DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2AL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2Ot6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20 18 Nomor 471, Peraturan Guhernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Thgas, Fungsi, Uraian Tugas da:r Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara; 2 l.Undang-Undang Nomor 24 Ta}run 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat . Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32l,;
6.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2AL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubermrr Nomor 39 Tahun 2AL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TUGAS DAN TATA PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN KERJA BADAN PERENCANAAN PROVINSI SUMATERA UTARA. 1. 2,

BAB I

KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekrertaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Badan adalah Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagran Kesatu Badan

Pasal 2

{1} Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangarl Provinsi.

(2)Badan menyelenggarakan fungsi : a, penyeleoggaraan perumlrsan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
1. b.penyelenggaraan koordinasi penyusunan perenczunaan pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya, perencanaan ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam, perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
2. c.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. d.penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. e.penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
5. f.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. {3) Kepala Badan mempunyai uraian tugas :
6. a.menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. b.menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. c.menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. d.menyelenggarakan pen;rusun€Ln program kerja dan rencana kegiatan, sesuai arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah; {4' 5
10. e.menyelenggarakan penyusuncrn dan penyempurnaan standar norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaalt pembangunan dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembarlgunan daerah;
11. f.menyelenggarakan penJrlrsunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang tr)erencanaan pembangunan daerah;
12. g.menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Daerah Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
13. h.menyelenggarakan penyuslr.nan rencana kerja dan rencana strategis;
14. i.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perencanaan;
15. j.menyelenggarakan penyusun€rn perencanaan di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraarl ralgrat, kemaritiman, sumber daya alam, investasi, sa-rana dan prasarana kewilayahan, transportasi, sumber daya ajrr, kawasan strategis dan pembangunan wilayah; k.menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta penyajian informasi pembangunan ;
  1. 1.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu :
16. a.Sekretariat;
17. b.Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
18. c.Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
19. d.Bidang Sarana dan Prasarana dan Kewilayahanl
20. e.Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembanguoan; 5
21. f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lr.mu.m, keuangan dan program.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
2. b.penyelenggaraall pelayanan umum ketatausahaan;
3. c.penyelenggaraan instruksi pelaksana tugas pada lingkup Sekretariat;
4. d.penyelenggaraan pen5ru$unan program kegiatan pada lingkup Sekretariat dan koordinasi penJrusunan program kegiatan Badan;
5. e.penyelenggaraan standar pelaksanaan administrasi perencana.an, keuangan, umrlrn dan kepegawaian serta pelayanan umum;
6. f.penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umlrm, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
7. g.penyelenggaraan pen]rusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. h.penyelenggaraarl tugas lain yang diberikan Kepa1a Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. {3} Sekretaris mempunyai uraian tugas :
9. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
10. b.menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan ketatausalc'aan/ administrasi;
11. c.menyelenggarakan penJrusunan dan penyempurnaan standar, rrorrna dan kriteria, penyelenggaraEr"n 7 ketataus ahaan I administrasi rrmum, keuangan dan program, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. d.menyelenggarakan pen5rusunan dan penyempufilaan standar, norrna dan kriteria penyelenggaraan ketatausahaan I administrasi umum, keuangan dan program;
13. e.menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, monitoring pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraarl ketatausahaanl administrasi umum, keuangan dan program;
14. f.menyelenggarakan koordinasi rencana program kerja Sekretariat dan Bidang;
15. g.menyelenggarakan penghimpunan, koordinasi perencarLaarL dan program, di lingkup kesekretaratan;
16. h.menyelenggarakan pangkqiian perencanaan dan program, di lingkup kesekretariatan;
17. i.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
18. j.menyelenggarakan pengendalian administrasi arlggaran belanja;
19. k.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
20. l.menyelenggarakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembalgunan Daerah, Rencana Kerja, Rencana Strategis dan La.poran Kinerja Perangkat Daerah;
21. m.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan, ketatalaksarlaarl dan pengelolaan perpustakaan internal Badan; tr. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. o.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal; p.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, kebersihan dan pcngelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor gedung; 8
23. q.menyelenggaraka:r pen5rusunan bahan rancangan dan pendohrmentasian peraturan perundang-undangan, keprotokolan serta hubungan masyarakat;
24. r.menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
25. s.menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional, sesuai ketentunan peraturan perundang- undangan;
26. t.menyelenggarakan koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi atas kegiatan bidang-bidang lingkup Badan;
27. u.menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal Badan;
28. v.menyelenggarakan asistensi dan konsultasi penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, umllm, program dan keuangan; w.menyelenggarakan klarifikasi penyeleggaraa-rl ketatausahaan, umnm, program dan keuafigan;
29. x.menyelenggarakan pembinaan dan pengolahan ketataus allraan f adrninistrasi kepegawaian lingkup Badan;
30. y.menyelenggarakarl penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinnya;
31. z.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait; aa.menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya; bb. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya; cc. menyelenggarakan perr5rusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2| dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaianl
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

{1} Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas :

a.melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksalaan tugas dan fungsi Sekretariat; b.melaksanakan pen)rusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c.melaksanakan pen1rusunan dan pengolahan data kepegawaian;
d.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, tugas/ijin belqjar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ struktural, fungsional dan teknis;
e.melaksanakan pen3rusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
f.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
g.melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan badan;
h.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
i.melaksanakan pen3rusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan ;
j.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dan arsip;
k.melaksanakan penggandaan dan pendokumentasian naskah dinas;
1. 1.melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat- rapat;
m.melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan lrmum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
n.melaksanakan penJrusunan rerrcarra kebutuhan sar€rna dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan dan 10 perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keamanan, keindahan dan layanan kantor;
o.melaksanakan per5rusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaial;
p.melaksanakan pen5ruslulan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q.melaksanakan penyerasian ketikan dan tata bahasa naskah dinas;
r.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan, sesuai dengan bidang tugasnya;
s.melaksanakan dan memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Badan, sesuai bidang tugasnya;
t.melaksanakan dan membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan. {21 K:epala Sub Bagian Keuangan, mempunyai uraian tugas :
a.melaksanakan pengumpulan bahanldata dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
b.melaksanakan penJrusunan rencanaf program kerja Sskretariat dan Sub Bagian Keuangan;
c.melaksanakan pen5rusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
d.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
e.melaksanakan penJrusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Badan;
f.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuanga:r;
g.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
h.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
i.melaksanakan verifikasi keuangan;
j.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Badan;
k.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi {SAI) dan penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan;
1. 1.melaksanakan koordinasi pen3rusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan; Ll
m.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
n.melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
o.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan, sesuai dengan bidang tungasnya;
q.melaksanakan dan memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Badaa, sesuai bidang tugasnya;
r.melaksanakan dan membuat laporan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Badan, sesuai standar yang ditetapkan. {3} Kepala Sub Bagran Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :
a.melaksanakan pengumpulan bahan I d,ata. dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
b.melaksanakan pen5rusunan perencanaan program kerja Sekretariat;
c.melaksanakan koordinasi pen5rusunan perencanaanl program kerja Sekretariat dan Bidang, yang meliputi kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
d.melaksanakan pen5rusunan rencEura kegiatan dan sistem kerja di lingkup Bappeda serta penerapan dan pelaksanaan evaluasi, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
e.melaksanakan per{rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
f.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem perpustakaan, arsip dan dokumentasi publikasi serta. informasi publik hasil perencanaan pembanglman daerah Provinsi Sumatera Utara;
g.melaksanakan pen1rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 12
h.melaksanakan fugas lain yang diberikan Sekretaris Badan ,sesuai dengan bidang tugasnya;
i.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris Badan, sesuai bidang tugasnya;
j.melaksanakan pembuatan laporan dan mernpertanggung jawabkan pelaksanaan fugasnya kepada Sekretaris Badan ,sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 5

(1)Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya.
(2)Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
2. b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
3. c.penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penJrusunarl perencaaaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum dan kepegawaian daerah;
4. d.penyelenggaraan koordinasi, penyempurnaan dan per{rusurr€Ln serta perumusan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pernbangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum dan kepegawaian daerah;
5. e.penyelenggaracln pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan t3) 13 rakyat serta pemerintahan umum dan kepegawaian daerah terhadap pembangunan di Kabupaten / Kata;
6. f.penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya; g, penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
7. h.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, mempunyai uraian tugas :
8. a.menyelenggarakan kesiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ralryat serta pemerintahan umum;
9. b.menyelenggarakan, mengoordinasikan penyempurnaan dan perryusunan serta perumusan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ra7<yat serta pemerintahan umLrm;
10. c.menyelenggarakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum terhadap pembangunan di Kabupaten/Kota;
11. d.menyelengarakan tugas-fugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
12. e.menyelenggarakan dan memberi masukan kepada Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
13. f.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, ayat (2} dan ayat {3), Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan $osial Budaya, dibantu :
14. a.Sub Bidang Pendidikan;
(4)L4
1. b.Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Ralryat;
2. c.Sub Bidang Pemerintahan Umum.

Pasal 6

(1)Kepala Sub Bidang Pendidikan, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan meliputi pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta perpustakaan dan arsip daerah;
2. b.melaksanakan, mengoordinasikan penyempurrraan dan penJrusunan, penyiapan data serta perumusan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pendidikan meliputi pendidikan, pemuda dan alahraga, kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta perpustakaan dan arsip daerah;
3. c.melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan meliputi pendidikan, pemuda dan olah raga, kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta perpustakaan dan arsip daerah terhadap pembangunan di KabupatenlKota;
4. d.melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasrrya;
5. e.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan pelaporan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Ralryat, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penlrusunan perencanaar pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan ralryat meliputi kesehatan, sosial, 15 pemberdayaan perempu.an dan perlindungan anak, gender, pengendalian kependudukan dan keluarge berencana serta penanggulangan bencana daerah;
2. b.melaksanakan, mengoordinasikan penyempurnaan dan penyusunan, penyiapan data serta perumusan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang kesehatan dan kesejahteraarL rakyat meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, gender, pengendalia,n kependudukan dan keluarga berencana serta penanggulangan bencana daerah;
3. c.melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang keseha-tan dan kesejahteraan rakyat meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaa.n perempuan dan perlindungan anak, gender, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana serta penanggulangan bencana daerah terhadap pembangunan di Kabupaten/Kota;
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
5. e.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan pelaporan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaal, fasilitasi dan pelaksanaan tugas pen5rusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum meliputi Pemerintahan, Otonomi Daeralr, Organisasi, Hukum, Sekretariat Dewan, Pengawasan dan Pengendalian, Kesatuan Bangsa dan Politik serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. b.melaksanakan koordinasi penyempurnaan dan penyuslrnan, penyiapan data, perumusan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pemerintahan umum meliputi Pemerintahan, Otonomi Daerah, Organisasi, 16 Hukum, Sekretariat Dewan, Pengawasan dan Pengendalian, Kesatuan Bangsa dan Politik serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. c.melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintaJran umum meliputi Pemerintahan, Otonomi Daerah, Organisasi, Hukum, Sekretariat Dewan serta Pengawasan dan Pengendalian, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepegawaian Daerah terhadap pembangunan di Kabupaten/Kota;
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
5. e.melaksanakan pemberian masukall yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan pelaporan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 7

(1)Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian urusan pemerintahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Surnber Daya Alam. {2) Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, menyelen fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembina€Ln pegawai pada lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
2. b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
(3)L7
1. c.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian dalam lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya A1am;
2. d.penyelenggaraan pengumpulEln, pengolahan dan penyajian bahanldata untuk pen3rusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan dan peningkatan kapasitas perencanaan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
3. e.penyelenggaraan penyiapan dan penenfuan data untuk bahan perumus€Ln rencana pembangu.nan jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Perenca.naan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
4. f.penyelenggar€rErn pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, dan kerangka anggaran di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
5. g.penyelenggaraan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alarn;
6. h.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
7. i.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
8. j.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, mempunyai uraian tugas : a.menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalial dalam Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
9. b.menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahanldata untuk psrlrusnnan dan penyemplrrnaan standar pelaksanaan dan peningkatan kapasitas perencanaan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman 18 dan Sumber Daya Alam, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
10. c.menyelenggarakan penyiapan dan penentuan data rrntuk bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
11. d.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaafl pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan serta pengembangarl kerangka regulasi, dan kerangka anggaran di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
12. e.menyelenggarakan sinlrronisasi pelaksanaan kebijakan perencaraan dan penganggaran pembangunan daerah di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
13. f.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan prograrn dan kegiatan pembangunan di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
14. g.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
15. h.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan. (a) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2} dan ayat (3}, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dibantu :
16. a.Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
17. b.Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
18. c.Sub Bidang Ekonomi.

Pasal 8

{1} Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset, mempunyai uraian tugas :

a.melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset; b.melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian di Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset; 19
c.melaksanakan pengumpulan, pengolahaa dan penyajian bahan/data untuk pen5rusunan dan penyempurnaar' standar pelaksanaan dan peningkatan kapasitas perencanaan di Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
d.melaksanakan penyiapan dan penenfuan data untuk bahan perumusan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
e.melaksanakan, mengkaji dan merumuskan kebrjakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi dan kerangka anggaran di Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
f.melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
g.melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
i.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(2)Kepala Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, rnempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
2. b.melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyqiian bahanldata untuk per{rusunar} dan penyempurnaan standar pelaksanaan dan peningkatan kapasitas perencanaan di Sub Bidang Kemaritiman da:r Sumber Daya Alam, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
(3)2A
1. d.melaksanakan penyiapan dan penentuan data untuk bahan perumusan rencana pembangunan jangka panjaflg, menengah dan tahunan di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
2. e.melaksanakan, mengkaji dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi dan kerangka anggaran di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
3. f.melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencana.an dan pengarlggaran pembangunan daerah di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
4. g.melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
5. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
6. i.melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bidang Ekonomi, mempunyai uraian tugas :
7. a.melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Ekonomi;
8. b.melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian di Sub Bidang Ekonomi;
9. c.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahanldata untuk pergrusunan dan penyempurrraan standar pelaksanaan dan peningkatan kapasitas perencanaan di Sub Bidang Ekonomi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
10. d.melaksanakan penyiapan dan penentuan data untuk bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di Sub Bidang Ekonomi;
11. e.melaksanakan, mengkaji dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan serta pengembanga.n 2L kerangka regulasi dan kerangka anggaran di Sub Bidang Ekonomi;
12. f.melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Sub Bidang Ekonomi;
13. g.melaksanakan dan mengoordinasikan pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi;
14. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
15. i.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang, sesuai dengan standar yarrg ditetapkan.

Pasal 9

(1)Bidang Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan. {2} Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan;
2. b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan;
3. c.penyelellggaraan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Sarana dan Prasararta dan Kewilayahan;
4. d.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian dalam Bidang Sarana dan Prasarana dan Kervilayahan, sesu.ai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan; 22
5. e.penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempufilaan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta kar5ra, perumahan dan permukiman, tata ruang, jasa konstruksi, kannrasan strategis dan kerjasama, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
6. f.penyelenggaraan perumusan rencana strategis pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta ke;-y'a, perumahan dan permukiman, tata ruang, jasa konstruksi, kawasan. strategis dan kerjasama, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
8. h.penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
9. i.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungfawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Sara:ra dan Prasarana dan Kewilayahan, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan standar nofina dan kriteria pelaksanaan perencanaan kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang, jasa konstruksi, kawasan strategis dan kerja sama;
2. b.menyelenggarakan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sosialisasi, evaluasi dan melakukan kajian dan studi pembangunan daerah serta pengendalian atas pelaksanaannya di bidang kebinamargaan, transportasi, perhuhungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan permukimara, tata rLrang, jasa konstruksi, kawasan strategis dan kerja sama; 23
3. c.menyelenggarakan pen5rusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah di bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta ka-rya, perumahan dan permukiman, tata ruang, jasa konstruksi, kawasan strategrs dan kerja sarna secara berkala, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
4. d.menyelenggarakan perencanaan dan pengoordinasian di bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta ka4ra, perumahan dan permukiman, tata mang, kawasan strategis dan kerja sama;
5. e.menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
6. f.menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7. g.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat {3), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan, dibantu :
1. a.Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Perhubungan;
2. b.Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Kar5ra, Permukiman dan Tata Ruang;
3. c.Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kerjasama.

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Perhubungan, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Perhubungan;
2. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan/data untuk perumusan rencana strategis pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di bidang sarana dan prasarana perhubungarl darat, laut, udara, antarlinter moda, keselamatan lalulintas, {2} 24 jalan dan jembatan, jasa konstruksi serta telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan dan standar yang clitetapkan;
3. c.melaksanakan konsultas dan koordinasi pembangunan di bidang pengembangan kapasitas perencanaan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara, antarf inter moda, keselamatan lalulintas, jalan dan jembatan, jasa konstruksi serta telekomunikasi;
4. d.melaksanakan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara, antarfinter moda, keselamatan lalulintas, jalan dan jembatan, jasa konstruksi serta telekomunikasi;
5. e.menviapkan dan mengolah data rencana pembangunan di hirlnnct nenoernhl^tlc.z^T:. c.ArAna r{an nraql-rarl,^ nerhrrhrrncran darat, laut, udara, antarf inter moda, keselamatan lalulintas, jalan dan jembatan, jasa konstruksi serta teiekomunikasi;
6. f.melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian penerapan standar perencanaan di bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, 1aut, udara, antar f tnter moda, keselamatan lalulintas, jalan dan jembatan, jasa konstruksi serta telekomunikasi, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Wilayah, sesuai bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bicla.ng Sarana dan Prasarana dan KewiJarrahan. ses: lai hiC o-ng t,.:gasr;'a"; ;" ;:c1a1;sai:ak*n i:rl;ipcral: Cai: i:tei::pei:tailggulig:--;,;ibkan };cL"rks"e.irii.i1li Ll-iBabirl a kui-,trtla irupaiia Bidtilig, Sisuicii dctrgaii starr(rai: yarig iiirerapkan. Krnaia $r.rb Hir:lans Srrm'her l,)awa Air= {-linta Karva. trer:::r;lrirnan da-n Tstn P-:..rnng. fferrlp,.lnj.ai r,l':-.iar. lugas : i:. r:e1i1;san*.lrffl percbi::aai1 iege",=;;ri pada iiagi;up 3,li; Bi"dang SurrrLtr DaitL i\il', Ciytri iiar'- ti", Fci'iir,;kiuiari eiarr Talir" ltuarig; L:. meia knanara.n ncn8\1m-rluian cJa,n- i:{:nsrloiaan i:ah.anlrlata.. jnis:^rRr..*ilrei"er:ensl r-rntr-rk keh:.:1-1-12n pelal<car"'nrn trrg?s .l^- f-"---: '--l--i. -,,-"^ -,^ ,--l--,-l I^. ^ rr.- -rr..--- uk*tr ; ul.arr. ilr -:klL tt4i a!:Ari i-'UrrLrJU.a^- str-isij- sL!^: I/ i irdL;!L-r 25 ruang, pada Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Kaqra, Permukiman dan Tata Ruang;
9. c.melaksanakan dan menyajikan bahan/data, informasi untuk penJrusurtan dan penyempurnaan standar perencanaan dan standar pelaksanaan dalam rangka peningkatan kapasitas perencanaan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, keciptakaryaan, perumahan/permukiman dan tata ruang;
10. d.melaksanakan perumusan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang, sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan; e.melaksanakan penJrusulan progran/kegiatan/renc€Lna kerja Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Kar"1ra, Permukiman dan Penataan Ruang;
11. f.melaksanakam koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang;
12. g.melaksanakan peningkatan kapasitas program pembangunan melalui kajian/ studi, sosialisasi dan kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan para pihak dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, keciptakar;raan, perumahan, permukiman dan penataan ruarlg dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah;
13. h.melaksanakan pengendalian dan monitoring dalam pelaksanaan serta evaluasi terhadap hasil perencanaan program pembangunan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, keciptakaryaan, perumahan, permukiman serta penataan ruang;
14. i.melaksanakan pen5rusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah dalarn pengembarlgan dan pengelolaan sumber daya air, keciptakar5raan, perumahan, per:rrukiman dan penaataan ruang;
15. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan, sesuai bidang tugasnya; 26
16. k.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasalarra. dan Wilayah, sesuai bidang tugasnya;
  1. 1.melaksar.akaq pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, sesuai dengan standar yang ditetapkan. {3} Kepala Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kerjasama, mempunyai uraian tugas :
17. a.melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kerjasama;
18. b.melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan f data, informasilreferensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait urusan perencanaan pembangunan kawasan strategis dan kerjasarta pembangunan;
19. c.melaksanakan dan menyajikan bahan/data, informasi untuk pen;rusunan dan penyempufllaan standar perencanaan dan standar pelaksanaan dalam rangka peningkatan kapasitas perencanaan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis dan kerjasama pembangunan;
20. d.melaksanakan perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan terkait perencanaan pembangunan kawasan strategis dan kerjasama pembangunan;
21. e.melaksanakan peningkatan kapasitas program pembangunan melalui kajianlstudi, sosialisasi dan kerjasama antar Pemerintah Frovinsi dengan para pihak dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis dan kerjasama pembangunan;
22. f.melaksanakan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala Provinsi;
23. g.melaksanakan penyiapan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dan pengernbangan kawasan strategis dan kerjasama pembangunan;
24. h.melaksanakan penJrusunan rencana dan kebijakan strategis pembangunan kawasan strategis dan kerjasama pembangunan dengan KabupatenlKota, antar Provinsi dan antara pemerintah dengan swastal z7
25. i.melaksanakan rencana pembangunan kawasan pembangunan; dan kebijakan strategis strategis dan kerjasama
26. j.melaksanakan dan mengoordinasikan pemanfaatan investasi di kawasan strategis Provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
27. k.melaksanakan penyusunan prograrn kerjasama pembangunan dengan lembaga pembiayaan dalam negeri dan luar negeri;
  1. 1.melaksanakan konsultasi pelaksan"aan kerjasama pembangunan antar KabupatenfKota, antar Provinsi dan antara pemerintah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri skala Provinsi;
28. m.melaksanakan pen3rusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis dan kerjasama pembangunan;
29. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sarana dan Prasana dan Kewilayahan, sesuai bidang tugasnya;
30. o.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasana dan Kewilayahan, sesuai bidang tugasnya;
31. p.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bngian Keenam Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…