DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan analisis dampak lalu lintas hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas; bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Gubernur untuk jalan Provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi; c. d. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); UndangrUndang Nomor 38 Tahun 2OA4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44aal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2ao6 tentang Jaran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S22ll; 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol1 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 52291; 9 . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2O 15 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2Al7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; 1O. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7- 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 1 1. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20rc Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
12.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun zOtT Nomor 28); MEMUTUSKAN: MenctapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggarazrn urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubernur.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
8.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9.Dokumen Analisis dampak lalu lintas adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi; Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum; Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunarl pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan; Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun;

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.andalalin;
b.penyusunan dokumen Andalalin; 13. 10. 11. 12. 15. 16. 14.
c.penilaian dokumen Andalalin;
d.pengawasan dan evaluasi;
e.tatacara pengenaan sanksi administrasi; dan

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

(U Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin. (21 Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

(3)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada jalan provinsi dan/atau berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan.
(4)Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur serta kriteria ukuran minimal wajib analisis dampak lalu lintas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 30 o/o (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
(1){21 (21 Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

BAB III

PEI{YUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 5

Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U, pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki tenaga ahli bersertifikat pembuat Andalalin. Tenaga ahli bersertilikat sebagaimana dimaksud pada ayat (f ), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Kegiatan Adalalin sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
(2)Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.perencanaan dan metodologi Andalalin;
2. b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
3. c.analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
4. d.analisisdistribusi perjalanan;
5. e.analisis pemilihan moda;
6. f.analisis pembebanan perjalanan; o b' simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin; periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; rekomendasi dan penanganan dampak; rencana implementasi rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h; rencana pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Sumatera Utara dan pengembang atau pembangun; gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; dan Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dapat berupa fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir, dan fasilitas penyeberangan.

BAB IV

PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 7

Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 8

Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan oleh pengembang atau pembangun kepada Gubernur untuk dilakukan penilaian. Gubernur memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur yang berada di jalan provinsi, jalan h. i. J. k. I. m.

(1)(2t
(3)kabupaten dan jalan kota. Penyampaian Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (U menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengembang atau pembangun;
2. b.Akte pendirian perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pqiak (NPWP);
4. d.Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. e.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
6. f.Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 9

(1)Pemberian surat persehrjuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Gubernur. (21 Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.unsur pembina sarcrna dan prasarana lalu lintas dan angkutan jatan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
2. b.unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang jalan; dan
3. c.unsur Direktorat I"alu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
(3)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21 bertugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap dampak lalu lintas; dan
(4)hasil analisis 10
(1)(21
(3){1) (r2l
1. b.menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 10

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) terdiri atas:

a.ketua;
b.sekretaris;
c.anggota; dan
d.sekretariat tim. Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan merangkap sebagai anggota. Anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf c bedumlah7 (tujuh) orang.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan analisis dampak lalu lintas hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas; bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Gubernur untuk jalan Provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol1 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 52291; 9 . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2O 15 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2Al7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; 1O. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7- 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 1 1. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20rc Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
12.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun zOtT Nomor 28); MEMUTUSKAN: MenctapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggarazrn urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubernur.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
8.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9.Dokumen Analisis dampak lalu lintas adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi; Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum; Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunarl pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan; Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun;

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.andalalin;
b.penyusunan dokumen Andalalin; 13. 10. 11. 12. 15. 16. 14.
c.penilaian dokumen Andalalin;
d.pengawasan dan evaluasi;
e.tatacara pengenaan sanksi administrasi; dan

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

(3)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada jalan provinsi dan/atau berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan.
(4)Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur serta kriteria ukuran minimal wajib analisis dampak lalu lintas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 30 o/o (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
(1){21 (21 Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

BAB III

PEI{YUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 5

Pasal 6

(1)Kegiatan Adalalin sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
(2)Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.perencanaan dan metodologi Andalalin;
2. b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
3. c.analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
4. d.analisisdistribusi perjalanan;
5. e.analisis pemilihan moda;
6. f.analisis pembebanan perjalanan; o b' simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin; periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; rekomendasi dan penanganan dampak; rencana implementasi rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h; rencana pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Sumatera Utara dan pengembang atau pembangun; gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; dan Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dapat berupa fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir, dan fasilitas penyeberangan.

BAB IV

PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 7

Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 8

(1)(2t
(3)kabupaten dan jalan kota. Penyampaian Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (U menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengembang atau pembangun;
2. b.Akte pendirian perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pqiak (NPWP);
4. d.Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. e.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
6. f.Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 9

(1)Pemberian surat persehrjuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Gubernur. (21 Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.unsur pembina sarcrna dan prasarana lalu lintas dan angkutan jatan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
2. b.unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang jalan; dan
3. c.unsur Direktorat I"alu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
(3)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21 bertugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap dampak lalu lintas; dan
(4)hasil analisis 10
(1)(21
(3){1) (r2l
1. b.menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 10

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) terdiri atas:

a.ketua;
b.sekretaris;
c.anggota; dan
d.sekretariat tim. Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan merangkap sebagai anggota. Anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf c bedumlah7 (tujuh) orang.