DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BAB III MONITORING DAN EVALUASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berciasarkan ketentuan Pas,r1 63 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2Al2 tenting Pangan menyatakan krahwa Pemerintah dan Pemerint lh Daerah menyusun rencana aksi daerah Pangan dan Gi ri setiap 5 (lima) Tahun;
b.bahwa Pemerintah Daerah ber.anggung jawab atas ketersediaan pangan, keterjangkr,uan dan pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kebutuhi,n gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan rroduktif;
c.trahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peratllran Gubernur tentang Rencana Aksi I aerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2O26;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 ', ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundat g-undangan (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tal un 2A1L Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I3 Tahun 2422 tentang Peru-bahan Kedua Atas Undang-U rdang Nomor 12 Tahun 2Al1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Rei ublik Indonesia Tahun Menimbang Mengingat 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
9.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perairan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
9.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
10.Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Tahun 2024- 2026 yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
b.acuan bagi Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah kabupaten/kota, lembaga/organisasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 4

(1)Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Analisis Situasi;
3. c.BAB III : Rencana Aksi Multisektor;
4. d.BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
5. f.BAB V : Penutup.
(2)Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Matriks Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2024-2026, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perencanaan untuk mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
(2)Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lain ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTU},

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pade tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin ahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempritannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di vledan pada tanggal 13 Juni 2A24 PJ. GUBERNUII SUMATERA UTARA, HASSANUDIN Diundangkan di Medan pada tanggal 2O Juni 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. ARIEF S. TRINUGROHO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATBRA UTARA TAHUI, 2024 NOMOR 16 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, DV/I ARIES SUDARTO Pembina Utama Muda (IV/c) NrP. i9710413 199603 1 002 ttd M

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…