DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Satuan Kerja Pengeiola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tal:lun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran liiegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32981; Mengingat : 1. b. c. 2. +. 5. r t)- 7. 8. 9. 10.

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia litromor aaoo\; Undang-Undang l.lomor 32 Tahun 2AO4 tentzurg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBa4l; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan a-ritara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l).6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor aa38); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional {t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56|; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723|; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nnrnnr 5Ql'LIVLLLVL v2',
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737J;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OI3 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Incionesia Nomor 5351);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali "'erakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7O Tahun 2Al2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI2 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AII tentang Perrrbahan Kedua Aias Peraturan IV{enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah!;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2ALI tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Menetapkan :
18.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Nomor 7);
19.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); 2O. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 ten'r-ang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); 2L. Peratttran Daerah Nomor 6 Tahun 2OA9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembar:an Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2OlO Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR L4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA U"TARA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2}rc tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI3 Nomor 14i diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 43 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara ayat (18), ayat (2O) huruf a, dan ayat {22t diubah, sehingga berbuny-i sebagai berikut: t1)

Pasal 43

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten I Kota dan Pemerintah Desa. {21 Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara iain variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, pendapatan perkapita dan PDRB per kapita serta tingkat kesulitan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan peruntukan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah KabupatenlKata dan Pemerintah Desa penerima bantuan. Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah KabupatenlKota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan keuangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupatenf Kota, Pemerintah Desa yang peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Pemberian bantuan yang bersifai khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD KabupatenlKota dan APB Desa. Penganggaran bantuan keuangan kepada Kabupatenf Kata, Pemerintah Desa didasarkan atas usulan/proposal yang diajukan oleh Pemerintah Kabupatenf Kata, Pemerintah Desa kepada Gubernur atau atas dasar kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Gubernur menyampaikan usulan/proposal sebagaimana dimaksuti pada ayat tsi kepada TAPD untuk mendapat pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar persetujuan Gubernur. Persetu.iuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat {7) menjadi dasar pencaniuman alokasi anggaran belanja bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS. Beianja bantuan keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA - PPKD. {3) (4t

(5)t6) {71
(8)(e)
(10)RKA - PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dirinci menjadi rincian RKA - PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(11)RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penganggaran belanja bantuan keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Setelah penetapan APBD, Gubernur memberitahukan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi untuk seianjutnya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa.
(13)Dalam ha1 penetapan ApBD Kabupaten/Kota mendahuiui penetapan APBD Provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukarr dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab''-rpatenlKota dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota. Dalam hai pemberitahuan bantuan keuangan diterima setelah penetapan Pei:.rbahan APBD tahun anggaran bei'kenaan maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA Pemerintah Kabupaten / Kota-.
(14)Setelah bantuan keuangan ditampung dalam APBD Kabupatenf Kota, SKPD menjrusun rancangan DPA-SKPD.
(15)Rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupatenf Kota, sebelum disahkan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang membidanglnya.
(16)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berciasarkan DPA - PPKD'
(17)DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dirinci menjadi DPA-PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(1S)Bantuan Keuangan kepada KabupatenlKota diberikan/ disalurkan dengan cara :
1. a.Untuk kegiatan non fisik seperti bantuan untuk siswa miskin, bantuan kesejahteraan guru pencairannya dilaicukan secara sekaligus dengan persyaratan: Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Walikota; Surat Pernyataan Bupati/Walikota bahwa bantuan keuangan Provinsi telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD KabupatenlKota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota; Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/ Walikota; 4l Nomor rekening Kabupaten/Kota. kas umum daerah
2. b.untuk kegiatan pengaciaan barang dan jasa disaiurkan sesuai dengan nilai Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dengan ketentuan: 1) Pengadaan barang dan jasa konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp.2OO.O0O.OOO,OO (dua ratus juta) dicairkan/disalurkan dengan cara sekaligus dengan persyaratan: a) Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota. b) Surat Pernyataan BupatiTWaiikota bahwa Bantuan Keuangan telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Koia atau pada Pei'aturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota. c) Kegiatan telah dilaksanakan 1OO o/o (seratus persen) dengan membuat formulir yang berisi: Nomor urut Nomor kode rekening Iriama kegiatan Jumlah pagu alrggaran Norrror dan tanggai kontrak/Surat Periniah Kerja (SPK) Nilai kontrak/SPK Nama perusahaan rekanan Nomor dan tanggal berita a€ara serah terima baranglpekerjaan d) Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota. e) Nomor rekening kas Kabupaten/Kota. 1) 2l 3) umum daerah 2l Pengadaan jasa konstruksi yang nilainya diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta), dicairkan/disalurkan secara bertahap dengan ketentuan: a) Tahap I (pertama) sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen), setelah surat pernyataan Bupati/Walikota diterima bahwa bantuan keuangan telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota;dan Kontrak telah ditandatangani dengan membuat formulir yang berisi: Nomor urut Nomor kode rekening Nama kegiatan Jumlah pagu anggarEln Nomor dan tanggal kontrak Nilai kontrak Nama perusahaan rekanan b) Tahap II (kedua) sebesar 4Ao/o (empat puluh persen) setelah Kabupaten/Kota. menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 507o (limapuluh persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap I (Pertama). c) Tahap III (ketiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah KabupatenlKota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar LOAo/o (seratus persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap II (kedua) dan membuat formulir yang berisi: Nomor urut Nomor kode rekening Nama kegiatan Jumlah pagu anggaran Nomor dan tanggal kontrak Nilai kontrak Nama perusahaan rekanan Nomor dan tanggal berita acara kemajuan fisik dan keuangan Bantuan keuangan yang bersumber dari perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan diberikan/disalurkan secara sekaligus, paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berkenaan. Kuitansi penerimaan dana bantuan tahap III (ketiga) dan dana bantuan yang bersumber dari perubahan APBD disampaikan selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. 3) Bantuan keuangan yang kurang salur sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan, dicairkan/disalurkan secara sekarigus pada tahun a.nggaran berikutnya setelah surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Walikota diterima dengan persyaratan: a) Surat pernyataan Bupati/Walikota bahwa bantuan keuangan kurang salur telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota. b) Kegiatan telah selesai LOOo/o (seratus persen) dengan membuat formulir yang berisi: - Nomor urut - Nomor kode rekening - Nama kegiatan * Jumlah pagu anggaran - Nomor dan tanggal kontrak - Nilai kontrak - Nama perusahaan rekanan - Nomor dan tanggal berita acara serah terima barang/peke4'aan - Realisasi transfer dana Provinsi Sumatera Utara - jumlah kekurangan bayar.
(19)Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan/ disalurkan secara sekaligus. d) e) (20l' Pencairan belanja bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu :
1. a.Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu: 1) Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Gubernur Sumatera Utara dlp Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu; 2l Berdasarkan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan dari Bupati/Walikota, maka PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 3) Berdasarkan SPD yang diterbitkan PPKD, maka Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS; 4\ SPP LS disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD kepada Kuasa PPKD melalui PPK SKPKD; 5) PPK SKPKD meneliti dan memverifikasi keiengkapan SPP LS dan apabila telah lengkap, PPK SKPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk ditandatangani oleh Kuasa PPKD; 6) SPlvi LS yang telah ditandatangani oleh kuasa PPKD disampaikan kepada bagian Perbendaharaan Biro Keuangan; 7) Bagian PerbendaharaarL Biro Keuangan melakukan penelitian kelengkapan SPM LS, jika telah lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS; 8) BerCasarkan SP2D LS yang diterbitkan cleh kuasa BUD, selanjutnya PT.Bank Sumut melakukan transfer dana kepada KabupatenlKota penerima sesuai nomor rekening yang tercantum SP2D.
2. b.Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa : 1) Kepala desa mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Gubernur melalui BupatilWalikota dilampiri dengan dokumen persyaratan administrasi pencairan terdiri:
3. a.Keputusan Gubernur tentang Desa penerima bantuan keuangan.
4. b.APB Desa yang telah diundangkan. Nomor rekening Bank Pemerintah Desa. Pakta integritas dari Pemerintah Desa. Kuitansi tanda terima asli bermaterai rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Desa. 2j Bupati/Walikota meneniskan surat permohonan pencairan berikut lampirannya kepada Gubernur cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara. 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara melakukan veri{ikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan yang diterima dari KabupatenfKota, dan apabila telah lengkap selanjutnya mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPKD. 4) Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan PPKD dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1) Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPKD. 5) PPK-SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuat SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM-LS beserta pendukungnya dikirim ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. 6) Bagian Perbendaharaan melakukan verifikasi SPM- LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS. 7l Berdasarkan SP2D-LS, PT. Bank Sumut melakukan transfer dana kepada Desa penerima sesuai nomor rekening yang tercantum dalam SP2D.
(21)Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan/disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan penindang-undangan. (221 Petunjuk teknis tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanju'r dengan Peraturan Gubernur.
(23)PPKD menJrusun realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan. c. d. e- Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 27 Maret 2OL4 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 27 Maret 2AL4 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI4 NOMOR 12

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia litromor aaoo\; Undang-Undang l.lomor 32 Tahun 2AO4 tentzurg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBa4l; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan a-ritara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l).6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor aa38); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional {t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56|; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723|; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nnrnnr 5Ql'LIVLLLVL v2',
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737J;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OI3 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Incionesia Nomor 5351);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali "'erakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7O Tahun 2Al2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI2 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AII tentang Perrrbahan Kedua Aias Peraturan IV{enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah!;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2ALI tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Menetapkan :
18.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Nomor 7);
19.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); 2O. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 ten'r-ang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); 2L. Peratttran Daerah Nomor 6 Tahun 2OA9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembar:an Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2OlO Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR L4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA U"TARA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2}rc tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI3 Nomor 14i diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 43 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara ayat (18), ayat (2O) huruf a, dan ayat {22t diubah, sehingga berbuny-i sebagai berikut: t1)

Pasal 43

(5)t6) {71
(8)(e)
(10)RKA - PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dirinci menjadi rincian RKA - PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(11)RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penganggaran belanja bantuan keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Setelah penetapan APBD, Gubernur memberitahukan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi untuk seianjutnya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa.
(13)Dalam ha1 penetapan ApBD Kabupaten/Kota mendahuiui penetapan APBD Provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukarr dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab''-rpatenlKota dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota. Dalam hai pemberitahuan bantuan keuangan diterima setelah penetapan Pei:.rbahan APBD tahun anggaran bei'kenaan maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA Pemerintah Kabupaten / Kota-.
(14)Setelah bantuan keuangan ditampung dalam APBD Kabupatenf Kota, SKPD menjrusun rancangan DPA-SKPD.
(15)Rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupatenf Kota, sebelum disahkan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang membidanglnya.
(16)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berciasarkan DPA - PPKD'
(17)DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dirinci menjadi DPA-PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(1S)Bantuan Keuangan kepada KabupatenlKota diberikan/ disalurkan dengan cara :
1. a.Untuk kegiatan non fisik seperti bantuan untuk siswa miskin, bantuan kesejahteraan guru pencairannya dilaicukan secara sekaligus dengan persyaratan: Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Walikota; Surat Pernyataan Bupati/Walikota bahwa bantuan keuangan Provinsi telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD KabupatenlKota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota; Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/ Walikota; 4l Nomor rekening Kabupaten/Kota. kas umum daerah
2. b.untuk kegiatan pengaciaan barang dan jasa disaiurkan sesuai dengan nilai Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dengan ketentuan: 1) Pengadaan barang dan jasa konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp.2OO.O0O.OOO,OO (dua ratus juta) dicairkan/disalurkan dengan cara sekaligus dengan persyaratan: a) Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota. b) Surat Pernyataan BupatiTWaiikota bahwa Bantuan Keuangan telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Koia atau pada Pei'aturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota. c) Kegiatan telah dilaksanakan 1OO o/o (seratus persen) dengan membuat formulir yang berisi: Nomor urut Nomor kode rekening Iriama kegiatan Jumlah pagu alrggaran Norrror dan tanggai kontrak/Surat Periniah Kerja (SPK) Nilai kontrak/SPK Nama perusahaan rekanan Nomor dan tanggal berita a€ara serah terima baranglpekerjaan d) Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota. e) Nomor rekening kas Kabupaten/Kota. 1) 2l 3) umum daerah 2l Pengadaan jasa konstruksi yang nilainya diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta), dicairkan/disalurkan secara bertahap dengan ketentuan: a) Tahap I (pertama) sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen), setelah surat pernyataan Bupati/Walikota diterima bahwa bantuan keuangan telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota;dan Kontrak telah ditandatangani dengan membuat formulir yang berisi: Nomor urut Nomor kode rekening Nama kegiatan Jumlah pagu anggarEln Nomor dan tanggal kontrak Nilai kontrak Nama perusahaan rekanan b) Tahap II (kedua) sebesar 4Ao/o (empat puluh persen) setelah Kabupaten/Kota. menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 507o (limapuluh persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap I (Pertama). c) Tahap III (ketiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah KabupatenlKota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar LOAo/o (seratus persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap II (kedua) dan membuat formulir yang berisi: Nomor urut Nomor kode rekening Nama kegiatan Jumlah pagu anggaran Nomor dan tanggal kontrak Nilai kontrak Nama perusahaan rekanan Nomor dan tanggal berita acara kemajuan fisik dan keuangan Bantuan keuangan yang bersumber dari perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan diberikan/disalurkan secara sekaligus, paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berkenaan. Kuitansi penerimaan dana bantuan tahap III (ketiga) dan dana bantuan yang bersumber dari perubahan APBD disampaikan selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. 3) Bantuan keuangan yang kurang salur sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan, dicairkan/disalurkan secara sekarigus pada tahun a.nggaran berikutnya setelah surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Walikota diterima dengan persyaratan: a) Surat pernyataan Bupati/Walikota bahwa bantuan keuangan kurang salur telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota. b) Kegiatan telah selesai LOOo/o (seratus persen) dengan membuat formulir yang berisi: - Nomor urut - Nomor kode rekening - Nama kegiatan * Jumlah pagu anggaran - Nomor dan tanggal kontrak - Nilai kontrak - Nama perusahaan rekanan - Nomor dan tanggal berita acara serah terima barang/peke4'aan - Realisasi transfer dana Provinsi Sumatera Utara - jumlah kekurangan bayar.
(19)Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan/ disalurkan secara sekaligus. d) e) (20l' Pencairan belanja bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu :
1. a.Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu: 1) Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Gubernur Sumatera Utara dlp Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu; 2l Berdasarkan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan dari Bupati/Walikota, maka PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 3) Berdasarkan SPD yang diterbitkan PPKD, maka Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS; 4\ SPP LS disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD kepada Kuasa PPKD melalui PPK SKPKD; 5) PPK SKPKD meneliti dan memverifikasi keiengkapan SPP LS dan apabila telah lengkap, PPK SKPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk ditandatangani oleh Kuasa PPKD; 6) SPlvi LS yang telah ditandatangani oleh kuasa PPKD disampaikan kepada bagian Perbendaharaan Biro Keuangan; 7) Bagian PerbendaharaarL Biro Keuangan melakukan penelitian kelengkapan SPM LS, jika telah lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS; 8) BerCasarkan SP2D LS yang diterbitkan cleh kuasa BUD, selanjutnya PT.Bank Sumut melakukan transfer dana kepada KabupatenlKota penerima sesuai nomor rekening yang tercantum SP2D.
2. b.Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa : 1) Kepala desa mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Gubernur melalui BupatilWalikota dilampiri dengan dokumen persyaratan administrasi pencairan terdiri:
3. a.Keputusan Gubernur tentang Desa penerima bantuan keuangan.
4. b.APB Desa yang telah diundangkan. Nomor rekening Bank Pemerintah Desa. Pakta integritas dari Pemerintah Desa. Kuitansi tanda terima asli bermaterai rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Desa. 2j Bupati/Walikota meneniskan surat permohonan pencairan berikut lampirannya kepada Gubernur cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara. 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara melakukan veri{ikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan yang diterima dari KabupatenfKota, dan apabila telah lengkap selanjutnya mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPKD. 4) Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan PPKD dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1) Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPKD. 5) PPK-SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuat SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM-LS beserta pendukungnya dikirim ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. 6) Bagian Perbendaharaan melakukan verifikasi SPM- LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS. 7l Berdasarkan SP2D-LS, PT. Bank Sumut melakukan transfer dana kepada Desa penerima sesuai nomor rekening yang tercantum dalam SP2D.
(21)Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan/disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan penindang-undangan. (221 Petunjuk teknis tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanju'r dengan Peraturan Gubernur.
(23)PPKD menJrusun realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan. c. d. e- Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 27 Maret 2OL4 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 27 Maret 2AL4 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI4 NOMOR 12