DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengalihan Tugas Kehumasan; Pengalihan Sumber Daya Kehumasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALIHAN TUGAS KEHUMASAN DARI SEKRETARIAT DAERAH KE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
7.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PENGALIHAN TUGAS KEHUMASAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pengalihan tugas kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
(2)Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kehumasan.

Pasal 3

(1)Tugas dan fungsi kehumasan yang dialihkan dari Sekretariat Daerah ke Dinas meliputi tugas dan fungsi pemberitaan, pendokumentasian, publikasi, pelayanan media dan informasi.
(2)Tugas dan fungsi kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
1. a.tugas dan fungsi pemberitaan, pendokumentasian dan informasi ke Bidang Pengelolaan Informasi Publik; dan
2. b.tugas dan fungsi publikasi dan pelayanan media ke Bidang Pengelola Komunikasi Publik.

Pasal 4

(1)Dengan pengalihan tugas dan fungsi pemberitaan, pendokumentasian dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bidang Pengelolaan Informasi Publik selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga mempunyai dan menyelenggaraakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. a.Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perumusan kebijakan pemberitaan dan pendokumentasian.
2. b.Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
  1. 1.Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pemberitaan dan pendokumentasian;
  2. 2.Pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis pemberitaan dan pendokumentasian;
  3. 3.Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pemberitaan dan pendokumentasian;
  4. 4.Penyelenggaraan pengelolaan pemberitaan dan pendokumentasian;
  5. 5.Pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pemberitaan dan pendokumentasian;
  6. 6.Pelaksanaan peliputan, editing, penyajian dan distribusi hasil informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  7. 7.Pelaksanaan monitoring dan analisis berita media;
  8. 8.Pelaksanaan pendokumentasian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  9. 9.Pengembangan dokumentasi dan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  10. 10.Pengelolaan media luar ruang;

Pasal 5

(1)Dengan penambahan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka 3 (tiga) Seksi pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik selain melaksanakan tugas dan uraian tugas sebagaimana telah diatur dalam Pergub Nomor 37 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. a.Seksi Opini Publik, melaksanakan uraian tugas:
  1. 1.Melaksanakan monitoring pemberitaan media terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara;
  2. 2.Mengolah dan menyajikan pemberitaan media terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. b.Seksi Informasi Publik, melaksanakan uraian tugas:
  1. 1.Melaksanakan peliputan, editing, penyajian dan distribusi hasil informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. 2.Melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pemberitaan dan pendokumentasian;
  3. 3.Melaksanakan pendokumentasian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  4. 4.Melaksanakan pengembangan dokumentasi dan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. c.Seksi Media Publik, melaksanakan uraian tugas :melaksanakan pengelolaan media luar ruang.

Pasal 6

(1)Dengan pengalihan tugas dan fungsi publikasi dan pelayanan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga mempunyai dan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. a.Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan publikasi pelayanan media.
2. b.Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
  1. 1.Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis publikasi dan pelayanan media;
  2. 2.Pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis publikasi dan pelayanan media;
  3. 3.Perumusan kebijakan teknis pengelolaan publikasi dan pelayanan media;
  4. 4.Penyelenggaraan publikasi dan pelayanan media;
  5. 5.Pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan publikasi dan pelayanan media;

Pasal 7

(1)Dengan penambahan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka 2 (dua) Seksi pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik selain melaksanakan tugas dan uraian tugas sebagaimana telah diatur dalam Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. a.Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, melaksanakan uraian tugas :
  1. 1.Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis publikasi dan pelayanan media;
  2. 2.Mengolah dan menyajikan bahan perumusan kebijakan teknis publikasi dan pelayanan media;
  3. 3.Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan publikasi dan pelayanan media;
  4. 4.Menyelenggarakan publikasi data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  5. 5.Menyelenggarakan pelayanan media terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  6. 6.Melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan publikasi dan pelayanan media.

BAB III

PENGALIHAN SUMBER DAYA KEHUMASAN

Pasal 8

(1)Pengalihan tugas kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, dilakukan dengan pengalihan sumber daya personil, penganggaran, peralatan dan dokumen di bidang kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
(2)Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan kebutuhan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
(3)Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)mulai berlaku dan dilaksanakan setelah Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mulai berlaku dan pejabatnya dilantik atau dikukuhkan, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
(4)Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…