DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI BERISI 14 BAB YANG DIANTARANYA MENGATUR TENTANG PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO, TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO, RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RISIKO, DAFTAR RISIKO, ANALISIS RISIKO, RENCANA TINDAK PENGENDALIAN, BUDAYA SADAR RISIKO, STRUKTUR PENGELOLA RISIKO, PEMANTAU KEPATUHAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAPORAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Pasal L8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturar:, Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Republik Indonesia Nomor a2861; :4. b. C. : 1. 2. 3.

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selanjutnya disebut Gubernur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur pengawas pemerintah daerah sekaligus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
10.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di seluruh Perangkat Daerah jajaran pemerintah daerah.
11.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah Perangkat Daerah sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menyusun daftar dan mengendalikan risiko.
12.Unit Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UK adalah Asisten Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengendalian risiko oleh Unit Pemilik Risiko sesuai dengan tugas lingkup masing-masing.
13.Unit Pengawas Risiko adalah Inspektorat yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko.
14.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan/target capaian.
15.Sisa Risiko adalah risiko yang masih ada setelah dilakukan pengendalian risiko.
16.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu hal mungkin terjadi yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan/target capaian.
17.Daftar Risiko adalah daftar yang memuat risiko yang telah diidentifikasi.
18.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
19.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
20.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
21.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, tujuan, target, norma atau ketentuan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) Tahun Perangkat Daerah.
24.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan umum bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal alokasi anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama antara Gubernur dengan DPRD.
27.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30.Prioritas Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PPD adalah program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur.
31.Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan turunan dari PPD yang didahulukan.
32.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Suboordinat Perangkat Daerah seperti, Biro pada Sekretariat Daerah, serta Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis pada Badan/Dinas.
33.Satuan Pelaksana adalah Suboordinat dari UKPD seperti Bagian pada Biro, serta Subbagian, Seksi dan/atau Subbidang pada Badan/Dinas.
34.Satuan Pelayanan adalah organisasi terdepan dari Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan langsung seperti Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
35.Pengemban Jabatan adalah setiap Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas pada UPR.

Pasal 2

Prinsip pengelolaan risiko :

a.risiko bukan sesuatu hal yang sudah pasti terjadi;
b.risiko merupakan praduga kemungkinan terjadi;
c.permasalahan bukan risiko;
d.pengelolaan risiko bersifat antisipatif; dan
e.UPR yang paling berkepentingan dalam pengelolaan risiko.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan Risiko ini bertujuan:

a.memberikan kepastian pengelolaan risiko oleh UPR, UK dan Inspektorat;
b.meniadakan atau sekurang-kurangnya meminimalkan dampak risiko yang berpengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan/target capaian;
c.meningkatkan efektivitas SPIP;
d.meningkatkan pencapaian tujuan/target capaian;
e.meningkatkan efisiensi, efektivitas, ekonomis, kepatuhan dan kinerja UPR;
f.meningkatan kualitas tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat; dan
g.meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup sasaran pengelolaan risiko meliputi:

a.Pemerintah Daerah;
b.PD;
c.Unit Kerja PD.
d.Satuan Pelaksana PD;
e.Satuan Pelayanan PD; dan
f.Pengemban Jabatan.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan risiko meliputi:

a.identifikasi;
b.daftar risiko;
c.analisis;
d.rencana tindak pengendalian;
e.budaya sadar risiko;
f.struktur pengelola risiko;
g.pemantauan kepatuhan;
h.pengawasan;
i.monitoring dan evaluasi kebijakan;
j.pelaporan;
k.pembiayaan; dan
l.kewajiban dan sanksi.

Pasal 7

Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

IDENTIFIKASI

Pasal 8

(1)Setiap pengemban jabatan pada Satuan Pelayanan, Satuan Pelaksana, UKPD dan PD sebagai satu kesatuan UPR melakukan identifikasi risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan/target capaian program, kegiatan dan anggaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
(2)Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Pasal 9

Risiko yang perlu diidentifikasi dalam bentuk:

a.kejadian atau peristiwa;
b.dampak atau konsekuensi;
c.kemungkinan;
d.perubahan kebijakan yang tidak diperediksi sebelumnya; dan
e.keadaan darurat.

Pasal 10

(1)Kategori risiko pada pelaksana program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan terdiri dari:
1. a.risiko anggaran;
2. b.risiko kebijakan;
3. c.risiko operasional;
4. d.risiko kecurangan/fraud;
5. e.risiko hukum;
6. f.risiko kepatuhan; dan
7. g.risiko reputasi.
(2)Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.risiko anggaran yakni risiko yang disebabkan oleh keterbatasan dan terjadi pengurangan anggaran;
2. b.risiko kebijakan yakni risiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan secara tiba-tiba baik dari internal ataupun eksternal yang berdampak langsung terhadap program, kegiatan dan anggaran pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan;
3. c.risiko operasional yakni risiko yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem, serta adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksanan dan Satuan Pelayanan;
4. d.risiko kecurangan/fraud yakni risiko yang disebabkan oleh adanya tindakan yang disengaja melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
5. e.risiko hukum yakni risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum terhadap Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan yang berpengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
6. f.risiko kepatuhan yakni risiko yang disebabkan adanya ketidaktaatan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria oleh pihak internal dan/atau eksternal Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan;
7. g.risiko reputasi yakni risiko yang disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik atau penerima pelayanan terhadap Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan;

Pasal 11

Dalam melakukan identifikasi risiko pengemban jabatan pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan dapat melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dan/atau membentuk tim kerja efektif sesuai kebutuhan nyata.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…