DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM(Maksud ,Tujuan ,Ruang Lingkup ), PEDOMAN PENETAPAN TARIF ,MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN ,JENIS, TATA CARA PERHITUNGAN DAN TARIF LAYANAN ,TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF ,PENETAPAN TARIF (Pasal 11 ,Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Tarif Jenis Pelayanan ,Pemanfaatan Tarif ), PERUBAHAN TARIF ,EVALUASI DAN PENAMBAHAN LAYANAN ,PEMANFAATAN PENDAPATAN ,KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat UPTD PKSDM adalah unit pelaksana teknis daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD PKSDM.
11.Kepala UPTD PKSDM yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD PKSDM.
12.Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara atas persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pemerintahan melalui asesor kompetensi pemerintahan bagi aparatur di lingkungan pemerintahan daerah.
13.Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14.Pengembangan Kompetensi adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi kerja aparatur melalui berbagai jenis pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
15.Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
16.Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan.
17.Uji Sertifikasi Kompetensi ASN adalah proses pengujian dan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur yang dilakukan melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan standar kompetensi pada jenjang sertifikasi tertentu.
18.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi secara klasikal adalah metode pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara konvensional dimana pengajar menitikberatkan pada penyampaian bahan ajar dan peserta pada menyimak materi yang disampaikan pengajar.
19.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Secara blended learning adalah metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional, dimana antara peserta didik dan pendidik saling berinteraksi secara langsung, masing- masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pengajaran, belajar mandiri atau belajar dengan berbagai modul yang telah disediakan serta belajar mandiri secara on line.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD PKSDM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per Unit Layanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pedoman penetapan tarif;
b.mekanisme pengusulan tarif pelayanan;
c.jenis, tata cara perhitungan dan tarif layanan;
d.tata cara pemungutan tarif;
e.penetapan tarif;
f.keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan;
g.pemanfaatan tarif;
h.perubahan tarif;
i.evaluasi tarif; dan
j.penerimaan tarif layanan.

BAB II

PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1)Penetapan tarif BLUD UPTD PKSDM dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
(2)Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar biaya per unit layanan (unit cost).
(3)Biaya per unit layanan atau (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPTD PKSDM dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
(4)BLUD UPTD PKSDM mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
(5)Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD PKSDM.
(6)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.
(7)Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(5)dicatat sebagai Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah.
(2)Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD PKSDM tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Detail Rincian Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

(1)Pemimpin mengusulkan tarif layanan BLUD kepada kepala daerah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
(2)Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
(3)Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
(4)Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
1. a.PD yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.unsur perguruan tinggi; dan
4. d.lembaga profesi.
(5)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

JENIS, TATA CARA PERHITUNGAN DAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

(1)Jenis layanan pada BLUD UPTD PKSDM meliputi:
1. a.penyelenggaraan pengembangan kompetensi; dan
2. b.penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi.
(2)Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi ke dalam beberapa jenis yaitu antara lain:
1. a.diklat;
2. b.kursus;
3. c.penataran;
4. d.seminar;
5. e.lokakarya/workshop;
6. f.bimtek;
7. g.pembelajaran elektronik (e-learning);
8. h.pembelajaran jarak jauh;
9. i.magang;
10. j.pelatihan dalam jabatan;
11. k.pembekalan/orientasi tugas; dan
12. l.pendalaman tugas.
(3)Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara:
1. a.klasikal; dan/atau
2. b.blended learning.
(4)Penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pengembangan kompetensi; dan
2. b.sertifikasi kompetensi.
(5)Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan LSP-PDN Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 9

(1)Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Tarif layanan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berasal dari jasa tarif umum dan jasa uji Sertifikasi Kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi, transportasi, akomodasi peserta, observasi lapangan dan praktik lapangan peserta.
(3)Dalam hal terdapat rentang harga tarif layanan sebagimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, penetapannya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 10

(1)Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar secara lunas atau sekaligus dan diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENETAPAN TARIF

Pasal 11

Detail rincian objek tarif dan tarif layanan pada BLUD UPTD PKSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…