DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM,PEMBTAAN PESERTA DIDIK DAN PEMETAAN SEKOLAH,MATERI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM(Materi Pelatihan,Pengembangan Program),PENDIDIK, TENAGA PELATIH (INSTRUKTUR}, SARANA DAN PRASARANA,SERTIFIKASI,PENDANAANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN,PELAPORAN,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PRCIGRAM DUAL TRACK PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daeralr adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraall urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatua-r: Republik Indcnesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945, 13. Il[enetapkan : 3. +. 5. 6. 7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana"an Lrrusart Perneriatdr-an yarrg menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daera.}-. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gr*berrrur Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan pendidikan. urusan pemerintahan bidang Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang rnerryelenggarakarr pendidikan Llnll,Irrr pada jenjarrg pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha rnengenobangkan potensi diri melalui prases perr:belaj at&n" yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Duat Track adalah program pengayaan dan penguatan kapasitas dan kompetensi bragi siswa SMA dalam bentuk kegiatan belajar mengajar reguler dan kegiatan pembekalan keterampilan kewirausahaan dengan memanfaatkan ke#ifure lokal sesuai potensi sekolah dan poteasi lingkungannya. Sertifikasi Kompetensi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertenftr- B. 9. 10. 11. 12. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yanrg memperoleh lisensi dari Bad.an Nasisnal Sertifikasi Profesi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanj'utnya disingkat APBD adalah Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Perafi*raa Gr*berrrur ini bertujuan untuk memberikan pembekalan keterampilan untuk mema.suki dunia kerja bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, d.iselenggarakan program dual track pada beberapa SMA.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan program Duat Track sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melirrr-rti: pemetaan peserta didik dan pemetaan sekolah; materi pelatihan dan pengembangan program; pendidik, tenaga pelatih {instruktur), sarana dan prasarana; sertifikasi; dan pembiayaan.

BAB II

PEMBTAAN PESERTA DIDIK DAN PEMETAAN SEKOLAH

Pasal 4

Pemetaan Peserta Didik dilakukan untuk menjaring data peminatan Peserta Didik yang dapat mengikuti program Dual Track. Pemetaa.n sekolah dilaksanakan untuk menentukan SMA yatrg akan merryelenggarakan program Dusl Traek. Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pendataan Peserta Didik pada SMA di Daerah yang berpotensi: a. b. C. d. e. (u {21 {3) {6}

(4)(s) (71
(8)(U (21
1. a.tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggr dan tidak memiliki keterampila:r: atau
2. b.melanjutkan ke Pergrrruan Tirrggi tetapi tidak memiliki kompetensi akademik. Pemetaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui lokasi sekolah yang berdekatan dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai wilayah perekonomian setempat. Dari hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, SIvIA, yarrg diberikan tugas rrrerr;relcnggarakan pregrarn DuaI Track yakni SMA yang berdekatan dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai wilayah perekonomian setempat dan yang peserta didiknya berpotensi tidak melanjutkan ke perguruar" tinggi. Pemetaan Peserta Didik sehagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat memanfaatkan d.ata satuan pendidikan dan data pend,idikarr pada Satu Data Peadidikan, Kebud"ayaan, Riset dan, Teknologi. Petunjuk teknis pemetaa-n Peserta Didik dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas. Hasil pemetaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

MATERI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM Segian Kesatu Materi Pelatihan

Pasal 5

SMA penyelenggara program Dual Track wajib menJrusun materi pelatihan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dipitih. Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jurusan yang dimiliki Sekolah Menengah Kejuruen terdekat serta sesuai dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai wiiayah perekonomian setgmpat,

Pasal 6

(1)Waktu pelatihan diiaksanakan di luar jam pelqjarart reguler SMA d.an Sekolakr Menengah Kejunran. t2) Jumlah jam pelatihan disesuaikan dengan ketentuan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia".

Pasal 7

Pengembangan program Duat Track sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan cara:

a.melakukan kerja sama dengan instansi, perguruan tinggi, lembaga kursus atau keterampilan, dunia usaha dan dunia industri; d"an
b.memfasilitasi lulusan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

BAB IV

PENDIDIK, TENAGA PELATIH (INSTRUKTUR}, SARANA DAN PRASARANA Pasal B Pendidik program Dual Track sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merltpakan pendidik yang memiliki sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertilikasi Profesi atau tenaga profesional lainn;ra.

Pasal 9

Tenaga pelatih (instruktur) program Dual Track sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah tenaga pelatih yang mampu memberikan materi pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Pasal 10

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Program Dual Traek merrgglrnakarr fasilitas yang dimiliki sekolah pelaksana Program Dual Track. Sarana dan prasarafla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuall:

a.menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
b.menjamin keamanan, kesehatant, dan keselamatan;
e.ratwa}:- terhadap perryurdarrg disahilitas; dan
d.ramah terhadap kelestarian lingkungan. Selain memenuhi ketentuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (21, sarana pada Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi ketentuar:
a.jenis dan jumlah peralatan utama dan peralatan pendukung sesuai dengan konsentrasi keahlian; Lr. keseh"atan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidrrp serta sesuai dengan ketentuan lain yang relevan dengan konsentrasi keahlian; dan
c.penyelenggaraail pembelajaran praktik berbasis proyek dan penyelenggaraan uji kompetensi keahlian sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian yang dikembangkan. Dalam hal Sarana dan prasarar;;a untuk penyelenggaraan Program Dual Track belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (21, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemenuhan $arana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SERTIFIKASI

Pasal 11

Dalam ha1 peserta didik telah memeffrhi jam pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {21 berhak mengikuti ujian kompetensi.

(3){4}
(1)
(2)Lljian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (U diselenggarakan oleh SMA penyelenggara program Dual Traek bekerj asama dengan LSP.

Pasal 12

Peserta didik pada SMA penyelenggara Dual Track yang sudah dinyatakan lulus berhak memperolehljaaah Formal dan Sertifikat Kompetensi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…