DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana€rn r.rrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraErn urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah menumt asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perangkat Daerah provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraa.n Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan daerah. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Staf Ahli Gubernur adalah Unsur Pembantu Gubernur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; 4. 5. 6. 7. 8.
(2)Staf Ahli Gubernur bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya. Bagran Kesatu Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

Pasal 3

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a.pengamatan terhadap administrasi hukum, politik dan pemerintahan di daerah;
b.pengkajian, analisis, observasi dan telaahan di bidang penegakan hukum, urusan politik, administrasi pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, pembinaan disiplin aparatur dan lain-lain sesuai bidang tugasnya;
c.pen5rusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
d.penyelenggaraan koordinasi dengan Sekretaris Daerah;
e.penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
f.penyelenggaraan rapat-rapat internal sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g.pembina administrasi internal;
h.penyelenggar€ran tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya;
i.pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a.pengamatan terhadap pengembangan perekonomian, administrasi keuangan, perkembangan pembangunan, pemanf,aatan dan pengamanan aset dan sumber daya alam;
b.penyiapan analisis, pengkajian, observasi dan telaahan di bidang pengembangan perekonomian, perkoperasian, perbankan, sumber daya alam, pertanian, kehutanan peternakan, pariwisata, aset daerah dan administrasi keuangan, dan lain-lain sesuai bidang tugas dan fungsinya;
c.penJrusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
d.penyelenggaraan koordinasi dengan Sekretaris Daerah;
e.penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
f.penyelenggaraan rapat-rapat internal sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g.pembina administrasi internal;
h.penyelenggaraan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya;
i.pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Bagran Ketiga Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a.pengamatan terhadap pengembangan pendidikan, kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di daerah;
b.pengkajian, analisis, observasi dan telaahan dibidang pelayanan dasar pendidikan, sarana prasarana, kurikulum, tenaga kependidikan dan kesehatan, penyakit menular, para medis, dan peningkatan pengembangan pemberdaya€rn masyarakat di daerah;
c.pen5rusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Guberrlur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
d.penyelenggara€rn koordinasi dengan Sekretaris Daerah;
e.penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
f.penyelenggaraan rapat-rapat internal sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g.pembina administrasi internal;
h.penyelenggaraan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya;
i.pelaporan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

(1)Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi partisipasi dan transparansi dengan Satuan kerja perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait;
(2)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur dibantu Subbagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/ tata usaha;
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Gubernur didukung dengan sarana dan prasarana tugas dan dibantu oleh beberapa orang dimasing-masing Staf Ahli Gubernur yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan peratrrran perundang-undangan;
(4)Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan kerja perangkat Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif;
(5)Staf AhU Gubernur dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
(6)Staf Ahli gubernur tidak melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Nomenklatur, TUgas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Perahrran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 14 Februai 2Ol7 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 6 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI7 NOMOR 5 Pembina Utama Muda (IVlc) NIP.19590227 198003 1 004

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…