DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE; Penyelenggaraan SPBE; Percepatan SPBE; Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi SPBE; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata KeIoIa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 18

ayaL t6I Undang.Unclang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Mengingat : 1. n 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun l-956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1IS3); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843\ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2At6 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nbmor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OOB tentang Keterbukaan Informasi Pubtik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48+61; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrua 2009 Nomor 112" Tambahaa Lemhararr Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 246, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Uadarrg Republik Indotresia Nomor 11 Tahun ZAZA tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); J. 4. 5. 6. J

7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2At2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a8);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2OI7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 136);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eiektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 10- Peralrrran" Menteri Pendayagun"aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosiat Instansi Pemerintah.
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RepublIk Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain; 12- Peratrrran Menteri Komuaikasi dan lnformatika Reprrblik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara; l4-Peratruan Merrteri DaIa-Er Negeri Repu"blik lndonesia Nomor 80 Tahun 2AL5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan fiilenteri DaIam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang 4 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun z}rc tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
16.Peraturan Menteri Komunikasi d'an Informatika Republik Indonesia Nomor I 'Tahun zffLg tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17.Peraturan Menteri Pend.ayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2O2O tentang Pemantauan dan Evaluasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2AO5-2A25 pembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahr*n 2008 Nomor L2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2008 Nomor 12);
19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2OI9-2O23 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9 Nomor 5, Tambahan Lembararr Daerah Provinsi srrmatera uta.ra Tahun 2OL9 Nomor 5O); 2O. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 32); 2l-Perahrran Grrbernrr Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Frovinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kelima atas 5 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2l Nomor 9);
22.Peraturar Gubernur Nomor 77 tahun 2AU tentang Pengelolaan Smart-Frouince Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 77); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA LTTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yarrg dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintatrr Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangarr daerah otonom-
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah rJrrsllr pembantrr Kepala Daerah darl Dewan Perwakil:an Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6
7.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara atau Dinas yang melaksanakan urus€ul Komunikasi dan Informatika, Data dan Statistik serta Persandian.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
9.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraall pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Iayanan kepada pengguna SPBE.
10.Tim Koordinasi SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE Provinsi Srrrnatera Utara yang tetapkan oleh Grrberrlur dan bertugas melakukan koordinasi dan penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Lz-N1-a-rralelne:l SPBE adalah serangkaian proses rrrrtrrk mencapai penerapan SPBE yang efektif, e{isien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atam informasi yang diperlukan.
14.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah 1ain. 7
15.Aplikasi Umum adatah Aplikasi spBE yang sam.a, standar, dan digunakan secara bagr pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam peraksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dengan pemerintah daerah masing-masing. 17 . Backup adalah membuat data atau fite cadarrgan dengan cara menye.lin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
18.Basis Data adalah kumpulan data yang secara 1ogika berkaitan satu safila lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer.
19.Colocation Seruer adalah tempat yang menyediakan hyanan untuk menyimpan atau nrenitipkan server di Data Center yang memiliki standar keamanan fisik, nonfisik dan infrastuktur. 2O. Command Certter adalah fasilitas ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui onlirte, offline, internal maupun eksternal. 2L. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komprrter dan komponea terkait seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
22.Sgstem Deuelapment Lik Cgcle yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem perangkat lunak. 23- Seruice Leuet Agreemertt yang sel,anjutnya clisingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua instansi/pihak. I 24- Disa^s,ter Recouery centeryang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas dukuagan yang menjamin keberlangsungan layanan data dan informasi pada saat Fusat Data (Data Centefl mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu akibat terjadinya bencana yang disebabkan oieh a-tam atau manusia.
25.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkano diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau ar.Lt atam dapat dipahami oleh orang yaflg mampu memahaminya.
26.E-office atau Tata Naskah Dinas Elektronik adalah aplikasi untuk mengelola, yne-reuiew, membuat dan membagikan tata naskah dinas secara elektronik.
27.Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikem-bangkan dengan tujuart uatuk memrrdairkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
28.Hosting adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet. Z9.lnforrnasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektroaik- termasuk tetapi Udak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, eledranic data interchnnge (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atanr perforasi yaflg telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh I orang yang mampu memahaminya.
30.Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana tedaganya aspek kerahasiaan, keutuhan, keaslian ketersediaan dan nirsangkal dari informasi. 3l.lntranet adalah jaringan privatelkhusus tidak terhubung ke internet dan hanya digunakan secara internal.
32.Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang saling terhubung. 33.Internet Protocol atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP=
34.Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
35.Layanan bantuan adalah layanan bantuan dalam bidang TIK yang disediaka,n oleh Dinas untuk semtla unsLlr b,aik perorangan maupun PD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
36.Media Center adalah pusat atau sarana pengeloia komunikasi dan intbrmasi berbasis teknologi informasi yang digunakan mengumpuikan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, danf a-ta:u menveba,rkan informasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat, serta menampung umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. 10
37.Media sosial adalah media berbasis daring (onlinel yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para pengguna dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.
38.Metaciata aciaiah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjeiaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali. digunakan, atau dikelora. Metadata sering disebut seLragai data tentang data atau informasi tentang informasi.
39.Penyeienggaraan Transaksi Elektronik adarah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik. 40- Pihak Ketiga adalah ba-dan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
41.Portal Smart Prouinsi adalah situs web yang menjadi gerbang utama semua situs dan aplikasi dalam lingkup SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi. 42.Portal Provinsi adalah situs web yang menampilkan informasi pembangunan dan kinerja pemerintah provinsi serta- menjaeli gerL_rang utama semlla situs perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
43.Prosedur Operasi Standar (standard Operating Procedure, SOP) atau kadang disingkat pOS, adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau te rstan da rd isasi, tanpa kehilangan ke efektifa_rrnya.
44.Rencana Induk SPBE Provinsi Sumatera Utara adalah Dokumen Rencana Pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang merupakan panduan dalam 11 penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan. 45' Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah yang seianjutnya disingkat RpJpD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi sumatera utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2A25.
46.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah _\,ang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi sumatera Utara yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umtrm, program pD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regula-si yarrg bersifat indikatif, clan reneana kerja clalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
47.Repository adalah merupakan sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu Sistem Elektronik yang digunakan untuk menunjang kinerja dari suatu aplikasi program.
48.Server ael-alah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
49.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yalg dikeluarkan oleh penvelenggara serti{ikasi eiektronik=
50.Sistem Absensi elektronik adalah sistem absensi atau pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" L2 Sl.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur eiektronik yang berfungsi untuk mengolah, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, danf atau menyebarkan informasi eiektronik.
52.Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknoiogi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem infbrmasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertia_n ini, istilah ini digunakan untr:k merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.
53.sistem Jaringan adalah kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhuLru-ng melalui sistem komunikasi cla-ta, sehingga dapat di akses secara bersama"
54.situs website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
55.small Prati,nce ada-1ah konsep pengelolaan provinsi dengan menggunakan teknoiogi informasi dan komunikasi serta teknologi pendukung lainnya.
56.Source Code yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
57.E-mail resmi adalah surat elektronik resmi yang memiliki domain pemerintah provinsi Sr:matera_ Utara. mempersiapkan, menganalisis, mengumpulkan, menyimpan, 13
58.Tanda Tangan Elektronik adalah tand.a tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai aiat verifikasi dan autentikasi.
59.Teknoiogi Eiektronik adaiah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dengan mensgunakan perangkat digital.
60.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adaiah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemind"ahan informasi antar media.
61.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer danf atav media_ elektronik iainnya. 62- User Interface adalah serangkai tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan diprogram sedemikian rupa sehingga dapat terbaca oleh sistem operasi komputer dan beroperasi sebagaimana mestinya.
63.Gouernmerut Cttief Infortnation Officer yang selanjutnya d-ising-kat GetO adalah Pejahrat Pemerintah pengelola Teknologi Informasi, satu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dengan aspek manajamen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah instansi pemerintah.

Pasal 2

Pera-tr:ran Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a.mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis informasi dan prinsip keterbukaan daiam pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan; t4
b.memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan TIK, baik sebagai unsur pendukung maupun unsur utama yang bernilai kritis dan strategis;
c.sebagai pecioman ciaiam mengatur pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan SPBE guna mendukung pelaksanaan dan pengembangan sistem tersebut daiam meningkatkan pelayanan bidang TIK kepada masyarakat;
d.menetapkan dasar hukum penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah yang dijadikan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka pengembangan SPBE Daerah;
e.pengintegrasian dan sinkronisasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah; dan
f.sebagai pedoman dalam pen3relenggaraan SPBE pa_ela_ Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan suatu model SPBE yang terintegrasi dan terinterkoneksi elalam penyelen ggaraa:n- sislem Pemerintahan Daerah;
b.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Induk SPBE Provinsi;
c.mervujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi, keterpadllan, dan penyeiarasan dalam penc1ayagr::ra-a-n SPBE dala_rn sistem manajemen d_an proses keda pemerintahan dan layanan publik dalam rangka peningkatan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik; 15
d.mewujudkan keselarasan dan sinergitas antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah serta sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.
e.mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengimplementasian, pengembangan dan pemeiiharaan SPBE.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE di Pemerintah Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini rneliputi:

a.tata kelola SPBE;
b.manajemen SPBE;
e.au-dit Teknologi Informasi da:r Komurrikasi SPBE;
d.penyelenggara SPBE;
e.percepatan SPBE;
f.pembinaan, pemantau.an, pengawasan, pengendalian dan evaluasi SPBE; dan g, ketentuan sanksi. BAB _TI TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan dan tata kelola SPBE, Pemerintah Daerah meialui Dinas melaksanakan tugas dan fungsi: a- pemberian bimbingan tekni-s di bidang sarana, pela3 ana-n Informasi, kinerja operasi dan kewajiban pelayanan universal dari SPBE untuk skala wilayah Provinsi;

b.pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan SPBE untuk cakupan area Pemerintah Provinsi; dan 16
c.pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan SpBE Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan dan tata kelola SPBE yang meliputi:

a.penyelenggaraan dan penerapan spBE dalam administrasi Pemerint-ahan Daerah yang ditujuka:r kepada perangkat Daerah secara terinterkoneksi;
b.penyelenggaraan SPBE pada setiap perangkat Daerah sesuai dengan perizinan yang berlaku dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perulndang-undangan;
c.penyelenggaraan keterbukaan informasi dengan fungsi penyediaan dan pengelolaan media dan diseminasi informasi kepada masyarakat;
d.koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan yang universal pada bidang teknologi informasi kepada seluruh Perangkat Daerah;
e.penga'!,r.'asan cian pengendalian terhadap penyelenggaraan SPBE sesuai dengan cakupan area di Daerah; dan
f.melaksanakan koordinasi dan fasiiitasi pengembangan kemitra-an media dalam skala provinsi.
a.koordinasi dalam ralgka pembangunan pelayanan perr3relenggaraan dan tata kelola SPBE secara terintegrasi dan terinterkoneksi; dan L7
b.fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE untuk seluruh lingkup Pemerintah Daerah; dan
c.dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat rian/atau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Pasal 9

Daerah menetapkan stand.ar(i) Pemerintah penyelenggaraan dan tata kelola SPBE tragi setiap Perangkat Daerah dalam proses diseminasi informasi secara terintegrasi dan terinterkoneksi yang meiiputi:

a.penyelenggaraan informasi oleh Pemerintah Daerah;
b.standar dalam memfasilitasi pengembangan kemitraan clengan meclia swasta;
c.standar kelayakan penyediaan sarana SPBE yang terkonsoiidasi dan terintegrasi;
d.standar kelayakan pelayanan SPBE;
e.standar keamanan transaksi elektronik dan keamanan informasi; f" standar kebijakan panduan SPBE dan dokumen nrrhlik: L* '-',- '',---'
g.standar panduan metode pengembangan SPBE;
h.standar panduan mutu akses komunikasi informasi dan jangkauan masyarakat; dan
i.mempublikasikan setiap standar operasional prosedur penggunaan pelayanan rnasyarakat yang menggunakan sistem informasi teknologi pada tempat pe-la-ya-nan puhlik yarrg dapat dilihat secara visual dan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

(2)Ketentuan lekrih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan stanclarisasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE kragi setiap Perangkat Daerah dalam proses 18 diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan rlnsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (t ) meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE yang terdiri dari Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
2. b.Rencana dan Anggaran SpBE;
3. c.Proses Bisnis SPBE;
4. d.Data dan inlbrmasi SPBE;
5. e.Infrastruktur SPBE; f= -Aplikasi SPBE;
6. g.Keamanan SPBE; dan
7. h.Layanan SPBE.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk SPBE dengan berpedoman pada rencana Induk SPBE nasionai.
(3)Gubernrlr menetapkan Rencana Induk SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 {dua} talrun seka-li.
(4)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pacla ayat
(1)paling sedikit memuat: t9
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.kebijakan dan strategi SPBE;
3. c.prinsip-prinsip tata kelola SPBE;
4. d.indikator kinerja utama SPBE;
5. e.framework implementasi Rencana Strategis SPBE; dan
6. i.roari.map dan transition pian serta SPBE Straiegic Plan.
(5)Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1} merlgacu kepada RPJP. RPJM Daerah' grand design reformasi birokrasi Daerah dan Rencana Induk SPBE Nasional.
(6)Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesr-rai tuga-s pokok dan fi:rrgsrnya.
(7)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi acuan dalam penyusunan prograrn kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah. (B) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

[1) Kerangka pemikiran lfhameutork) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e meliputi:

a.kerangka pengembangan SPBE;
b.a,nalisis koncl*Lsi saat ini;
c.kesesuaian visi misi Pemerintah Daerah;
d.dasar pengembangan SPBE; dan
e.faktor keberhasilan. (21 2A Cetak btrw (blue printl meliputi:
a.cetak biru Sumber Daya Manusia SPBE pemerintah Daerah;
b.cetak bi.ru infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
c.cetak biru arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; ci. cetak biru peta SPBE Pemerintah Daerah;
e.cetak biru sistem aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
f.cetak biru tata kelola SPBE dan GCIO; dan
g.cetak biru keLrijakan dan prosedur SPBE. Pentahapan pengembangan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (4) huruf f terdiri atas:
a.tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penfrsunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan Data Center, pengembangan Aplikasi G2G, G2B, G2C, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daera-h dan Peningkatan Sum.lrer Da_ya- Manusia;
b.tahap Ii, pembangunan Command Center dan portal Smant Prouince; dan
c.tahap III, tenr.ujudnya Sistem Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Berbasis Elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka pemikiran {framework), cetak biru {btue printl dan pentahapan pengemhangax {roarlm-ap} sebagaima_na d_ima_ksud pa_da ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…