DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS; TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratura: r Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Beias yang bersumber dari Anggaran Pen,lapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2I;

1.Pasal 18 ayat t6) Undang-Undang Da;ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OC3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In lonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar i Republik Indonesia Nomor a286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AQ4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, T lmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355i
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 13);
14.Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara beserta lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
11.Penerima Tunjangan adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari Negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
13.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran disingkat PA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah membayar.
14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dasar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
16.Bidang Perbendaharaan Daerah adalah Bidang yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK;
3. c.Pejabat Negara;
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk:
1. a.PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
2. b.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
3. c.PNS penerima uang tunggu; dan
4. d.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
(3)Aparatur Negara termasuk:
1. a.Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. b.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
  1. 1.Dewan Pengawas; dan
  2. 2.Pejabat Pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh undang- undang.
(5)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerima tunjangan cacat bagi PNS dan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Janda/Duda, Anak, atau Orang Tua Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan atau disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.

Pasal 4

(1)Pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. d.telah diangkat dan menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat Eselon 2 yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pegawai non-pegawai ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila :
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat Eselon 2 yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya atau;
2. b.telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat Keputusan Pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal:

a.sedang cuti di luar tanggungan Negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, PPPK dan Pejabat Negara terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dapat diberikan tunjangan profesi guru paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah daerah paling banyak sebesar penghasilan bulan Maret 2024 dengan maksimal tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas:

a.80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan Jabatan dan tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a.insentif kinerja;
b.insentif kerja;
c.tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
d.tunjangan khusus bagi guru;
e.insentif khusus;
f.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
g.tunjangan selisih penghasilan; dan
h.tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.

Pasal 11

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
(3)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…