DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran Kinerja Pegawai; Pelaksanaan Kinerja, Pemantauan Kinerja, dan Pembinaan Kinerja; Penilaian Kinerja; Tindak Lanjut, Tambahan Penghasilan Pegawai; Faktor Penilaian Kinerja Jabatan Administrasi; Besaran TPP; Pengelolaan Dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Pembiayaan TPP; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagr Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentrrkan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Mengingat : 1. a. b. 2. 4. 5. 6. 7. undang-undang Nomoi' 1z rahun 2G03 teatang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noraor a355); Undang-undang Nomor 15 Tahun zaa4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zaa4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4O0); undang-undang Nomor 5 Tahun 2ar4 tentang Aparatur sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4 Nomor 6, Tambaha* Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5a9a\ undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 1 1 Tahun 2a2a tentang cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun zazo Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peratural Pemerintah Nomor 8 Tahun zoa6 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Lal Peraturan Pemerintah Nomor 1g ?ahun 2aL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58s7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2aw tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2aL6 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z?tg Nomor 187, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a}2l; 8. rr 7.

10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2atr tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aLZ Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aszl sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor lr rahun zaza tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun ZaLz tentang Manajemen pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun za}a Nomor 6g, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aTTl;
11.Peraturan Pemerintah Nomor lz rahun 2arg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repubtik Indonesia ?ahun 2olg Nomor 4z,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6A22);
12.Peraturan Pemerintah Nomor so rahun 2otg tentang Penilaian Kineqa Pega*'ai Negeri sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zolg Nomor TT, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63a0);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2o21 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a2l Nomor 2a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6T lSl;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TZ Tahun za2a tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AZA Nomor 1791);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B Tahun zozl tentang sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri sipil (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor ZLA|;
16.Peraturan Gubernu.r Nomor BB ?ahun zal6 tentaag susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2oL6 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 3g Tahun 2aL6 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera utara {Berita Daerah provinsi sumatera Utara Tahun 2O2L Nomor 9);
17.Peraturan Gubernur Nomor 39 ?ahua zot6 tentang susunan organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi Sumatera utara (Berita Daerah provinsi sumatera utara Tahun 2al6 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor ls rahun 2a2o tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi sumatera utara {Berita Daerah Frovinsi sumatera utara Tahun 2O2A Nomor 15);
18.Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun zolr tentang susunan organisasi, T\rgas, Fungsi, uraian Ttrgas dan Tata Kerja Bad.an Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi sumatera utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2ALT Nomor 3);
19.Peraturan Gubernur Nomor 61 ?ahun zoLT tentang susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah sakit umum Haji Medan provinsi sumatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2o1T Nomor 6U;
24.Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2oLT tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera utara {Berita Daerah pror,"insi Sumatera Utara Tahun 2A17 Nomor 85);
21.Peraturan Gubernur Nomor 24 Tatrun 2018 tentang susunan Organisasi, T\.rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Keda Rumah sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem provinsi sumatera utara (Berita Daerah Provinsi Surnatera utara Tahun 2018 Nomor 24);
22.Peraturan Gubei:nur Nomor z rahun gatg tentang Perpindahan Pegawai Negeri sipil di Lingkungan pemerintah Provinsi sumatera utara (Berita Daerah provinsi sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 2);
23.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun zaza tentang susunan organisasi sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun zazo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubermrr Nornor 3o rahun 2a2l tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2A20 tentang Srrsunan Menetapkan : crganisasi sekretariat Daerah dan sekretariat De-,van Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2a2l Nomor 30); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara€Ln urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ratqyat Daerah menumt asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undaag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur sumatera utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah provinsi sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur. 5- Perangkat Daerah adarah unsur pemhantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusarr pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. "7 8. 9. 10. 11. 12. 13. calon Pegr"r,'ai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat cpNS adalah calon Pegawai Negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi. sekelompok Jabatan pimpinan Tinggr yang selanjutnya disingkat JPT atau setara Eselon I dan II adalah sekelompok jabatan tinggl pada instansi pemerintah. Jabatan Administrasi atau setara Eselon III dan IV serta Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi F*ngsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Koordinator adalah pejabat fungsional yang memimpin sekel.ompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas koordinasi pen]rusunan rencana, pelaksanaan dan pengendaiian, pemantauan dan evaluasi. serta pelaporan" sub-koordinator adalah pejabat fungsionar yang membantu koordinator dalam melaksanakan tugasnya. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam ha1 jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualilikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaa-a, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja. Aplikasi Kinerja Aparatur Elektronik Jaringan onrine yang selanjutnya disingkat Karejo adalah suatu aplikasi berbasis web dan android yang dapat digunakan daram penJrusunan SKP, pengisian aktivitas kerja, instrrrksi khusus pimpinan dan perilaku kerja sesuai dengan tahapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. t4. 15.
16.I{inerja PNS adaiah hasil kerja r*aag dicapai cleh setiap pNS pada organisasi/unit sesuai dengan sKp dan perilaku Kerja.
17.sasaran Kinerja Pegawai yang seranjutnya disebut sKp adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh PNS yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu"
18.Instruksi Khusus Pimpinan _vang selanjutnya disingkat IKp adalah perintah tertulis atau iisan serta pesan-pesan dari Pimpinan yang harus dilaksanakan daa diseresaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.
19.Indikator Kinerja individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh pNS dalam periode tertentu (tahunan) yang dinyatakan d.engan nilai kuantitatif sesuai dengan tugas dan fungsi.
24.Kinerja utama adalah langkah kerja untuk melaksanakan tugas daa fungsi dan/atau kegiatan ditu.iukan uniuk mencapai target kinerja tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuai hierarki organisasi.
21.Kinerja Tambahan adalah langkah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak selaru berkaitan dengan tugas dan fungsi, dilakukan atas instruksi dan perintah pimpinan, tetapi tidak keluar dari peraturan.
22.trejabat Penilai l{iiierja adalah atasan lar-igsiing p}is yang diniiai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. 23- Deuelopment Commitment adalah komitmen clalam pengembangan diri pegawai.
24.communitg Inualuermentadalah kesempatan untuk ikut scrta dalam melayani masyarakat melalui kegiatan relawan/jasa untuk membantu meiriecahkan masalah-masalah scsial di sekitar berbagai isrl, terrnasuk li*gkungan, pendidikan, kesehatan, pembangunan, d11.
25.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangax.
25.Penilaian Perrlaku Kerja adalah penilaian revie'r B6c terhadap perilaku kerja berdasarkan beberapa aspek. 29. .'7 Lr,,l-, n.:^.;^1;- ^,'l^l^1^ 1-,-I.,,*^- rlii^t,'1^l--- 1.G L i . i. ILlllqj.irctj.j. I-liJllifl.j,f clll(f,rdir rlunutllarr -vqrt6 urJqLurrl\qll Av 28. pada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada pegarnai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang dibayarkan atas kinerja. Review 360 adalah peniiaian atas tindakan keseharian :*1.:,,;1,, '-^!^1,,; +nn- J^-; -i1.-^1,'l ^i-.1 i li-^1.'!6nah tiiiji'viilLt iiiuiiLiLii yUillJiiLal.aiti Lilii i ytlrdi\ irijll (ii iiiiShLiilSdlr kerja masing-masing dengan pendekatan psikologis berupa kuesioner yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertutup. Presensi AnHne adalah sistem informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data disiplin kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara f-\-i;-^ .{^- tarintnryrnci 1.^ o^i' '-r,1" D--o--!-.ot r\^o--1" vrrrrrrL uqrr LLr trrlUf+ qDt AL oLtql ult r vr qrr6AqL uqur qlt, sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebij akan dalam Bidang Kepegawaian. Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adaiah formulir yang berisi keterangan perorangan pejabat fungsional dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh pengusul jabatan fungsional dalam penetapan angka 1-*^A:+ i\i LUi L. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penvelesaian masalah perilaku kerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja. Ide Baru adalah kemampuan memunculkan ide/gagasan dan pernikiran barr- dalarn rangka rneningkatkan efektivitas kerja. ^-^^*^- Dan.lnnat^* l-- E^l^-;^ n^-*^1- ,-^-^ -^1 ^*:,r+.^1,^/ ur66qr qll l laruqyqLqrr uqrt UUIaIIJa UaUr arr J dl'rti SUI€rj,IJ L{ LIi y ci disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. 30. 31. 32. -a JJ. CA JT.

BAB II

SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

Setiap Pegar,vai menyusun rencana SKP di awal tahun dan/atau

(1)a',ru'al masa.jabatan secai:a ber.jenjang dari pejabat pimpinan tinggi ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional.

Pasal 3

Penyusunan rencana sKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan :

a.pcrjanjiaa kiner.ja;
b.SKP atasan langsung; dan
c.target organisasrlunit kerja Penyusunan rencana sKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dengan memperhatikan :
1. a.Rencana Strategis (Renstra);
2. b.Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. c.Instruksi l{husus Pimpinan gf-ip);
4. d.Organisasi dan tata kerja (O?K);
5. e.tugas pokok dan fungsi (uraian jabatan); dan
6. f.butir-butir kegiatan jabatan fungsional.

Pasal 4

{1) Pcnj,'usunan rcncana sKp sebagairaaaa dimaksud dalara Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara pengisian melalui apiikasi karejo, mencakup :

a.Kinerja utama terdiri dari:
1. 1.Rencana Kinerja ;
2. 2.Indikator Kinerja; dan
3. 3.Target Kinerja.
b.Kine{a tambahaa, -y'aitu jeais kinerja yang rilendoi-ong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Kinerja unit kerja/instansi diluar tugas pokok jabatannya namun masih sesuai dengan kompetensilkapasitas pegawai yang bersangkutan dengan kriteria sebagai berikut:
l.Deuelopment commitment rnerupakan komitmen dalam meningkaikan pengetahuanrlkompe+.ensir/ keterampilan bagi pegawai yang bersangkutan {21 la\ \zl maupuli orang lain. ccntoh: mengikuti seminai-, mengajar meiatih pada pendidikan dan pelatihan, mengikuti pendidikan dan pelatihan dll;
1. 2.communitg inuoluement merupakan keikutsertaan dalam kegiatan sosiai baik di lingkungan instansi maupun di luar lingkungan instansi. Communitg inuoluement bertujuan agar setiap pegawai melibatkan drrinya secara aktii dalarn mcmberikan dampak pcsitrf (ualue ad"ded) terhadap lingkungannya. Contoh: keikutsertaan dalam satuan tugas pengendalian Couid.- 19 dlt.;
2. 3.Di luar tugas pokok jabatan;
3. 4.Kinerja tambahan dibedakan berdasarkan lingkup penlrgasannya dan dibuktikan dengan surat keputusan;
4. 5.Kinerja tambahan memiliki indikator kinerja individu dan target;
5. 6.Disepakati dengan atasan langsung yang bersangkutan serta telah direviu oleh pengelola kinerja/ tim pengelola kinerja;
6. 7.Terkait langsung dengan tugas atau output organisasi. Rencana kincrja sebagaimana drmaksud pada ayat (1) huruf a angka t harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian (hasil kerja) yang merupakan sasaran, inisiatif strategis, rencana aksi dan instruksi khusus pimpinan bukan aktivitas maupun kategori pekerjaan. Pen5,,usunan SKP bagi pegawai yang dipekerjakan/ diperbantukan/penugasan khusus dilakukan sesuai l<eteatuan yang berl.aku pada ternpat dirnana lr,6iig bersangkutan bekerja. Penyusunan sKP bagi pegawai yang cuti dibantu oleh atasan langsung dan pejabat pengelola kepegawaian dengan menunjuk pelaksana tugas. Penyusunan SKP tidak beriaku bagi pegawai yang : a- diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan /anggota lembaga nonstruktural;
b.diberhentikan sementara; {3) (41 (s)

(6)- 11_
1. c.menjaiani cuti di luar tanggungan negara; SKP dapat dilakukan perubahan apabila :
2. a.perubahan pemangku jabatan;
3. b.perubahan program, kegiatan, alokasi anggaran yang mempengaruhi capaian tujuan dan sasaran;
4. c.perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Perubahan peniangku jabatan sebagaimana dintal<sud pada ayat (6) huruf a maka SKp jabatan lama ditutup dan selanjutnya melakukan penyusunan dan penetapan sKp pada jabatan baru sesuai dengan TMT surat pernyataan Melaksanakan Tugas dan/atau TMT surat pernyataan Pelantikan. PenSrusunan rencana sKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aSrat {1} tercantum dal.am Lampiran I sampai dengan Lampiran vII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja pegawai setelah di re.,'iii cleh Pengelcl.a Kepega-waian unit Ker.ia rnasing-masing. (2| Format reviu rencana sKP tercantum dalam Lampi.ran VIII sampai dengan Lampiran x sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Penctapan SKP bagi :
1. a.Pejabat pimpinan tinggi madya disetujui dan ditetapkan oleh kepala daerah;
2. b.Pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
3. c.Pejabat administrasi disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung; t'7\ 1,,
(8)t2) t3) 111 [-/ {2}
1. d.Pe.jabat fungsicnal disetu;ui dan ditetapkan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan pendapat dari tim penilai angka kredit jabatan fungsional. Penetapan SKP setiap tahun paling lambat dilakukan pada akhir bulan Januari tahun anggaran. Format penetapan SKP tercantum dalam Lampiran XI sampai dengan Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Periial<u Kerja dalam SKP, meliputi:

a.orientasi Pelayanan;
b.komitmen;
c.inisiatif kerja;
d.kerjasama; dan
e.kepemimpinan; Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat i1) tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian i'ang tidal< terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal I orientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(1)huruf a merupakan sikap dan periiaku kerja pega'n'ai daram n:icnaberil<an pelai'anan terbaik l<cpada i'ang dilayani anlara laiii meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait danf atau instansi lain.

Pasal 9

(1)Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat {1} huruf b merupakan kemauan dan kemampuan untuk menS'claraskan sil<ap dan tindakan PIIS unLul< meu,-u.judl<an tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan. IO\ \al
(3)I{omitmen dapat berbentuk pelaksaiiaan IKp 5rang diberikan oleh Gubernur kepada JPT danfatau Kepala perangkat Daerah terkait langsung dan tidak langsung dengan tugas. JPT atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memerintahkan pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungannya untuk melaksanakan IKP begitu juga pejabat pengawas dapat memerintahkan ba-"vahannya. Pelaporan IKP dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Pasal 10

Inisiatif kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan kemauan dan kemampuan untuk melahirkan idc:idc bai'u, cara-cara baru untul< peningkataa l<cr.ja, kemauan untuk membantu rekan kerja, yang membutuhkan bantuan, meiihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari. serta penuh semangat dan antusiasme, termasuk didalamnya inovasi yang dilakukan oleh pegawai. Pa-sa_l 1L Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal z ayat (1) huruf d merupakan kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan i'ekan ke:.]'a, atasan, ba:,vahan:. daram unit kerjanya serta instansi lain dalam rnenyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Pasal 12

{U Kcpemirapinan sebagaimana dimaksud dalam pasal T a3rai

(1)huruf e merupakan kemauan dan kemampuan pNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang, tugasnya demi tercapainya
(4)tujuan organisasi. Iz'epemimpinan yang merniliki karakter sebagai panutan {role mod"e}, penyemangat {motiuator}, dan pemberdaya (enabler). tzl Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi PNS dalam JPI, Jabatan Administratar, Jabatan Pengawas, dan PNS dalam jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek l.^h^*.: *^:*^- nv PU l irrrr rlJi rrar i.

BAB III

PELAKSANAAN KINERJA, PEMANTAUAN KiNERJA, I-} A \T DE-\/TE I I\I A A NT LiI \1 f P 14II U Ii i TaI.I LI'\Uf, I

Pasal 13

(U Pegawai melaksanakan rencana kinerja setelah SKp ditetapkan.

(2)Pelaksanaan rencana l<inerja sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaporkan dengan ketentuan :
1. a.pelaporan aktivitas kerja dan capaian kinerja pegawai dilaksanakan sebagai berikut:
  1. 1.Aktivitas kerja dapat dilaporkan setiap hari atau paling lama 3 (tiga) hari kaiender setelah aktivitas dilakukan.
  2. 2.Target capaian kinerja tahunan dilaporkan setiap akhir +^L,,*. LqftLitt,
2. b.pelaporan IKP dan tambahan lainnya paling lama dilakukan pada hari terakhir bulan berjalan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…