DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN, PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Pasal 1

Didalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Badan adalah Badan Pengelolaan Pqjak dan Retribusi Daerah;
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar*besarnya kemakmuran ralgrat;
8.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pqiak;
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pqjak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; [0. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pqiak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; t 1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun€rn data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya; Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pqiak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat Keputusan Pengurangan; Piutang Pajak Daerah Tertagih adalah piutang pajak dengan status objek pa,iak yang masih dimiliki/diakui oleh Wajib Pajak dan masa penagihannya belum kadaluarsa; Piutang Pajak Tak Tertagih adalah piutang pajak yang kemungkinan tagihan pajaknya tidak dapat dicairkan dengan berbagai status objek pajak berdasarkan hasil kegiatan Pehrgas Penagihan Pajak dan/atau penelitian di lapangan subjek/objeknya sulit diketemukan dan/atau sebab lain; Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pqiak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pqiak dan/atau bukan objek pajak, dar:-/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pqiak yang temtang; 1.2. t"3. 14. 15. 16. t7. t8. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pqiak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pqiak yang masih hams dibayar; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan paiak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak-pajak yang telah ditetapkan.

BAB II

PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

(1)Piutang Pqiak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagrhan sudah kadaluarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi. (21 Hak untuk melakukan penagrhan pajak meqjadi kadaluarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pdak, kecuali wqiib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah
(3)Identifikasi dan Registrasi Kendaraan Bermotor untuk piutang pajak tahun berikutnya yang tidak dapat ditagih lagi sama dengan Identifikasi dan Registrasi Kendaraan Bermotor piutang pajak yang sudah kadaluarsa dapat dihapuskan {41 Piutang Pajak Daerah yang dapat diqiukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan yang tercantrrm dalam :
1. a.SKPD; t9.
2. b.SKPDKB;
3. c.SKPDKBT;
4. d.STPD;
5. e.Surat KePutusan Pembetulan;
6. f.Surat KePutusan Keberatan;
7. g.Surat KePutusan Banding; atau
8. h.Surat KePutusan Pengurangan

Pasal 3

(U Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat

(3)meskipun belum kadaluarsa dapat diajukan PenghaPusan aPabila :
1. a.Objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembati;
2. b.Objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
3. c.Subjek Pajak menutuP usaha;
4. d.Subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris / Penan ggungi awabnYa;
5. e.Objek pajak telah dicabut registrasinya berwenang'
(2)Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dibuatkan Berita Acara pemeriksaan oleh petrrgas dan diketahui Kepala Desa/ Kelurahan setemPat' oleh instansi

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 4

(U Kepala Badan menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Gubernur selambat- lambatnya minggu keempat bulan Januari; (21 Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U sebelum disampaikan kepada Gubernur dilakukan verifikasi faktual terhadap objek pajak;

(3)Daftar Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.Nama wqiib pdak/pen€rnggung pajak;
2. b.Alamat wajib peiak/penanggung pajak;
3. c.Jenis Pajak Daerah;
4. d.Tahun Pajak;
5. e.Tanggal dan penetapan pqiak;
6. f.Jumlah Pokok Pqiak yang akan dihapuskan;
7. g.Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan;
8. h.Alasan dihapuskan.

Pasal 5

(1)Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Kepala Badan menghapuskan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U dari pembukuan piutang pqiak daerah.

Pasal 6

Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang dihapus dari daftar piutang pajak daerah dan objek pajak dipindahkan ke dalam data objek tidak aktif.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Pembina Utama Muda (IV/c) NrP.r9590227 198003 1 004 Ditetapkan di Medan pada tanggal 7 Maret 2Ol7 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 10 Maret 2Ol7 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL7 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…