DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penugasan; Pendanaan; Dukungan Pemerintah Daerah; Keadaan Kahar; Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O17 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mernberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan; Mengingat : 1. Undang-Undang l.lomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Al7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor 3O5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173|;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2O18 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggarafl, Keq'a Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Dewan Komisaris Dan Anggota Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7AA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;
6.Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara Tahun 1985 Nomor 31);
7.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Nornor 16); Menetapkan: MEMUTUSKAN:

BAB I

KE-TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tuga$ pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepa1a Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah Ltnsllr pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 7-Biro adalah Biro Bina Perekonornian Sekreatriat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk diiadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. J 4
10.Perusahaan Daerah adaiah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). I 1. Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Surnatera Utara adalah Perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
12.Dernan Pengawas adaiah organ perusahaan umllm Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perrlsahaan umum Daerah.
13.Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
14.Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jaurab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam mapun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15.Penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara daiam Pengembangan dan Pemalfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Surnatera Utara kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.
16.Task Force atau Gugus Tugas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu oleh Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.
17.Otjek dan Daya Tarik Wisata adaiah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
13.Objek Wisata Biok Koieksi dan Blok Pemanfaatan adalah Objek dan Caya wisata yang menjadi sasaran Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
19.Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar yang alami atau buata.n, jenis asli danla.tau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi. 2O. Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tanggai 19 Nopember 1988 meliputi areal seluas 51.600 hektar yang secara administrasi pemerintah berada di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Karo i9.850 Ha, Kabupaten Deii Serdang 17.150 Ha, Kabupaten Langkat 13.000 Ha dan Kabupaten Simaiungun 1.645 Ha.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penugasan;
b.pendanaan;
c.dukungan Pemerintah Daerah'
d.keadaan kahar;
e.pelaporan;
f.pengawasan dan pengendalian

BAB II

PENUGASAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dilokasi Taman Hutan Raya Blok Koleksi dan Blok Pemanfaatan dengan luas 4-971 ha dan 56 ha serta sumber daya alam yang ada didalamnya perlu dikelola lebih intensif dalam rangka 5 {21 6 mendorong investasi, peningkatan perekonomian daerah dan stimulan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga berdampak bagi Pendapatan Asii Daerah. Dalam mengembangkan pengembangan dan pemanfaatan rnisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1,), Pemerintah Daerah menugaskan Perusahan Daerah Aneka industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara untuk:
1. a.mengembangkan dan mengeiola wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
2. b.mengembangkan dan mengelola Fasilitas rn'isata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan tidak merusak alam. Penugasan dalam pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)lhuruf a dan huruf b ditujukan untuk keberlangsungan finansial Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat {2) Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk:
3. a.melakukan perancangan desain wisata kawasan Taman Hutan Raya
4. b.melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan pelaksanaan kontruksi sarnpai dengan terselesaikannya rvisata kawasan Taman Hutan Raya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik
5. c.memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi pengembangan dan pernanfaatan wisata kas'asan Taman Hutan Raya.
(3)
(4)t5) Penugasan seLragaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara professional dan melihat tanggung jarvab peauh dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Prr:r'insi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perlindang-undangan. Dalam melaksanakan tanggutrg jawab sebagaimana dimaksud pada ayat t4i Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provini Sumatera Utara menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan kepada Pemerintah Daerah. Dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan seLragaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat rencana pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya.

Pasal 4

Penugasan pengembarrgan dan pemanfaatan wisata karn asan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.penyelesaian pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya beserta fasilitas pendukungnya dilakukan dalam jangka vu"aktu 6 (enam) fase, yang masing-masing fasenya per 3 (tiga) bulan termasuk pembuatan master plan dan rincian tahapan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya yang dibuat paling lama 1 (satu) br-llan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlaku; dan
b.pengeiolaan dan pengembangan wisata kawasan Taman Hutan Raya dapat dilaksanakan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana dirnaksud pada a;--at {1) diatr.rr dalarn Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara yang

(6)t7|
(1)(2\ 7 iU 8 ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 5

Penggunaan lahan dalam rangka penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2), dapat berupa se\sa atau pemanfaatan barang milik daerah lainnya atau penyertaan modal daerah berupa aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan penggunaan lahan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan wisata kannasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disampaikan oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya. Perusahaan Daerah Aneka lndustri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dapat menlrgaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah Lainnya serta pihak berwenang lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan rn isata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud da]am Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(2)
(1)Untuk pengernbangan dan pemanfaatan wisata kawasan 'Iaman Hutan Raya beserta fasilitas pendukungnya bersumber dari:
1. a.modal Perusahaan;
2. b.patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
3. c.pinjaman dan lembaga keuangan;
4. d.penerbitan surat utang dan obligasi;
5. e.pinjaman dari pemerintah daerah;
6. f.hibah yang sah dan tidak mengikat;
7. g.pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintaL'; danf atau
8. h.bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan berpedoman pada prinsip good corporate goyernance dan/atau berlandaskan transparani dan akuntanbilitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

{1} Dalam penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa; (21 {3} 9 10

(1)
1. a.pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan
2. b.kemudahan dan percepatan perizinan
3. c.keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul d" dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan
4. e.dukungan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam intruksi Gubernur yang disusun dan dikoordinasikan dengan Biro Bina Perekonomian

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan kahar lforce majure) pacia pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Keadaan kahar {force majure} sebagaimana dimaksud pada ayat (i) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, danf atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata (2| 11 kawasan Taman Hutan Raya kepada Gubernur melalui Biro Bina Perekonornian secara berkala setiap 3 {tiga} bulan atau sew,aktu-waktu apabiia dibutuhkan. BAB YII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 1 1 Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Gubernur )rang didelegasikan kepada Biro Bina Perekonomian dan Perangkat Daerah terkait. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan melalui:

a.supervise lapangan
b.konsultasi
c.koordinasi
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pelaporan Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…