemamPuan daerah;
b.menghapus unit Pelaksana Teknis Badan bila diperlukan;
c.menggabung Unit Pelaksana Teknis Badan dari beberapa menjadi satrr Unit Pelaksana Teknis Badan untuk menangani atau membidangi beberapa Daerah KabupatenlKota" dalam upaya efisiensi dan efektifitas; Kelembagaan organisasi unit Pelaksana Teknis pada Badan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya menunggu penyesuaian dalam waktu l(satu) tahun terhadap ketentuan peraturan perrrndang-undangan yang berlaku serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan baru, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

Pasal 4

a.perumusan Kebijakan teknis perencanaan;
b.pengkoordinasian pen)rusunan Perencanaan pembangunan daerah;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

(4)5
1. d.pelaksanaan tugas pembantuan dibidang perencanaan dan Pembangunan daerah;
2. e.pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
3. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) sekretariat 3 (tiga) Sub bagian, 4 (empat) bidang, l(satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
4. a.Badan;
5. b.Sekretariat terdiri dari :
6. l.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  1. 2.Sub Bagian Keuangan
  2. 3.sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi publik
7. c.Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Pendidikan;
  2. 2.Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
  3. 3.Sub Bidang Pemerintahan Umum.
8. d.Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan sumber Daya Alam terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
  2. 2.Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
  3. 3.Sub Bidang Ekonomi.
9. e.Bidang sarana Prasarana dan Kewilayahan terdiri dari : 1, sub Bidang Perencanaan Transportasi dan perhubungan; 2- sub Bidang sumber Daya Air, cipta Karya, permukiman dan Tata Ruang;
  1. 3.Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kerja Sama.
10. f.Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan terdiri dari :
  1. 1.sub Bidang Monitoring dan Informasi perencanaan Pembangunan;
  2. 2.Sub Bidang Evaluasi perencanaan pembangunan;
  3. 3.sub Bidang Pengendalian perencanaan pembangunan.
11. g.Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah Aplikasi Informasi dan Geospasial Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah terdiri d.ari:
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  2. 2.Seksi Aplikasi dan Informasi;
  3. 3.Seksi Geospasial. 6
(5)Bagan Organisasi Badan perencanae ;?13lTilH;::ff.:tntr'*TT".;Ho;:ili1""Jiil:l
(1)ffi.i::il:::"i pembansunan Daerah adarah merupakan unsur Korpsr.s*-il.*.;,ffi n"rfi r'.Trtr:",fi":::*??il*ffi; ffi:',f::il].*:Ti:n*i ffi ;;ggungj awab kepada Gubernur (21 Badan Kepegawaian Daerah ,.t-,ah_-,__ . meraksanakan rungsi ;JilffH:f #:;ffiantu Gubernur kewenangan provinsi; - ---Y'{qrr6'| q'usan pemerintahan yang menjadi
(3)untuk melaksanakn tugas sebagaimana dimaksdu pada ayat(2),Badan kepegawaian daerar, _"-rrd.ngjarakan fungsi : " ffffi:?""f:''i*H*Tft:,otT*"* pengadaan, pembinaan dan Informasi tepegaw;i; pemberdayaan, mutasi dan o ;ffi'H"1i}rur:ff, Tfl;lnT*""" pemerintahan daerah pemberd"v"r,, rur,rt"-*i aan rnfiorm"J#.*:ilr"::"*.-bangan dan "'ffI:il""" dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian
1. d.pelaksar daerah; laan tugs pembantuan pemerintahan dibidang Kepegawaian e' peraksaan pelayanan Administrasi Internal dan eksternar.
2. f.pelaksanaan flrcroo r^:- _- ---.. gsr v^oL'rrl?I, tugas #il"Xff"tin yang diberikan oteh Gubernur sesuai dengan (41 Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari I (satu) sercretariat 3 (tiga) Sub bagi an 4 :'ff:L:'"H? ij;xTl oto"'* mempunvai 3 (tiga) "..iuia"ng, dengan
3. a.Badan;
4. b.Sekretariat terdiri dari ;
5. t.Sub Bagian Umiil dan Kepegawaian;
  1. 2.Sub Bagi"" Kr;;;;;;, 3' sub Bagi"" n ogrufi'i.kuntabititas dan informasi publik.
6. c.Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Formasi;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin;
  3. 3.Sub Bidang Kesejahteraan.
7. d.Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
  2. 2.Sub Bidang Jabatan Struktural;
  3. 3.Sub Bidang Jabatan Fungsional.
8. e.Bidang Mutasi dan Pensiun terdiri dari : l.Sub Bidang Pemindahan; 2.Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; 3.Sub Bidang Pensiun.
9. f.Bidang Informasi dan Data Kepegawaian terdiri dari : l.Sub Bidang Arsip Pegawai; 2.Sub Bidang Pengolahan Data; 3.Sub Bidang Manajemen Kepegawaian. g.Unit Pelaksana Teknis Korp Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: l.Sub Bagian Tata Usaha; 2.Seksi keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani; 3.Seksi Usaha dan Bantuan Sosial.
(5)Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah merupakan Unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; (21 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membnatu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakn fungsi :
1. a.perumusan Kebdakan teknis dibidang pengkajian, Pendidikan dan pelatihan Teknis, Fungsional dan kepemimpinan dan umum;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan dan umum;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengkajian, Pendidikan pelatihan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan umum;
4. d.pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. f.pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
3. c.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan terdiri dari : l-Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi; 2.Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; 3.Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Keda Sama.
4. d.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar;
  3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah penunjang.
5. e.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
  3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi pilihan Jabatan Fungsional.
6. f.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial terdiri dari : 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah; 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan pimpinan Tinggi; 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
(5)Bagan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yarrg tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Badan Penelitian dan Pengembang€rn, adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; (21 Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat l2), Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
1. a.perLlmusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan pengembangan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan Pengembangan;
4. d.pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Penelitian dan Pengembangan;
5. e.pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (41 Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. 2.Sub Bagian Keuangan
  3. 3.Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik 10
3. c.Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri dari : 1 .Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; 2.Sub Bidang Pemerintahan Desa; 3.Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
4. d.Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari : 1.Sub Bidang Sosial dan Budaya; 2.Sub Bidang Kependudukan; 3.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. e.Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari : l.Sub Bidang Ekonomi; 2.Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3.Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
6. f.Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri dari : l.Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; 2.Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; 3.Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
(5)Bagan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
(2)Badan Pengelolaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; t3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, menyelenggarakan fungsinya : a.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
1. b.penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan pen5rusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11
(4)Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 {empat) bidang, 1 {satu) bidang mempunyai 3 (tiga} sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
3. c.Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
  2. 2.Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
  3. 3.Sub Bidang Hukum dan Publikasi.
4. d.Bidang Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Teknis Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor;
  2. 2.Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor;
  3. 3.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor.
5. e.Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor dan Pajak Rokok terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor dan Pajak Rokok;
  2. 2.Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Air Permukaan, P4iak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor dan Pajak Rokok;
  3. 3.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor dan Pajak Rokok.
6. f.Bidang Retribusi dan PendapatanLairrnya terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Retribusi;
  2. 2.Sub Bidang Pendapatan LainnYa;
  3. 3.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan Utara terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. 12
8. h.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan Selatan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis ;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
9. i.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pangkalan Brandan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
10. j.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Stabat terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\.rnggakan.
11. k.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pqjak dan Retribusi Daerah Binjai terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  3. 3.Seksi Pendataan Dan Penetapan
  4. 4.Seksi Penagihan Dan Pengelolaan T\rnggakan
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lubuk Pakam terdiri dari :
  6. 1.Unit Pelaksana Teknis
  7. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  8. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  9. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
12. m.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sei Rampah terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. 13
13. n.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tebing Tinggr terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
14. o.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lima Puluh terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  3. 3.Seksi Pendataan Dan Penetapan
  4. 4.Seksi Penagihan Dan Pengelolaan T\rnggakan
15. p.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Perdagangan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  3. 3.Seksi Pendataan Dan PenetaPan
  4. 4.Seksi Penagihan Dan Pengelolaan Ttrnggakan
16. q.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kisaran terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
17. r.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Balai terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Ttrnggakan.
18. s.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Aek Kanopan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T[nggakan. 14
19. t.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Rantau Prapat terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
20. u.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pinang terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagran Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
21. v.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Gunung Tua terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tlrnggakan.
22. w.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sibuhuan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tlrnggakan.
23. x.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Padang Sidempuan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan.
24. y.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sipirok terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagran Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. 15
25. z.Urrit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Penyabungan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagran Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\:nggakan. aa. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Natal terdiri dari :
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis
  6. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  7. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  8. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. bb. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sibolga terdiri dari : L. Unit Pelaksana Teknis
  9. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  10. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  11. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. cc. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pandan terdiri dari :
  12. 1.Unit Pelaksana Teknis
  13. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  14. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  15. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. dd. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tarutung terdiri dari :
  16. 1.Unit Pelaksana Teknis
  17. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  18. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  19. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tlrnggakan. ee. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Balige terdiri dari :
  20. 1.Unit Pelaksana Teknis
  21. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  22. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  23. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\.rnggakan. 16 ff. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Siantar terdiri dari :
  24. 1.Unit Pelaksana Teknis
  25. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  26. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  27. 4.Seksi Penagrhan dan Pengelolaan Tunggakan. gg. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dolok Sanggul terdiri dari :
  28. 1.Unit Pelaksana Teknis
  29. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  30. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  31. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. hh. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pangururan terdiri dari :
  32. 1.Unit Pelaksana Teknis
  33. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  34. 3.Seksi Pendataan Dan Penetapan;
  35. 4.Seksi Penagihan Dan Pengelolaan Tlrnggakan. ii. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pqjak dan Retribusi Daerah Salak terdiri dari :
  36. 1.Unit Pelaksana Teknis
  37. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  38. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  39. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. jj. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sidikalang terdiri dari :
  40. 1.Unit Pelaksana Teknis
  41. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  42. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  43. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. kk. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabanjahe terdiri dari :
  44. 1.Unit Pelaksana Teknis
  45. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  46. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  47. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. 17
  48. 11.Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Gunung Sitoli terdiri dari :
  49. 1.Unit Pelaksana Teknis
  50. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  51. 3.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  52. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Ttrnggakan. mm. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Teluk Dalam terdiri dari :
  53. 1.Unit Pelaksana Teknis
  54. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  55. 3.Seksi Pendataan dan PenetaPan;
  56. 4.Seksi Penagihan dan Pengelolaan T\rnggakan. nn. Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Pendapatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  57. 1.Unit Pelaksana Teknis
  58. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  59. 3.Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
  60. 4.Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan. oo. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  61. 1.Unit Pelaksana Teknis
  62. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  63. 3.Seksi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
  64. 4.Seksi Keterbukaan Informasi Publik. (S) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; t2\ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsinya: 18 a.menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
1. b.penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan penJrusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan penelolaan aset;
2. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. a.pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 {satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat terdiri dari : l.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.Sub Bagian Keuangan 3.Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
3. c.Bidang Pengelolaan Anggaran terdiri dari : 1.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I; 2.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II; 3.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III.
4. d.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari : 1.Sub Bidang Perbendaharaan I; 2.Sub Bidang Perbendaharaam II; 3.Sub Bidang Kas Daerah.
5. e.Bidang Akuntansi terdiri dari : 1.Sub Bidang Akuntansi I; 2.Sub Bidang Akuntansi II; 3.Sub Bidang Akuntansi III.
6. f.Bidang Aset terdiri dari : 1.Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset; 2.Sub Bidang Pengelolaan Aset; S.Sub Bidang Penghapusan Aset. 19
(1)(21
(3)
1. g.Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset tidak bergerak terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pemanfaatan Aset tidak bergerak;
  4. 4.Seksi Pengamanan Aset tidak bergerak.
(5)Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

a.perumusalr dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah; c.pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
d.pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susuna-n sebagai berikut :
a.Badan;
b.Sekretariat terdiri dari : 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2.Sub Bagian Keuangan; 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

(4)20
1. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari : 1 .Sub Bidang Kesiapsiagaan; 2.Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana; 3.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. d.Bidang Penangan Darurat, Peralatan dan Logistik terdiri dari : 1.Sub Bidang Tanggap Darurat; 2.Sub Bidang Bantuan Darurat; 3.Sub Bidang Perbaikan Darurat.
3. e.Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri dari : 1.Sub Bidang Pemulihan Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi; 2.Sub Bidang Penanganan Pengungsi; 3.Sub Bidang Penilaian Kerusakan.
4. f.Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari : l.Sub Bidang Kerjasama; 2.Sub Bidang Pengendalian; 3.Sub Bidang EvaIuasi. g.Unit Pelayanan Teknis Pusat Data dan Informasi Badan Penangulangan Bencana Daerah terdiri dari : l.Sub Bagian Tata Usaha; 2.Seksi Data, Pelaporan dan Sistem Jaringan; 3.Seksi Peringatan Dini dan Pelayanan Informasi Kebencanaan. h.Unit Pelayanan Teknis Pusat Pengendalian Operasional Badan Penangulangan Bencana Daerah terdiri dari: 1.Sub Bagian Tata Usaha; 2.Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan; 3.Seksi Pengendalian dan Operasi.
(5)Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Badan Penghubung Daerah Provinsi, adalah merupakan unsur pend.ukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; 21 (21 Badan Penghubung Daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Badan Penghubung Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi, koordinasi pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga, masyarakat dan Pelayanan serta Promosi dan Informasi;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar Lembaga, Masyarakat dan Pelayanan, Promosi dan Informasi;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, hubungan antar Lembaga, Masyarakat, Pelayanan;
4. d.pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang fasilitasi, Koordinasi pembinaan dan pengendalian;
5. e.pelaks€rnaan pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Penghubung Daerah Provinsi terdiri dari Badan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan Tipe C, terdiri dari l(satu) sub bagian dan 3 (tiga) sub bidang dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Badan;
2. b.Sub Bagran Tata Usaha;
3. c.Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
4. d.Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat;
5. e.Sub Bidang Fasilitasi Program, Informasi dan Promosi.
(5)Bagan Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV

TNSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Pasal 12

(1)Inspektorat Daerah Provinsi menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
(3)22 (21 Inspektorat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urlrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
(3)Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perLtmusan kebijakan teknis bidang pengawasarl dan fasilitas pengawasan;
2. b.pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, eavluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinYa
(4)Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tipe A terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Inspektur Pembantu serta I (satu) Inspektur Khusus;
1. a.Inspektur
2. b.Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan KePegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
3. c.Inspektur Pembantu WilaYah I
4. d.Inspektur Pembantu WilaYah II
5. e.Inspektur Pembantu WilaYah III
6. f.Inspektur Pembantu WilaYah IV
7. g.Inspektur Pembantu Khusus
(5)Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini