DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pembinaan Kampung KB; Koordinasi; Fasilitas Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat; Prosedur Pelaksanaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas tersebut dilakukan Dpaya pengembangan Kampung KB (Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat) Binaan Provinsi Sumatera Utar a; cl.h,atrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud clalam huruf a, hurrf b, dan huruf r:, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembarlgarl Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Uta-ra-;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar l.legara
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pernbentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Und"ang Nomor 52 Tahun 2AA9 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O8O);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 7); 5" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679],; 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun L994 Nomor 30, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO9 tentang Peruhahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun L994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2Al4 tentang Perkembangarl Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561a);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun zALg tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun zAH tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa {Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1q Nornor 41, Tambahan Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 632Ll'; 1O. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan ?ransmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; 4 Menetapkan :
11.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O19-2023; T2.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susu.nan C)rganisasi f)inas-Di.nas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2O18 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubermrr Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 1e).; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara; Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara Llrusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yaflg menjadi kewenangan daerah otonom. 1. 2. 5 .1. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuru.t asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas* luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara Kabupaten I Kota, adalah l(abupatenf Kota, se-Provinsi Sumatera Utara Keluarga Berencana yang selanjutnya disingftat KB adalah upaya mengatrrr kelahiran anek, jarak dan usia ideal melahirkan, mengantur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewqiudkan keluarga yang berkualitas; Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya yang disebut kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang memiliki kreteria tertentu digarap secara terpadu melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta program pembangunan sektor terkait dalam upaya. meningftatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

8.Kampung KB Binaan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Desa/Kelurahan Keluarga Berm.artabat adalah Kamprrng KB yang akarr dikembangkan sehingga memiliki kriteria sejalan dengan misi Gubernur Sumatera Utara yaitu bermartabat dalam bidang kehidupan, politik, pendidikan dan linglsngan; 4. 5. 6. 7. 9. 6 Pengembangan Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat adalah yang difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana {PPKB) Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Pengembangarl Rumah Data dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana, Rumah Kreatif Lansia, Pojok Baca Keluarga, Sanitasi Lingkunganlbebas sampah, Taman dan Kebun Kehr.arga, Galery Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Pos Pelayanan Konseling Keluarga dan Kesehatan, Sanggar Seni Genre, Sekolah Siaga Kependudukan dan Rurnah Sejahtera; Rumah Data dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana adalah tempat/bangunan yang berguna sebagaipusat data/informasi kependudukan dan keluarga berencana serta data sektor Lainnya di wilayah kampung KB; Rumah Kreatif I"ansia adalah tempat atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat untuk meningkatkan kecerdasan, daya cipta, imajinasi, gagasan atau karya nyata bagi seseorang yang berusia sejak usia 45 tahun keatas atau mulai menurun kemampuan berbagai organ, fungsi dan sistem tubuh secara alamiah dan fisiologis;
12.Pojok Baca Keluarga adalah sebuah tempat yang terletak diruangan yang dilengkapi dengan lemari buku dan koleksi buku serta sumber belajar lainnya dalam rangka meningkatkan minat baca sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan; 10 11. 7
13.Sanitasi Lingkungan/bebas sampah adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan terutama kesehatan masyarakat, kesehatan;
14.Taman dan Kebun keluarga adalah arean yang berisikan komponen material keras dan lunak dan saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dan luar ruangan yang dapat dimanfaatkan oleh orang dan seisi rumah serta masyarakat yang ada disekitar areal tersebut.
15.Galery UPPKS adalah ruangan atau gedung tempat memarnerkan benda atau karya seni dalam rang!<a berlujuan unhrk pengembangarl usaha ekonomi mikro dengansasaran keluarga, khususnya keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Sasaran UPPKS adatah peserta KB, pasangan usia subur khsusnya keluarga pra sejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KSr);
16.Pos Pelayanan Konseling Keluarga dan Kesehatan adalah tempatlwadah untuk pemberian bimbingan oleh yang ahfi kepada se$eorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya atau pengarahan pemberian bantuan oleh konselor kepada klien sedemikian nrpa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah pelayanan keluarga sejahtera antara lain Pelayanan Informasi dan Dokumenta-si KKBPK, Konseling Keluarga Balita, Konseling Keluarga Remaja, Konseling Pranikah, Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Konseling Keluarga harmonis, Konseling Keluarga Lansia dan Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga; 8
17.Sanggar Seni Genre adalah tempat yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seni bagi remaja dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagl remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangksungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perenca$aan sesuai siklus kesehatan reproduksi;
18.Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran darr muatarr lokal klursus kependudukan;
19.Rumah Sejahtera adala.l. bangunan atam tempat yang dapat meningkatkan rasa aman, sentosa dan makmur bagi orang yang herada di dalamnya; 24. 22- Masyarakat adalah dan organisasi kemasyarakatan; perseorangalr, keluarga, kelompok sosial dan atau organisasi 2L. Pemanglu kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, Iembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung metraksanakan kebiiakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak; Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. I

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembarlgan Kampung KB di Provinsi Sumatera Utara

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur irri adalah mengembangkan Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang bermartabat dalam bidang kehidupan, politik, pendidikan dan lingkungan melalui Program KKBPK yang terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Pengembangan Kampung KB, meliputi:

a.Pembentukan Kampung KB;
b.Pembinaan Kampung I(B;
c.Koordinasi;
d.Fasilitasi Desa/ Kelurahan Keluarga Bermartabat
e.Prosedur Pelaksanaan Fasilitasi Desa/Kelurahan Bermartabat
f.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
g.Pembiayaan;

Pasal 5

(U Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di tingkat desa/keluratran melalui berbagai program kegiatan KI{BPK serta pembangunan sekor terkai[ (21 Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan BupatilWalikota berdasarkan usulan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung l(B Kabupaten I K:ot a; 10

(3)Pembentukan kampung KB dilaksanakan melalui tahap sosialisasi, pemilihan wilayah, pembuatan profil, pengukuhan dan pencanangan;
(4)Sosialisa-si dilakukan clalam rangka menyamakan pemahaman semua elemen tentang Kampung KB yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupatenf kota, kecamatan dan desa/kelurahan; (5i Pemilihan wilayah Kampung KB dilakukan oleh tim kecamatan berdasarkan pada persyaratan wajib, yang memenuhi kriteria salah satu atau beberapa persyaratan sebagai berikut:
1. a.Kriteria Utama, meliputi :
  1. 1.Presentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) di atas rata-rata tingkat kecamatan dimana desalkelurahan tersebut berada;
  2. 2.Persentase peserta KB lebih rendah dari rata-rata pencapaian peserta KB tingkat kecamatan dimana desal kelurahan tersebut berada
  3. 3.Jumlah pernikahan usia dini diatas rata-rata tingkat kecamatan dimana desa/kelurahan tersebut berada;
2. b.Kriteria Wilayah (pilihan sesuai kondisi):
  1. 1.Kumuh;
  2. 2.Pesisir/nelayan;
  3. 3.Daerah Aliran Sungai (DAS);
  4. 4.Bantaran kereta api;
  5. 5.Kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan);
  6. 6.Terpencil;
  7. 7.Kawasan industri;
  8. 8.Kawasan wisata;
  9. 9.Tingkat kepadatan penduduk tinggi; 1 0. Wilayah perbatasan. 11 (u {6) Pembuatan Profil Wilayah dilakukan oleh tim kecamatan yang menggambarkan tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah kampung KB;

BAB III

PEMBINAAN KAMPUNG KB

Pasal 6

Pembinaan dan f;asilitasi Kampung KB dilakukan untuk meningkatkan pengembangan Kampung KB dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah; Pemhinaan dan fasilitasi Kampung KB dapat dilaksanakan oleh tim yang berasal dari anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Program Pembangunan pada Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara; Pelaksanaan Pemhinaan dan Fasilitasi Kampung KB oleh Tim Koord.inasi Pelaksanaan Intervensi Program Pembangunan pada Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Tim KoordinasilKelompok Kerja Kampung KB kabupate n / kota / ke camatart I de sa. BAB TV KOORDINASI

Pasal 7

(1)Kampung KB dibentuk pada tiap tinglatan wilayah yang memenuhi kriteria pemilihan wilayah dengan pelaksanaan program dan kegiatan dikelola oleh Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Kampung KB yang terdiri atas:
1. a.penasehatl
2. b.ketua/Wakil Ketua;
(2)
(3)12
1. c.sekretaris;
2. d.bendahara; dan
3. e.kek:mpok Kerja..
(2)Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Program Pembangunan pada Kampung Keluarga Berencana di Provinsj Sur:ratera Utara sebagaimana dimaksr.rd pada aya'L {1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

FASILITASI DESA/ KELURAHAN KELUARGA BERMARTABAT

Pasal 8

Fasilitasi Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat adalah pengembangan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan metode yang meliputi:

a.rtirnah Data/Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana;
b.rumah Kreatif Lansia;
c.pojok Baca Keluarga;
d.sanitasi LingkunganlBeha-s Sarnpah;
e.taman dan Kebun Keluarga;
f.galery UPPKS;
g.pos Pelayanan Konseling Keluarga dan Kesehatan;
h.sanggar Seni Genre;
i.sekolah Siaga Kependudukan;
j.rumah Sejahtera.

Pasal 9

Fasiiitasi Desa/Keiurahan Keluarga Bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan diatur lebih rinci dalam petunjuk teknis yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi sumatera Utara. (1i {21 {3} (u {2}

(3)(4| ta l.)

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANfuA.N

Pasal 10

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Br-rpati/Walikota perihal usulan nama-nama Desa/Kelurahan Kampung KB yang akan difasilitasi; Bupati/Walikota mengirimkan surat kepada Gubernur perihal Perset{uan Desa/Kelurahan Kampung KB yang akan difasilitasi; Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nama-nama Desa/Kelurahan Kampung KB yang akan difasilitasi (SK Gubsu); BAB VtI MONITORING, EVALUASI DAN PEI"ArcRAN Pasal 1 1 Gubermrr melaksanakan monitoring dan evaluasi yang didelegasikan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Program Pembangunan pada Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sum atera Utara; Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan untuk memastikan dan mengetahui pelaksanaan, identifikasi masalah dan kegiatan operasional Kampung KB beryalan sesuai dengan rencana; Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat i1) dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan, hasil, manfaat dan perkembangan kampung KB; Waktu monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk mengetahui perkembangan Karnpung KB; Hasil evaluasi diperlukan untuk merencanakan kegiatan yang akan datang; (s) 14

(6)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan clan realisasi program dan anggarall secara rutin (triwulan, semesteran dan tahunan) secara be4eryang'

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…