DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

DALAM PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI YANG DIATUR DALAM PERATURAN GUBERNUR INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENGATUR PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA YANG DIHASILKAN OLEH PERANGKAT DAERAH UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBERIKAN ACUAN PELAKSANAAN DAN PEDOMAN BAGI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH; MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN DATA YANG AKURAT, MUTAKHIR, TERPADU, DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, SERTA MUDAH DIAKSES DAN DIBAGIPAKAIKAN ANTAR INSTANSI PUSAT DAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI DASAR PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI DAERAH; MENDORONG KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI DATA SEHINGGA TERCIPTA PERENCANAAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA DATA; DAN MENDUKUNG SISTEM STATISTIK NASIONAL SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA MELAKSANAKAN PERTEMUAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM SETAHUN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGASNYA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103h
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga"imana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2Al9 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 112);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2A 18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor t57);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2A2O tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 17+5);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2O2A tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 7746\;
10.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2A2l tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Surnatera l]tara Nornor 38 Tahun 201,6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A21 Nomor 32);
11.Peraturan Gubernur Nomor 39 ?ahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2O2l tentang perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan trnspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ZAZL Nomor 31); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDONESIA TINGKAT PROVINSI SATU DATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urt-lsan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtrik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai. unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selanjutnya disebut Gubernur-
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urllsan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8.Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
9.Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10.Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, danfatau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 11.Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat diniiai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan miiik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 12.Data lainnya adalah Data selain data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
13.Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu,
14.Metadata adalah informasi dalam bentuk stmktur dan format yarrg baku untuk rnenggarnbarkan data, rnenjelaskan data, serta memLrdahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
15.Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
17.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
18.Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati daiam Forum Satu Data Indonesia.
19.Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Provinsi Sumatera Utara. 2O. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah unit kerja yang bersifat ex-officio di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. 21.Portal Satu Data indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 22.Porta1 Data Daerah adalah media bagipakai data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23.instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. 24.Pernbina Data Daerah adalah perangkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
25.Walidata Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen data Daerah, serta menyebarluaskan data. -6
26.Walidata Pendukung adalah unit di setiap perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oieh Produsen Data Daerah.
27.Produsen Data Daerah adalah unit di setiap perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Pengguna Data adalah Instansi Pusat, perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Data Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata keiola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendaiian pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
b.mewujudkan ketersediaan data yang akurat, muta.khir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
c.mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbrasis pada data; dan
d.mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini sebagai berikut;

a.jenis data;
b.pen5relenggara Satu Data Daerah;
c.penyelenggaraan Satu Data Daerah;
d.portal data Daerah;
e.manajemen hak akses;
f.partisipasi; dan
g.pendanaan.

BAB II

JENIS DATA

Pasal 5

(1)Jenis Data terdiri dari :
1. a.data geospasial; dan
2. b.data non geospasiai.
(2)Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a" data geospasial dasar; dan
1. b.data geospasial tematik.
(3)Data non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b meliputi:
1. a.data statistik; dan
2. b.data keuangan daerah.
(4)Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.statistik dasar;
2. b.statistik sektoral; dan
3. c.statistik khusus.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Pasal 6

{1) Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

a.Pembina Data Daerah;
b.Walidata Daerah
c.Walidata Pendukung; dan
d.Produsen Data Daerah. -B-

Pasal 7

(1)Pembina Data Daerah terdiri dari:
1. a.Pembina Data Statistik; dan
2. b.Pembina Data Geospasial;
(2)Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidano statistik di Daerah. {3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengerola simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional. (41 Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
2. b.melakukan pembinaan penyelenggaraan satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {21 Walidata Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (U mempunyai tugas:
3. a.mengoordinasikan peny-usunan usulan daftar data;
4. b.memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh walidata Pendukung dan/atau produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
5. c.memeriksa kelengkapan data yang disampaikan rileh walidata Pendukung dan/atau produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data;
6. d.menyebarluaskan data dan Metadata di portai satu Data Indonesia dan Portal Data Provinsi Sumatera Utara;
7. e.membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah; dan
8. f.memberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat Kabupaten I Kota dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah. {3} Waiidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat {2lrdibantu oleh Walidata Pendukung. {4} Walidata Pendukung merupakan unit kerja di perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. {5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data sesuai dengan daftar data dan/atau sesuai penugasan Gubernur. {21 Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan data dan Metadata kepada Walidata Daerah d,an/atau Walidata Pendukung.
(3)Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat {i) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Guhrernur.

Pasal 10

(1)Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Sumatera Utara terdiri dari:
1. a.Pernbina Data Dacrahl
2. b.Waiidata Daerah;
3. c.Walidata Pendukung; dan Frovinsi
4. d.walidata KabupatenlKota yang berada d,i dalam wilayah Provinsi. tZj Forum satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen Data Daerah danfatau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
(3)Forum satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Forum satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan satu Data provinsi Sumatera Utara mengenai:
1. a.daftar data Daerah yang akan dikumpuikan pada tahun selanjutnya;
2. b.daftar data Daerah yang mengacu pada Data prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat;
3. c.rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
4. d.pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen Data Daerah, walidata pendukung, dan/atau walidata Daerah;
5. e.pelaksanaan kebijakan Forum satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
6. f.rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan Penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan
7. g.kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah. t5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar data Daerah, daftar data Daerah yang mengacu data prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat {41 huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(6)Koordinator Forum satu Data Indonesia Tingkat Daeral: Provinsi sumatera utara memantau pencapaian dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala. {7} Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 {satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya. {8} Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Gubernur. {21 Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
1. a.Koordinator; dan
2. b.Sekretaris. {3} Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
3. a.memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasionai dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
4. b.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. {4t Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di iingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat membentuk tim manaj emen/ pelaksana.
(6)Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Pasal 12

Penyelenggaraan satu Data Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

a.perencanaan data;
b.pengumpulan data;
c.pemeriksaan data; dan
d.penyebarluasan data.

Pasal 13

{U walidata Daerah, walidata Pendukung dan produsen Data Daerah secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:

a.penentuan daftar data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
b.penentuan daftar data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang teiah ditetapkan di tingkat pusat; danlatau
c.penentuan rencana aksi satu Data Indonesia Tingkat Daerah. {2) Dalam men]rusLrn daftar data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…