DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata Cara Perpindahan PNS; PNS Daerah Yang Melakukan Pindah Tugas Ke Instansi Di Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; PNS Di Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Melakukan Pindah Tugas Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; PNS Daerah Yang Melakukan Pindah Tugas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Persyaratan Pegawai Titipan dari Instansi Di Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Persyaratan Pegawai Titipan Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 19O ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20fi tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa selain mutasi karena tugas danlatau lokasi, PNS dapat mengqjukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri;
b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai dalam penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu diatur tata cara dan persyaratannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubefnur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di I Lingln$gan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nornor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2U-14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAM Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 I Nomor L2t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s258);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Al7 tentang Manajemen Pegawai Negeri' Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
7.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2O16 tentang Supunan Organioasi Badan Daerah dan Inopektorat Daerah Menetapkan : 3 Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OIB Nomor 47); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SUMATERA UTARA. PERPINDAHAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai PNS Daerah.
8.Instansi di Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah Instansi Pomerintah selain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 4 Perpindahan PNS adalah PNS Daerah yang melakukan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PNS di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PNS Daerah yang melakukan pindah tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pegawai Titipan. Pegawai Titipan adalah PNS Daerah yang ditugaskan ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu tertentu dan PNS di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditugaskan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu tertentu. Seleksi adalah tes yang dilakukan secara terLulis dengan materi tes kompetensi dan/atau tes substansi.

BAB II

PERPINDAHAN PNS Bagran Kesatu PNS Daerah Yang Melakukan Pindah T\rgas Ke Instansi Di Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pasal 2

PNS Daerah yang akan pindah ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara har-us memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 1O (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.
b.memperoleh persetujuan dari pimpinan instansi asal dan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dituju.
c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.
d.tidak sedang menjalani Tugas Belqiar yang dinyatakan secara terfulis oleh Kepala Perangkat Daerah. 9. 10. 11. Bagran Kedua PNS Di Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Melakukan Pindah T\rgas Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Paragraf L Persyaratan

Pasal 4

(1)Pegawai Negeri Sipil Instansi dari luar Pemerintah Sumatera Utara yang akan pindah ke Pemerintah Sumatera Utara harus memenuhi persyaratan berikut:
1. a.memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
2. b.memperoleh persetujuan terfulis sebagai pindahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal; 5
3. e.tidak sedang dalam Masa Ikatan Dinas Pasca T\rgas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah dan minimal 5 (lima) tahun sejak selesai T\rgas Belajarllkatan Dinas.

Pasal 3

Tata cara perpindahan PNS ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meliputi:

a.Calon Pegawai yang akan pindah tugas mengajukan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah asalnya;
b.Apabila Kepala Perangkat Daerah menyetujui perpindahan dimaksud, permohonan pindah tersebut diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui BKD untuk diproses sesuai ketentuan;
c.BKD meneruskan permohonan pindah dimaksud ke instansi yang dituju. Provinsi Provinsi sebagai minimal pegawai instalsi 6
c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
d.tidak sedang menjalani Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
e.usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
f.Pangkat/Golongan maksimal :
1. 1.Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk Jabatan Fungsional Umum, dan
2. 2.Penata Tingkat I (III/d] untuk Jabatan Fungsional Tertentu.
g.mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh BKD;
h.memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
i.memiliki nilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) ta.hun terakhir;
j.bersedia tidak menerima atau tidak menuntut Tunjangan Tambahan Penghasilan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama 5 [ima) tahun dengan membuat surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan;
k.apabila PNS dimaksud diangkat dalam jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu, ketentuam sebagaimana dimaksud pada hurufj tidak berlaku.

(2)Persyaratan perpindahan PNS yang didasarkan atas kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dalam hal PNS yang bersangkutan mempunyai spesifikasi khusus dan/atau yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

(1)Pegawai Pindahan harus mengikuti Seleksi.
(2)Selekei oebagaimana dimakoud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Seleksi Administratif; dan 7
2. b.Seleksi Kompetensi
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dilaksanakan oleh BKD.

Pasal 6

Tata cara perpindahan PNS dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi :

a.Calon Pegawai Pindahan mengajukan Surat Permohonan sebagai Pegawai Pindahan yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal kepada Gubernur Sumatera Utara up.Kepala BKD dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan akan didaftarkan sebagai Peserta test untuk perpindahan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
b.Calon Pegawai Pindahan yang lulus seleksi administrasi akan diikutsertakan dalam seleksi kompetensi yang dilakukan oleh BKD;
c.Calon Pegawai Pindahan yang lulus seleksi kompetensi akan direkomendasikan untuk pindah dan penempatannya akan disurati BKD kepada Kepala Perangkat Daerah yang dituju untuk diproses sesuai ketentuan;
d.Calon Pegawai Pindahan yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan Seleksi akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Kepala BKD atas nama Gubernur;
e.berkas usulan Calon Pegawai Pindahan menjadi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
f.Calon Pegawai Pindahan yang dinyatakan tidak lulus Seleksi dapat mengikuti seleksi kembali setelah 2 (dua) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi dengan mengqiukan permohonan baru sebagai Pegawai Pindahan. I Bagran Ketiga PNS Daerah Yang Melakukan Pindah T\rgas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pasal 7

PNS Daerah yang akan melakukan pindah tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 {dua} tahun di Perangkat Daerah asal.
b.memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari pimpinan Perangkat Daerah asal maupun dari pimpinan Perangkat Daerah yang dituju.
c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara terlulis oleh pimpinan unit kerja.
d.tidak sedang menjalani T\rgas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit keda.
e.tidak sedang dalam Masa Ikatan Dinas setelah menjalani T\rgas Bel4jar yang dinyatakan secara terfulis oleh pimpinan unit kerja.
f.memiliki kualilikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang dituju.
g.memiliki nilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
h.tidak memiliki hubungan keluarga pegawai, ayah, ibu, saudara kandung, ipar, mertua dan menantu dengan pegawai/ pejabatl pimpinan di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dituju dengan membuat surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan. I

Pasal 8

Tata cara Perpindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi :

a.calon Pegawai Pindahan mengajukan surat permohonan sebagai Pegawai Pindahan dari Perangkat Daerah asal kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara c.q Kepala BKD dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
b.Kepala BKD merealisasi berkas calon Pegawai Pindahan tersebut dan meneruskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dituju untuk meminta persetujuan Perangkat Daerah yang dituju;
c.apabila Perangkat Daerah yang dituju menyetujui perpindahan tersebut maka Kepala Perangkat Daerah tersebut memberikan rekomendasi persetujuan ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; Bagran Keempat Pegawai Titipan

Pasal 9

Pegawai Titipan dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memenuhi persyaratan :

a.berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b.memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang bErwsnang baik dari instansi asal maupun instansi yang ditrrjrr; 10
c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
d.tidak sedang menjalani Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan; dan
e.mengikuti suami/istri yang bertugas di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
f.pegawai titipan yang akan pindah tugas secara defenitif harus mengikuti ketentuan perpindahan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
g.pegawai titipan lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
h.Apabila pegawai dimaksud akan memperpanjang jangka waktu sebagai Pegawai Titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan jangka waktu sebagai Pegawai titipan dari instansi asal dan instansi penempatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai Pegawai Titipan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q. Kepala BKD.

Pasal 10

Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan ditempatkan ke instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memenuhi persyaratan :

a.berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b.memiliki Rekomendasi dari Instansi yang dituju;
c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
d.tidak sedang menjalani tugas belqjar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan; dan
e.mengikuti suami/istri yang bertugas di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara; o b' 11 pegawai titipan dari Pemerintah Provinsi Sumatera yang akan ditempatkan ke instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun; Apabila pegawai dimaksud akan memperpanjang jangka waktu sebagai Pegawai Titipan harus memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu Pegawai Titipan dari Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pegawai Titipan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…