DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kententuan Umum, Kriteria Tunjangan Tambahan Penghasilan, Tata cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan, Penginputan Bahan TTP, Saksi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri sipil dan calon Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; b. c. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Adeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Nomor a2861;

3.Undang-Undang Nomor 4. 5. 6. 7. 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a941; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor I4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penjrusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang l,aporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa6 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la\
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 74, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20lt tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor L21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s8); l3.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2AA4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7;
16.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Iembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2o1o Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 18" Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara fBerita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38);
19.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pnovinsi Surnatera Utaxa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39); 2O. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2O16 tentang Susturan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 4O); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut a'z.as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkunga.n Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9.Jabatan Pimpinan Tinggr adatah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 11.. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12.Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
13.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.
14.Hari Kerja adalah hari yang digunakan untk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maLrpun pelayanan aparatur.
15.Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
16.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17.Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l8.lnn adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetqjuan atasan langsung.
19.Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
20.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui atasan langsung. 2|.Daftil Hadir Elektronik adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS dan CPNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik. 22.Terlanbat Masuk bekerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elekronik yang tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23.Pulang Lebih Awal adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan. 24.Peqalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.
25.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan displin PNS. 26.Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan kinerja.
27.Ttrgas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
28.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran. 29.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian TTP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian TTP bertujuan untuk memenr-rhi kehidupan layak dan meningkatkan kinerja PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KRITERIA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

TTP dibayarkan berdasarkan:

a.SKP;
b.PKP.

Pasal 4

(1)Pemberian TTP berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan kemampuan melaksanakan tugas dan capaian tugas yang berdasarkan atas Kuantitas, Kualitas, waktu dan biaya.
(2)Pemberian TTP berdasarkan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kehadiran yang dilakukan oleh atasan, relasi sejawat dan bawahan berdasarkan Orientasi, Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin dan Kerjasama.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1)Selain penghasilan menurut peraturan perundangan- undangan, TTP diberikan setiap bulan kepada PNS dan CPNS.
(2)Besar TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (U diberikan berdasarkan SKP dan PKP PNS dan CPNS yang bersangkutan.
(3)Besar TTP bagi CPNS diberikan sebesar 80 o/o dari besaran SKP dan PKP.
(4)Besar TTP berdasarkan SKP dan PKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan l"ampiran III yang merupakan bagran tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
(5)PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan izin untuk kepentingan pribadi/keluarga diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam L (satu) bulan yang dibuktikan dengan dokumen sah dan diketahui oleh atasan langsung hanya diberikan TTP berdasarkan PKP, sedangkan TTP berdasarkan SKP dipotong selama ketidakhadirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)PNS yang mengambil hak Cuti Tahunan hanya diberikan TTP berdasarkan PKP, sedangkan TTP berdasarkan SKP dipotong selama melaksanakan cuti.

Pasal 6

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan kepada :

a.PNS dan CPNS yang di pekerjakan atau yang diperbantukan kepada instansi lain;
b.PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
c.PNS dan CPNS Titipan yang bertugas di Luar Instansi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
d.PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
e.PNS dan CPNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
f.PNS yang melaksanakan cuti kecuali Cuti Tahunan;
g.Pegawai Tenaga Fungsional Guru SMA/SMK dan Guru SLB;
h.PNS pindahan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi dan/atau KabupatenlKota yang n€rmanya belum termasuk dalam daftar gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional sepanjang diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
i.Pegawai yang masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Negara/ Daerah.

Pasal 7

PNS dan CPNS hanya diperkenankan menerima satu jenis TTP di luar gqji. _ 10-

Pasal 8

(1)Setiap PNS dan CPNS wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai setiap hari kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Setiap PNS dan CPNS wajib membuat rekap Laporan Kinerja setiap bulannya untuk dasar pembayaran TTP sebagaimana tercantum dalam l,a.mpiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Pembayaran dan Pemotongan TTP dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja pegawai, ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (U diberlalmkan kepada :
1. a.PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai.
2. b.PNS dan CPNS yang terlambat masuk bekerja.
3. c.PNS dan CPNS yang pulang lebih awal.
4. d.PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja.
5. e.PNS dan CPNS yang tidak melakukan daftar hadir elektronik.
6. f.PNS yang melaksanakan Cuti Tahunan.
(3)Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dinyatakan dalam 7o (perseratus).
(4)Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar LOO o/o (seratus perseratus).
(5)Hasil Pemotongan TTP disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai dikenakan pemotongan TTP dan sanksi hukuman disiplin pada bulan yang sedang berjalan.
(1)
(2)PNS dan CPNS yang tidak masuk bekeda tanpa keterangan akan dikenakan pemotongan TTP dan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1L
(1)PNS dan CPNS yang terlambat masuk bekerja dan/atau pulang lebih awal dan/atau tidak melakukan daftar hadir elektronik dikenakan pemotongan TTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (21 huruf d dikenakan pemotongan TTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan Daftar Hadir Elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan TTP. T\rgas Kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…