DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor L Tahun 2OIl tentang Pajak Daerah menyatakan Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak;
b.bahwa dalam rangka intensifikasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kondisi pertumbuhan ekomomi di Prsvinsi Sumatera Utara, perlu diberikan keringanan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 7956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asaa\;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$g; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan l,embaran Daerah Frovinsi Sumatera Utara Nomor 6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OI1 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20ll Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OIO Nomor L9); Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2O1O tentang Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Uraian T\rgas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20); MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENYERAHAN PERTAMA. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
6.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjiin dua pi6ak atau perbuatan sepihak atau keadaan yalg terjadi i.areni jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(tr) Keringanan Tarif BBN-KB Untuk Penyerahan Pertama adalah dari tarif sebesar L5 % (lima belas persen) menjadi la o/o (sepuluh persen).

(2)Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, diberikan keringanan dari tarif sebesar 0,75 o/o (nol koma tujuh puluh lima persen) menjadi 0,50 (nol korna lirna puluh persen).

Pasal 3

Kepala Dinas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

penatausahaan pemberian keringanan tariff BBN-KB diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 11 Maret 2Ot4 GUBERNUR SUMATERA UTARA, trd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 14 Maret 2Ot4 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd. NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OT4 NOMOR 6

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor L Tahun 2OIl tentang Pajak Daerah menyatakan Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak;
b.bahwa dalam rangka intensifikasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kondisi pertumbuhan ekomomi di Prsvinsi Sumatera Utara, perlu diberikan keringanan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 7956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asaa\;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$g; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan l,embaran Daerah Frovinsi Sumatera Utara Nomor 6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OI1 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20ll Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OIO Nomor L9); Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2O1O tentang Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Uraian T\rgas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20); MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENYERAHAN PERTAMA. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
6.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjiin dua pi6ak atau perbuatan sepihak atau keadaan yalg terjadi i.areni jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(tr) Keringanan Tarif BBN-KB Untuk Penyerahan Pertama adalah dari tarif sebesar L5 % (lima belas persen) menjadi la o/o (sepuluh persen).

(2)Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, diberikan keringanan dari tarif sebesar 0,75 o/o (nol koma tujuh puluh lima persen) menjadi 0,50 (nol korna lirna puluh persen).

Pasal 3

Kepala Dinas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

penatausahaan pemberian keringanan tariff BBN-KB diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.