DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; b. C. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor i7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 2. 3. 4. 5. 6. 7. --J-

8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 25O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6A\
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2}ll tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s8);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037|;
14.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (I-embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1):
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
18.Peraturan Gubernllr Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 3B);
19.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2AL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol8 Nomor 6); 2O.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspel<torat Daerah Provinsi Srrmatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2OLB tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspelrtorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. -J-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakiian Ralryat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yarrg menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan meiaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnya disingkat CPNS adaiah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, peiaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12.Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
13.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.
14.Hari Kerja adalah hari yang digunakan untk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik mauplrn pelayanan aparatur.
15.Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
16.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17.Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Izin adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
19.Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
20.Alasan yang sah adaiah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui atasan langsung. 21.Daftar Hadir Elektronik adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS dan CPNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik. 22.Terlambat Masuk bekerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elekronik yang tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23.Pulang Lebih Awal adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
24.Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan pe{alanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.
25.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan displin PNS. 26.Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang diiakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan kine{a. 27.Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
28.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran. 29.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Railyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3l.Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setingkat dengan Eselon IV.
32.Jabatan Fungsional Pengawas adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggungjawab dan wewenang pada Inspektorat Provsu.

Pasal 2

(1)Pemberian TTP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian TTP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kinerja PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KRITERIA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

TTP dibayarkan berdasarkan:

a.SKP;
b.PKP.

Pasal 4

(1)Pemberian TTP berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan kemampuan melaksanakan tugas dan capaian tugas yang berdasarkan atas Kuantitas, Kualitas, waktu dan biaya.
(2)Pemberian TTP berdasarkan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kehadiran yang dilakukan oleh atasan, relasi sejawat dan bawahan berdasarkan Orientasi, Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin dan Kerjasama.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1)Selain penghasilan menurut peraturan perundangan- undangan, TTP diberikan setiap bulan kepada PNS dan CPNS.
(2)
(3)
(4)Besaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan SKP dan PKP PNS dan CPNS yang bersangkutan. Besaran TTP bagi CPNS diberikan sebesar BA o/o (delapan puluh per seratus) dari besaran SKP dan PKP. Besaran TTP berdasarkan SKP dan PKP adaiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan izin untuk kepentingan pribadilkeluarga diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) buian yang dibuktikan dengan dokumen sah dan diketahui oleh atasan langsung, hanya diberikan TTP berdasarkan SKP, sedangkan TTP berdasarkan PKP dipotong seiama ketidakhadirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; PNS yang mengambil hak Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan anak pertama sampai ke tiga dan cuti sakit hanya diberikan TTP berdasarkan SKP sedangkan TTP berdasarkan PKP tidak diberikan selama yang bersangkutan mengambil cuti; Bagi Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur) danf atau pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah) diberikan TTP sebesar jumlah TTP yang diterima Pejabat Struktural definitif pada jabatan yang sama; Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah) dapat diberikan TTP sebesar jumlah T"TP yang diterima Pejabat Struktural definitif. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan TTP yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; (s)
(6)(71
(8)(e) (1O) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Tata Usaha Sekolah diberikan TTP yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan kepada :

a.PNS dan CPNS yang di pekerjakan atau yang diperbantukan kepada instansi iain;
b.PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
c.PNS dan CPNS Titipan yang bertugas di Luar Instansi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
d.PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
e.PNS dan CPNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
f.PNS yang meiaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti meiahirkan anak keempat dan seterusnya;
g.Pegawai Tenaga Fungsional Guru SMA/SMK, Guru SLB dan Pengawas Sekolah;
h.PNS pindahan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi danf atau KabupatenlKota yang namanya belum termasuk dalam daftar gqji di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional sepanjang diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
i.Pegawai yang masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Negar a I D aerah.

Pasal 7

Setiap PNS dan CPNS wajib membuat rekap Laporan Kinerja setiap bulannya untuk dasar pembavaran TTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Pembayaran dan Pemotongan TTP dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja pegawai, ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada :
1. a.PNS dan CPNS yang tidak membuat iaporan kinerja pegawai.
2. b.PNS dan CPNS yang terlambat masuk bekerja.
3. c.PNS dan CPNS yang puiang lebih awal.
4. d.PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja.
5. e.PNS dan CPNS yarrg tidak melakukan daftar hadir elektronik.
6. f.PNS yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti meiahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga, dan Cuti Sakit.
(3)Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam'h (per seratus).
(4)Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar IOO Vo (seratus per seratus).
(5)Hasil Pemotongan TTP disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel setiap hari Senin, akan dikenakan pemotongan TTP sebesar 5 % {lima per seratus) dari jumlah besaran PKP yang diterima setiap bulan. {2t -t2- PNS dan CPNS yang tidak mengikuti upacara hari besar/tertentu, akan dikenakan pemotongan TTP sebesar lO a/o fsepuluh per seratus) dari jumlah besaran PKP yang diterima setiap bulan. Besaran pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan hasii Finger Print dan daftar hadir I absen manual dan disampaikan kepada Tim Verifikasi setelah apel/upacara seiesai. PNS dan CPNS yang mengikuti Apel/Upacara di luar Lingkungan Perangkat Daerah cukup melampirkan daftar hadir manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai dikenakan pemotongan TTP dan sanksi hukuman disiplin pada bulan yang sedang berjalan. PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan akan dikenakan pemotongan TTP dan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 PNS dan CPNS yang terlambat masuk bekerja dan/atau pulang lebih awal dan/atau tidak meiakukan daftar hadir elektronik dikenakan pemotongan TTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. PNS dan CPNS yang tidak masuk bekeria sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat {21 huruf d dikenakan pemotongan TTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)12)

Pasal 12

pNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan di truar kantor yang menyebabkan tidak melakukan Daftar Hadir Eiektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan TTP. Tugas Kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada a3rat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 25O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6A\
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2}ll tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s8);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037|;
14.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (I-embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1):
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
18.Peraturan Gubernllr Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 3B);
19.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2AL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol8 Nomor 6); 2O.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspel<torat Daerah Provinsi Srrmatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2OLB tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspelrtorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. -J-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakiian Ralryat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yarrg menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan meiaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnya disingkat CPNS adaiah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, peiaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12.Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
13.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.
14.Hari Kerja adalah hari yang digunakan untk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik mauplrn pelayanan aparatur.
15.Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
16.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17.Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Izin adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
19.Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
20.Alasan yang sah adaiah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui atasan langsung. 21.Daftar Hadir Elektronik adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS dan CPNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik. 22.Terlambat Masuk bekerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elekronik yang tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23.Pulang Lebih Awal adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
24.Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan pe{alanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.
25.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan displin PNS. 26.Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang diiakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan kine{a. 27.Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
28.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran. 29.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Railyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3l.Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setingkat dengan Eselon IV.
32.Jabatan Fungsional Pengawas adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggungjawab dan wewenang pada Inspektorat Provsu.

Pasal 2

(1)Pemberian TTP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian TTP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kinerja PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KRITERIA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

TTP dibayarkan berdasarkan:

a.SKP;
b.PKP.

Pasal 4

(1)Pemberian TTP berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan kemampuan melaksanakan tugas dan capaian tugas yang berdasarkan atas Kuantitas, Kualitas, waktu dan biaya.
(2)Pemberian TTP berdasarkan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kehadiran yang dilakukan oleh atasan, relasi sejawat dan bawahan berdasarkan Orientasi, Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin dan Kerjasama.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1)Selain penghasilan menurut peraturan perundangan- undangan, TTP diberikan setiap bulan kepada PNS dan CPNS.
(2)
(3)
(4)Besaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan SKP dan PKP PNS dan CPNS yang bersangkutan. Besaran TTP bagi CPNS diberikan sebesar BA o/o (delapan puluh per seratus) dari besaran SKP dan PKP. Besaran TTP berdasarkan SKP dan PKP adaiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan izin untuk kepentingan pribadilkeluarga diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) buian yang dibuktikan dengan dokumen sah dan diketahui oleh atasan langsung, hanya diberikan TTP berdasarkan SKP, sedangkan TTP berdasarkan PKP dipotong seiama ketidakhadirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; PNS yang mengambil hak Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan anak pertama sampai ke tiga dan cuti sakit hanya diberikan TTP berdasarkan SKP sedangkan TTP berdasarkan PKP tidak diberikan selama yang bersangkutan mengambil cuti; Bagi Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur) danf atau pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah) diberikan TTP sebesar jumlah TTP yang diterima Pejabat Struktural definitif pada jabatan yang sama; Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah) dapat diberikan TTP sebesar jumlah T"TP yang diterima Pejabat Struktural definitif. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan TTP yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; (s)
(6)(71
(8)(e) (1O) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Tata Usaha Sekolah diberikan TTP yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan kepada :

a.PNS dan CPNS yang di pekerjakan atau yang diperbantukan kepada instansi iain;
b.PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
c.PNS dan CPNS Titipan yang bertugas di Luar Instansi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
d.PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
e.PNS dan CPNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
f.PNS yang meiaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti meiahirkan anak keempat dan seterusnya;
g.Pegawai Tenaga Fungsional Guru SMA/SMK, Guru SLB dan Pengawas Sekolah;
h.PNS pindahan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi danf atau KabupatenlKota yang namanya belum termasuk dalam daftar gqji di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional sepanjang diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
i.Pegawai yang masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Negar a I D aerah.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pembayaran dan Pemotongan TTP dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja pegawai, ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada :
1. a.PNS dan CPNS yang tidak membuat iaporan kinerja pegawai.
2. b.PNS dan CPNS yang terlambat masuk bekerja.
3. c.PNS dan CPNS yang puiang lebih awal.
4. d.PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja.
5. e.PNS dan CPNS yarrg tidak melakukan daftar hadir elektronik.
6. f.PNS yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti meiahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga, dan Cuti Sakit.
(3)Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam'h (per seratus).
(4)Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar IOO Vo (seratus per seratus).
(5)Hasil Pemotongan TTP disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel setiap hari Senin, akan dikenakan pemotongan TTP sebesar 5 % {lima per seratus) dari jumlah besaran PKP yang diterima setiap bulan. {2t -t2- PNS dan CPNS yang tidak mengikuti upacara hari besar/tertentu, akan dikenakan pemotongan TTP sebesar lO a/o fsepuluh per seratus) dari jumlah besaran PKP yang diterima setiap bulan. Besaran pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan hasii Finger Print dan daftar hadir I absen manual dan disampaikan kepada Tim Verifikasi setelah apel/upacara seiesai. PNS dan CPNS yang mengikuti Apel/Upacara di luar Lingkungan Perangkat Daerah cukup melampirkan daftar hadir manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)12)