DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Relania T-)aeroh Pf'Or,'inSi SUmatefa lJtafa; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor" 54, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Mengingat 1. b. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {I-ennbaran Negara Republik InConesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00l; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik incionesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438J; Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik incionesia Tahun 195O Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2AO5 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun L997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 366e); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. 7. 8. 9. 10.

11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OlO tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlO Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); Menetapkan : MEMUTUSKAN : BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsu.r penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepa1a Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutrrya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 6, Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaranl pengguna barang.
7.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada srratrr program yang terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 9. to. 11. 12.

(1)t2t ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

8.Pagu adalah batas maksimal pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yarlig diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Surat Permintaan Pernbayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SFF-UF aeiaiah dokumen yang diajukan oleh bendaitara pengeiuaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung' Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh ber:dahara pengeiuarari. uniuk perminiaan iarrri;ahan uang pet'seeiiaan g:trna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II

BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada SKPD pada bu!.an I diberikan Llang PerseCiaan melalu-t 5pp-t-IP sebagai uang muka kerja sebesar seperduabelas (1ll2l dari jumlah pagu anggaran pada SKPD setelah dikurangi Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa yang pembayarannya melalui mekanisme langsung {LS) dan Belanja Pegawai {Belanja Gaji dan Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan}. Setiap pengajuan SPP-UP, SKPD melampirkan rincian perhitungan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.

Pasal 3

(1)Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/Unit Kerja SKPD. (21 Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan atas persetujuan pengguna anggaran.

BAB III

BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

(1)SPP-GU diajukan setelah penggunaan UP direalisasi minimalT5o/o. (2i Pada akhir tahun anggaran, seluruh sisa GU yang belum dipertanggungiawabkan oleh Bendahara Pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.

BAB IV

BATAS TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

(1)SPP-TU digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifa-t mendesak tidak da_pat digr_rnakan r_rntuk pembayaran langsung dan uang persediaan. (21 Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
(3)Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut :
1. a.Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda.
2. b.Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan.
3. c.Apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana yang ada di Bendahara harus disetor ke rekening kas umum daerah.
4. d.Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk :
  1. 1.Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 2.Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.
5. e.Apabila ketentuan huruf c tidak dipenuhi, SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2AI2 tentang Besaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tal;run 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Besaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 2O Jan:uari 2OI4 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 21 Januari2}l4 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd. NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OlO tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlO Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); Menetapkan : MEMUTUSKAN : BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsu.r penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepa1a Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutrrya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 6, Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaranl pengguna barang.
7.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada srratrr program yang terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 9. to. 11. 12.

(1)t2t ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

8.Pagu adalah batas maksimal pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yarlig diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Surat Permintaan Pernbayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SFF-UF aeiaiah dokumen yang diajukan oleh bendaitara pengeiuaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung' Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh ber:dahara pengeiuarari. uniuk perminiaan iarrri;ahan uang pet'seeiiaan g:trna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II

BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/Unit Kerja SKPD. (21 Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan atas persetujuan pengguna anggaran.

BAB III

BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

(1)SPP-GU diajukan setelah penggunaan UP direalisasi minimalT5o/o. (2i Pada akhir tahun anggaran, seluruh sisa GU yang belum dipertanggungiawabkan oleh Bendahara Pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.

BAB IV

BATAS TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

(1)SPP-TU digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifa-t mendesak tidak da_pat digr_rnakan r_rntuk pembayaran langsung dan uang persediaan. (21 Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
(3)Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut :
1. a.Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda.
2. b.Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan.
3. c.Apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana yang ada di Bendahara harus disetor ke rekening kas umum daerah.
4. d.Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk :
  1. 1.Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 2.Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.
5. e.Apabila ketentuan huruf c tidak dipenuhi, SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan pada Tahun Anggaran berkenaan.