DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dokumen Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3- -
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;
9.Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 48);
10.Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
11.Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 tahun 2017 tentang Pengelolaan Smart Province Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 77); 4- -
12.Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatea Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 37); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019- 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Diskominfo. 5- -
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfo.
9.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan perangkat digital.
10.E-Government adalah sistem teknologi informasi milik Pemerintah Provinsi yang mengubah bentuk hubungan dengan warganegara, sektor swasta, dan/atau unit kerja pemerintah untuk mempromosikan pemberdayaan warganegara, memperbaiki penyampaian layanan, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki efisiensi pemerintah.
11.Dokumen Pengembangan E-Government adalah Dokumen Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
12.Jaringan adalah jaringan internet untuk komunikasi data antar PD yang dikelola oleh Diskominfo.
13.Aplikasi adalah aplikasi sistem informasi/teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menetapkan Dokumen Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka pengembangan E- Government Provinsi Sumatera Utara.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur bertujuan untuk:
1. a.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan pengembangan E-Government untuk seluruh PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 6- -
2. b.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penggunaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan serta pengembangan lebih lanjut;
3. c.mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengimplementasian, pengembangan dan pemeliharaan E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi tahapan pembangunan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dari E-Government yang mengacu kepada dokumen Pengembangan E-Goverment Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

BAB II

DOKUMEN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 4

(1)Dokumen Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 terdiri dari:
1. a.kerangka pemikiran dasar;
2. b.cetak biru pengembangan;
3. c.tahap pengembangan;
4. d.rencana implementasi.
(2)Dokumen Pengembangan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : PROFIL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
3. c.BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN ORGANISASI
4. d.BAB IV : TARGET E-GOVERNMENT PEMPROVSU
5. e.BAB V : STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
6. f.BAB VI : RENCANA IMPLEMENTASI
7. g.BAB VII : PENUTUP
8. h.BAB VIII: DAFTAR PUSTAKA 7- -
(3)Dokumen Pengembangan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dokumen Pengembangan E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan untuk:

a.panduan dalam penyelenggaraan pengelolaan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
b.pedoman bagi PD dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah bidang Pengembangan E-Government di masing-masing PD.

BAB III

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 6

(1)Setiap Kepala PD bertanggung jawab untuk aplikasi yang penggunaannya bersifat sektoral atau khusus PD tertentu;
(2)Diskominfo bertugas untuk penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi yang penggunaannya bersifat lintas sektoral atau antar PD;
(3)Pengembangan E-Government oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Diskominfo dalam aspek standarisasi dan integrasi sistem.
(4)Pengembangan E-Government baik oleh PD maupun Diskominfo yang melibatkan pihak ketiga berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengelolaan E-Government oleh PD harus berkoordinasi dengan Diskominfo.

Pasal 7

(1)Diskominfo sebagai penyedia layanan pusat infrastruktur jaringan dan aplikasi lintas PD membentuk Tim Kegiatan Pengembangan E-Government yang terdiri dari: 8- -
1. a.Tim Penilai Usulan, Perencanaan dan Pengawasan PD;
2. b.Tim Pengembangan Aplikasi Lintas Sektoral;
3. c.Tim Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi dan
4. d.Tim lain yang dianggap perlu dan penting.
(2)Keanggotaan dalam Tim Pengembangan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Diskominfo.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Diskominfo wajib melakukan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, pengimplementasian, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut dari pengembangan E-Government di Lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(2)PD wajib menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan E-Government kepada Gubernur melalui Kepala Diskominfo.
(3)Diskominfo wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tahapan pengembangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara; dan
b.Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2OL2 tentang E- Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol2 Nomor 49!' dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal LL Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 1$ rnnan ,t 94t'l.?) GUBERNUR SUMATERA UTARA, !!4 EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 18 Maret 2Ol9 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, fi{'L * 1u*to BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN zALg NOMOR 13

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…