DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan; Pengorganisasian; Profil SPM; Pelaporan dan Sistem Informasi; Pembinaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menerapkan standar pelayanan minimal, perlu diatur dengan Pergub,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103), 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 3. 4. . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang5. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, 6. 7. 8. 9. 3
10.Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32):
11.Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 614), MEMUTUSKAN : Menetapkan: PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 3. daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintahan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. | Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana target pencapaian SPM yang dituangkan dalam Dokumen perencanaan Daerah dan dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai dasar perencanaan untuk perhitungan pembiayaan/penganggaran penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal. . Batas waktu pencapaian adalah batas akhir waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan target (nilai) Indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM. 6. 7.

Pasal 2

(1)Pedoman Penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan.
(2)Pedoman penerapan SPM bertujuan untuk memberikan pedoman pada Perangkat Daerah dalam menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan SPM. 5

Pasal 3

Ruang lingkup penerapan SPM meliput : perencanaan, pengorganisasian , profil SPM , pelaporan dan sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, a. b. d. e. £ pembiayaan.&

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)SPM Terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan .
(2)Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
2. b.Rencana Kerja Pemerintah Daecarah (RKPD) , Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Dalam hal SPM belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perangkat Daerah melakukan perubahan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang memuat jenis pelayanan dasar, indikator dan batas akhir waktu pencapaian target SPM. 6
(3)Perubahan Renja/RKPD memuat jenis pelayanan dasar, indikator, target pencapaian tahunan SPM.

BAB ILL

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

(1)Penerapan SPM secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penerapan SPM sesuai bidang masing- masing yaitu:
1. a.SPM bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
2. b.SPM bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
3. c.SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
4. d.SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
5. e.SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, dan
6. f.SPM Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. 7

Pasal 7

Penerapan SPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga yang membidangi secara teknis.

BAB IV

PROFIL SPM

Pasal 8

Untuk menggambarkan kondisi awal penerapan SPM, masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mengkaji dan menganalisa profil SPM sesuai bidangnya masing-masing. Profil SPM digunakan untuk memprediksi pencapaian target tahunan SPM dengan mempertimbangkan/mengacu pada batas akhir waktu pencapaian SPM yang ditetapkan dengan peraturan kementerian/lembaga. Koordinasi, kompilasi penyusunan, pengkajian, analisa profil SPM dilakukan oleh tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 9

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan laporan kepada Kementerian/Lembaga dan menyampaikan laporan kepada Gubernur. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan Renstra, Renja Perangkat Daerah, profil SPM yang terdiri dari pelayanan dasar, indikator, nilai, batas akhir pencapaian target serta pembiayaan. 8

(3)Profil SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(1)
(2)
(3)menggambarkan kondisi awal dan perkembangannya secara seri minimal 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 10

Laporan penerapan SPM digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan Perangkat Daerah juga digunakan untuk membangun sistem informasi penerapan SPM Provinsi Sumatera Utara Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana untuk menginformasikan/ mempublikasikan penerapan dan pencapaian SPM.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…