DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penyusunan dan penetapan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK LLAJ).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2AO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaaal; undang-undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 Mengingat : 1. 2. 3. 4. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun zOLs tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAH tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e|; Undang-Undang Nornor 22 "tahl'u;n 2O09 tentang I"alu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun zUfi tentang Keselamatan LaIu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 14 Tahun 2AA6 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2AL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2AL6 Nornor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19); Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Surnatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ot7 Nomor 28); 6. 7. 5. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR KESELAMATAN LALU LINTAS PROVINSI SUMATERA UTARA. 8. TENTANG RENCANA AKSI DAN ANGKUTAN JALAN Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urlrsan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsu.r penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6.Laiu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jaian, serta pengelolaar,rrya.
7.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, danf atalu lingkungan.
8.Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan rnasa depan yang tepat r.rntuk rneurrrjudkan trreselarnatan la.lu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun. iO. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11.Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan Llmum berupa tata kelola keseiamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
12.Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
13.Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Inspeksi Bidang KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina ialu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektor masing- masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.
14.Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan

(1)jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.

Pasal 2

(1)Maksud dari penyusunan RAK LLAJ adalah sebagai pedoman dalam penyusunan target dan kegiatan bidang LLAJ daiam menurLlnkan angka kecelakaan di Daerah.
(2)Tujuan pen1rusunan RAK adalah agar kegiatan yang disusun sesuai dengan arahan dalam Rencana Umum Nasionai Kecelakaan, dengan outcome, target, kegiatan dan rencana pelaksanaan setiap tahun dari 2Ol9-2O23, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ruang lingkup RAK LLAJ, meliputi:

a.perencanaan KLLAJ;
b.sasaran KLLAJ;
c.pelaksanaan dan Pengendalian;
d.sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
e.pengawasan KLLAJ; Sasaran dari penetapan RKA LLAJ adalah agar perencanaan dan pen;rusunan kegiatan dalam mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan dan meningkatkan keselamatan LLAJ di Daerah lebih terarah dan terkoordinasi.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS

Pasal 4

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1), disusun berdasarkan:
(2)
1. a.Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ);
2. b.RAK LLAJ KementerianlLembaga;
3. c.rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;

Pasal 5

(1)Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan, kepatuhan, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat serta penurunan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
(2)Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
1. a.pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
2. b.pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
3. c.pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
4. d.penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas;
(3)Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ harus didukung fungsi:
1. a.koordinasi;
2. b.reguiasi;
3. c.pendanaan;
4. d.promosi/ sosialisasi;
5. e.kerjasama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas;
6. f.penelitian dan pengembangan KLLAJ.

Pasal 6

(1)Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan Provinsi:
1. a.melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
2. b.melakukan uji laik fungsi jalan;
3. c.pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
4. d.inspeksi jalan;
5. e.auditjalan;.
(2)Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor, melalui pelaksanaan pengawasan kualitas rancang bangun, pembuatan karoseri dan konstruksi kendaraan.
(3)Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas dilakukan terhadap pelanggaran:
1. a.persyaratan keselamatan jalan;
2. b.persyaratan teknis dan laik jalan;
3. c.tata cara muat;
(4)Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada jalan Provinsi lintas Kabupaten lKota.

Pasal 7

(1)Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:
1. a.komitmen dan kebijakan;
2. b.pengorganisasian;
3. c.manajemen bahaya dan risiko;
4. d.fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
5. e.dokurnentasi dan data;
6. f.peningkatan kompetensi dan pelatihan;
7. g.tanggap darurat;
8. h.pelaporan kecelakaan internal;
9. i.monitoring dan evaluasi;
10. j.pengukuran kinerja;
(2)Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan tinjau ulang yang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.

Pasal 9

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi:
1. a.audit Bidang KLLAJ;
2. b.inspeksi Bidang KLLAJ;
3. c.pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ;
(2)Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi bidang:
1. a.sarana dan prasarana jalan;
2. b.terminal.

Pasal 10

(1)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum. (21 Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi;
2. b.perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ; Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan tzin.

BAB III

PENDANAAN Pasal 1 1 Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur dibebankan kepada Anggaran Beianja Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 Februari 2AI9 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd

(3)Saiinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM Pembina TK I NrP. 19690421 199003 2 003 Diundangkan di Medan pada tanggal 27 Februari 2OLg SEKRETARIS DAERAH PROYINSI SUMATERA UTARA, ttd R. SABRINA EDY RAHMAYADI P Fl n rq z o z g 14 a) t9 t- = -l z t- t- C x z -l U} U z Z o e -l z c- l- Zt- o! 2E a'4 H EEE 3 BEE E Ir= * ,?>Y(-- ,i. H H tri H =Edg E >H .i ;.t\)z { rooC 2 oHzu 'qv G;o9 \{ FE Pei EF c + fr i$E[EBf,$$E E $rfrE i[grr 8fiSn 8.ts p =feg*frrrB -i =Fq dz o= H\J i5 JH. llr+ ilE FiH o Crq o PH ds. ,i Cr: W AIJ ou' Fo oUF p5 E: oq o H o. p Fl p lD 5 + qE 3 V :I, J BTP XEft PiP:f cr'3 P .'+ ) \J iJ p5 l- 0q VH 'ai lJ .+ o-p ptr C Fl P .+C (}r{ *rE (J o H9) J'\ ch !o rFF i+ (, ;-I >o3 !H- rJp9 olD- H;+(- -pF $H r-t t/\ P *Eo i(5 o ooq H pr !to iti r 5 < ^lD =f gr r/\ 'H t+ i.;.-rn
1. i.Vl p .- a.(, nl (rts 5v ASFE P U d (+3 t P X P<rd 5i@do) Xh 6a PHrU. r€ o. E g. ol P -'P R E-'a A^iH. x if I -P-,: I5 il3 Pfi ts TT P E !1 i! H^iL I ri'o-r j Sroo 858 ,to);\ F! L: 'Np =3rd )-J A1 ts. pHp 'Ps,5 P* *' CDH X H\es !-/ 0Q il a PO $ r -- -P4).-a )r/ :- FT ad OFi P5 B5 P-a i$p AA r l- C. EE ctr IDP H- (zr F dt i\H l. O o E. h\ a+ ft 'i H'i :IJ a+ t5 -l z o o o t\) N o \o *J F z H 14 - o z z o \J o N) N) t\) o t\) o o o { t\) t\) o t\) Ot o O \] FJ N) t\) t\) N) o\ O O --l t\) NJ O t\) q) 'urJ+a dI tE CDO0J9Oa{nr E 5 i'9.Tl.Hfi 3qB E P.6 A 6' H 5, a'ilx p H T8B€ i* HF-=;HU] s'sIi E qD i-+P 0J L t B=r 0 rqY i-l l-{ , (J n N) =?h'= $ rr-.,:j O 'H-l)H J-A\g b p xoe o'P p X HH 530p o oE f 55(D0)';JFIH -H.Ars'^'ts. +H(UHhV r, n-:i (D ') - ilg+*- j a/r lj ;ii J-JP b ocrq D i-r il $ :l 01 ,! t- i-J l+U H H N>HU opHo ,^HUH Ede * P tDd E^n5 q,iiFe iuFFr 3Q-iD H o.D HH AN hr'O n- h-h(9 V UFl\-H -B;Jnr A" rd iVA ,-l'v 0apF > x >11 < aa 09 6 E H E d# z4 za'- ra i< L tr ^!-^il!a+ 0 s5 e: H Psq r X , S *fi + 5l- P o lD E't A5oQ PIDitr!) -H.HLH.A .-+ r/\ ' FiSlD niO)n HEEF H\JH(u r.l-P- Il Flr < 5' 'Tv i lJ (-r/ HSpF 5 9.E r -p p o H EtrOC YA H' E BE H pf '+ Ft P r+ t5 -l rl n Z O z H NJ $H$E'5fi [f E$EEITH [Htr'g 5 P [E gE ii f.x Q g! a 3 r t li f r H E ? B- B'= E'Fj 3 H H d r 3 cii F.F 5 p F - Bi;lIB Et: e Ec e'P =[rr$s+EIiHBg* H} -BBE E#EF' " tr rD P LD 5 3'51 (n k''u FO p5 D0a 0) rc ir. '1 hr /y):H J aA a3 o !Do 5H xil Y.a i^Fl l\) iJ AOO .p O' oE U EJ I- r+ (r. s) p H \ *.- LO !05 3W '(J O- Xp -1 P H.J ) aa- E5 PrJ )to D5(< iJ o)P ,r$ Nl oq cnH OP On :CD 5f! eE. p (+ o ts1 o. tJI p5g H. l- iJ 5+pd6 (Dp- o. o.p F.p L. rJ s A\H H!} 9E <H e'6 6a F.P H oOQ op p ;JFt <p PT ar Or (' O\* i.n x' aP oi UI E8< #rs q B< *rg ^'! ir. H trp I'o S )o5 oq ='-p ui oCIP g5 6 poQ = {1- a+ E.E H ^!D u5t t' .o o >ix' ,ip L p rip g.-'p o J- oan IDL PH. -t: 5sk B-'H 8 g 8"6. do }(E OE $B Frn HH orl lJ o_ P3 ho) HL PJ 5'e. 0qo l-J aQ OFJ Ph qR n' F) -l- c, H !" a x? Oi,DF \, \, t: lDo0) !-! }..,|$i\ "6 K^s no)FJ H0) HP'ld -o-pH H' r-l oP tt'A r,l (D a(x -, 5 5 trd 5pH. 'r 7i -0) 6b a (r. H Po tss PS tJ .A rd Ft Or.t <o) *'4 o') P 5' 6'*5'= tf (, < o H 9E E ts.!Flt,\ "' E fi'$ TE E ;l ,f l* hl P PH @ 6- PR ${a -) Ht ar( o$o S. I =FJ )J nl 9.3 4 ,; 6, ,A) A eA -r\ Pi5 DO dP. F$ p- cnp tD l)) ) :. ulo-z vo 6-?tr ,f97r pEA (,nP -'E p 5p 'rP E5 AF\ t- . a !)E iJ rn Pri )a Er 2ii -.L i.J o) Atsi H.X p ort olf crp va <-- lDp A o O N) Cn O O o @ N) O o A o N) Cn (^) () co t\) + O o O t\) (rl o O (.^) o 0o O t! o + O o N Cn O C..) o o 0o o t\) o A O o N) Cn O) o @ O N) O t= {q E0c 3E o0a H'O 5il [< ie H0o id 8H o0q D^ xCD pp t= {q I0a )t- x5 o0Q D^ Q8 }lJH FF) trts 3 E^{E g HP a -A !RH T.Ets il )""- 9. F6JP SFe F ;l- R3 ie i.r Ul,] )i x5 o00 P5 |e Ft pp ts= {q HCla ).r 35 o0Q Po >!H 5p t= {g Hrc )c- i\ ^.iOH a'l 5 o0Q 5E ts< {Q H CTA )d i\ ^.1 3H o0Q xCD PH rs) F F| q) IT$EE.BTFB *Eg[E FgBq HEE.HEiEE= s8 f; E T g6 ',; - tr8i,EHo;Hx' r( rI1 I r E o iE BH 5EE.E e-fi E'-'o- P H tr - k 6-1 5 <)-rP'-nl la1 0) q pB dG'd $ Ff O FEH #*E ct !D oP F) HH rJH sa* >g i{O 6.qB I- r-i $ b'l 'Ft HB E8 iio €3 0) 3a 0q; BO 55 - (rp.o gZ qo<o= si5o5l-3 6w +w.i HPvPA c3N5i: -'J ,,fr ffi -H.nl3*ri oioL 5Pt-ti\ 't 6 P ODP r0Q 5N'p JH'N.LHP Lri H Drq HPHA \y J n 13o I H H. + LJ' 0) LH b Xuq JF F'? oirj 5 o r 3ffi 3 Ji<009)(J H'i{ H oDoiX r+ H. P (u I E! oo Fl r't aA P^l OA FJ tDi Fd 'J P
2. u.O- PaD -i-PF) H a ot3 do $F1 €F oi L* ,rG Ul FJ Pi o E. r, pt [1'= ,hi a I p5 50q rc 6-ts-t i. <H ) a g)F o:t d o) hrd (7(a prE 7f p) t,, a pP a H'N a a H P d -f lTt S rig e' tr iJ '*Hga fiP HF -!D p-F p0. Fg HrJ rd 3H <|J ='iJir 0) @'A F'p a5 o cfa C' F) p5 H tro 7fo Fl r- il !r) t' 'u 0ax :- uu "0) gO. E'H HJ F) 5 HP oFr aa lot- ra}r/ *a h<p { ;.J U UI' dg ,i FJ CN o€ BE Pi !. o5 -th f' f-o p5 5m EL Bi, ox <Y E. iJ ;'J
  1. 9.p. oD oE F* <ii p5 ,ip a F0) ob irr 0Q !r" P ,i, o H t- r o. I o"0 og ^W PH p5 f-t *0 ciF ,o U]p', caD aa dg) PT 50q <p PrJ Cn |.r C 1A p Fl \t, A- 'UH.O L.H LOa bp 50. Eo) tst< oP ,f' O- trp o3 Aa .Dx 'o Ii tDp 5p u.a t! o) HH 0a 0a CIP oF) l* VB Hi\ lA) o t+ L. op P H H o] N) o o N) O cx I\) O tJ o O o { N o t\) F. \] N) o I\) o o o o () o { N) o I\) Fr O o o t-d O. ? 8BI E rE E* g E.8ts. SB H. ?FD!J FT iJ P!o o (D r'+ 9) H H L*'Pi li |f ? F-o o o F !D50'1ll LlA-J " rhiftos frB-FE YPXi:l : D :.8. ilH"'*s !J F: I: LJ Trgiruq ilH*r F.-* i^e €g ^iPioa Fje i\ ^.1 35 o0Q PA n!D x.D 5!j t= {g Hoa ,f :1 oll 6D o0Q rH' xCD )JH 5d F {q H0a pd 5'il {.rI] ora p P5 IJH 5tD ts ts= €g H cro FrC 6Pj 65 o0q P^ n] P (.! 5d :r 4> 0)> {g i( oU t-J otrQ P+ BE 5!j 5 ts= {Q Hoa 8H ou0 P- o. H?! 5tD 5 t< {g P6 FJd 85 o0q F^ Ktp xo 5oj J P 5 ITTE TS H'HE 3B'EFf 5 5 r I.i q_q 3 o .g E g r tE g .3EsEfrfifrsrrsilFE ' d;-H: i;1'*'o Ee.fi [i: E_ $E ',i I g g g u, t E "= z I:E 6 H IH r[= B E. rfi8 gF5[+ EE FJ 5 i- Ri'P 5 Oa E X ilw O-F5*r L. n\'P ur -BPHF. --.i n lr/ Bt-oO 4*AA $ (e ou/ o p Fd N'H H g U F1 ; UI.,I E iBE pxr n 5 e F-r \-ll 5 -. ,tp'5 A H g H' X53o bi tD o Ei' .,^r+ -P ir. i\ ry*r CDC- !.n [x $ fr H H. Or{r+a-4 b dci :rs h:'11 H -Li rm'A) ") >! ai, s3 UI c"o PH ECD dr. aa o0) fo) 0lH i+P <7i nDo FE O.,g t-A Pi g,) #s prf !)ri EO H t) a' p Fl p p H as Pia-? #BE =" 0) f s,f bEB !D [) oti EB !)* iJ A) .H lfB ard <o E'o d7r SF Q,*(u A d'i PT , i-. 0) hr 'l.-- cn u. oE w (^) s€F E& F oaHxi SE B .i HoJ ilP"' s** ptrp Hgr HEts 5 5rc Qado pjE* ,iP 5 srl 3E.H ni 0Q 5o. 0a lD H ,) l, ooo aas ooo- grbx' F{ iJ H' stsF.' $ E'E l5,rr stsx s*E i =-'. {cp- $ F.TD ,iw5 r-b F AJJ "i+tS rO U Oi\'-r 0Q.+5 H'o p |rl-iH tsP. '+ l' x,j.n HpP IU F'P \l 'u! -o fY bi"rP =-6'i q' ,i 'go 1a fis t{ i+ Pr) ) ZP) aA o- Bb' 6iH ri6. trp Fo Hp) ,A) (+ P ?lJ UH xm nr l! .fi O- Hp cnH 0q 5 ap oD d 5E <o P i-J +P t-A a0) X5 -0a trp )) a+ tD B U o o\ |a o O N) N o o o o o N) N) -l o N t\) \] u lJ o t\) N) \] o O N) N) o ,itr ri? ono= (u u-vt ;J.'OFJ +FHH' n\ t/\ ll, P Y!,.c --JUv-. LJ iJ Ai.n \Y U EHlp p0)0i[, r-t'HH'.\ H. }J t) n\ o ui! ..+ |J ond IHF FklP'*)tH PFI TD? tr- $ r-,( ,\0Q -O 3.6 Pli $n HO $a t)) n1 Fr 13 a D) oq lD p TiriH o z 19 \9 a u ^+ H (U ^ \9 X J H \Y H !q F, Ft P E, ;r. uv IIJ i,- ty^fJ '-i i-r v r., ,i^ K PH Hvi bHtorD'PqlirCT o 9.ri5 R Q,iriqU)^1)- !,'YlJ Essr H.HH P9 n\ ) P l- c+ H/ J! .+ l+ >P f- 0i) ^''B AU \Y H (9 H9H J.hP !.: UV i. (JanH o +: 4nluu ^-\u H i\ E7p gEF. Ig) s5 ,ir3 z U \Y H \9 ! 9 H ..Hoq t. xq5 = h.i ro AHIU H 5=iri F- :.$ F H ip H OP n dH z A P x0)o r.g E. =d 5 )- hoa =N )i 'r tf!) F+Pg g)r+n Ot'iY Ef h' LO *a o) tDg !: ^iv5 tl'x r < ir (9 (9 ^i!Jr-aH HQ/HFJ P ^-i !D 0Q H d H(tH 611'tD hH5 6:0a'H )4 H' ,F) 'cl 5 .D .J 0a oa H p P (n x q"= *l-! ov P [ih) q Fa e*P l.\! XFH. 5r.E To' ') -aid^o 5,y a iJ IJ H. l^1 nl - ^ 5 trB g. p t) D,f 7!" o (t o an) OF{ FF op tDp +H \ o."d ts.o i-' H $E AP) -0ai\d PH s'6 }JH ld- P$ o5 HiJ <P ,ip oo r-f o. p a p c p -l. p a s o + $ o { $ o { A \] EE? r)to $.; iJ ?r"; P -JO) hr Hr{ o t p =E?J \' ^ I$.H F ?r?i P .+ iJ lD oJ HP o t XP f,l L P6 >, EET ia \rp E; X5 -oa =B a H kl p z\ riO Fts ,- g: \Os oth) \o -tr l4 \)x @ o C,l) t\) O o (^) \/ C td t5 Hfr UZ frN ffi +i r+ L: =o-=Ets tnq UN i *l H N

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…