DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutrrya disebut Gubsu.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
6.Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
9.Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BPPTSU adalah merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perdinan atas nama Gubernur berdasarkan pelimpaha.n wewenang dari Gubernur.
10.Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala Badan karena Jabatannya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 11. -8* Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu. Non Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya rjin kepada seseora.ng atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk ljin. Non Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya rjin dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Surat Pengakuan, Surat Perpanjangan dan Pengesahan (IMTA dan RPTKA), Ralat Batas (Kawasan Pertambangan), Tanda Daftar, Angka Pengenal Importir, Surat Persetujuan dan Surat yang sejenis diluar daripada surat Ijin. Perijinan yang bersifat Strategis adalah perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu, dengan kriteria meliputi perijinan yang meliputi perijinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian rjin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perijinan yang berintegrasi antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Kementerianll'embaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perijinan. 12. 13. 16. 14. 15. t7. 18.

(1)(2t

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG, JENIS PERIJINAN, DAN NON PERIJINAN

Pasal 2

BPPTSU diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, bidang jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Kewenangan pen€Lndatanganan dokumen bidang, jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPPTSU berkewajiban untuk :
1. a.menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau;
2. b.menerapkan mekanisme perijinan dan non perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perijinan dan non perijinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
3. c.menyampaikan tembusan Perijinan dan Non Perijinan kepada SKPD teknis terkait;
4. d.menyampaikan laporan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya. (21 Standar Pelayanan perijinan dan non perijinan diatur dalam Peraturan Kepala Badan yang memuat jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangarl provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biayaltaif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
(3)Dalam Pengelolaan perijinan dan non perijinan, BPPTSU menerapkan pelayanan secara online.

Pasal 4

Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhattkanl mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait. .10-

Pasal 5

(U Retribusi/Pendapatan dari setiap perijinan dan non perijinan yang diterbitkan menjadi target penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan. {21 Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1)oleh pemohon perijinan dan non perijinan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sumut.
(3)Mekanisme penerimaan pemungutan retribusi perijinan dan non perijinan diatur sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perijinan dan Non Perijinan diterbitkan BPPTSU, setelah mendapat pertimbangan teknis/rekomendasi teknis berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Peninjauan Lapangan Tim BPPTSU dan Tim Teknis/SKPD terkait. (21 Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan SKPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, kewenangan penandatanganan dokumen perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula berada pada berbagai SKPD Teknis Terkait dinyatakan tidak berlaku.
(2)Seluruh ijin dan non ijin yang sudah diterbitkan SKPD Terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap sah sampai berakhir masa berlakunya.
(3)Dalam rangka tertib administrasi pengawasan perijinan SKPD terkait menyerahkan data base perijinan dan non perijinan secara lengkap kepada BPPTSU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2OI4 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perljinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 29l' dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . 11-

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 2l Juni 2Ot6 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 22 &)ni 20l-6 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA ?AHUN 2016 NOMOR 20 tama Muda (fv/c) rcs9a227 198003 1 004 I"AMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TANGGAL 21 JUNI 20T6 KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2 I BIDANG PERKEBUNAN PERIJINAN :

1.Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya [UP-B)
2.ljin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
3.Ijin Usaha Perkebunan (IUP)
4.Ijin Perubahan Luas Lahan
5.Ijin Perubahan Jenis Tanaman
6.Ijin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan
7.Ijin Diversifikasi Usaha
8.Ijin Usaha Produksi Benih il. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIJINAN :
1.Surat Ijin Pembudidayaan Ikan

a.Surat Ijin Usaha Pembenihan Ikan
b.Surat Ijin Usaha Pembesaran Ikan
1. 1.Air Tawar
2. 2.Air Payau
3. 3.Air Laut c.Surat Ijin Usaha Pembenihan dan Pembesaran Ikan
4. 1.Air Tawar
5. 2.Air Payau
6. 3.Air Laut
7. 2.ljin Usaha Perikanan Tangkap ( ') 5 GT s.d 30 GT. Surat Ijin Usaha Perikanan:
a.Pukat tarik (Payang)
b.Purse Seine Pelagis Kecil
c.Jaring Irsang (Set Gill Net)
d.Jaring Angkat:
1. 1.Bagan Terapung Berperahu
2. 2.Bouke Ami
e.Perangkap
1. 1.Bubu
2. 2.l'ong Bag Set Net
f.Kapal Pengangkut Ikan
g.Pancing (Hooks dan Lines)
1. 3.Ijin Penangkapan Ikan
a.Pukat Tarik (Payang)
b.Purse Sein Pelagis kecil
c.Jaring Insang (Set Gill Net)
d.Jaring Angkat
1. 1.Bagan Terapung BerPerahu
2. 2.Bouke Ami NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2
e.Perangkap
1. 1.Bubu
2. 2.l'ong Bag Set Net
f.Pancing (Hooks and Lines| Ijin Kapal Pengangkut Ikan - Kapal Pengangkut Ikan > 5 GT s.d 3O GT Ijin Usaha Pegolahan dan Pemasaran Ikan Ijin Penangkapan Ikan Ijin Usaha Perikanan Sertifkasi Kelayakan Pensolahan 5 6 7 8
m.BIDANG KEHUTANAN PERIJINAN :
1. 1.Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Dengan Kapasitas Produksi 2.OOO m3 s.d 6.000 m3 per tahun
2. 2.Perluasan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Produksi 2.OOO m" s.d 6.000 m3 per tahun
3. 3.Pemindahan l,okasi IUIPHHK Kapasitas Produksi Diatas 2.0OO m3 s.d 6.000 m3 per tahun
4. 4.Ijin Usaha Pemanfaatan Serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya Ska]a Provinsi
5. 5.Surat Ijin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya
6. 6.Iiin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kavu IV. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERIJINAN :
7. 1.Ijin Lingkungan
8. 2.ljin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Satu Provinsi V. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERIJINAN PERINDUSTRIAN:
9. 1.Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) Besar
10. 2.Penerbitan Ijin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Bagr Industri Besar
11. 3.Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Industri [UKI) dan Ijin Usaha Perluasan Kawasan Industri TIPKI) Yang Lokasinya Lintas Daerah I(abupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi PERIJINAN PERDAGANGAN:
12. 1.Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea
13. 2.ljin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya VI. BIDANG KESEHATAN PERIJINAN :
14. 1.Pemberian Ijin Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah Maupun Swasta:
a.Penetapan Ijin Mendirikan
b.Penetapan Ijin Operasional
1. 2.Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan
2. 3.Surat Ijin Perpanjang€rn Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan
3. 4.Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2 5;Jiin7Perpl iangan Ijin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. 6.Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
5. 7.ljin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
6. 8.Iiin/Perpaniangan usaha Kecil obat Tradrsional (uKoT) VII. BIDANG BINA MARGA PERIJINAN :
7. 1.Ijin Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi
8. 2.Ijin Pemakaian Kain Rentang/Spanduk
9. 3.l3itt R"*"kaian Tanah Untuk Warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen
10. 4.Ijin PembuatanJatan Ke Perusahaan atau Industri
11. 5.Ijin Keluar Masuk Ke Pompa Bensin (Retribusi)
12. 6.rji" Galian untuk Penempatan Kabel serat optik atau Telkom (Telkom, PDAM) T. i3in p"*rnfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) BIDANG PERHUBUNGAN PERIJINAN
13. 1.Darat Ijin Trayek
14. 1.Angkutan Pemadu Moda
15. 2.nngkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Antar Jemput
16. 3.Rngkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan
17. 4.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Permukiman
18. 5.Ijin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
e.f3in Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (UJPT)
1. 7.Ijin Usaha Bongkar Muat dari dan ke Kapal
a.i3ln Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana derkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupatenlkota
g.Ijin sarana- operasi sarana Perkeretaapian umum yang Jlringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah KabupatenlKota' dalam Satu Provinsi 1O. Ijin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, t3in Op"iasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Ijin Insidentil Untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi Ijin Operasi :
i.engt<utan Taksi ke dan dari Bandara serta Antar Kota dalam Provinsi
1. 2.Angkutan Sewa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Perkeretaapian
2. 1.Ijin penyelenggiru"r.r Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah tcabupaten/Kota. dalam satu Daerah Provinsi
3. 2.ljin Penyelenggu"r"* Angkutan Taksi yangwilayah operasinya tvtelampaui lebih dari 1 (satu) Daerah KabupatenlKota a. b. VIII. NO BIDANG, JENIS PEzuJINAN 1 2
4. 3.Ijin Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota
5. 4.Ijin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi
6. 5.Ijin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringannya Melebihi 1 (satu| Daerah Kabupaten/Kota, Dalam Satu Daerah Provinsi
7. 2.Udara
a.Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
1. 3.Laut
a.Surat Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL}
b.Ijin Usaha Perusahaan angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan antar Kabupate n I Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat
c.Ijin Usaha Pelayaran Ralryat Bagi Pemsahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar Provinsi dan Internasional (Lintas Batas)
d.Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut
e.Surat ijin Usaha Pemsahaan Depo Peti Kemas
f.Surat Ijin Usaha Tally Mandiri (SIUTM)
g.Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPR)
h.Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
i.Ijin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi
j.Ijin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
k.Ijin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
l.Ijin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
m.Ijin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah PerAiran Pelabuhan Pengumpan Regional
n.Ijin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
o.Ijin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DKKR/DLKP Pelabuhan Pengu.mpan Regional IX. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIJINAN :
1. 1.Surat Ijin Jasa Tittpan Untuk Kantor Cabang
2. 2.Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio
3. 3.Surat Ijin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator
4. 4.Surat Ijin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi NO BIDANG, JENIS PEzuJINAN 1 2 X. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEV/AN PERIJINAN : l.Ijin Tenaga Technical Service {TS) Pada Perusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan 2.ljin Peredaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Pasar Non Tradisional (Plaza/ Supermarket)
5. 3.Ijin Distribusi Pakan Ternak
a.Ijin Distribusi Mesin Peternakan
1. 5.Ijin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah KabupatenlKota di Dalam Satu Daerah Provinsi
2. 6.Ijin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dalam Satu Daerah Provinsi 7.ljin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan Dalam satu Daerah Provinsi XI. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI PERIJINAN :
3. 1.BIDANG PERTAMBANGAN UMUM :
a.Ijin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral dan Batubara Pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 0 Mil s.d. 12 Mil
b.Penerbitan Ijin Operasi Produksi Mineral dan Batubara Pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 0 Mil s.d. 12 Mil
c.Ijin Pertambangan Ralryat (IPR)
d.Ijin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Dalam I (satu) Daerah Provinsi
e.Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
f.Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
g.Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
h.Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
i.Ijin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak
j.Ijin Usaha Pertambangan [UP) Operasi Produksi Baru
k.Ijin Gudang Bahan Peledak {Baru dan Perpanjangan}
1. 1.Ijin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian
2. 2.BIDANG KETENAGALISTRIKAN :
a.Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha (IUPTL)
b.Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Ijin Operasi)
c.Penetapan Persetujuan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang Menjual Tenaga Listrik Kepada Badan Usaha yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
d.Ijin Pemanflaatan Jaringan Yaitu Ijin Pernanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Ijin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
e.Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik Meliputi Ijin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik
1. 3.BTDANG GEOLOGT/ArR TANAH:
a.Ijin Pengeboran Air tanah
b.Iiin Pensambilan Air Tanah (Baru/Peroaniansanl NO BIDANG, JENIS PERIJINAN I 2
c.Ijin Peningkatan Debit Pengambilan Air Tanah
d.Ijin Perubahan Nama Jenis Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah
e.Ijin Penggalian/Penurapan Mata Air
f.Ijin Pengusahaan Air Tanah
g.Ijin Perusahaan Pemboran Air Tanah
1. 4.BIDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN:
a.Ijin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
b.Ijin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) s.d 1O.OOO Ton/Tahun XII. BIDANG PENGELOI,AAN SUMBER DAYA AIR PERIJINAN :
1. 1.Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pennukaan {SIPAP) di Provinsi Sumatera Utara meliputi :
a.Pemanfaatan Air Danau/Waduk
b.Pemanfaatan Air Sungai c.Pemanfaatan Air Laut yang berada di darat yang mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi
1. 2.Ijin Pemanfaatxt Sempadan Sungai
2. 3.Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (Sungai, Waduk, Danau, Parit, Mata Air) Selain Untuk Kebutuhan Pokok Sehari-hari dan Pertanian Rakyat Dalam Sistem Irigasi yang Sudah Ada
3. 4.Ijin Pemanfaatan Sungai Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air
4. 5.Ijin Pemanfaatan Sebagai Sarana Transportasi
5. 6.Ijin Pemanfaatan Sungai Untuk Perikanan Menggunakan Keramba Atau Jaring Apung Waduk dan Danau XIII. BIDANG KESBANG LINMAS PERIJINAN :
6. 1.Ijin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang Bersifat Komersil Xry. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PERIJINAN :
7. 1.Ijin LPTKS Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi
8. 2.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. 3.Ijin Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (ILPPRT) XV. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERIJINAN :
10. 1.Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi
11. 2.Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Ddam Satu Daetah Provinsi NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2 xu. BIDANG KEBUDAYAAN PERIJINAN :
12. 1.Ijin Membawa CagarBudaya Ke Luar Daerah Provinsi XWI. BIDANG KEARSIPAN PERIJINAN :
13. 1.Ijin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi XWII BIDANG PENDIDIKAN PERIJINAN :
14. 1.Ijin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK)
15. 2.liin Mendirikan Sekolah Menenqah Atas {IM-SMA) NO BIDANG, JENIS NON PERIJINAN I 2 I. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
16. 1.Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
17. 2.Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran diatas 5 GT s.d. 30 GT
18. 3.Rekomendasi Impor Ikan
19. 4.Pendaftaran Kapal Perikanan Diatas 5 GT s.d. 3O GT
20. 5.Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang Menyatakan Bersedia Dimasuki ikan Jenis Atau Varietas Baru
21. 6.Rekomendasi Atas Ijin Pemasukan Hasil Perikanan
22. 7.Rekomendasi Atas Surat Ijin Usaha Perikanan
23. 8.Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon il. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
24. 1.Surat Rekomendasi Pembuangan Air Limbah Ke Laut
25. 2.Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) (skala nasional)
26. 3.Rekomendasi Pemanfatan Bahan Berbahaya dan Beracun (83) Sebagai Bukan Kegiatan Utama
27. 4.Rekomendasi Pemanfatan Bahan Berbahaya dan Beracun (83) Sebagai Usaha Utama
28. 5.Rekomendasi Penimbunan Lirnbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(83)ru. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.Rekomendasi Untuk Ijin Penyelenggaraan Pos Nasional
2.Rekomendasi Untuk Ijin Penyelenggaraan Pos Provinsi
3.Rekomendasi Untuk Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wire Line (End To End)
4.Rekomendasi Untuk Persyaratan Administrasi dan Kelayakan data Teknis Terhadap Permohonan Ijin Penyelenggaraan Televisi ry. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.Angka Pengenal Importir
2.Rekomendasi Untuk Penerbitan Pedagang Gula Antar Puiau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)
3.Rekomendasi Ijin Industri Minuman Beralkohol yang Ijin Usaha Industrinya Diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
4.Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan {SIUP) Minuman Beralkohol Untuk Distributor dan Sub Distributor V. BIDANG PERKEBUNAN
1.Rekomendasi Kesesuaian Perkebunan Provinsi dari oleh Bupati/Walikota
2.Rekomendasi Kesesuaian Perkebunan Provinsi dari oleh BupatilWalikota Perencanaan Pembangunan untuk IUP-B yang diterbitkan Perencanaan Pembangunan untuk IUP-P yang diterbitkan dengan Gubernur dengan Gubernur NO BIDANG, JENIS NON PERIJINAN 1 2 Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Surat Persetujuan Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan atau Pengurangan Untuk Perusahaan Yang Memiliki IUP-B Surat Persetujuan Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan atau Pengurangan Untuk Perusahaan yang Memiliki IUP Surat Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Untuk Perusahaan PerkebunanYang Memiliki IUP-B atau IUP Surat Persetqjuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Bagr Perusahaan Perkebunan yang Memiliki IUP-P atau IUP Surat Persetujuan melakukan Diversifikasi Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan yang Memiliki IUP-B atau IUP Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) VI. BIDANG KESEHATAN
1.Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan
2.Rekomendasi Ijin Kosmetika
3.Rekomendasi Ijin Pedagang Besar Farmasi
4.Rekomendasi Ijin Industri Obat Tradisional
5.Rekomendasi Ijin Kosmetika
6.Rekomendasi Ijin Industri Farmasi
7.Rekomendasi Ijin Perijinan Rumah Sakit Kelas C dan D wI. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.Penerbitan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi
2.Pengesahan Rencana Mempekerjakan Tenaga Keda Asing (RPTKA) Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TI(A dan l,okasi Kerja dalam Satu Daerah Provinsi VIII. BIDANG SOSIAL
1.Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah {UGB) Dikaitkan Dengan Promosi Penjualan Barang (Sales Promotion)
2.Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang Ix. BIDANG KEHUTANAN
1.Rekomendasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman
2.Surat Keterangan Gubernur IUPk-Silvo Postura X. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
2.Rekomendasi Gudang Bahan Peledak
3.Rekomendasi Teknis Eksplorasi dan Pemboran Air Bawah Tanah
4.Rekomendasi Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas
5.Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi -10 NO BIDANG, JENIS NON PERIJINAN i 2 XI. BIDANG PERTANIAN
1.Tanda Daftar Rekomendasi Produsen Benih XII. BIDANG PERHUBUNGAN
1.Rekomendasi Bus Antar Kota Antar Provinsi
2.Rekomendasi Ijin Operasi Pariwisata
3.Rekomendasi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional XIII. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Menengah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Menengah XIV. BIDANG PARIWISATA
1.Penetapan Tanda daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi XV. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN l.Rekomendasi Teknis Pemasukan/Pengeluaran Bibit , Benih Tanah dan Ternak Potong dari Luar Sumatera Utara atau Ke Sumatera Utara (Dalam Rangka untuk Memperoleh Ijin Pemasukan, Pengeluaran Ternak Hidup)
2.Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan
3.Rekomendasi Distributor Obat hewan
4.Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NI{V)
5.Rekomendasi Nomor Pendaftaran Pakan {NPP) XVI. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Nama Koperasi GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. TENGKU ERRY NURADI Salinan KEP. aslinya KUM, "Pe*bin"T6il? M.rda (IVl c) NrP. 19590227 198003 1 004

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutrrya disebut Gubsu.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
6.Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
9.Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BPPTSU adalah merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perdinan atas nama Gubernur berdasarkan pelimpaha.n wewenang dari Gubernur.
10.Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala Badan karena Jabatannya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 11. -8* Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu. Non Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya rjin kepada seseora.ng atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk ljin. Non Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya rjin dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Surat Pengakuan, Surat Perpanjangan dan Pengesahan (IMTA dan RPTKA), Ralat Batas (Kawasan Pertambangan), Tanda Daftar, Angka Pengenal Importir, Surat Persetujuan dan Surat yang sejenis diluar daripada surat Ijin. Perijinan yang bersifat Strategis adalah perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu, dengan kriteria meliputi perijinan yang meliputi perijinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian rjin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perijinan yang berintegrasi antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Kementerianll'embaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perijinan. 12. 13. 16. 14. 15. t7. 18.

(1)(2t

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG, JENIS PERIJINAN, DAN NON PERIJINAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPPTSU berkewajiban untuk :
1. a.menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau;
2. b.menerapkan mekanisme perijinan dan non perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perijinan dan non perijinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
3. c.menyampaikan tembusan Perijinan dan Non Perijinan kepada SKPD teknis terkait;
4. d.menyampaikan laporan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya. (21 Standar Pelayanan perijinan dan non perijinan diatur dalam Peraturan Kepala Badan yang memuat jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangarl provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biayaltaif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
(3)Dalam Pengelolaan perijinan dan non perijinan, BPPTSU menerapkan pelayanan secara online.

Pasal 4

Pasal 5

(1)oleh pemohon perijinan dan non perijinan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sumut.
(3)Mekanisme penerimaan pemungutan retribusi perijinan dan non perijinan diatur sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perijinan dan Non Perijinan diterbitkan BPPTSU, setelah mendapat pertimbangan teknis/rekomendasi teknis berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Peninjauan Lapangan Tim BPPTSU dan Tim Teknis/SKPD terkait. (21 Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan SKPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, kewenangan penandatanganan dokumen perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula berada pada berbagai SKPD Teknis Terkait dinyatakan tidak berlaku.
(2)Seluruh ijin dan non ijin yang sudah diterbitkan SKPD Terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap sah sampai berakhir masa berlakunya.
(3)Dalam rangka tertib administrasi pengawasan perijinan SKPD terkait menyerahkan data base perijinan dan non perijinan secara lengkap kepada BPPTSU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Pasal 9

1.Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya [UP-B)
2.ljin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
3.Ijin Usaha Perkebunan (IUP)
4.Ijin Perubahan Luas Lahan
5.Ijin Perubahan Jenis Tanaman
6.Ijin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan
7.Ijin Diversifikasi Usaha
8.Ijin Usaha Produksi Benih il. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIJINAN :
1.Surat Ijin Pembudidayaan Ikan

a.Surat Ijin Usaha Pembenihan Ikan
b.Surat Ijin Usaha Pembesaran Ikan
1. 1.Air Tawar
2. 2.Air Payau
3. 3.Air Laut c.Surat Ijin Usaha Pembenihan dan Pembesaran Ikan
4. 1.Air Tawar
5. 2.Air Payau
6. 3.Air Laut
7. 2.ljin Usaha Perikanan Tangkap ( ') 5 GT s.d 30 GT. Surat Ijin Usaha Perikanan:
a.Pukat tarik (Payang)
b.Purse Seine Pelagis Kecil
c.Jaring Irsang (Set Gill Net)
d.Jaring Angkat:
1. 1.Bagan Terapung Berperahu
2. 2.Bouke Ami
e.Perangkap
1. 1.Bubu
2. 2.l'ong Bag Set Net
f.Kapal Pengangkut Ikan
g.Pancing (Hooks dan Lines)
1. 3.Ijin Penangkapan Ikan
a.Pukat Tarik (Payang)
b.Purse Sein Pelagis kecil
c.Jaring Insang (Set Gill Net)
d.Jaring Angkat
1. 1.Bagan Terapung BerPerahu
2. 2.Bouke Ami NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2
e.Perangkap
1. 1.Bubu
2. 2.l'ong Bag Set Net
f.Pancing (Hooks and Lines| Ijin Kapal Pengangkut Ikan - Kapal Pengangkut Ikan > 5 GT s.d 3O GT Ijin Usaha Pegolahan dan Pemasaran Ikan Ijin Penangkapan Ikan Ijin Usaha Perikanan Sertifkasi Kelayakan Pensolahan 5 6 7 8
m.BIDANG KEHUTANAN PERIJINAN :
1. 1.Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Dengan Kapasitas Produksi 2.OOO m3 s.d 6.000 m3 per tahun
2. 2.Perluasan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Produksi 2.OOO m" s.d 6.000 m3 per tahun
3. 3.Pemindahan l,okasi IUIPHHK Kapasitas Produksi Diatas 2.0OO m3 s.d 6.000 m3 per tahun
4. 4.Ijin Usaha Pemanfaatan Serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya Ska]a Provinsi
5. 5.Surat Ijin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya
6. 6.Iiin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kavu IV. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERIJINAN :
7. 1.Ijin Lingkungan
8. 2.ljin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Satu Provinsi V. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERIJINAN PERINDUSTRIAN:
9. 1.Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) Besar
10. 2.Penerbitan Ijin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Bagr Industri Besar
11. 3.Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Industri [UKI) dan Ijin Usaha Perluasan Kawasan Industri TIPKI) Yang Lokasinya Lintas Daerah I(abupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi PERIJINAN PERDAGANGAN:
12. 1.Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea
13. 2.ljin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya VI. BIDANG KESEHATAN PERIJINAN :
14. 1.Pemberian Ijin Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah Maupun Swasta:
a.Penetapan Ijin Mendirikan
b.Penetapan Ijin Operasional
1. 2.Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan
2. 3.Surat Ijin Perpanjang€rn Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan
3. 4.Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2 5;Jiin7Perpl iangan Ijin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. 6.Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
5. 7.ljin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
6. 8.Iiin/Perpaniangan usaha Kecil obat Tradrsional (uKoT) VII. BIDANG BINA MARGA PERIJINAN :
7. 1.Ijin Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi
8. 2.Ijin Pemakaian Kain Rentang/Spanduk
9. 3.l3itt R"*"kaian Tanah Untuk Warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen
10. 4.Ijin PembuatanJatan Ke Perusahaan atau Industri
11. 5.Ijin Keluar Masuk Ke Pompa Bensin (Retribusi)
12. 6.rji" Galian untuk Penempatan Kabel serat optik atau Telkom (Telkom, PDAM) T. i3in p"*rnfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) BIDANG PERHUBUNGAN PERIJINAN
13. 1.Darat Ijin Trayek
14. 1.Angkutan Pemadu Moda
15. 2.nngkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Antar Jemput
16. 3.Rngkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan
17. 4.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Permukiman
18. 5.Ijin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
e.f3in Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (UJPT)
1. 7.Ijin Usaha Bongkar Muat dari dan ke Kapal
a.i3ln Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana derkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupatenlkota
g.Ijin sarana- operasi sarana Perkeretaapian umum yang Jlringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah KabupatenlKota' dalam Satu Provinsi 1O. Ijin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, t3in Op"iasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Ijin Insidentil Untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi Ijin Operasi :
i.engt<utan Taksi ke dan dari Bandara serta Antar Kota dalam Provinsi
1. 2.Angkutan Sewa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Perkeretaapian
2. 1.Ijin penyelenggiru"r.r Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah tcabupaten/Kota. dalam satu Daerah Provinsi
3. 2.ljin Penyelenggu"r"* Angkutan Taksi yangwilayah operasinya tvtelampaui lebih dari 1 (satu) Daerah KabupatenlKota a. b. VIII. NO BIDANG, JENIS PEzuJINAN 1 2
4. 3.Ijin Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota
5. 4.Ijin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi
6. 5.Ijin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringannya Melebihi 1 (satu| Daerah Kabupaten/Kota, Dalam Satu Daerah Provinsi
7. 2.Udara
a.Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
1. 3.Laut
a.Surat Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL}
b.Ijin Usaha Perusahaan angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan antar Kabupate n I Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat
c.Ijin Usaha Pelayaran Ralryat Bagi Pemsahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar Provinsi dan Internasional (Lintas Batas)
d.Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut
e.Surat ijin Usaha Pemsahaan Depo Peti Kemas
f.Surat Ijin Usaha Tally Mandiri (SIUTM)
g.Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPR)
h.Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
i.Ijin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi
j.Ijin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
k.Ijin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
l.Ijin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
m.Ijin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah PerAiran Pelabuhan Pengumpan Regional
n.Ijin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
o.Ijin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DKKR/DLKP Pelabuhan Pengu.mpan Regional IX. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIJINAN :
1. 1.Surat Ijin Jasa Tittpan Untuk Kantor Cabang
2. 2.Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio
3. 3.Surat Ijin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator
4. 4.Surat Ijin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi NO BIDANG, JENIS PEzuJINAN 1 2 X. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEV/AN PERIJINAN : l.Ijin Tenaga Technical Service {TS) Pada Perusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan 2.ljin Peredaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Pasar Non Tradisional (Plaza/ Supermarket)
5. 3.Ijin Distribusi Pakan Ternak
a.Ijin Distribusi Mesin Peternakan
1. 5.Ijin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah KabupatenlKota di Dalam Satu Daerah Provinsi
2. 6.Ijin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dalam Satu Daerah Provinsi 7.ljin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan Dalam satu Daerah Provinsi XI. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI PERIJINAN :
3. 1.BIDANG PERTAMBANGAN UMUM :
a.Ijin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral dan Batubara Pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 0 Mil s.d. 12 Mil
b.Penerbitan Ijin Operasi Produksi Mineral dan Batubara Pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 0 Mil s.d. 12 Mil
c.Ijin Pertambangan Ralryat (IPR)
d.Ijin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Dalam I (satu) Daerah Provinsi
e.Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
f.Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
g.Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
h.Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
i.Ijin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak
j.Ijin Usaha Pertambangan [UP) Operasi Produksi Baru
k.Ijin Gudang Bahan Peledak {Baru dan Perpanjangan}
1. 1.Ijin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian
2. 2.BIDANG KETENAGALISTRIKAN :
a.Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha (IUPTL)
b.Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Ijin Operasi)
c.Penetapan Persetujuan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang Menjual Tenaga Listrik Kepada Badan Usaha yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
d.Ijin Pemanflaatan Jaringan Yaitu Ijin Pernanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Ijin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
e.Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik Meliputi Ijin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik
1. 3.BTDANG GEOLOGT/ArR TANAH:
a.Ijin Pengeboran Air tanah
b.Iiin Pensambilan Air Tanah (Baru/Peroaniansanl NO BIDANG, JENIS PERIJINAN I 2
c.Ijin Peningkatan Debit Pengambilan Air Tanah
d.Ijin Perubahan Nama Jenis Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah
e.Ijin Penggalian/Penurapan Mata Air
f.Ijin Pengusahaan Air Tanah
g.Ijin Perusahaan Pemboran Air Tanah
1. 4.BIDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN:
a.Ijin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
b.Ijin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) s.d 1O.OOO Ton/Tahun XII. BIDANG PENGELOI,AAN SUMBER DAYA AIR PERIJINAN :
1. 1.Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pennukaan {SIPAP) di Provinsi Sumatera Utara meliputi :
a.Pemanfaatan Air Danau/Waduk
b.Pemanfaatan Air Sungai c.Pemanfaatan Air Laut yang berada di darat yang mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi
1. 2.Ijin Pemanfaatxt Sempadan Sungai
2. 3.Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (Sungai, Waduk, Danau, Parit, Mata Air) Selain Untuk Kebutuhan Pokok Sehari-hari dan Pertanian Rakyat Dalam Sistem Irigasi yang Sudah Ada
3. 4.Ijin Pemanfaatan Sungai Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air
4. 5.Ijin Pemanfaatan Sebagai Sarana Transportasi
5. 6.Ijin Pemanfaatan Sungai Untuk Perikanan Menggunakan Keramba Atau Jaring Apung Waduk dan Danau XIII. BIDANG KESBANG LINMAS PERIJINAN :
6. 1.Ijin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang Bersifat Komersil Xry. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PERIJINAN :
7. 1.Ijin LPTKS Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi
8. 2.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. 3.Ijin Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (ILPPRT) XV. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERIJINAN :
10. 1.Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi
11. 2.Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Ddam Satu Daetah Provinsi NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2 xu. BIDANG KEBUDAYAAN PERIJINAN :
12. 1.Ijin Membawa CagarBudaya Ke Luar Daerah Provinsi XWI. BIDANG KEARSIPAN PERIJINAN :
13. 1.Ijin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi XWII BIDANG PENDIDIKAN PERIJINAN :
14. 1.Ijin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK)
15. 2.liin Mendirikan Sekolah Menenqah Atas {IM-SMA) NO BIDANG, JENIS NON PERIJINAN I 2 I. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
16. 1.Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
17. 2.Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran diatas 5 GT s.d. 30 GT
18. 3.Rekomendasi Impor Ikan
19. 4.Pendaftaran Kapal Perikanan Diatas 5 GT s.d. 3O GT
20. 5.Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang Menyatakan Bersedia Dimasuki ikan Jenis Atau Varietas Baru
21. 6.Rekomendasi Atas Ijin Pemasukan Hasil Perikanan
22. 7.Rekomendasi Atas Surat Ijin Usaha Perikanan
23. 8.Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon il. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
24. 1.Surat Rekomendasi Pembuangan Air Limbah Ke Laut
25. 2.Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) (skala nasional)
26. 3.Rekomendasi Pemanfatan Bahan Berbahaya dan Beracun (83) Sebagai Bukan Kegiatan Utama
27. 4.Rekomendasi Pemanfatan Bahan Berbahaya dan Beracun (83) Sebagai Usaha Utama
28. 5.Rekomendasi Penimbunan Lirnbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(83)ru. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.Rekomendasi Untuk Ijin Penyelenggaraan Pos Nasional
2.Rekomendasi Untuk Ijin Penyelenggaraan Pos Provinsi
3.Rekomendasi Untuk Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wire Line (End To End)
4.Rekomendasi Untuk Persyaratan Administrasi dan Kelayakan data Teknis Terhadap Permohonan Ijin Penyelenggaraan Televisi ry. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.Angka Pengenal Importir
2.Rekomendasi Untuk Penerbitan Pedagang Gula Antar Puiau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)
3.Rekomendasi Ijin Industri Minuman Beralkohol yang Ijin Usaha Industrinya Diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
4.Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan {SIUP) Minuman Beralkohol Untuk Distributor dan Sub Distributor V. BIDANG PERKEBUNAN
1.Rekomendasi Kesesuaian Perkebunan Provinsi dari oleh Bupati/Walikota
2.Rekomendasi Kesesuaian Perkebunan Provinsi dari oleh BupatilWalikota Perencanaan Pembangunan untuk IUP-B yang diterbitkan Perencanaan Pembangunan untuk IUP-P yang diterbitkan dengan Gubernur dengan Gubernur NO BIDANG, JENIS NON PERIJINAN 1 2 Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Surat Persetujuan Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan atau Pengurangan Untuk Perusahaan Yang Memiliki IUP-B Surat Persetujuan Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan atau Pengurangan Untuk Perusahaan yang Memiliki IUP Surat Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Untuk Perusahaan PerkebunanYang Memiliki IUP-B atau IUP Surat Persetqjuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Bagr Perusahaan Perkebunan yang Memiliki IUP-P atau IUP Surat Persetujuan melakukan Diversifikasi Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan yang Memiliki IUP-B atau IUP Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) VI. BIDANG KESEHATAN
1.Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan
2.Rekomendasi Ijin Kosmetika
3.Rekomendasi Ijin Pedagang Besar Farmasi
4.Rekomendasi Ijin Industri Obat Tradisional
5.Rekomendasi Ijin Kosmetika
6.Rekomendasi Ijin Industri Farmasi
7.Rekomendasi Ijin Perijinan Rumah Sakit Kelas C dan D wI. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.Penerbitan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi
2.Pengesahan Rencana Mempekerjakan Tenaga Keda Asing (RPTKA) Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TI(A dan l,okasi Kerja dalam Satu Daerah Provinsi VIII. BIDANG SOSIAL
1.Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah {UGB) Dikaitkan Dengan Promosi Penjualan Barang (Sales Promotion)
2.Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang Ix. BIDANG KEHUTANAN
1.Rekomendasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman
2.Surat Keterangan Gubernur IUPk-Silvo Postura X. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
2.Rekomendasi Gudang Bahan Peledak
3.Rekomendasi Teknis Eksplorasi dan Pemboran Air Bawah Tanah
4.Rekomendasi Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas
5.Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi -10 NO BIDANG, JENIS NON PERIJINAN i 2 XI. BIDANG PERTANIAN
1.Tanda Daftar Rekomendasi Produsen Benih XII. BIDANG PERHUBUNGAN
1.Rekomendasi Bus Antar Kota Antar Provinsi
2.Rekomendasi Ijin Operasi Pariwisata
3.Rekomendasi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional XIII. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Menengah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Menengah XIV. BIDANG PARIWISATA
1.Penetapan Tanda daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi XV. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN l.Rekomendasi Teknis Pemasukan/Pengeluaran Bibit , Benih Tanah dan Ternak Potong dari Luar Sumatera Utara atau Ke Sumatera Utara (Dalam Rangka untuk Memperoleh Ijin Pemasukan, Pengeluaran Ternak Hidup)
2.Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan
3.Rekomendasi Distributor Obat hewan
4.Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NI{V)
5.Rekomendasi Nomor Pendaftaran Pakan {NPP) XVI. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Nama Koperasi GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. TENGKU ERRY NURADI Salinan KEP. aslinya KUM, "Pe*bin"T6il? M.rda (IVl c) NrP. 19590227 198003 1 004