DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi; Optimalisasi Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Koordinasi Dan Kerjasama Penegakan Hukum; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungt; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. C. d, Mengingat : 1. 2

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6236);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3373);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5570);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6444);
13.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya di sebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
8.Protokol kesehatan adalah langkah-langkah tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan 5 mengendalikan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
10.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
11.PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
12.Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan pengawasan di tempat penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan secara optimal Aplikasi PeduliLindungi; 6
b.mengawasi dan mendeteksi pergerakan masyarakat di tempat penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik;
c.mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik; dan
d.menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi penyelenggara tempat kegiatan dan pelayanan publik yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
b.optimalisasi pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19)
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
d.sanksi administratif.

BAB II

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

(1)Dalam rangka penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di wilayah Sumatera Utara, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik.
(2)Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan pemanfaatan secara optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan
2. b.tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya perkantoran, fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, hotel, cafe, sekolah dan institusi pendidikan serta pusat keramaian lainnya. 7

BAB III

OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE

Pasal 6

(1)Percepatan pencapaian target vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) disesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 70 % (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk dosis kedua.
(2)Percepatan pencapaian target vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) pada lansia disesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 60 % (enam puluh persen).
(3)Percepatan pencapaian target vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) pada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 11 (sebelas) tahun.
(4)Percepatan pencapaian target vaksinasi booster Corona Virus Disease (COVID-19) terutama pada lansia dan kelompok komorbid dan imunokompromais.
(5)Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.
(2)Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Provinsi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
(3)Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 8 didasarkan pada kriteria:
1. a.pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi;
2. b.jumlah kasus; dan
3. c.sebaran kasus.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.
(2)Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Satuan Tugas Penanganan Covid-19).
(3)Hasil Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

(1)Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah.
(2)Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP:
1. a.melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab penyelenggara kegiatan dan pelayanan publik yang berada di Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
2. b.dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/Lembaga terkait lainnya. 9
(3)Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
(4)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum, selama dan setelah penegakan hukum.
(5)Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1)Setiap penanggung jawab penyelenggara kegiatan dan fasilitasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada tempat penyelenggaraan kegiatan dan fasilitasi publik dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembekuan sementara izin; dan
4. d.pembekuan izin secara permanen.
(2)Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab tempat penyelenggaraan kegiatan dan fasilitasi publik sebanyak 1 (satu) kali.
(3)Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab tempat penyelenggaraan kegiatan dan fasilitasi publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
(4)10 Pembekuan izin secara pefinanen sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d dilakukan dalam hal penanggungiawab tempat penyelenggaraan kegiatan dan fasilitasi publik tidak mematuhi tegura:r lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
(5)

Pasal 11

Peraturan Gubernur irri mulai berlaku diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. pada tanggal memerintahkan penempatannya Ditetapkan di Medan pada tanggal 28 Maret 2A22 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal4 April 2A22 PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd AFIFI LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11 PEMBINA TINGKAT I NrP. 19710413 199603 1 002 I ARIES SUDARTO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…