DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor i 103); Mengingat : 1. b. C. 2. 3. 4. 5. 6. 7. undang-undang Nomor 5 Tahun 2ar4 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e\; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Arc tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5BS7); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2Al7 tentang Pedoman pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2a16 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 38 Tahun 2A76 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol8 Nomor 6); --J- MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2A16 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan daiam Peraturan Gubernur sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2a16 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera utara (Berita Daerah provinsi Sumatera utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 6 Tahun 2a18 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay at (21 Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan ialu iintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;

(1)
(2)
(3)
1. b.pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;
2. c.pelaksanaan evaluasi lalu iintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;
3. d.pelaksanaan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;
4. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 {tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
1. a.Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Pubiik.
3. c.Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Manajemen Laiu Lintas Jaian;
  2. 2.Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
  3. 3.Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. d.Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
  2. 2.Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
  3. 3.Seksi Terminal.
5. e.Bidang Pelayaran terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kepelabuhanan;
  2. 2.Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran; 5-
  3. 3.Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan.
6. f.Bidang Perkeretaapian dan pengembangan terdiri dari :
  1. 1.Seksi perkeretaapian;
  2. 2.Seksi lingkungan perhubungan;
  3. 3.Seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Langkat, dengan Cakupan Wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Langkat, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
  4. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian prasarana dan Sarana Perhubungan.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pematangsiantar, dengan Cakupan Wilayah Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Simalungun dan Toba Samosir, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
  4. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian prasarana dan Sarana Perhubungan.
9. i.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dolok Sanggul, dengan Cakupan Wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuii Utara dan Humbang Hasundutan, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
  4. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan. k. 6-
10. j.Unit Pelaksana Teknis pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunung Tua, dengan Cakupan Wilayah Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana Perhubungan;
  4. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendaiian prasarana dan Sarana Perhubungan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kabanjahe, dengan Cakupan Wilayah Karo, Samosir, Dairi dan Pakpak Bharat, terdiri dari :
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  6. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  7. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
  8. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanjungbalai, dengan Cakupan Wilayah Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu, terdiri dari :
  9. 1.Unit Peiaksana Teknis;
  10. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  11. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Perhubungan; Sarana
  12. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.
11. m.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunungsitoii dengan Cakupan Wilayah Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Perhubungan; dan Sarana 1. Sarana
  4. 4.seksi Pengawasan dan pengendalian prasarana dan Sarana Perhubungan.
12. n.Unit Pelaksana Teknis Angkutan Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
  4. 4.Seksi Keselamatan dan Pengawasan. {5) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  5. 2.Ketentuan Pasal 19 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur rnelalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecii Menengah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, peniiaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

(1)
(2)
(3)(41
1. b.pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. c.pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaab usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan iingkup tugasnya;
3. d.pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecii dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing* masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
5. a.Dinas;
6. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
7. c.Bidang Kelembagaan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Kelembagaan;
  2. 2.Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data;
  3. 3.Seksi Pengelolaan Data.
8. d.Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari:
  1. 1.Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
  2. 2.Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
  3. 3.Seksi Pengembangan, Penguatan dan periindungan Koperasi.
9. e.Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
  2. 2.Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha;
  3. 3.Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi.
10. f.Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari:
  1. 1.Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
  2. 2.Seksi Pengembangan, Penguatan dan perlindungan Usaha Kecil;
  3. 3.Seksi Peningkatan Kewirausahaan.
11. g.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Peiatihan dan Pengajaran;
  4. 4.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
12. h.Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pameran dan Promosi;
  4. 4.Seksi Pelayanan Usaha.
(5)Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara- ini mulai berlaku pada tanggal memerintahkan penempatannya Ditetapkan di Medan pada tanggal 5 Juni 2018 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 7 J:um 2AlS Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd IBNU SRI HUTOMO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 19 Salinan Aslinya M, Pembina U Muda (IVlc) NrP.19590227 198003 1 004 I]AGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMIfERA U'IARA LAMPIRAN XV PERATURAN OUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2O1B TANGGAL 5 JUNI 2018 DINAS SEKRETARIAT KtrLOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUR BAGIANUMUM DAN KDPEGAWA1AN I I I suRRncrRll I SUB RAGIAN I I PRoGRAM, I KDUANcAN I I AKUNTABILITAS DAN I INFORMASI PUBLIK BiDANG LALU LINTAS JALAN ANGKUTAN JALAN BIDANGPEI.AYARAN BIDANG PERKERETAAPIAN DAN PENGEMRANGAN bj!;l(st MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN StrKSI ANGKUTAN ORANO DALAM TRAYEIi SEKSI KEPELABUHANAN SEKSI PERKERETAAPIAN SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN StrI{S1 ANOKUTAN ORA.NG TIDAK DA]-AM TRAYEK D,qN ANGKI-TTAN BARANG SEKSI BADAN USAI.IA DAN JASA ANGKU'IUN PELAYARAN SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAIAN SE K AI TERMINAL SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, PENYEBERANCAN SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN "",qw- \ SULI,IN{AN PembinMl-vtrda tIV /cl GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI NrP.19590227 198003 1 004 {lv / cl BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA TJTARA LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2018 TANGGAL 5 JUNI 2018 ttd TENGKU ERRY NURADI DINAS SUB BAGIAN PROGRAM, AKUNTABILITAS DAN INFORMASI PUBI,IK SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KOPERASI SEKSI PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI FASILITASI USAHA KECIL SEKSI MONITORING, EVALUASI, LAPORAN DAN DATA SEKSI PENINGKATAN KUALITASSUMBER DAYA MANUSIA KOPIIRASI SEKSI PEMERIKSAAN KELBM PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI SEKSI PENETAPAN PERATURAN DAN SANKSI GUBERNUR SUMATERA U'TARA, Muda v /c) 198003 I O04

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

a.perumusan kebijakan ialu iintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;

(1)
(2)
(3)
1. b.pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;
2. c.pelaksanaan evaluasi lalu iintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;
3. d.pelaksanaan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;
4. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 {tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
1. a.Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Pubiik.
3. c.Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Manajemen Laiu Lintas Jaian;
  2. 2.Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
  3. 3.Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. d.Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
  2. 2.Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
  3. 3.Seksi Terminal.
5. e.Bidang Pelayaran terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kepelabuhanan;
  2. 2.Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran; 5-
  3. 3.Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan.
6. f.Bidang Perkeretaapian dan pengembangan terdiri dari :
  1. 1.Seksi perkeretaapian;
  2. 2.Seksi lingkungan perhubungan;
  3. 3.Seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Langkat, dengan Cakupan Wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Langkat, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
  4. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian prasarana dan Sarana Perhubungan.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pematangsiantar, dengan Cakupan Wilayah Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Simalungun dan Toba Samosir, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
  4. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian prasarana dan Sarana Perhubungan.
9. i.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dolok Sanggul, dengan Cakupan Wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuii Utara dan Humbang Hasundutan, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
  4. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan. k. 6-
10. j.Unit Pelaksana Teknis pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunung Tua, dengan Cakupan Wilayah Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana Perhubungan;
  4. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendaiian prasarana dan Sarana Perhubungan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kabanjahe, dengan Cakupan Wilayah Karo, Samosir, Dairi dan Pakpak Bharat, terdiri dari :
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  6. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  7. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
  8. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanjungbalai, dengan Cakupan Wilayah Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu, terdiri dari :
  9. 1.Unit Peiaksana Teknis;
  10. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  11. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Perhubungan; Sarana
  12. 4.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.
11. m.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunungsitoii dengan Cakupan Wilayah Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Operasional Prasarana dan Perhubungan; dan Sarana 1. Sarana
  4. 4.seksi Pengawasan dan pengendalian prasarana dan Sarana Perhubungan.
12. n.Unit Pelaksana Teknis Angkutan Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
  4. 4.Seksi Keselamatan dan Pengawasan. {5) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  5. 2.Ketentuan Pasal 19 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

a.perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, peniiaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

(1)
(2)
(3)(41
1. b.pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. c.pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaab usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan iingkup tugasnya;
3. d.pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecii dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing* masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
5. a.Dinas;
6. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
7. c.Bidang Kelembagaan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Kelembagaan;
  2. 2.Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data;
  3. 3.Seksi Pengelolaan Data.
8. d.Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari:
  1. 1.Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
  2. 2.Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
  3. 3.Seksi Pengembangan, Penguatan dan periindungan Koperasi.
9. e.Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
  2. 2.Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha;
  3. 3.Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi.
10. f.Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari:
  1. 1.Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
  2. 2.Seksi Pengembangan, Penguatan dan perlindungan Usaha Kecil;
  3. 3.Seksi Peningkatan Kewirausahaan.
11. g.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Peiatihan dan Pengajaran;
  4. 4.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
12. h.Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pameran dan Promosi;
  4. 4.Seksi Pelayanan Usaha.
(5)Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara- ini mulai berlaku pada tanggal memerintahkan penempatannya Ditetapkan di Medan pada tanggal 5 Juni 2018 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 7 J:um 2AlS Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd IBNU SRI HUTOMO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 19 Salinan Aslinya M, Pembina U Muda (IVlc) NrP.19590227 198003 1 004 I]AGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMIfERA U'IARA LAMPIRAN XV PERATURAN OUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2O1B TANGGAL 5 JUNI 2018 DINAS SEKRETARIAT KtrLOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUR BAGIANUMUM DAN KDPEGAWA1AN I I I suRRncrRll I SUB RAGIAN I I PRoGRAM, I KDUANcAN I I AKUNTABILITAS DAN I INFORMASI PUBLIK BiDANG LALU LINTAS JALAN ANGKUTAN JALAN BIDANGPEI.AYARAN BIDANG PERKERETAAPIAN DAN PENGEMRANGAN bj!;l(st MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN StrKSI ANGKUTAN ORANO DALAM TRAYEIi SEKSI KEPELABUHANAN SEKSI PERKERETAAPIAN SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN StrI{S1 ANOKUTAN ORA.NG TIDAK DA]-AM TRAYEK D,qN ANGKI-TTAN BARANG SEKSI BADAN USAI.IA DAN JASA ANGKU'IUN PELAYARAN SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAIAN SE K AI TERMINAL SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, PENYEBERANCAN SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN "",qw- \ SULI,IN{AN PembinMl-vtrda tIV /cl GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI NrP.19590227 198003 1 004 {lv / cl BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA TJTARA LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2018 TANGGAL 5 JUNI 2018 ttd TENGKU ERRY NURADI DINAS SUB BAGIAN PROGRAM, AKUNTABILITAS DAN INFORMASI PUBI,IK SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KOPERASI SEKSI PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI FASILITASI USAHA KECIL SEKSI MONITORING, EVALUASI, LAPORAN DAN DATA SEKSI PENINGKATAN KUALITASSUMBER DAYA MANUSIA KOPIIRASI SEKSI PEMERIKSAAN KELBM PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI SEKSI PENETAPAN PERATURAN DAN SANKSI GUBERNUR SUMATERA U'TARA, Muda v /c) 198003 I O04