DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA. SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2AL9 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN ?ATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Srrmatera Utara Nomor 57 Tahun 2A17 telah ditetapkan T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara; b- bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2O16 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2AL8 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gtrbernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;

c.bahwa berdasarkan pertimbanga:: sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tr-rgas dan Tata Kerja Dihas Sosial Provinsi $umatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu.
7.Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
8.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPT.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta tugas pembantuan.
(2)Dinas menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraan administrasi kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; 5
2. b.menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
3. c.menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial;
5. e.menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. f.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kesejahteraan sosial sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
7. g.menyelenggarakan kegiatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
9. i.menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan tugas- tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
10. j.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial;
11. k.menyelenggarakan koordinasi kegiatan dengan dinas/lembaga kesejahteraan sosial lintas Kabupaten/Kota;
12. l.menyelenggarakan penetapan pembinaan UPT;
13. m.menyelenggarakan tugas lain, yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;
14. n.menyelenggarakan penetapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan. 6
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Sosial dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. c.Bidang Rehabillitasi Sosial;
4. d.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. e.Bidang Penanganan Fakir Miskin;
6. f.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Binjai;
7. g.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kisaran- Rantau Prapat;
8. h.UPT Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siantar;
9. i.UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siborong-borong;
10. j.UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Dinas Sosial Tanjung Morawa;
11. k.UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Binjai;
12. l.UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra Dinas Sosial Sei Buluh Serdang Bedagai;
13. m.UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi;
14. n.UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidempuan;
15. o.UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Pinang Sori;
16. p.UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidikalang- Kabanjahe;
17. q.UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi;
18. r.UPT Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Belidahan Sicanang;
19. s.UPT Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Lau Simomo Huta Salem;
20. t.UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Gunungsitoli;
21. u.UPT Pelayanan Sosial Anak Balita Dinas Sosial Medan;
22. v.UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Penyabungan; 7
23. w.Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta informasi publik kepada seluruh unit organisasi.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan koordinasi kegiatan seluruh unit;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
3. c.penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. d.penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, informasi publik, kearsipan dan dokumentasi;
5. e.penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
6. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi kegiatan seluruh unit;
2. b.menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. c.menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. d.menyelenggarakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, 8 organisasi, hubungan masyarakat, informasi publik, kearsipan dan dokumentasi;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
6. f.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.menyelengarakan pendataan, pengolahan data, analisis data, penyajian data dan penyiapan bahan, pengembangan sistem informasi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin serta tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial, sesuai standar yang ditetapkan;
8. h.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
9. i.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan urusan tata usaha;
3. c.melaksanakan urusan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
5. e.melaksanakan persiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 9
6. f.melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
7. g.melaksanakan penyiapan bahan kerjasama serta pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial;
8. h.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga sosial;
9. i.melaksanakan penyusunan telaahan staf untuk bahan sebagai pengambilan kebijakan;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
11. k.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Keuangan;
2. b.melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
3. c.melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan urusan pelaporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan urusan inventarisasi dan pelaporan aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksaanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. 10
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan dan pengolahan serta penyajian data di lingkungan Dinas;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada Sub Bagian Program;
4. d.melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Strategis, Grand Design dan kebijakan operasional Dinas;
5. e.melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Kerja Anggaran Dinas;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi dan kehumasan Dinas;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan untuk penyesuaian, revisi kegiatan dan sasaran program Dinas;
8. h.melaksanakan persiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
9. i.melaksanakan pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala provinsi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dan pemberian penghargaan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Penilaian Prestasi Kerja bawahan;
11. k.melaksanakan penyusunan statistik penyelenggaraan kegiatan perencanaan pada Dinas;
12. l.melaksanakan pengoordinasian penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pada Dinas;
13. m.melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan keamanan dokumen pada Sub Bagian Program; 11
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
15. o.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 5

(1)Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Sosial.
(2)Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. b.penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota;
3. c.penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
4. d.penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
5. e.penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Pemberdayaan Sosial;
6. f.penyelenggaraan penyusunan rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di Bidang Pemberdayaan Sosial;
7. g.penyelenggaraan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial; 12
8. h.penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
9. i.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
10. j.penyelenggaraan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. b.menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota;
3. c.menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
4. d.menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
5. e.menyelenggarakan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bidang Pemberdayaan Sosial;
6. f.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di Bidang Pemberdayaan Sosial;
7. g.menyelenggarakan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial 13 perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
8. h.menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang Pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
10. j.menyelenggarakan pengoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan di daerah Kabupaten/Kota;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
12. l.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, dibantu :
1. a.Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
2. b.Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
3. c.Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. 14

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil;
5. e.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya.
6. f.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi serta pelaporan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota;
7. g.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lembaga konsultasi keluarga dan unit peduli keluarga;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan. 15
(2)Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat;
5. e.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial serta potensi dunia usaha;
6. f.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pemberian rekomendasi izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan sumbangan sosial;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan 16 standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
5. e.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
6. f.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaran kesejahteraan sosial;
7. g.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial;
8. h.melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan Provinsi;
9. i.melaksanakan pemeliharaan makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan pemeliharaan dan membangun simbol- simbol kepahlawanan;
11. k.melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kejuangan dan keperintisan;
12. l.melaksanakan pembinaan terhadap pendirian tugu pahlawan;
13. m.melaksanakan pemberian rekomendasi atas usul pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan; 17
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
15. o.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 7

(1)Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Korban Tindak Kekerasan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Tuna Sosial.
(2)Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan serta persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. b.penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah di dalam panti dan/atau lembaga;
3. c.penyelenggaraan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
4. d.penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya; 18
6. f.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan serta persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
2. b.menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah di dalam panti dan/atau lembaga;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
4. d.menyelenggarakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga;
5. e.menyelenggarakan telaahan staf untuk masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. f.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
7. g.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dibantu :
1. a.Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. b.Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. c.Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial. 19

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. b.melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
3. c.melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
4. d.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
5. e.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait, sesuai bidang tugasnya;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
2. b.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik; 20
3. c.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual serta pengembangan kelembagaan rehabilitasi penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait, sesuai dengan tugasnya;
5. e.memberikan masukan kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
7. g.melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial;
2. b.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah di dalam panti dan/atau lembaga;
3. c.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;
4. d.melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
5. e.melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; 21
6. f.melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait, sesuai bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan perujukan ke lembaga pelayanan lain sesuai kebutuhan “Penerima Manfaat”;
9. i.melaksanakan pemberian bantuan sosial dan penyaluran/resosialisasi setelah rehabilitasi “bila diperlukan” dengan persetujuan Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan pembinaan lanjut bagi “Penerima Manfaat” yang telah diterminasi;
11. k.melaksanakan hubungan antar lembaga, kemitraan, kerjasama dan koordinasi dengan Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan persetujuan kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.melaksanakan penyusunan telaahan staf untuk bahan sebagai pengambilan kebijakan;
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
14. n.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
15. o.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

Pasal 9

(1)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 22
(2)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan serta persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
3. c.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
4. d.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi jaminan sosial keluarga;
5. e.penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
6. f.penyelenggaraan penyusunan rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
7. g.penyelenggaraan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
8. h.penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial, pembinaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
9. i.penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
10. j.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
11. k.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan. 23
(3)Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan serta persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
3. c.menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
4. d.menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi jaminan sosial keluarga;
5. e.menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
6. f.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan rencana pembangunan tahunan serta jangka menengah di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
7. g.menyelenggarakan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
8. h.menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial, pembinaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
10. j.menyelenggarakan koordinasi pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan di daerah Kabupaten/Kota;
11. k.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan; 24
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dibantu :
1. a.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. b.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. c.Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 10

(1)Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
5. e.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
6. f.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
7. g.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan serta pengelolaan logistik bencana;
8. h.melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam skala provinsi;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya; 25
(2)Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
2. b.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan perlindungan sosial korban bencana sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
5. e.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi serta kepentingan lainnya;
6. f.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial serta reintegrasi social maupun pra konflik sosial;
7. g.melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial skala Provinsi;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(3)Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan serta penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga sesuai ketentuan yang ditetapkan; 26
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan jaminan sosial keluarga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaminan sosial keluarga;
5. e.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan verifikasi kepesertaan program jaminan sosial, terminasi serta kemitraan jaminan sosial keluarga;
6. f.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
7. g.melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang jaminan sosial keluarga skala Provinsi;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

(1)Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanganan Fakir Miskin.
(2)Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
3. c.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
4. d.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta 27 evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
5. e.penyelenggaraan penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
6. f.penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dalam upaya pendampingan, pemberdayaan, penyerahan bantuan sosial dan penataan lingkungan sosial;
7. g.penyelenggaraan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Provinsi;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
9. i.penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2. b.menyelenggarakan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
3. c.menyelenggarakan penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
4. d.menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pembinaan dalam penanganan fakir miskin perdesaan, 28 perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
6. f.menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya pendampingan, pemberdayaan, penyerahan bantuan sosial dan penataan lingkungan sosial;
7. g.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
8. h.menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
9. i.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dibantu :
1. a.Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
2. b.Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
3. c.Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbanga:: sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tr-rgas dan Tata Kerja Dihas Sosial Provinsi $umatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu.
7.Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
8.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPT.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta tugas pembantuan.
(2)Dinas menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraan administrasi kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; 5
2. b.menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
3. c.menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial;
5. e.menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. f.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kesejahteraan sosial sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
7. g.menyelenggarakan kegiatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
9. i.menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan tugas- tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
10. j.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial;
11. k.menyelenggarakan koordinasi kegiatan dengan dinas/lembaga kesejahteraan sosial lintas Kabupaten/Kota;
12. l.menyelenggarakan penetapan pembinaan UPT;
13. m.menyelenggarakan tugas lain, yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;
14. n.menyelenggarakan penetapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan. 6
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Sosial dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. c.Bidang Rehabillitasi Sosial;
4. d.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. e.Bidang Penanganan Fakir Miskin;
6. f.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Binjai;
7. g.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kisaran- Rantau Prapat;
8. h.UPT Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siantar;
9. i.UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siborong-borong;
10. j.UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Dinas Sosial Tanjung Morawa;
11. k.UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Binjai;
12. l.UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra Dinas Sosial Sei Buluh Serdang Bedagai;
13. m.UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi;
14. n.UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidempuan;
15. o.UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Pinang Sori;
16. p.UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidikalang- Kabanjahe;
17. q.UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi;
18. r.UPT Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Belidahan Sicanang;
19. s.UPT Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Lau Simomo Huta Salem;
20. t.UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Gunungsitoli;
21. u.UPT Pelayanan Sosial Anak Balita Dinas Sosial Medan;
22. v.UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Penyabungan; 7
23. w.Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta informasi publik kepada seluruh unit organisasi.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan koordinasi kegiatan seluruh unit;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
3. c.penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. d.penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, informasi publik, kearsipan dan dokumentasi;
5. e.penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
6. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi kegiatan seluruh unit;
2. b.menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. c.menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. d.menyelenggarakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, 8 organisasi, hubungan masyarakat, informasi publik, kearsipan dan dokumentasi;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
6. f.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.menyelengarakan pendataan, pengolahan data, analisis data, penyajian data dan penyiapan bahan, pengembangan sistem informasi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin serta tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial, sesuai standar yang ditetapkan;
8. h.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
9. i.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan urusan tata usaha;
3. c.melaksanakan urusan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
5. e.melaksanakan persiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 9
6. f.melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
7. g.melaksanakan penyiapan bahan kerjasama serta pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial;
8. h.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga sosial;
9. i.melaksanakan penyusunan telaahan staf untuk bahan sebagai pengambilan kebijakan;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
11. k.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Keuangan;
2. b.melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
3. c.melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan urusan pelaporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan urusan inventarisasi dan pelaporan aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksaanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. 10
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan dan pengolahan serta penyajian data di lingkungan Dinas;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada Sub Bagian Program;
4. d.melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Strategis, Grand Design dan kebijakan operasional Dinas;
5. e.melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Kerja Anggaran Dinas;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi dan kehumasan Dinas;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan untuk penyesuaian, revisi kegiatan dan sasaran program Dinas;
8. h.melaksanakan persiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
9. i.melaksanakan pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala provinsi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dan pemberian penghargaan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Penilaian Prestasi Kerja bawahan;
11. k.melaksanakan penyusunan statistik penyelenggaraan kegiatan perencanaan pada Dinas;
12. l.melaksanakan pengoordinasian penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pada Dinas;
13. m.melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan keamanan dokumen pada Sub Bagian Program; 11
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
15. o.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 5

(1)Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Sosial.
(2)Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. b.penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota;
3. c.penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
4. d.penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
5. e.penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Pemberdayaan Sosial;
6. f.penyelenggaraan penyusunan rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di Bidang Pemberdayaan Sosial;
7. g.penyelenggaraan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial; 12
8. h.penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
9. i.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
10. j.penyelenggaraan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. b.menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota;
3. c.menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
4. d.menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
5. e.menyelenggarakan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bidang Pemberdayaan Sosial;
6. f.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di Bidang Pemberdayaan Sosial;
7. g.menyelenggarakan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial 13 perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
8. h.menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang Pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
10. j.menyelenggarakan pengoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan di daerah Kabupaten/Kota;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
12. l.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, dibantu :
1. a.Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
2. b.Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
3. c.Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. 14

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil;
5. e.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya.
6. f.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi serta pelaporan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh Kabupaten/Kota;
7. g.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lembaga konsultasi keluarga dan unit peduli keluarga;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan. 15
(2)Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat;
5. e.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial serta potensi dunia usaha;
6. f.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pemberian rekomendasi izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan sumbangan sosial;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan 16 standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penyuluhan sosial;
5. e.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
6. f.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaran kesejahteraan sosial;
7. g.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial;
8. h.melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan Provinsi;
9. i.melaksanakan pemeliharaan makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan pemeliharaan dan membangun simbol- simbol kepahlawanan;
11. k.melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kejuangan dan keperintisan;
12. l.melaksanakan pembinaan terhadap pendirian tugu pahlawan;
13. m.melaksanakan pemberian rekomendasi atas usul pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan; 17
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
15. o.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 7

(1)Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Korban Tindak Kekerasan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Tuna Sosial.
(2)Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan serta persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. b.penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah di dalam panti dan/atau lembaga;
3. c.penyelenggaraan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
4. d.penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya; 18
6. f.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan serta persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
2. b.menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah di dalam panti dan/atau lembaga;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
4. d.menyelenggarakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga;
5. e.menyelenggarakan telaahan staf untuk masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. f.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
7. g.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dibantu :
1. a.Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. b.Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. c.Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial. 19

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. b.melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
3. c.melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
4. d.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
5. e.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait, sesuai bidang tugasnya;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
2. b.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik; 20
3. c.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual serta pengembangan kelembagaan rehabilitasi penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait, sesuai dengan tugasnya;
5. e.memberikan masukan kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
7. g.melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial;
2. b.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah di dalam panti dan/atau lembaga;
3. c.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;
4. d.melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
5. e.melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; 21
6. f.melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait, sesuai bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan perujukan ke lembaga pelayanan lain sesuai kebutuhan “Penerima Manfaat”;
9. i.melaksanakan pemberian bantuan sosial dan penyaluran/resosialisasi setelah rehabilitasi “bila diperlukan” dengan persetujuan Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan pembinaan lanjut bagi “Penerima Manfaat” yang telah diterminasi;
11. k.melaksanakan hubungan antar lembaga, kemitraan, kerjasama dan koordinasi dengan Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan persetujuan kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.melaksanakan penyusunan telaahan staf untuk bahan sebagai pengambilan kebijakan;
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
14. n.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
15. o.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

Pasal 9

(1)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 22
(2)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan serta persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
3. c.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
4. d.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi jaminan sosial keluarga;
5. e.penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
6. f.penyelenggaraan penyusunan rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
7. g.penyelenggaraan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
8. h.penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial, pembinaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
9. i.penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
10. j.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
11. k.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan. 23
(3)Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan serta persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
3. c.menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
4. d.menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi jaminan sosial keluarga;
5. e.menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
6. f.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan rencana pembangunan tahunan serta jangka menengah di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
7. g.menyelenggarakan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
8. h.menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial, pembinaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
10. j.menyelenggarakan koordinasi pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan di daerah Kabupaten/Kota;
11. k.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan; 24
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dibantu :
1. a.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. b.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. c.Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 10

(1)Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
5. e.melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
6. f.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
7. g.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan serta pengelolaan logistik bencana;
8. h.melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam skala provinsi;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya; 25
(2)Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
2. b.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan perlindungan sosial korban bencana sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
5. e.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi serta kepentingan lainnya;
6. f.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial serta reintegrasi social maupun pra konflik sosial;
7. g.melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial skala Provinsi;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(3)Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
2. b.melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan serta penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga sesuai ketentuan yang ditetapkan; 26
3. c.melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan jaminan sosial keluarga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaminan sosial keluarga;
5. e.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan verifikasi kepesertaan program jaminan sosial, terminasi serta kemitraan jaminan sosial keluarga;
6. f.melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
7. g.melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang jaminan sosial keluarga skala Provinsi;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

(1)Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanganan Fakir Miskin.
(2)Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
3. c.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
4. d.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta 27 evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
5. e.penyelenggaraan penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
6. f.penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dalam upaya pendampingan, pemberdayaan, penyerahan bantuan sosial dan penataan lingkungan sosial;
7. g.penyelenggaraan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Provinsi;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
9. i.penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2. b.menyelenggarakan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
3. c.menyelenggarakan penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
4. d.menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pembinaan dalam penanganan fakir miskin perdesaan, 28 perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
6. f.menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya pendampingan, pemberdayaan, penyerahan bantuan sosial dan penataan lingkungan sosial;
7. g.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
8. h.menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
9. i.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dibantu :
1. a.Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
2. b.Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
3. c.Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.