DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB III KURIKULUM BAB IV SARANA DAN PRASARANA BAB V SERTIFIKASI PROFESI BAB VI DIGITALISASI BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kr- alitas dan daya saing sumber daya manusia, perlu dilakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan melalui p,'nyempurnaan dan penyelarasan kurikulum dengan kompetensi sesuai keLrutuhan pengguna luiusan peningk ltan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pe ringkatan kerja sama antar pemerintah daerah, dan c unia usaha untuk peningkatan akses sertifikasi luiusan d rn program lainnya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan se;agaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;

1.Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang D;is&r Negara Repu_blik Indonesia Tahun 1945;
2.Lindang-Undang Nomor 20 Tahun "tOO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaha r Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 46);
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11.Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut revitalisasi SMK adalah upaya melakukan perubahan secara cepat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
12.Pendidikan Sistem Ganda (dual system) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di tempat dunia usaha dan dunia industri. Dalam Peraturan perundang-undangan, tidak dikenal Pendidikan system ganda (dual system).
13.Pembelajaran Berbasis Industri (teaching factory) adalah konsep pembelajaran yang memadukan kepentingan pendidikan kejuruan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
14.Kelas Industri adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan bersama antara Sekolah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri dari mulai penerimaan siswa baru sampai rekruitmen karyawan sesuai dengan kebutuhan Dunia usaha dan dunia industri yang bersangkutan.
15.Kelas Binaan Industri adalah kegiataan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk membantu SMK dalam meningkatkan keterserapan lulusan.
16.Sinkronisasi Kurikulum adalah upaya pengembangan kurikulum yang ada dan diintegrasikan dengan kurikulum berbasis dunia usaha dan dunia Industri ke arah terwujudnya revitalisasi SMK.
17.Sertifikasi Kompetensi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu.
18.Sertifikasi Profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.
19.Asesor Kompetensi adalah tenaga penguji yang ditugaskan oleh LSP dalam kegiatan sertifikasi kompetensi.
20.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang mempunyai lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan didirikan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
21.Digitalisasi adalah proses mengubah berbagai informasi menjadi format digital.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan revitalisasi SMK.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melakukan percepatan pengembangan SMK di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.guru dan tenaga kependidikan;
b.kurikulum;
c.kerjasama;
d.sarana dan prasarana;
e.sertifikasi profesi;
f.digitalisasi; dan
g.pendanaan.

BAB II

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka revitalisasi guru, Pemerintah Daerah dapat memberikan akses dan fasilitas terhadap guru kejuruan, dengan cara:
1. a.melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
2. b.mengikuti profesional pelatihan pengembangan kapasitas M 6;
3. c.meningkatkan kompetensi guru melalui sertifikasi kompetensi maupun sertifikasi profesi; dan
4. d.melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kepada guru kejuruan.
(2)Dalam rangka revitalisasi guru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan akses untuk pemenuhan guru, yang meliputi:
1. a.pemetaan kebutuhan guru;
2. b.penyusunan program penataan guru;
3. c.pemenuhan kebutuhan guru kejuruan, dengan cara:
  1. 1.Memfasilitasi alumni berprestasi untuk menjadi guru;
  2. 2.Guru tamu atau guest tecture; dan
  3. 3.Instruktur industri.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pendidikan menyiapkan tenaga kependidikan yang kompeten, melalui:

a.pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan;
b.penyusunan program penataan tenaga kependidikan;
c.peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi; dan
d.bimbingan teknis pengembangan pelayanan; dan
e.supervisi, monitoring, dan evaluasi kepada tenaga kependidikan.

Pasal 7

Revitalisasi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam bidang pendidikan.

BAB III

KURIKULUM

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan melaksanakan revitalisasi kurikulum, melalui sinkronisasi kurikulum sesuai dengan:
1. a.kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri nasional maupun internasional;
2. b.materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
3. c.tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/ kearifan lokal; dan
4. d.keunggulan kompetitif dan komparatif daerah;
5. e.fasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah di lingkungan SMK tersebut; dan
6. f.pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
(2)Dalam rangka sinkronisasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, BNSP, LSP, perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi lain yang terkait.
(3)Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 9

SMK yang melaksanakan revitalisasi kurikulum:

a.menggunakan kurikulum yang sudah tersinkronisasi dengan dunia usaha dunia industri yang relevan dengan kompetensi keahlian;
b.menggunakan model pembelajaran teaching factory dan menerapkan block system;
c.mengembangkan sistem pembelajaran sistem ganda (dual system);

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan wajib memenuhi sarana dan prasarana SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pendidikan mendorong para pelaku usaha/industri, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat agar dapat menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan SMK.
(3)SMK meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui:
1. a.pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
2. b.pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Daerah, pelaku usaha/industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
3. c.manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
4. d.pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.
(4)SMK mengajukan rencana perjanjian penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…