DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penetapan izin belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); PNSD Tenaga Pendidik/Guru.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang lz.ar. Bel4iar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Otonom Propinsi A[ieh dan PerubalLan Peraturan Pernbentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang atau Pemberian Kuasa kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Utara menandatangani Naskah Dinas pada bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 19);
7.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah unsur Aparatur Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undang.
9.Tim Seleksi Penetapan PNSD izin Belajar adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur yang dibantu oleh Sekretariat Tim Badan Kepegawaian Daerah Provsu.
10.Tim Penilai Pengakhiran Izin Belajar adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur yang berasal dari Akademisi dan atau Pejabat Struktural/Fungsional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12.Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14.Pendidikan Akademik adalah program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktor.
15.Pendidikan Profesi adalah pendidikan keahlian bagi PNS minimal berpendidikan Sarjana.
16.Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.
17.Persyaratan Akademik adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan PNSD dalam mengikuti pendidikan formal adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan dan sikap intelektual yang diperlukan dalam melayani masyarakat.

Pasal 3

Sasaran izin belajar adalah PNSD, tidak termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PENETAPAN IZIN BELAJAR

Pasal 4

(1)Penetapan izin belajar diberikan kepada PNSD yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Penyelenggara Pendidikan bagi PNSD Izin Belajar dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin Penyelenggara, dan memiliki program studi/ jurusan yang terakreditasi paling kurang akreditasi B.
(3)Penetapan Izin Belajar adalah wewenang Gubernur yang dapat didelegasikan kepada Pejabat.

BAB III

PERSYARATAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

PNSD yang mengusulkan permohonan Surat Izin Belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a.berstatus sebagai PNSD;
b.telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang baru melaksanakan pindah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
c.tidak berstatus sebagai mahasiswa;
d.bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
e.bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
f.setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
g.tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
h.akreditasi pendidikan paling kurang “B” (baik) bagi Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Program Studi, dibuktikan dengan fotocopy surat keterangan lembaga pemberi akreditasi pemerintah;
i.surat pengantar Izin Belajar dari atasan langsung;
j.surat Rekomendasi izin belajar dari Kepala Perangkat Daerah;
k.sehat jasmani dan rohani;
l.telah melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) tahun setelah mengakhiri Izin Belajar sebelumnya;
m.tidak sedang dalam proses peradilan pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidana;
n.pendidikan yang akan ditempuh secara akademis harus linier/serumpun dengan pendidikan sebelumnya dan atau mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas PNSD yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan Kepala Perangkat Daerah;
o.tidak mengikuti pendidikan dengan metode kelas jauh, baik dalam bentuk kerjasama atau bentuk lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
p.tidak menuntut penyesuaian ijazah;

Pasal 6

(1)Pendidikan yang akan ditempuh secara akademis harus linier dengan pendidikan sebelumnya dan atau jurusan pendidikan/keguruan yang sejalan dengan bidang studi yang diampu;
(2)Apabila Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat tidak ada dalam wilayah kerja dapat menempuh pendidikan di wilayah lain dalam Provinsi Sumatera Utara dengan jadwal perkuliahan di luar jam mengajar;
(3)Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa PNSD yang mengikuti izin belajar tidak meninggalkan jam mengajar.

Pasal 7

(1)Program Diploma III/sederajat
1. a.pendidikan minimal SLTA/sederajat yang telah disesuaikan dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan.
2. b.pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a);
3. c.batas waktu penyelesaian pendidikan 3 (tiga) tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
(2)Program Diploma IV/ Sarjana:
1. a.pendidikan minimal SLTA/sederajat yang telah disesuaikan dalam Administrasi Kepegawaian yang bersangkutan (Tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan / Kejar Paket C);
2. b.pangkat / golongan ruang minimal Pengatur Muda TK.I (II/b);
3. c.batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
(3)Program Magister atau Pendidikan Profesi
1. a.pendidikan minimal Diploma IV/Sarjana yang telah disesuaikan dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
2. b.pangkat / golongan ruang minimal Penata Muda (III/a);
3. c.batas waktu menyelesaikan pendidikan adalah 2 (dua) tahun kecuali Ilmu Kedokteran adalah 5 (lima) tahun;
(4)Program Doktoral
1. a.pendidikan Minimal S-2 yang telah disesuaikan dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
2. b.pangkat /golongan ruang minimal Penata Muda Tk.I (III/b);
3. c.batas waktu penyelesaian pendidikan 5 (lima) tahun.

BAB IV

PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN PENETAPAN IZIN BELAJAR

Pasal 8

(1)PNSD yang akan menempuh izin belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan seleksi masuk kuliah pada Perguruan Tinggi, dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut :
1. a.Surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
2. b.Permohonan Izin Belajar untuk menempuh pendidikan kepada Gubernur cq. Kepala BKD Provsu dengan mencantumkan Jenjang Pendidikan, Program Pendidikan, Jurusan dan Perguruan Tinggi;
3. c.Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
4. d.Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
5. e.Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
6. f.Fotocopy Sertifikat Akreditasi Program Studi;
7. g.Fotocopy Jadwal Seleksi Masuk Perguruan Tinggi;
8. h.Fotocopy Jadwal Perkuliahan;
9. i.Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan Perangkat Daerah;
10. j.biodata;
11. k.Surat Pernyataan :
  1. 1.Biaya tidak dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara;
  2. 2.Surat pernyataan tidak meninggalkan tugas;
  3. 3.Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah.
(2)Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Gubernur cq. Kepala BKD Provsu dan akan diberikan surat persetujuan mengikuti seleksi bagi PNSD yang memenuhi syarat administrasi.
(3)PNSD yang telah disetujui, selanjutnya mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk/ujian penyaringan.
(4)Hasil seleksi masuk/ujian penyaringan yang diterima, selanjutnya harus dilaporkan oleh PNSD yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan melampirkan surat keterangan lulus/ diterima di Perguruan Tinggi serta jadwal perkuliahan.
(5)Gubernur menerbitkan surat penetapan Izin Belajar bagi PNSD yang bersangkutan.

BAB V

KEWAJIBAN PNSD IZIN BELAJAR

Pasal 9

PNSD yang menempuh Izin Belajar berkewajiban untuk :

a.melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mengikuti pembelajaran dan mematuhi ketentuan akademik yang ditetapkan Perguruan Tinggi;
c.melaporkan kemajuan akademik dengan melampirkan Kartu hasil Studi (KHS) setiap semester selambat-lambatnya awal semester berikutnya kepada Gubernur cq. BKD Provsu;
d.memperhatikan batas maksimal masa studi yang ditentukan.

BAB VI

PENETAPAN PENGAKHIRAN IZIN BELAJAR

Pasal 10

PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan Izin Belajar sesuai tenggang waktu yang diberikan mengusulkan permohonan penerbitan Surat Penetapan Pengakhiran Izin Belajar dengan melampirkan:

a.surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi tempat PNSD mengikuti izin Belajar;
b.Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;

Pasal 11

(1)Bagi PNSD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, harus memaparkan/mempersentasekan Skripsi, Tesis dan Disertasi di depan Tim Penilai Pengakhiran Izin Belajar.
(2)Tim Penilai Pengakhiran Izin Belajar memberikan penilaian yang objektif dengan kategori disarankan dan tidak disarankan untuk diterbitkan Surat Penetapan Pengakhiran Izin Belajar.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…