KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, KONDISI FISIK DAN TATA CARA PEMELIHARAANI PERAV/ATAN KENDARAAN DINAS, PENGANGGARAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM, ASURANSI, KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP.
Memuat teks peraturan…
menetapkan P-eraturan Gubernur tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norrror 11O3); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2A75 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor 31o); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2AAT tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2OI3 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rallyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7); J. 4. 5. 6. 7. 8.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1- Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
{1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah menetapkan pedoman, standar perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian BBM kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
BAB II
Tata cara pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan sebagai berikut:
BAB III
Kepala SKPD setiap tahun merrJrusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas melalui anggaran SKPD masing-masing.
Distribusi BBM untuk kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi diberikan dalam bentuk voucher yang terdiri dari:
Untuk pertanggungiawaban pendistribusian BBM bagi kendaraan yang bertugas di dalam kota Medan dilakukan dengan membuat tabel penerima voucher, sedangkan untuk kendaraan yang bertugas di luar kota Medan ditakukan dengan membuat tabel daftar tanda terima uang kontan dengan melampirkan bon pembelian dari SPBU dimana kendaraan tersebut membeli BBM di daerah tempat bertugas.
Biaya pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan Pendistribusian BBM Kendaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h Provinsi Sumatera Utara. Pasal 11. Apabila tidak tersedianya jenis BBM non subsidi pada saat pelaksanaan pe{alanan dinas dapat digunakan BBM bersubsidi dengan penggunaarl yang terbatas (emergency). BAB TV ASURANSI
Membuka PDF…