DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam perturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Belanja Hibah; Bantuan Sosial; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasai 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2O2I tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial ),ang bers-r-rmber dari Anggaran Fendapato-n dan Belanja Daerah Prorrinsi Sumatera Utara yang men5ratakan 4 Daftar Penerima Hibah beserta besaran uanga atau jenis barangljasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD"; Mengingat c i:ahwa Daftar Penerima Hibah telah diverilikasi oleh Perangkat Daerah / Unit Kerj a Terkait Ta-hun Anggaran.......; d bahwa berdasarkan pertimtrangan sebagaimala dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa pada Perangkat Daerah / Unit Kerj a. . . . .Tahun Anggaran.......; : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun..... tentang...... ........ ;

2.Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... tentang...... ..........; KESATU KEDUA
5.Peraturan Menteri Nomor Tahun ..... tentang. ............ ;
5.Keputusan Menteri Nomor ....... Tahun ...... tentang..............;
7.Peraturan Daerah Nomor Tahun ..... tentang. ............"; B. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun .... tentang.......

Pasal 37

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 asrat (7) dikecualikan terhadap :

a.organisasi kemas*,.arakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-rJndang Nomcr 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2A13;
b.organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad i870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Prechtspersoonli;kheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan sejarahnya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor lT Tahun 2013;
c.organisasi kemasi'ai:akatan J-ang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2Ot3 tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya;
d.organisasi kemas3rarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga l\J^-^'- Tndcncsia atau Badan Hukum asins' \/"ans' lnlah.-"b*, u ^iiuvii!urq *Lq* L-quaii iiui':t/iiil {,t.Jiri5 j €iiiS LLig,ii beroperasi harus menyesr-taikan dengan kctentuan 34 I I-.{^.^- r T.^l^.^^ r\T^*^- L/ I.tLrd.J'r5- u llilir-i-tB il Lril'rui waktu paiing iama 3 Undang-Undang Nomor Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, LIWI II'I(I.LD bL,IJAI(T U PM NIP. 19710413 199603 I AA2 Diunciangkan rii iviecian pada tanggai 9 NIei 2A22 PJ. S EKRBTARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, 1n,T^L,,- 1r\1a l^r^* :^--1 -^r t I arrLlrl L\J t t) Lj.iald.ili JdriE;r\d (iigai tahun terhitung sejak 17 Tahun 2Oi3 diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP Pasal *?8 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2}lg tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prar.,insi Sumater:a Utara {Berita Daerah Provinsi Sumaiera Utara Tahun 2A19 l.lomcr 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Diuadangka* di Medan pada tanggal 22 April2A22 GUBERNUR SUMATERA UTARA rtd EDY RAHMAYADI trd AFIFI LUBIS BERiTA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A22 NOMOR lq 35 I A. I\/TEIID A NI DE'D AT!'I TD A \I lJr-l'Ivl,l II\f-II\ I l-rI\f1 .t Ll l\f\l\ NOMOR TANGGAL GUBER},IUR SUMATERA UTARA 19 TAHUN 2022 22 APRIL 2A22 T,qTA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN EANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HrBAH KO P O RGAI{iSASI i LEiviBAGA Nomor: Lamp.:1{satu} berkas Perihal : Permohonan Hibah ]/enaAa Yth GUBERNUR SUMATERA UTARA di Befsariia ini karni datarig meriiCIhdn kepada Bapaia Gtibernur Suniat€ra !!ar", _ kiranya d1pat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa (Uang/barang)untr-rk menunjqng pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi kami sebagai Lernb aga"/ Organisas i / P emenr:tal.an sehingga dapat berjafaq secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembanguaan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di daerah. Hibah di.maksud akan dipergunakan untuk kegiatan: b C d dst Berkaitan dengan hal tersebut, karni mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah (Uang sebesar Rp. .. "....... I Barang dengan jenis..... ..... senilai Rp........ Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan proposal p ei-iiio I^r oii ai-r hib ah dimaksud b e se rta lamp iraii n_y a . Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon (Kepala Ormasf LSMf Perorangan) B. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH S i STEi\,iATii(A PRO PO SAL PERMOHONAN HiBAH BAB I. PENDAHULUAN BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH BAB iii. WAKTU DAi'i LOIGSI HIBAH BAts VI. JENIS HItsAH YANG DIUSULKAN BAB Vi. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH BAB VII. PENUTUP LAivI PI RAIII. PEI.{U i\i JA I{ G C. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK UANG HASIL AVALUASI ATAS USLJI,AN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK UANG No.' ,,1'l ' ,.:NAhdA'CAL0N, , : DFLTTNTTT A UTD trII r Ir11 -l]zfi.llvlf1. n ll)f1fl ''. rf r 3 '- r.:,..4.,,.,: ' ]- 2. *).

4.dst KEPALA PERANGKAT DAERAH .{JEAIASI. r TdfIT A LT

l.(3uLflrt JI}MLAH I ,,:.t::i. I .,.:r ::].'r BESARANI NILAI HiBAii YAI{G DIREKOMENDASI 2 5 D. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULANIPROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK BARANG HASIL EVALUASI ATAS USULAN/FRCPOSAL HIBAH DALAM BENTUK BARANG N.O',. REKOI\i{ENDASI .}ML UNJT . JML Rp. 1' a J , '5,.r. . 16., 1 2 .) 4 KEPALA PERANGKAT DAERAH......, I\IAI\/fA T\AT r\I\I i!n1vlr-! Ur1!\/it PENERIMA HIBAH U ATAN U-SULAI\T IT TI\ /TT A IJu u avali aa i : '{J$[f : , + E. CONTOH FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ...."... DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASi HIBAH YANG DITERIMA GUBERNUR SUIvIATERA UTARA, ttd NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 a J 4 1. , J. 4. Dst. F. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG NASKAH PER.IAN.JIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG Pada hari ini tanggal .. bulan tahun ..........ya.,g bertanda tansan cii bawah ini: L ltl-ama NIP Pangkat Jabatan instansi A 1^* ^+fllarrrilL Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaxg selanjutnya disebut PIHAK KESATU. IL Nama No KTP Alamat Rumah Jabatan dalam Organisasi Alamat Lembaga Yang bertindak untuk dal atas nama. ...... (ya3rasan/Lembaga) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentr-ra-n seba-gai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH (ii PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PiiiAK KEDUA, berupa uang sebesar RP.'.. - {... .-' - .......r,;piah}

(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Dengan rincian sebagaimana [ertuang ciaiam Rencana Anggaran Bia5'a/Rencana Keqja Angga:'an (RAB/RLA) yang merupakan lampiran NPHD.

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH (li Pencairal dana hibah diiakukan sekaligus atau da-Lam .......termin scbesar Rp.... ......./termin sesuai alokasi Jang ditetapkan. g Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:

a.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
b.Foto copy Rekening Bank yang masih aktif;
c.Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ll-^-^ -7 ^+^,^ -^^: -J^-^,^1^1^ li^+^-=^1. LLl Liir-tLiil Lii'r rBa'lll udl I r L ld,ll LliS Luiilpcr,
d.Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. P) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatarr sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1)Melaksanakan dan bertanggungawab penuh atas pelaksanaan prograrn dan 1,^-:^+^- -7:A^^^: .J^-i Li1-^L .,^-- +^l^L .Ji^^+..i,,: I)TLrAT,'T,ZLaCrA'rrlT rs.t;iSld.LdrI -y d-IlB LrrLrd..rrd..t \-td-l I tlrvaani -) alrrg LEla,..I'l llJ,sc i ur_l Lil rtr tfal\ t\liJrl' r U .
(2)Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(3)Menyimpan buktr - bukti transaksi terkart dengan prograrn dan kegialan yang r:l^.^^: ,.1^-: t^-^ t-:1-^1- urudrad udl u4rd lrtuarl. {4} Membuat dan menyampaikan laporan dalam penggunaan dana hibah beserta fotocopy transaksi kepada PIHAK KESATU melalui Perangkat Daerah terkait paling lambat 1"0 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggai 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
(5)Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. i6i Menyclorkan kerrii"raii sisa darra i:iirair yang tidak dapai direaiisasikan ke rekening Kas l-Imum Da-erah Provinsi Sumatera Lltara Nornor 623 nada PT. Bank"o'"*- -*-'r"' Sumut paling lambat 5 (limai hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU (i) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabiia PIHAK KEDUA, ril^l- /L^1---- -1^: -^^-.^-.^ --^-^- -7:. ^r^-^l-^-^rrLld..ri/ uuiuiii iiiuiilglluIlI PCr s-! dl dLai-ll yiirj.B LrrLCLdpt!4ilr. (2i PIHAK KESATU melafui Perangkat Daerah/Unit kerja terkait berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungj awaban penggunaari dana.

Pasal 5

ADENDUM (U Hal-hai lain yang beium diatur dan dalam ha1 terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana ,iimaksud ,jaiam Pasai 1, PII-IAK KtrDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dicairkan. Al Pen.rbaha-n sebaga-irnarra. dimaksud- pada- ayat (1) ditetapka-n dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6

(1)NPHD ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani. Pl Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 3 {tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum salna. PIHAK KEDUA, (i,[ama Penerima ]iibah] PIHAK KESATU, (Nama Pemberi Hibah) G. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG NASKAH PERJANJTAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG/JASA Pacia hari ini tanggal buian tahun .yang bertanda tangan di banah ini:
1. i.Nama NlP Parrgkat Jabatan Instansi Alamat Vano hartinrlalz..,:tgk dan ataS na-ma Pernerintah PrArrinSi *Sllrnater-a lJtara \.rans selanjutnya disebut PIHAK KESATU. iI. Nama No KTP Alamat Rumah Jabatan daiam Organisasi Al^*^+ I ^*1-.,-^/aldlrd L ularrUABct Yang bertindak untuk dan atas nama...... .. (Yayasan/Lembaga) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Keriua beiah pihai< sepakat untuk meiakukan Perjanjian l{ibah Daerah'nerupa barangl jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1)PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang/jasa sebanyak .{JenislJumlah Unit) dengan nilai Rp.... Pl Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

PENYALURAN HIBAH DAERAH

(1)Untuk penyerahan barang hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KBSA?U dilampiri dengan Naskah Perjanjian Hibah n-----l- n-1-- I - :- rJacrarr, raxLa rrl legrlLas. tZl PIHAK KESATU menyerahkan barang/jasa kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik. t3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disertai dengan trerita - ---- I- L ^--:,^- ^ l- - --- -- -- I 1 - -ac.il a sEra-r.l rerilft a oal-aiig/ j asa.
(4)Penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan setelah penandatangan NPHD.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…