DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN ORGANISASI JDIH PROVINSI BAB III TUGAS DAN FUNGSI BAB IV PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGHARGAAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengeiola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan c epat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan ir rstitusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum terpadu dan teriritegrasi;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun lAl2 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional memberikan tanggung jawab kepada Pemerinrah Provinsi untuk melakukan pengelolaan jaringan dokt,mentasi dan informasi hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan s:bagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf Lr, perlu nenetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokurrentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang f,asar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemi)aran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 52\41 sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir de,rgan Undang-Undang Namor 13 Tahun 2022 tentang Pt rubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
6.Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
7.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
9.Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
10.Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
11.Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
12.Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
13.Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
14.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
15.Bupati/wali kota adalah bupati/wali kota di Sumatera Utara.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk pemanfaatan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua instansi provinsi, kabupaten/kota sebagai informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan tepat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN ORGANISASI JDIH PROVINSI

Pasal 3

(1)JDIH provinsi merupakan anggota JDIHN yang berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
(2)JDIH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH.
(3)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Biro Hukum.
(4)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bagian atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumen hukum dan layanan informasi hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada:
1. a.perangkat daerah;
2. b.pemerintah kabupaten/kota;
3. c.perpustakaan fakultas hukum universitas negeri dan swasta;
4. d.sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi; dan
5. e.sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

(1)Kepala Biro Hukum secara fungsional sebagai kepala pusat JDIH provinsi.
(2)Kepala pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH.

Pasal 5

(1)JDIH kabupaten/kota terdiri dari:
1. a.pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian hukum pada pemerintah kabupaten/kota.
(3)Bupati/wali kota membentuk organisasi JDIH kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Kepala bagian hukum pada pemerintah kabupaten/kota secara fungsional sebagai kepala pusat JDIH kabupaten/kota.
(2)Kepala pusat JDIH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH kabupaten/kota.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Pusat JDIH provinsi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah provinsi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pusat JDIH provinsi mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah provinsi;
b.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
c.pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi pusat JDIHN;
d.pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH;
e.pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum khususnya pada pusat JDIH provinsi;
f.pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada pusat JDIH maupun anggota JDIH; dan
h.penyampaian laporan setiap tahun atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan pusat JDIHN.

Pasal 9

(1)Perangkat daerah sebagai anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi dan instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. b.menyebarluaskan informasi hukum dan dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada pusat JDIH.
(2)Perpustakaan hukum perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukusm lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. b.menyebarluaskan informasi hukum, dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.
(3)Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sebagai anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dewan perwakilan rakyat daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. b.menyebarluaskan informasi hukum dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada pusat JDIH.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…