DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat {U Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 201,8 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang bahwa *Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan";
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelangsungan usaha angkutan umum lainnya di Provinsi Sumatera Utara, perlu

Menetapkan

menetapkan rencana kebutuhan angkutan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelengaraan Angkutan Sewa Khusus Di \lrilayah Provinsi Sumatera Utara;
1. 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Perabentukan Propinsi Sumatera Uta.ra {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wdib Kecelakaan Penumpang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 272A1; 2
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. 6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 3
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
12. 12.Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
13. 13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
14. 14.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
7.Angkutan adalah Pemindahan orang/ atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan Kendaraan.
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
9.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
10.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11.Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi. 5
12.Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
13.Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
14.Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
15.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
16.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
17.Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
18.Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
19.Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
20.Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat. 6
21.Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
22.Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah Petugas yang memiliki kualifikasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkuan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kriteria Pelayanan Angkutan Sewa Khusus;
b.penetapan Wilayah Operasi dan kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (Kuota);
c.pengusahaan Angkutan Sewa Khusus;
d.penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi;
e.pengawasan;
f.perlindungan masyarakat;
g.peran serta masyarakat; dan
h.tata cara pengenaan sanksi administratif. 7

BAB II

KRITERIA PELAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

(1)Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
1. a.wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
2. b.tidak terjadwal;
3. c.pelayanan dari pintu ke pintu;
4. d.tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
5. e.pengguna kendaraan harus melalui pemesanan aplikasi dan tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
6. f.pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
7. g.wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(2)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 (seribu) centimeter cubic;
2. b.kendaraan yang dipergunakan meliputi:
  1. 1.Mobil penumpang sedan dan/atau;
  2. 2.Mobil penumpang bukan sedan;
  3. 3.Usia maksimal kendaraan 5 (lima) tahun;
  4. 4.Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.Memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal; 8
  6. 6.Dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada penumpang dan identitas pengemudi dan kendaraan yang tertera diaplikasi;
  7. 7.Dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  8. 8.Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
  9. 9.Mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
(3)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Setiap pengemudi dan/ atau pemilik Angkutan Sewa Khusus tidak diperbolehkan:
1. a.menggunakan lebih dari 1 (satu) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan juga lebih dari 1 (satu) Penyedia Aplikasi.
2. b.mengganti identitas pengemudi dan kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan yang terdaftar pada perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan penyedia aplikasi.

BAB III

PENETAPAN WILAYAH OPERASI (ZONASI) DAN KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (KUOTA)

Pasal 5

(1)Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dibagi dalam 9 (sembilan) zonasi 9 pelayanan dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.
(2)Penetapan zonasi pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
2. b.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
3. c.perkembangan daerah kota atau perkotaan;
4. d.tersedianya prasarana jalan yang memadai;
5. e.jumlah penduduk dan karakteristik wilayah.

Pasal 6

(1)Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan (kuota) untuk angkutan sewa khusus paling sedikit memuat:
1. a.penelitian potensi bangkitan perjalanan;
2. b.penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
3. c.penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
4. d.penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
5. e.pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan Bermotor Umum, dengan mempertimbangkan:
  1. 1.tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan
  2. 2.kapasitas Kendaraan Bermotor Umum yang akan melayani.
(2)Pembagian Zonasi dan rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(3)Terhitung 6 (enam) bulan sejak Perusahaan memperoleh izin penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus, wajib memenuhi kuota sesuai izin yang ditetapkan.
(4)Jika pemilik izin tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Gubernur dapat mengalihkan kuota dimaksud kepada pemohon lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10
(5)Gubernur dapat menyesuaikan alokasi jumlah kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan permintaan permohonan izin dari masing-masing zona.
(6)Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan kuota kendaraan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Pasal 7

(1)Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
(2)Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai retribusi daerah.

Pasal 8

(1)Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Perseroan Terbatas; atau
4. d.Koperasi.
(3)Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha mikro kecil menegah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11

Pasal 9

(1)Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa:
1. a.izin bagi pemohon baru;
2. b.pembaruan masa berlaku izin terdiri dari:
  1. 1.Pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
  2. 2.Pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
3. c.perubahan dokumen izin, terdiri atas:
  1. 1.Penambahan Kendaraan;
  2. 2.Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  3. 3.Perubahan identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
  4. 4.Penggantian Kendaraan atau peremajaan Kendaraan; dan/atau
4. d.pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
(2)Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama Perusahaan Angkutan Sewa Khusus menjalankan usahanya dan tidak mengalami perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3)Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 12 mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat {U Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 201,8 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang bahwa *Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan";
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelangsungan usaha angkutan umum lainnya di Provinsi Sumatera Utara, perlu

Menetapkan

menetapkan rencana kebutuhan angkutan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelengaraan Angkutan Sewa Khusus Di \lrilayah Provinsi Sumatera Utara;
1. 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Perabentukan Propinsi Sumatera Uta.ra {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wdib Kecelakaan Penumpang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 272A1; 2
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. 6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 3
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
12. 12.Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
13. 13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
14. 14.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
7.Angkutan adalah Pemindahan orang/ atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan Kendaraan.
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
9.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
10.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11.Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi. 5
12.Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
13.Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
14.Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
15.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
16.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
17.Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
18.Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
19.Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
20.Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat. 6
21.Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
22.Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah Petugas yang memiliki kualifikasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkuan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kriteria Pelayanan Angkutan Sewa Khusus;
b.penetapan Wilayah Operasi dan kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (Kuota);
c.pengusahaan Angkutan Sewa Khusus;
d.penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi;
e.pengawasan;
f.perlindungan masyarakat;
g.peran serta masyarakat; dan
h.tata cara pengenaan sanksi administratif. 7

BAB II

KRITERIA PELAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

(1)Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
1. a.wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
2. b.tidak terjadwal;
3. c.pelayanan dari pintu ke pintu;
4. d.tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
5. e.pengguna kendaraan harus melalui pemesanan aplikasi dan tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
6. f.pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
7. g.wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(2)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 (seribu) centimeter cubic;
2. b.kendaraan yang dipergunakan meliputi:
  1. 1.Mobil penumpang sedan dan/atau;
  2. 2.Mobil penumpang bukan sedan;
  3. 3.Usia maksimal kendaraan 5 (lima) tahun;
  4. 4.Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.Memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal; 8
  6. 6.Dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada penumpang dan identitas pengemudi dan kendaraan yang tertera diaplikasi;
  7. 7.Dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  8. 8.Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
  9. 9.Mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
(3)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Setiap pengemudi dan/ atau pemilik Angkutan Sewa Khusus tidak diperbolehkan:
1. a.menggunakan lebih dari 1 (satu) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan juga lebih dari 1 (satu) Penyedia Aplikasi.
2. b.mengganti identitas pengemudi dan kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan yang terdaftar pada perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan penyedia aplikasi.

BAB III

PENETAPAN WILAYAH OPERASI (ZONASI) DAN KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (KUOTA)

Pasal 5

(1)Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dibagi dalam 9 (sembilan) zonasi 9 pelayanan dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.
(2)Penetapan zonasi pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
2. b.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
3. c.perkembangan daerah kota atau perkotaan;
4. d.tersedianya prasarana jalan yang memadai;
5. e.jumlah penduduk dan karakteristik wilayah.

Pasal 6

(1)Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan (kuota) untuk angkutan sewa khusus paling sedikit memuat:
1. a.penelitian potensi bangkitan perjalanan;
2. b.penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
3. c.penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
4. d.penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
5. e.pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan Bermotor Umum, dengan mempertimbangkan:
  1. 1.tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan
  2. 2.kapasitas Kendaraan Bermotor Umum yang akan melayani.
(2)Pembagian Zonasi dan rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(3)Terhitung 6 (enam) bulan sejak Perusahaan memperoleh izin penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus, wajib memenuhi kuota sesuai izin yang ditetapkan.
(4)Jika pemilik izin tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Gubernur dapat mengalihkan kuota dimaksud kepada pemohon lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10
(5)Gubernur dapat menyesuaikan alokasi jumlah kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan permintaan permohonan izin dari masing-masing zona.
(6)Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan kuota kendaraan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Pasal 7

(1)Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
(2)Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai retribusi daerah.

Pasal 8

(1)Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Perseroan Terbatas; atau
4. d.Koperasi.
(3)Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha mikro kecil menegah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11

Pasal 9

(1)Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa:
1. a.izin bagi pemohon baru;
2. b.pembaruan masa berlaku izin terdiri dari:
  1. 1.Pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
  2. 2.Pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
3. c.perubahan dokumen izin, terdiri atas:
  1. 1.Penambahan Kendaraan;
  2. 2.Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  3. 3.Perubahan identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
  4. 4.Penggantian Kendaraan atau peremajaan Kendaraan; dan/atau
4. d.pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
(2)Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama Perusahaan Angkutan Sewa Khusus menjalankan usahanya dan tidak mengalami perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3)Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.