DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM ,STANDAR HARGA SATUAN ,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
10.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran
11.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
12.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
13.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunan.
14.Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1)SHS menggunakan implementasi aplikasi SIPD meliputi 4 (empat) komponen sebagai berikut:
1. a.SSH;
2. b.SBU;
3. c.HSPK; dan
4. d.ASB.
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan komponen Barang/Jasa dalam akun aset berdasarkan kode barang, uraian kode barang, spesifikasi, satuan, harga, kode rekening, uraian kode rekening dan pengelompokan SSH pada SIPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)SHS Barang/Jasa yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan Harga Pasar/harga wajar dan/atau daftar harga dari pabrik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal kebutuhan Barang/Jasa yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sesuai SHS Barang/Jasa tidak tersedia tipe/merk yang sama, maka dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tipe/merk yang setara dengan pagu anggaran yang sama.

Pasal 3

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
1. a.pedoman dalam perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025;
2. b.hasil pendataan/survei harga pasar dan usulan masing-masing Perangkat Daerah meliputi daftar jenis barang/jasa yang bersifat spesifik ditambahkan dengan perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik, serta hasil rujukan dan verifikasi tim teknis penyusunan SHS tentang SHS/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.standar biaya dan satuan penganggaran tertinggi dan telah termasuk pajak-pajak yang berlaku beserta jasa penyedia; dan
4. d.dalam penentuan harga, Perangkat Daerah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil survei harga pasar, e- katalog LKPP, e-commerce, penawaran harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hasil rujukan dan verivikasi dari tim SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi acuan dalam pengajuan usulan SHS Pemerintah Daerah.

Pasal 4

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan komponen Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan meliputi :

a.satuan biaya honorarium;
b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
c.satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
e.satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 5

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan:

a.harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS dan SBU sebagai elemen penyusunnya; dan
b.digunakan dalam rangka menentukan bangunan per m2, sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam penyusunan enginer estimate (EE). T i HCI4iC}* ITST NTri{}J VHV"iN VESTVIAINS iSt{IA{JEd HVHfiVC VJ,iHGg iliVHCd ACNA i.{g 'V '1AI 'p}} .VUVTN \TUSTVWNS ISNIAOHd HVUSVC SIuVTSUXSS 'id 1ZOZ rrenrq3C 8I p88uetr eped u rpel4 rp ue>lSuepunlg INOIVd 'V too u 80065r Iz10696r 'dIN (cid E,rnIAI n Eurqtusd 'p11 ,VHVTfi \fUflJ,VI{NS UNNHSSNC '!d 1ZAZ rreruqad 8I p33ue1 eped uepal I rp ue>1delallq .IAIN>{ 3H V'IVdgX { edu4sy ue8uag renses rlBtrIIeS 'eJelIi eJ+lesrns rsrrrAoJd ."iej3efi ElrJafl rrrEIBp e,{uueleduteued ue8uap IuI JnuJaqn3 uE;n}eJad ue8uepurL8ued ue>{qe}urreureu}'e{urnqela8uaru 8ue:o der., :s :eBy 'ue>l8uepunip ie8Buel eped n{elraq relnur itrr rnuraqn5 uErnterad 8 IesEd dNJNNfld NVNTNSJ,SX AI gvg 'qEJeEC qeluirerued lerrJolur sene8uad 1e-rede qrlo ue{nxelrp {1) 1e,{e eped pns{Erurp euerure8eqas uBSE,m,eBi.a6 {{f) 'ue8uene4 Sueptq 8uelunuad ts8r rng rr12=1rpIr!2q1T!2!1'trr ?rrp d \rv, r1y2a-! 1' ::rgrrrr rn r rrar^ rrar\anvprrn crrr r11 +r<L'+tlnci "i-t- ;Lr-l..rliliir ;iu lr+ Eref,as (t) lede eped pns>lEurrp eueurm8eqas uBeurqu.ad {f,} 'SHS ueeues4e'ad depeg-ra1 UBSEm€8uad uep ueeurqured ue>1ruielau rnuroq.rC (f ) T IESEd NVSVIAVCNGd NVC NWNIgIA[gd III gVA 'IlslJ uou r Bp {lsl} ueel.ra>iad eped uelelSa>i n]Ens uE>IEuBS>IBIOuI ruBIEp ue:leun8rp 8ue.{ e.{e1q uep e[-ra>1 ueqoq sE]E trerei"*"rl uereyuad ueledn;aru 'p 3n-rnq (t) 1e,te Z IEsBd rrrBIEp pns{Eturp Brrerrrre8eqts gSV I IBSed a LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…