DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

a.Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);
b.Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);
c.Nomor 46 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan Unsur Penunjang Tugas dalam Penyelenggaraan fungsi Kepegawaian dan Korps Pegawai Negeri Sipil, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
(2)Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengembangan aparatur, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, mutasi dan promosi dan pengadaan, pemberhentian dan informasi serta tugas pembantuan;
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi pembinaan dan kesejahteraan, pengembangan dan pemberdayaan mutasi dan informasi kepegawaian;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur dan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan kepada pegawai.
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian daerah;
4. d.pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang kepegawaian daerah;
5. e.pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
  2. 2.Subbidang Data dan Informasi;
  3. 3.Subbidang Organisasi Profesi ASN.
4. d.Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Mutasi;
  2. 2.Subbidang Kepangkatan;
  3. 3.Subbidang Promosi.
5. e.Bidang Pengembangan Aparatur terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
  2. 2.Subbidang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional.
  3. 3.Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional.
6. f.Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
  2. 2.Subbidang Penghargaan;
  3. 3.Subbidang Disiplin ASN.
(5)Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
(2)Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
(3)Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengawasan BUMD, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
3. c.pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. d.pengawasan pengelolaan BUMD, dan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
5. e.pelaksanaan pengawasan internal Daerah terhadap kinerja dan keuangan;
6. f.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. g.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. h.pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan, norma, standar, kriteria dan prosedur;
9. i.pembinaan dan pengawasan dana desa;
10. j.pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
11. k.pelaksanaan fasilitasi pengawasan;
12. l.pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, laporan keuangan dan dana alokasi khusus;
13. m.pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya;
14. n.pelayanan pengaduan masyarakat;
15. o.pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK/SLB;
16. p.pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
17. q.penyusunan laporan hasil pengawasan;
18. r.pelaksanaan monitoring tindak lanjut laporan hasil pengawasan/pemeriksaan;
19. s.pelaksanaan administrasi Inspektorat;
20. t.pelaksanaan tugas lain dari Gubernur terkait Pembinaan dan Pengawasan;
21. u.pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Inspektorat; dan
22. v.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
(4)Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tipe A terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 5 (lima) Inspektur Pembantu :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretaris terdiri dari : 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum.
3. c.Inspektur Pembantu I;
4. d.Inspektur Pembantu II;
5. e.Inspektur Pembantu III;
6. f.Inspektur Pembantu IV;
7. g.Inspektur Pembantu Khusus;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

a.Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);
b.Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);
c.Nomor 46 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan Unsur Penunjang Tugas dalam Penyelenggaraan fungsi Kepegawaian dan Korps Pegawai Negeri Sipil, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
(2)Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengembangan aparatur, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, mutasi dan promosi dan pengadaan, pemberhentian dan informasi serta tugas pembantuan;
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi pembinaan dan kesejahteraan, pengembangan dan pemberdayaan mutasi dan informasi kepegawaian;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur dan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan kepada pegawai.
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian daerah;
4. d.pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang kepegawaian daerah;
5. e.pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Badan;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
  2. 2.Subbidang Data dan Informasi;
  3. 3.Subbidang Organisasi Profesi ASN.
4. d.Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Mutasi;
  2. 2.Subbidang Kepangkatan;
  3. 3.Subbidang Promosi.
5. e.Bidang Pengembangan Aparatur terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
  2. 2.Subbidang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional.
  3. 3.Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional.
6. f.Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
  2. 2.Subbidang Penghargaan;
  3. 3.Subbidang Disiplin ASN.
(5)Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
(2)Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
(3)Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengawasan BUMD, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
3. c.pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. d.pengawasan pengelolaan BUMD, dan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
5. e.pelaksanaan pengawasan internal Daerah terhadap kinerja dan keuangan;
6. f.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. g.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. h.pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan, norma, standar, kriteria dan prosedur;
9. i.pembinaan dan pengawasan dana desa;
10. j.pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
11. k.pelaksanaan fasilitasi pengawasan;
12. l.pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, laporan keuangan dan dana alokasi khusus;
13. m.pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya;
14. n.pelayanan pengaduan masyarakat;
15. o.pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK/SLB;
16. p.pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
17. q.penyusunan laporan hasil pengawasan;
18. r.pelaksanaan monitoring tindak lanjut laporan hasil pengawasan/pemeriksaan;
19. s.pelaksanaan administrasi Inspektorat;
20. t.pelaksanaan tugas lain dari Gubernur terkait Pembinaan dan Pengawasan;
21. u.pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Inspektorat; dan
22. v.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
(4)Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tipe A terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 5 (lima) Inspektur Pembantu :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretaris terdiri dari : 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum.
3. c.Inspektur Pembantu I;
4. d.Inspektur Pembantu II;
5. e.Inspektur Pembantu III;
6. f.Inspektur Pembantu IV;
7. g.Inspektur Pembantu Khusus;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.