DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu penyesuaian Target Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 dengan Target Penerimaan Pajak Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20L5;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2OtS tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah provinsi sumatera Utara Tahun Anggaran 2OIS; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan propinsi sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44gT) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 2. 3. 4. 5.

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OL 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLI tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlL Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor L Tahun 2OlI tentang Pqiak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI5 Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20 15 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 6); ll.Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Organisasi, T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLs Nomor 29); l2.Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 55); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (U Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima Insentif ditetapkan sebagai berikut :

a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima setinggi-tingglnya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah menerima setinggr- tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; c. Pejabat dan Pegawai Dinas sebagai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Kepala Dinas, menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. 2.Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, masing-masing menerima setinggi-tingginya 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. 3.Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, masing- masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjungan yang melekat;
4. 4.Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pembantu Pembantu Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru), dan Admin Komputer, Koordinator Jaringan IT, Operator IT, masing- masing menerima setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
5. 5.Petugas Samsat Keliling, Petugas Korektor Pajak, masing-masing menerima setinggi- tingginya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
6. 6.Staf dan Tenaga Honorer Database masing- masing menerima setinggi-tingginya 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2)Untuk pelaksanaan penetapan Alokasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas dalam menetapkan dan membuat Daftar Penerima serta pembayaran insentif pajak daerah dimaksud setiap bulannya sesuai dengan alokasi besaran Insentif yang dapat direalisasikan.
(3)Pembayara.n Insentif kepada para penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan pemindahbukuan dan/atau pengiriman/transfer bank dari Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas kepada rekening pribadi para penerima dalam bentuk penerimaan bersih (netto), setelah dipotong dengan peiak-pajak dan potongan- potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sampai dengan Triwulan I = l5o/o (lima belas persen) Sampai dengan Triwulan II = 4Oo/o (empat puluh persen) Sampai dengan Triwulan III = 7oo/o (ba1uh puluh persen) Sampai dengan Triwulan IV = lOOo/o (seratus persen)
(2)Mekanisme Penetapan Insentif berdasarkan Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15 (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan II; b. c. d.
(3)
1. b.Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;
2. c.Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 4Oo/o (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
3. d.Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 4Oo/o (empat puluh persen), Insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan il;
4. e.Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 7Oo/o (tqiuh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV;
5. f.Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 7Ao/o (tduh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan IV;
6. g.Apabila pada akhir Triwulan [V realiasi mencapai IOO% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan;
7. h.Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari lOO7o (seratus persen) tetapi lebih dafi 70% (tduh puluh persen), Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 19 Februari 2OL6 Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA WAKIL GUBERNUR, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 23 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4 Pembina Utama Muda (IV/c) NrP.19590227 198003 1 004 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TAIITGGAL 19 Februari 2016 TARGET PENERIM,AAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA No. JENIS I P.APBD TA, 2015 TRlWUtilN II TA 2ols ULru UI RE&ISASI MINIM& s/d 31 Mdct 2015) {dsold tsESAMN TNSENTIF (Rp.) REffIAASI MINIMAL B/d 30 Juri 2015) \4Ov") INSENtrIF 1Rp.) K&ALrnNr flrrtlvrAL s/d 31 Oktobcr 20!5) l7v/ol BBSM INSEI\ITIF (RP ) REAIISASI MINIMAL s/d 31 Dcwmber 2015) (100o/o) INSENTIF (Rp.) (E&ISAtsI MINIM& s/d 31 Mtr€t 2015) (Rp ) BESARAN INSENTIF TA.2015 1 2 3 4 5 Paja! K€nddae Bcrmotor Bca Balik Nma K€nds@ Bcrmotor Pajak Bahm Bakr Kcndtrm Bcrmotot Pqjak Aif Pcrmukm Paiak Rokok 1.487.852.149.076 1.025,,168.93 1.97 I 870.000.000.000 167.2! 1.362.80 1 630.250.O89.1S3 229.060,066,494 250.399.035.375 1 36, 546.500.000 9.000.oo0,oo0 s.554.477.063 6,871.801,995 7.51 1.971.06 1 4.096.395.OOO 270.O00.000 2,596,646.312 610.826.843.94{ 667.730.?60.999 364.124,000.OO0 24.000,000.oo0 230.A13,OO5.500 I 1.453.00A,324,70 12.519 .951.76a,72 6.827.325.OO0,O0 450.O00.000,00 4.327.74a.aS3,tL 1.06a.946.976.S73 1,16a.528.83 1.749 637.217.000.000 42.OOO.OO0.mO n3.922.759.625 13.743,603.990 1,5,0 .942.123 8.192,790.OO0 540.O00.000 5,193 .292.624 t.4a7 ,a52.L49,076 1.025.468.931.371 870,O00.000.o00 167.21 r.362,801 630.250,089.193 12,567.155.163 6,983.490,000 3.756.340.884 6_78S_a19.aa7 1,487.852.149.076 1"025.,168.931,371 870.OO0'o00.ooo 167.21 1.362.801 630.250,oa9.193 44,635.ffi4,472 30.764.M7.947 26.100,000.o00 5.O16.340,884 1a.907-502.676 JUMLA}I . 4. tao.7a2,532,441 7r 1.560.478,932 21.346.814.368 1.897.494.6 10.483 35.578,023.947 3.320.615.568.347 42.693 ,62A,736 4_|ao.7a2.532.441 30.096.805.934 4.tao.7 42.532,441 Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA WAKIL GUBERNUR, ttd TENGKU ERRY NUR,{DI Pwbim

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu penyesuaian Target Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 dengan Target Penerimaan Pajak Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20L5;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OL 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLI tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlL Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor L Tahun 2OlI tentang Pqiak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI5 Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20 15 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 6); ll.Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Organisasi, T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLs Nomor 29); l2.Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 55); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (U Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima Insentif ditetapkan sebagai berikut :

a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima setinggi-tingglnya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah menerima setinggr- tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; c. Pejabat dan Pegawai Dinas sebagai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Kepala Dinas, menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. 2.Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, masing-masing menerima setinggi-tingginya 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. 3.Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, masing- masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjungan yang melekat;
4. 4.Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pembantu Pembantu Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru), dan Admin Komputer, Koordinator Jaringan IT, Operator IT, masing- masing menerima setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
5. 5.Petugas Samsat Keliling, Petugas Korektor Pajak, masing-masing menerima setinggi- tingginya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
6. 6.Staf dan Tenaga Honorer Database masing- masing menerima setinggi-tingginya 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2)Untuk pelaksanaan penetapan Alokasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas dalam menetapkan dan membuat Daftar Penerima serta pembayaran insentif pajak daerah dimaksud setiap bulannya sesuai dengan alokasi besaran Insentif yang dapat direalisasikan.
(3)Pembayara.n Insentif kepada para penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan pemindahbukuan dan/atau pengiriman/transfer bank dari Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas kepada rekening pribadi para penerima dalam bentuk penerimaan bersih (netto), setelah dipotong dengan peiak-pajak dan potongan- potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sampai dengan Triwulan I = l5o/o (lima belas persen) Sampai dengan Triwulan II = 4Oo/o (empat puluh persen) Sampai dengan Triwulan III = 7oo/o (ba1uh puluh persen) Sampai dengan Triwulan IV = lOOo/o (seratus persen)
(2)Mekanisme Penetapan Insentif berdasarkan Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15 (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan II; b. c. d.
(3)
1. b.Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;
2. c.Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 4Oo/o (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
3. d.Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 4Oo/o (empat puluh persen), Insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan il;
4. e.Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 7Oo/o (tqiuh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV;
5. f.Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 7Ao/o (tduh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan IV;
6. g.Apabila pada akhir Triwulan [V realiasi mencapai IOO% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan;
7. h.Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari lOO7o (seratus persen) tetapi lebih dafi 70% (tduh puluh persen), Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 19 Februari 2OL6 Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA WAKIL GUBERNUR, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 23 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4 Pembina Utama Muda (IV/c) NrP.19590227 198003 1 004 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TAIITGGAL 19 Februari 2016 TARGET PENERIM,AAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA No. JENIS I P.APBD TA, 2015 TRlWUtilN II TA 2ols ULru UI RE&ISASI MINIM& s/d 31 Mdct 2015) {dsold tsESAMN TNSENTIF (Rp.) REffIAASI MINIMAL B/d 30 Juri 2015) \4Ov") INSENtrIF 1Rp.) K&ALrnNr flrrtlvrAL s/d 31 Oktobcr 20!5) l7v/ol BBSM INSEI\ITIF (RP ) REAIISASI MINIMAL s/d 31 Dcwmber 2015) (100o/o) INSENTIF (Rp.) (E&ISAtsI MINIM& s/d 31 Mtr€t 2015) (Rp ) BESARAN INSENTIF TA.2015 1 2 3 4 5 Paja! K€nddae Bcrmotor Bca Balik Nma K€nds@ Bcrmotor Pajak Bahm Bakr Kcndtrm Bcrmotot Pqjak Aif Pcrmukm Paiak Rokok 1.487.852.149.076 1.025,,168.93 1.97 I 870.000.000.000 167.2! 1.362.80 1 630.250.O89.1S3 229.060,066,494 250.399.035.375 1 36, 546.500.000 9.000.oo0,oo0 s.554.477.063 6,871.801,995 7.51 1.971.06 1 4.096.395.OOO 270.O00.000 2,596,646.312 610.826.843.94{ 667.730.?60.999 364.124,000.OO0 24.000,000.oo0 230.A13,OO5.500 I 1.453.00A,324,70 12.519 .951.76a,72 6.827.325.OO0,O0 450.O00.000,00 4.327.74a.aS3,tL 1.06a.946.976.S73 1,16a.528.83 1.749 637.217.000.000 42.OOO.OO0.mO n3.922.759.625 13.743,603.990 1,5,0 .942.123 8.192,790.OO0 540.O00.000 5,193 .292.624 t.4a7 ,a52.L49,076 1.025.468.931.371 870,O00.000.o00 167.21 r.362,801 630.250,089.193 12,567.155.163 6,983.490,000 3.756.340.884 6_78S_a19.aa7 1,487.852.149.076 1"025.,168.931,371 870.OO0'o00.ooo 167.21 1.362.801 630.250,oa9.193 44,635.ffi4,472 30.764.M7.947 26.100,000.o00 5.O16.340,884 1a.907-502.676 JUMLA}I . 4. tao.7a2,532,441 7r 1.560.478,932 21.346.814.368 1.897.494.6 10.483 35.578,023.947 3.320.615.568.347 42.693 ,62A,736 4_|ao.7a2.532.441 30.096.805.934 4.tao.7 42.532,441 Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA WAKIL GUBERNUR, ttd TENGKU ERRY NUR,{DI Pwbim