DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Mad5ra (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara Secara Terbuka; b. c. M,engingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi.a Nomor 1103); undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 5a9a|; Undang-Und.ang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2417 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6A37);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri sipii (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesi.a Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
7.Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2OtO tentang Susunan organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 38); o 3. - -.J- MEMUTUSKAN: MenetapKaN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (SEKRETARiS DAERAH) PROVINSI SUMATERA UTARA SECARA TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerlntah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945. +. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Utara.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan' 8. 9. 10. 1i. 12. 13. t4. 15. 16. 17. 18. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah PNS yang bekerja aktif di OPD Provsu. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan Tingkat seseorang daiam rangkaian susllnan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Golongan Ruang adalah golongan rLrang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS. Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi pemerintahan pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui penilaian prestasi kerja. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon I.b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a dan Eselon ri.b. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka. Seleksi Administrasi adaiah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi Jabatan. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif danf atau kinerja unggul untuk suatu jabatan. Panitia Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka. 19. 20. Peserta Seleksi adaiah Pegawai Negeri Sipil yang sedang atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adii dan wajar dengan tanpa membedakan latar beiakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pasal 2

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka bertujuan untuk menjamin tersed"ianya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara yang mampu bekerja secara profesionai dan memiliki kompetensi dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan mengedepankan sistem merit.

Pasal 4

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka meliputi :

a.Seieksi administrasi;
b.Tes kompetensi bidang; dan
c.Tes kompetensi manajerial.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan jabatan untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mad"ya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

(1)
1. a.Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara serta Kabupatenf Kota diluar Provinsi Sumatera Utara serta Instansi Pemerintah lainnya;
2. b.Pendidikan minimum Strata 1 (S1), diutamakan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) sesuai kompetensinya dan/atau berpengalaman dalam bidangnya serta memiliki pangkat golongan ruang Pembina Utama Madya (IV/d);
3. c.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelantikan;
4. d.semua Llnsur penilaian prestasi kerja paiing kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a;
6. f.Peserta Seleksi dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan KabupatenlKota diluar Provinsi Sumatera Utara serta Instansi Pemerintah lainnya yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a harus mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing;
7. g.tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, danlatau;
8. h.tidak daiam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.

BAB III

MEKANISME

Pasal 6

Pengumuman Seieksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama berlangsung 15 (1ima belas) hari kalender'
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (U mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi pada Seieksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka.
(4)Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.Nama jabatan yang lowong;
2. b.Persyaratan administrasi yaitu: 1) Surat lamaran dibuat sendiri dan bermaterai; 2) Foto copy SK Kepangkatan dan Jabatan yang diduduki; 3) Foto copy ijazah terakhir; 4) Foto copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir; 5) Riwayat hiduP lengkaP; 6) Persyaratan lain sesuai pengumLlman.
3. c.Persyaratan jenjang pendidikan;
4. d.Pengalaman jabatan;
5. e.Melampirkan surat keterangan bebas narkoba dan hasil tes kesehatan dari dokter Pemerintah;
6. f.Tahapan, Jadwal dan Sistem Seleksi;
7. g.Alamat atau Nomor Telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
8. h.Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
9. i.Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seieksi;
10. j.Prosedur lain yang diPerlukan.

Pasal 7

(1)Pendaftaran peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka diiakukan secara langsung maupun online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peserta seleksi dan tidak boleh diwakilkan.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Pasal 8

(1)Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka.
(2)Hasil seleksi administrasi dapat diiihat langsung setelah selesai diiakukan input data pendaftaran melalui website resmi; yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(3)Peserta seieksi administrasi yang dinyatakan gugur tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Pasal 9

Tes Kompetensi meliputi :

a.Tes Kompetensi Bidang (hard competencg); dan
b.Tes Kompetensi Manajerial (soft competencg).

Pasal 10

(1)Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui metode antara lain:
1. a.penulisan makalah dan pemecahan masaiah;
2. b.penulisan artikel tematis;
3. c.tes tertulis;
4. d.tes kepemimpinan dan independensi: wawancara, psikotes dan analisis daftar riwayat hidup, paparan tentang diri pribadi;
(2)Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Administrator melalui metode antara lain:
1. a.penulisan makalah dan presentasi;
2. b.tes tertulis ;
3. c.wawancara dan psikotes;
(3)Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Pengawas melalui metode antara lain:
1. a.tes tertulis;
2. b.wawancara dan Psikotes;
(1)Untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang diiamar, diiakukan rekam jejak jabatan dan pengalaman kepada calon Pejabat pimPinan tinggi.
(2)Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas, sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas pelamar yang bersangkutan.
(3)Apabila terdapat ind,ikasi yang mencurigakan, dapat dilakukan klarifikasi kepada instansi terkait.
(4)Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja, termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan, serta lingkungan terkait lainnYa.
(5)Menunjuk pejabat yang akan meiakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif serta memiliki kemampuan dan dapat krekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 12

Berdasarkan hasil penilaian Tes Kompetensi, Panitia seleksi mengeiompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

a.sangat memenuhi sYarat;
b.memenuhi syarat;
c.cukup memenuhi sYarat;
d.kurang memenuhi sYarat; atau
e.tidak memenuhi sYarat.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2417 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6A37);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri sipii (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesi.a Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
7.Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2OtO tentang Susunan organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 38); o 3. - -.J- MEMUTUSKAN: MenetapKaN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (SEKRETARiS DAERAH) PROVINSI SUMATERA UTARA SECARA TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerlntah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945. +. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Utara.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan' 8. 9. 10. 1i. 12. 13. t4. 15. 16. 17. 18. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah PNS yang bekerja aktif di OPD Provsu. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan Tingkat seseorang daiam rangkaian susllnan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Golongan Ruang adalah golongan rLrang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS. Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi pemerintahan pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui penilaian prestasi kerja. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon I.b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a dan Eselon ri.b. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka. Seleksi Administrasi adaiah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi Jabatan. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif danf atau kinerja unggul untuk suatu jabatan. Panitia Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka. 19. 20. Peserta Seleksi adaiah Pegawai Negeri Sipil yang sedang atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adii dan wajar dengan tanpa membedakan latar beiakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pasal 2

Pasal 3

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan mengedepankan sistem merit.

Pasal 4

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka meliputi :

a.Seieksi administrasi;
b.Tes kompetensi bidang; dan
c.Tes kompetensi manajerial.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan jabatan untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mad"ya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

(1)
1. a.Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara serta Kabupatenf Kota diluar Provinsi Sumatera Utara serta Instansi Pemerintah lainnya;
2. b.Pendidikan minimum Strata 1 (S1), diutamakan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) sesuai kompetensinya dan/atau berpengalaman dalam bidangnya serta memiliki pangkat golongan ruang Pembina Utama Madya (IV/d);
3. c.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelantikan;
4. d.semua Llnsur penilaian prestasi kerja paiing kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a;
6. f.Peserta Seleksi dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan KabupatenlKota diluar Provinsi Sumatera Utara serta Instansi Pemerintah lainnya yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a harus mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing;
7. g.tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, danlatau;
8. h.tidak daiam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.

BAB III

MEKANISME

Pasal 6

Pengumuman Seieksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama berlangsung 15 (1ima belas) hari kalender'
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (U mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi pada Seieksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka.
(4)Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.Nama jabatan yang lowong;
2. b.Persyaratan administrasi yaitu: 1) Surat lamaran dibuat sendiri dan bermaterai; 2) Foto copy SK Kepangkatan dan Jabatan yang diduduki; 3) Foto copy ijazah terakhir; 4) Foto copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir; 5) Riwayat hiduP lengkaP; 6) Persyaratan lain sesuai pengumLlman.
3. c.Persyaratan jenjang pendidikan;
4. d.Pengalaman jabatan;
5. e.Melampirkan surat keterangan bebas narkoba dan hasil tes kesehatan dari dokter Pemerintah;
6. f.Tahapan, Jadwal dan Sistem Seleksi;
7. g.Alamat atau Nomor Telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
8. h.Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
9. i.Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seieksi;
10. j.Prosedur lain yang diPerlukan.

Pasal 7

(1)Pendaftaran peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka diiakukan secara langsung maupun online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peserta seleksi dan tidak boleh diwakilkan.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Pasal 8

(1)Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Utara secara Terbuka.
(2)Hasil seleksi administrasi dapat diiihat langsung setelah selesai diiakukan input data pendaftaran melalui website resmi; yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(3)Peserta seieksi administrasi yang dinyatakan gugur tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Pasal 9

Tes Kompetensi meliputi :

a.Tes Kompetensi Bidang (hard competencg); dan
b.Tes Kompetensi Manajerial (soft competencg).

Pasal 10

(1)Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui metode antara lain:
1. a.penulisan makalah dan pemecahan masaiah;
2. b.penulisan artikel tematis;
3. c.tes tertulis;
4. d.tes kepemimpinan dan independensi: wawancara, psikotes dan analisis daftar riwayat hidup, paparan tentang diri pribadi;
(2)Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Administrator melalui metode antara lain:
1. a.penulisan makalah dan presentasi;
2. b.tes tertulis ;
3. c.wawancara dan psikotes;
(3)Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Pengawas melalui metode antara lain:
1. a.tes tertulis;
2. b.wawancara dan Psikotes;
(1)Untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang diiamar, diiakukan rekam jejak jabatan dan pengalaman kepada calon Pejabat pimPinan tinggi.
(2)Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas, sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas pelamar yang bersangkutan.
(3)Apabila terdapat ind,ikasi yang mencurigakan, dapat dilakukan klarifikasi kepada instansi terkait.
(4)Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja, termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan, serta lingkungan terkait lainnYa.
(5)Menunjuk pejabat yang akan meiakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif serta memiliki kemampuan dan dapat krekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 12

Berdasarkan hasil penilaian Tes Kompetensi, Panitia seleksi mengeiompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

a.sangat memenuhi sYarat;
b.memenuhi syarat;
c.cukup memenuhi sYarat;
d.kurang memenuhi sYarat; atau
e.tidak memenuhi sYarat.