DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; Pendampingan dan Advokasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Pasal i8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun i956 tentang Pembentukan Daerah Otonorn Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i 103); Mengingat : 1. 2.

3.Undang-undaflg Nomor 5 Tahun L997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367 Lj;
4.Undang-und.ang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao9 Nomor 143, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2AO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Und.ang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 241.1 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9.Peraturan Pernerintatr Nornor 40 ?ahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a19);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A1y^ Nomor 157); ll.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun zAW tentang standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bag Pencandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Penyalahgunailn Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20i9 Nomor 195);
13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Nomor l- Tahun 2A19 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dart Zat Adiktif Lainnya {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A]$ Nomor L, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 47); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2OI9 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINI{YA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urllsan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakdan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 3. dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegaraKesatuanRepubliklndonesiasebagaimana dimaksud daram undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara' Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalahDewanPerwakilanRalryatDaerahProvinsi Sumatera Utara
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupate n I Kota di Provinsi Sumatera Utara'
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggara€Ln urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah' B. Vertikal adalah instansi/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 3rustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

g.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presid.en melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi.
1. 10.Tim Terpadu adalah Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi.
2. 11.Prekursor Narkotika adalah rat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2AAg tentang Narkotika.
3. 12.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Frovinsi Sumatera Utara. 4. 5.
4. 13.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
5. 14.Psikotropika adalah rat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaldif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. l1.Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagt dirinya dan/atau lingkungannya.
6. 16.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat/obat apahila dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat.
7. 17.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikttf Lainnya.
8. 18.Penyalahguna adalah or€Lng yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
9. 19.Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
10. 20.Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif l.a"innya adalah orang yang menggunakan ats.u menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dar: Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif l,ainnya, baik secara fisik maupun psikis.
11. 21.Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah seseorang yang tidak sengqja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
12. 22.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dar, Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/alau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. ?3. Institusi Penerima Wajib La.por yang selanjutnya disingftat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, danf atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
13. 24.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi.
14. 25.Rehabititasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan seca-ra terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
15. 26.Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif l"ainnya, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik Iisik, psikis, spiritual dan sosial.
16. 27.Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17. 28.Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adil*if Lainnya adalah lembaga pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseoraflg mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. 29.Pasca Rehabilitasi adalah perawatan lanjut yang diberikan kepada pecandu narkotika setelah menjalani program rehabilitasi agar marnpu menjaga kondisi pulih, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Utara dalam mencegah, melindungr dan menyelamatkan masyarakat Sumatera Utara dari penyalahgunaan NAPZA serta memberikan pelayanan bagl pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur terdiri dari:

a.fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
b.pendampingan dal advokasi.
c.sanksi.
d.pembinaan dan pengawasan.
e.monitoring, evalua.si dan pelaporan.

BAB II

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 4

{1} Kepala Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahglrnaara dan pernberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Provinsi Sumatera Utara. (2] Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala Daerah menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

(3)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat tzl, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. {4} Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. {5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:
1. a.pencegahan primer.
2. b.pencegahan sekunder.
3. c.pencegahan tersier.

Pasal 5

Pencegahan Primer merupakan upaya untuk mencegah seseorang untuk tidak menyalahgunakan NAPZA sejak dini. Upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan melalui:

a.sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan keluarga, masyarakat, satuan pendidikane, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, Institusi Pemerintah Daerah, DPRD dan media massa.
b.penyebaran informasi mengenai bahaya, penyalahgunaan NAIZA.
e.pelayanan konsultasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan narkoba.
d.koordinasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Provinsi, instansi vertikal, badan usaha dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA. (i) l2l

(3)
1. e.pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
2. f.penga\Masall pelaksanaan kegiatan dan program pencegahan penyalahgunaan NAIZA. Sosialisasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat t2) huruf a melalui kegiatan:
3. a.seminar;
4. b.lokakarya;
5. c.workshop;
6. d.kegiatan keagamaan;
7. e.penyuluhan;
8. f.pagelaran, festival seni dan budaya;
9. g.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
10. h.periombaan seperti lomba pidato, jatan sehat, dan cipta lagu;
11. i.pemberdayaan masyarakat;
12. j.pelatihanmasyarakat;
13. k.karya tulis ilmiah;
  1. 1.diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
14. m.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA. Pemberdayaan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat membentuk kelompok-kelompok relawan anti NAPZA di lingkungan sekolah, masyarakat, instansi pemerintah dan swasta melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang membidangi NAPZA. Kelompok-kelompok anti NAIZA yang sudah dibentuk harr.s dibina dan diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinarnbungan bekery'a sa.ma dengan Perangkat Daerah. Pelaksanaan tes urine secara masif terstruktur dan berkelanjutan harus dilakukan kepada kelompok-kelompok rentan penyalahgunaan NAPZA oleh Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(4)(s)
(6),10-

Pasal 6

Peran oralrg tua dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA:

a.memberikan informasi dan edukasi bagi anggota keluarga bahwa penyalahgunaan NAPZA berbahaya bagr diri sendiri, keluarga, masyarakat dan Negara.
b.memperhatikan lingkungan keluarga, perubahan perilaku anak dan gejala awal penyalahgunaan NAPZA.
c.melaporkan anggota keluarga yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba kepada IPU/L untuk mendapatkan program rehabilitasi.
d.membiayai program rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang dijalani anggota keluarga jika orang tuanya berkemampuan untuk itu.

Pasal 7

Peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaarl NAIZA:

a.memberikan informasi kepada pihak berwajib adanya penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat.
b.memberikan informasi kepada orangtua jika mengetahui ada anggota keluarganya menyalahgunakan NAPZA dan melaporkannya ke IPWL.

Pasal 8

Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah melakukan:

a.melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dengan cara melakukan Test Urin kepada seluruh Peserta Didik Baru. b- melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan NAPZA.
c.menyediakan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (PaGN).
d.melakukan asesmen adiksi bagr anak didik yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaarl NAPZA.
e.memberikan konseling adiksi bagi anak didik yang belum diwqiibkan menjalani program rehabilitasi dengan melibatkan orang tua dan/atau keluarga anak didik yang bersangkutan. f. memfasilitasi anak didik yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAI?ZA untuk menjalani program rehabilitasi di IPWL dengan melibatkan langsung orangtuanya dan atau keluarganya' mempersiapkan Paket Pembelajaran bagi siswalsiswi yang sedang menjalani program rehabilitasi. mencutikan anak didik selama menjalani program rehabilitasi. sekolah wqiib menerima kembali anak didik sesudah selesai menjalani rehabilitasi dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi atau IPWL. (t b' h. 1.

Pasal 9

perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan:

a.melakukan pelatihan dan pendidikan bagi guru bimbingan konseling yang akan menangani anak didik yang menjadi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaarl NAPZA.
b.memberikan pendidikan mengenai bahaya penyalahgun"aan NAPZA di sekolah sebagai salah satu sub kurikulum.
c.menyusun modul dan petunjuk teknis bagi guru bimbingan konseling tentang sosialiasi bahaya penyalahgunaall NAPZA di lingkungan sekolah serta penangarlan siswa yang terpapar penyalahgunaan narkoba.

Pasal 10

Peran Organisasi Masyarakat:

a.rnelakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaata narkoba bagi anggota organisasinya dan masyarakat.
b.melaporkan ke IPWL apabila ada anggota organisasinya yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dengan persetujuan yang bersangkutan dan/ atau keluarganya.
c.memecat anggota organisasinya yang terlibat peredaran gelap NAPZA jika terbukti bersalah.
d.mekanisme sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. -L2-

Pasal 11

peran pemilik tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan:

1.melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaall NAPzA basi anggota organisasinya dan masyarakat'
2.melaporkan ke IPWL apabila ada karyawannya yang menjadi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna NAPZA dengan pesetuj uannya dan / atau keluarganya'
3.mencutikan sementara karyawan yang sedang menjalani programrehabilitasidandapatmenerinranyakembali setelah selesai mengikuti program rehabilitasi sesuai peraturan Yang berlaku.
4.tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan ag?r, melakukan deteksi dini kepada seluruh staf dart karyawannya. Perangkat Daerah melakukan:

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…