DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2At6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pedu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Ttrgas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7.Dinas adalah Dinas Provinsi Sumatera Utara;
8.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan selanjutnya disingkat UPT;
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan, pengelolaan bahan limbah berbahaya dan beracun, persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
(2)Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan, ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraan administrasi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya dan beracun pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan, ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tuganya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
2. b.menyelenggarakan dan memimpin, membina, mensinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi dinas;
3. c.menyelenggarakan penetapan beban kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
5. e.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan penetapan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan pemerintahan daerah;
6. f.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
7. g.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, tata lingkungan, pengelolaan bahan limbah berbahaya dan beracun, persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
8. h.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai lingkungan hidup sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
9. i.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan;
10. j.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
11. k.menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, tata lingkungan, pengelolaan bahan limbah berbahaya dan beracun, persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
12. l.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
13. m.menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi/Lembaga Lingkungan Hidup lintas Kabupaten/Kota;
14. n.menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina UPT Dinas;
15. o.menyelenggarakan hubungan koordinasi dengan unit kerja lain;
16. p.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
17. q.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Tata Lingkungan;
3. c.Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Persampahan;
4. d.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. e.Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
6. f.UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
7. g.UPT Laboratorium Lingkungan;
8. h.UPT Pengelolaan Sampah;
9. i.UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik;
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan, program, akuntabilitas dan informasi publik.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
2. b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat meliputi umum, kepegawaian, keuangan, program, serta pelayanan umum;
3. c.penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat;
4. d.penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, serta pembinaan SDM lingkungan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta rencana strategis dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
6. f.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
7. g.penyelenggaraan pemberian masukan yang dibutuhkan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
8. h.penyelenggaraan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi rencana program kerja sekretariat, bidang-bidang dan pembinaan UPT Dinas;
2. b.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
3. c.menyelenggarakan pengkajian perencanaan program kesekretariatan;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
5. e.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
6. f.menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
7. g.menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
8. h.menyelenggarakan pembinaan SDM lingkungan;
9. i.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, Laporan Kinerja (LK), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
10. j.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
11. k.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
12. l.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
13. m.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan unsur rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
14. n.menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
15. o.menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
16. p.menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional;
17. q.menyelenggarakan koordinasi pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkungan Dinas dan UPT Dinas;
18. r.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
19. s.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
20. t.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Dinas;
21. u.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. c.Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum;
3. c.melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
4. d.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
7. g.melaksanakan pengembangan dan peningkatan wawasan SDM fungsional di bidang keadministrasian;
8. h.melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;
10. j.melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
11. k.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
12. l.melaksanakan pengadaan naskah dinas;
13. m.melaksanakan urusan keprotokolan, perjalanan dinas pimpinan dan penyiapan rapat-rapat;
14. n.melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
15. o.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kenderaan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanaan dan layanan kantor;
16. p.melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;
17. q.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
18. r.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Dinas;
19. s.melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
20. t.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada UPT Dinas;
21. u.melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan UPT Dinas;
22. v.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
23. w.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
4. d.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas dan UPT;
5. e.melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
6. f.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
8. h.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
9. i.melaksanakan verifikasi keuangan;
10. j.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis;
11. k.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
12. l.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
13. m.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
14. n.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan evaluasi data tindak lanjut atas temuan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
15. o.melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
16. p.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
17. q.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
18. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Sub Bagian Program dan Sekretariat;
3. c.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup (APBD, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat);
4. d.melaksanakan pembinaan, sosialisasi peraturan/ pedoman/petunjuk teknis/surat edaran, sistem perencanaan, program, anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana;
5. e.melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan APBD,DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat;
6. f.melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup;
7. g.melaksanaan penyusunan rencana kerja, perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (Renja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)/Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD), Perjanjian Kinerja (PK);
8. h.melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
9. i.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Dinas Lingkungan Hidup;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan;
11. k.melaksanakan penyiapan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana, program dan kegiatan anggaran pembangunan;
12. l.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. m.melaksanakan fasilitas pelayanan umum, pelayanan minimal dan indeks kepuasan masyarakat;
14. n.melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan- bahan berupa buku, produk-produk hukum, modul, leaflet dan brosur;
15. o.melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum;
16. p.melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaporan Sustainable Development Goals (SDGs);
17. q.melaksanakan pembinaan dan penyusunan perencanaan pengarusutamaan gender;
18. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Tata Lingkungan;
(2)Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
2. b.penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang meliputi penyusunan, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, Sinkronisasi RPPLH Nasional dan Sosialisasi RPPLH;
3. c.penyelenggaraan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. d.penyelenggaraan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. e.penyelenggaraan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
6. f.penyelenggaraan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
7. g.penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang meliputi penyusunan, pengesahan, fasilitasi keterlibatan masyarakat, pemantauan dan evaluasi Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. h.penyelenggaraan penentuan baku mutu lingkungan;
9. i.penyelenggaraan penentuan baku mutu sumber pencemar;
10. j.penyelenggaraan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
11. k.penyelenggaraan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
12. l.penyelenggaraan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
13. m.penyelenggaraan proses izin lingkungan;
14. n.penyelenggaraan pengawetan sumber daya alam;
15. o.penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
16. p.penyelenggaraan pencadangan sumber daya alam;
17. q.penyelenggaraan perumusan kebijakan, strategi dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
18. r.penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
19. s.penyelenggaraan keanekaragaman hayati meliputi konservasi, penetapan kebijakan, pemantauan dan pengawasan, penyelesaian konflik, pengembangan sistem informasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
20. t.penyelenggaraan pengendalian perubahan iklim tingkat Provinsi;
21. u.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang telah ditetapkan;
22. v.penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
23. w.penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
24. x.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
2. b.menyelenggarakan RPPLH yang meliputi penyusunan, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, Sinkronisasi RPPLH Nasional, Sosialisasi RPPLH;
3. c.menyelenggarakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. d.menyelenggarakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. e.menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
6. f.menyelenggarakan penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
7. g.menyelenggarakan KLHS meliputi penyusunan, pengesahan, fasilitasi keterlibatan masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
8. h.menyelenggarakan penentuan baku mutu lingkungan;
9. i.menyelenggarakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
10. j.menyelenggarakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, analisis resiko LH);
11. k.menyelenggarakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
12. l.menyelenggarakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
13. m.menyelenggarakan proses izin lingkungan;
14. n.menyelenggarakan pengawetan sumber daya alam;
15. o.menyelenggarakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
16. p.menyelenggarakan pencadangan sumber daya alam;
17. q.menyelenggarakan perumusan kebijakan, strategi dan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
18. r.menyelenggarakan inventarisasi dan penyusunan profil emisi GRK;
19. s.menyelenggarakan keanekaragaman hayati konservasi, penetapan kebijakan, pemantauan dan pengawasan, penyelesaian konflik, pengembangan sistem informasi Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
20. t.melaksanakan pelayanan pengendalian perubahan iklim tingkat Provinsi;
21. u.melaksanakan pelayanan pengembangan sistem informasi perubahan iklim;
22. v.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang telah ditetapkan;
23. w.menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
24. x.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
25. y.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu :
1. a.Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. b.Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
3. c.Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
2. b.melaksanakan RPPLH yang meliputi penyusunan, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, Sinkronisasi RPPLH Nasional dan Sosialisasi RPPLH;
3. c.melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. d.melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. e.melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup seperti Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
6. f.melaksanakan penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
7. g.melaksanakan KLHS meliputi penyusunan, pengesahan, fasilitasi keterlibatan masyarakat, pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi KLHS;
8. h.melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
9. i.melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemaran;
10. j.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
11. k.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
2. b.melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
3. c.melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
4. d.melaksanakan proses izin lingkungan;
5. e.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
6. f.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
2. b.melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
3. c.melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
4. d.melaksanakan perumusan kebijakan, strategi dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. e.melaksanakan inventarisasi dan penyusunan profil emisi GRK;
6. f.melaksanakan keanekaragaman hayati meliputi konservasi, penetapan kebijakan, pemantauan dan pengawasan, penyelesaian konflik, dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
7. g.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
8. h.melaksanakan pelayanan pengendalian perubahan iklim kepada pemerintah, usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat sampai ke tingkat tapak;
9. i.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Persampahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan persampahan.
(2)Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Persampahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Provinsi;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah;
3. c.penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah;
4. d.penyelenggaraan kerja sama antar daerah dalam satu Provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
5. e.penyelenggaraan penyusunan rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Provinsi;
6. f.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
7. g.penyelenggaraan koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota);
8. h.penyelenggaraan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 di Provinsi;
9. i.penyelenggaraan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap akibat adanya kegiatan pengelolaan B3;
10. j.penyelenggaraan inventarisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan B3;
11. k.penyelenggaraan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
12. l.penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional dan pertimbangan teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi;
13. m.penyelenggaraan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
14. n.penyelenggaraan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
15. o.penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap penghasil, pengangkutan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun;
16. p.penyelenggaraan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
17. q.penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
18. r.penyelenggaraan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
19. s.penyelenggaraan pengembangan teknologi pengelolaan bahan, limbah berbahaya dan beracun, persampahan;
20. t.penyelenggaraan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan bahan, limbah berbahaya dan beracun, persampahan;
21. u.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang telah ditetapkan;
22. v.penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
23. w.penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
24. x.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Persampahan mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Provinsi;
2. b.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah;
3. c.menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah;
4. d.menyelenggarakan fasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu Provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
5. e.menyelenggarakan penyusunan rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Provinsi;
6. f.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
7. g.menyelenggarakan koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota);
8. h.menyelenggarakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di Provinsi;
9. i.menyelenggarakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap akibat adanya kegiatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
10. j.menyelenggarakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
11. k.menyelenggarakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
12. l.menyelenggarakan pemberian rekomendasi teknis pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala nasional dan pertimbangan teknis pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Provinsi;
13. m.menyelenggarakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
14. n.menyelenggarakan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
15. o.menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap penghasil, pengangkutan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan dumping limbah B3;
16. p.menyelenggarakan penyediaan sarana prasarana (sarpras) pengolahan sampah dan limbah B3;
17. q.menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
18. r.menyelenggarakan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
19. s.menyelenggarakan pengembangan teknologi pengelolaan bahan, limbah berbahaya dan beracun, persampahan;
20. t.menyelenggarakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan bahan, limbah berbahaya dan beracun, persampahan;
21. u.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang telah ditetapkan;
22. v.menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
23. w.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
24. x.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Persampahan, dibantu :
1. a.Seksi Pengelolaan Sampah;
2. b.Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. c.Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Provinsi;
2. b.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah;
3. c.melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah;
4. d.melaksanakan fasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu Provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
5. e.melaksanakan penyusunan rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Provinsi;
6. f.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
7. g.melaksanakan koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota);
8. h.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
9. i.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di Provinsi;
2. b.melaksanakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap akibat adanya kegiatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
3. c.melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan B3;
4. d.melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
5. e.melaksanakan pemberian rekomendasi teknis pengumpulan limbah B3 skala nasional dan pertimbangan teknis pengumpulan limbah B3 skala Provinsi;
6. f.melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
7. g.melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
8. h.melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penghasil, pengangkutan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan dumping Limbah B3;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
2. b.melaksanakan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
3. c.melaksanakan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
4. d.melaksanakan pengembangan teknologi pengelolaan bahan, limbah berbahaya dan beracun, persampahan;
5. e.melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan bahan, limbah berbahaya dan beracun, persampahan;
6. f.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
7. g.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan;
(2)Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. c.penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi operasional pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana, dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran;
4. d.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran, pelaksanaan program Menuju Indonesia Hijau (MIH);
5. e.penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan pengkoordinasian pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana, dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran;
6. f.penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. g.penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. h.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan kualitas air;
2. b.menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
4. d.menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
5. e.menyelenggarakan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
6. f.menyelenggarakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
7. g.menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
8. h.menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. i.menyelenggarakan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. j.menyelenggarakan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. k.menyelenggarakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
12. l.menyelenggarakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
13. m.menyelenggarakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
14. n.menyelenggarakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
15. o.menyelenggarakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
16. p.menyelenggarakan pemantauan kerusakan lingkungan;
17. q.menyelenggarakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
18. r.menyelenggarakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
19. s.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang telah ditetapkan;
20. t.menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
21. u.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
22. v.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dibantu :
1. a.Seksi Pemantauan Lingkungan;
2. b.Seksi Pencemaran Lingkungan;
3. c.Seksi Kerusakan lingkungan.

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pemantauan kualitas air;
2. b.melaksanakan pemantauan kualitas udara;
3. c.melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
4. d.melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
5. e.melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
6. f.melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
7. g.melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
8. h.melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
2. b.melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
3. c.melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
4. d.melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
5. e.melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
6. f.melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
7. g.melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. h.melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
2. b.melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
3. c.melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
4. d.melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
5. e.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
6. f.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018