DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a94);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mengingat Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2oL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2A16 Nomor IL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2aL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah provinsi sumatera utara (Lembaran Daerah provinsi sumatera utara Tahun 2a16 Nomor 6, Tambahan L,embaran Daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2oL6 tentang Susunan organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi sumatera utara (Berita Daerah provinsi sumatera utara Tahun 2016 Nomor 4O); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara; sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara; Badan adalah Badan Provinsi Sumatera Utara; Unit Pelaksana Teknis adatah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan selanjutnya disingkat UFrT; Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagran Kesatu Badan

Pasal 2

(1)Badan Pengembangan sumber Daya Manusia provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
(2)Badan Pengembangan Sumber menyelenggarakan fungsi : Daya Manusia,
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang pengkqjian, Pendidikan dan pelatihan Teknis,Fungsional dan kepemimpinan dan umum;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan dan Lrmum;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengkajian, Pendidikan pelatihan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan umum;
4. d.pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan badan;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, standar, norma dan kriteria sesuai kebijakan umum pemerintah daerah di lingkungan badan;
3. c.menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis inti, pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional serta pengembangan kompetensi manajerial;
4. d.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai sertilikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis inti, pengemb€rngarl kompetensi teknis umum dan fungsional serta pengembang€rn kompetensi manajerial; e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan badan; menyelenggarakan koordinasi sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; menyelenggarakan pembinaan pengembangan kompetensi teknis inti, teknis umum dan fungsional serta manajerial; menyelenggarakan penetapan pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengembangan kompetensi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan koordinasi pen5rusun€Ln Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban {LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LppD) Badan, pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis inti, pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional serta pengembangan kompetensi manqierial; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi terhadap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan lintas Kabupaten/Kota dibidang pengembangan kompetensi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; menyelenggarakan pemantarran, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di provinsi dan kabupaten/kota;
  1. 1.menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur; menyelenggarakan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. o b' h. 1. J. k. m. n. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibantu :
5. a.Sekretariat;
6. b.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan; Pengelolaan
7. c.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
8. d.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional;
9. e.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
10. f.Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.
(2)Sekretariat Badan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan sekretariat;
2. b.penJrusunan perencanaan", pemantauan evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;
3. c.pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan aset;
4. d.pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
5. e.pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur sipil Negara;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan sekretariat;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, standar, norma dan kriteria sesuai kebijakan umum pemerintah daerah di lingkungan Sekretariat;
3. c.menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
4. d.menyelenggarakan pengkajian program kerja di lingkungan Sekretariat;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran;
6. f.menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
7. g.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
8. h.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, arsip dan dokumentasi;
9. i.menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga;
10. j.menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan;
11. k.menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan $arana dan prasara-na perkantoran;
  1. 1.menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
12. m.menyelenggarakan pengelolaan administrasi program, akuntabilitas dan informasi publik;
13. n.menyelenggarakan per{rusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD, serta evaluasi dan pelaporan Badan;
14. o.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
15. p.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
16. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
17. b.Sub Bagian Keuangan;
18. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian hrgas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
2. b.melaksanakan penJrusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan, surat-men5rurat, kepegawaian, perlengkapan, dan keperotokolan sesuai rencana dan aturan perundang-undang;
4. d.melaksanakan dan menyiapkan ekspedisi (perjalanan dinas, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi), pendidikan formal, memfasilitasi pengelolaan administrasi dalam pengembangan sumber daya manusia;
5. e.melaksanakan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, evaluasi kepegawaian dan kinerja aparatur sipil negara;
6. f.melaksanakan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis, menganalisa rencana kebutuhan, Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan serta sararla dan prasaxanai
7. g.melaksanakan, menyimpan, dan menJrusun standar operasional, rencana kerja, bahan penunjang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
8. h.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
9. i.melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bagtan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan sub bagian keuangan;
2. b.melaksanakan pen5rusunan program kerja Subbagian Keuangan;
3. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pen5^rsunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik rutin maupun pembangunan;
4. d.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaanli
5. e.melaksanakan pen5rusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan prognosis anggaran;
6. f.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam bidang administrasi Keuangan;
7. g.melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. J. k. n. o. t. l. r. melaksanakan pembinaan perbendaharaarT. keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan; melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan verifikasi keuangan, sesuai standar yang ditetapkan; melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Badan; melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi {SAI) dan penyiapan bahan pertanggungiawaban Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi administrasi keuangan; melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan Dinas Pegawai, sesuai Standar yang ditetapkan; melaksanakan, mencatat, dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pen5napan tindak lanjut; melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; melaksanakan, menerima, menyimpan, mendistribusikan, pengarsipan dan pembukuan dalam pengelolaan aset; melaksanakan dan mengumpulkan/mengelola data keuangan untuk bahan penJrusunan laporan keuangan dan asset; melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; p. q. - 1l -
8. u.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Subbagian program, akuntabilitas dan informasi publik;
2. b.melaksanakan pen5rusunan program kerja Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
3. c.melaksanakan pen1rusunan bahan dan penyiapan pen5rusunan anggaran badan;
4. d.melaksanakan dan menyiapkan pengelolaan/pemberian informasi dan dokumentasi badan;
5. e.melaksanakan pengolahan data dan penJrusunan Rencana Strategis, Renja, LAKIP, LKPJ dan LPPD, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan sesuai ketentuan perundang-undangan ;
6. f.melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
8. h.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 5

(1)Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber bel4iar dan kedasama antara lembaga;
(2)Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraarn pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan bidang sertilikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
2. b.penyelenggaraan pen5rusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama;
3. c.penyelenggaraan pengelolaan lembaga sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi;
4. d.penyelenggaraan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota;
5. e.penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;
6. f.penyelenggaraan pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, dan pendidikan kepamongpra.iaan;
7. g.penyelenggaraan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama;
8. h.penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3)Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaa.n mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelen pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
2. b.menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
3. c.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan perencanaan sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar dan kerjasama;
4. d.menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi, di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota;
5. e.menyelenggarakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
6. f.menyelenggarakan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, pendidikan kepamongprajaan;
7. g.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang sertilikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dibantu :
1. a.Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
2. b.Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang KomPetensi;
3. c.Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.

Pasal 6

(1)Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang sertifikasi kompetensi;
2. b.melaksanakan pen5rusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi komPetensi;
3. c.melaksanakan pengelolaan lembaga sertifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi;
4. d.melaksanakan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah dan kabuPaten/ kota;
5. e.melaksanakan fasilitasi dan pemantauan sertifikasi kompetensi; -t4-
6. f.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
9. i.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
10. j.melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan. {21 Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, mempunyai uraian tugas :
11. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang pengelolaan kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi;
12. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pen5rusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan kelembagaan;
13. c.melaksanakan pengembangan kompetensi bagr tenaga pengembang kompetensi;
14. d.melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
15. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
16. f.melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan kepada ASN pada lingkup sub bidang;
17. g.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
18. h.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
19. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. -15_ {3) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belqiar dan Kerjasama,mempunyai uraian tugas:
20. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
21. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan penJrusunan bahan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan sumber belajar, perpustakaan dan laboratorium;
22. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal dan kepamong prajaan;
23. d.melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama;
24. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama;
25. f.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
26. g.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
27. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaanr pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporall di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan bidang pengembangan kompetensi teknis inti; {1) {2)
b.penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti;
c.pen5rusllnan Standar perangkat pembelajaran kompetensi teknis inti bagr jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah Penunjang;
d.penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis inti bagl jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
e.pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis inti bagr jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
f.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan bidang pengembangall kompetensi teknis inti;
2. b.menyelenggarakan penJrusun€m kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti;
3. c.menyelanggarakan per{rusunan Standar perangkat pembelajaran kompetensi teknis inti bagr jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
4. d.menyelenggarakan pengembangan kompetensi teknis inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunJang;
5. e.menyelenggarakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis inti bagt jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
6. f.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (41 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (21 dan ayat (3) Kepala Bidang Pengembanga.n Kompetensi Teknis Inti, dibantu oleh :
7. a.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
8. b.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar;
9. c.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.

Pasal 1

(1)Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan sub bidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urus€rn konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan;
2. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pen5rusunan kebijakan teknis dan rencana penJrusunan standar perangkat pembelajaran kompetensi teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wqiib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan pengemb€rng€rn kompetensi teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
4. d.melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kompetensi teknis inti jabatan administrasi urusan konkuren wqiib pelayanan dasar dan pilihan;
(2)
1. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
2. f.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
3. g.melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
4. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wqiib Non-Pelayanan Dasar, mempunyai uraian tugas :
5. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urusan konkuren wajib non pelayanan dasar;
6. b.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan teknis dan dan rencana pen5rusunan perangkat pembelajaran Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar;
7. c.melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan Kompetensi teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar;
8. d.melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar;
9. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Sub bidang pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non- Pelayanan Dasar;
10. f.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
11. g.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
12. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Kepala sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan teknis dan dan rencana pen5rusunan perangkat pembelajaran Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunj ang;
4. d.melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
5. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Sub bidang pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
6. f.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
7. g.melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(1)Bagran Kelima Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

Pasal 9

Bidang pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pen)rusunan kebijakan teknis, renc€Lna, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum, serta jabatan fungsional; Bidang pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggarazln pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan bidang pengemb€rngarl kompetensi teknis umum dan Fungsional;
b.penJrusuna.n kebijakan teknis dan rertcana pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
c.pen5rusunan standar perangkat pembelqjaran kompetensi umum, pilihan, urus€a pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
d.penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok fungsinya (2t

(3)Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan bidang pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional;
2. b.menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi Telsris Umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
3. c.menyelenggarakan pen5rusunan Standar perangkat pembelajaran kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagr jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
4. d.menyelenggarakan pengembangan kompetensi umum, pilihan serta urusan pemerintahEul umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
5. e.menyelenggarakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan bagi jabatan administrasi serta jabatan fungsional;
6. f.melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kepala Bidang pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dibantu oleh :
7. a.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
8. b.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
9. c.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
(4)aa

Pasal 10

{1) Kepala subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi, mempunyai tugas :

a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang pengembangan kompetensi umum jabatan administrasi;
b.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan teknis dan renc€u1a pen5rusunan standar perangkat pembelajaran Kompetensi Umum Jabatan Administrasi; c, melaksanakan pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
d.melaksanakan pembinaan pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
e.melaksanakan koordinasi pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
f.melaksanakan fasilitasi dan pemantauan pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
g.melaksanakandan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
h.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
i.melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2)Kepala subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan teknis dan rencana pen5rusunan standar perangkat pembelajaran Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
3. c.melaksanakan pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
4. d.melaksanakan pembinaan pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
5. e.melaksanakan koordinasi pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
6. f.melaksanakan fasilitasi dan pemantauan pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
7. g.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
8. h.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
9. i.melaksanakan penJrusunEur laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Kepala subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan teknis dan rencana pen5rusunan standar perangkat pembelajara.n Kompetensi Jabatan Fungsional;
3. c.melaksanakan pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
4. d.melaksanakan pembinaan pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
5. e.melaksanakan koordinasi pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
6. f.melaksanakan fasilitasi dan pemantauan pengembarlgan Kompetensi Jabatan Fungsional;
7. g.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
8. h.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
9. i.melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagran Keenam Bidang Pengemb€rngan Kompetensi Manajerial Pasal 1 1
(1)Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepimimpinan, dan pra.iabat;
(2)Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dalam melaksanakan tugas, menyelen fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan bidang pengembangan kompetensi manajerial;
2. b.penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan pra.jabatan;
3. c.pen5rusunan standar perangkat pembelajaran kompetensi bagr pimpinan daerah dan jabatan pimpinan;
4. d.penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagt pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
(3)
1. e.pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengemba.ngan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
2. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, mempunyai uraian tugas :
3. a.menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan bidang pengembangan kompetensi manajerial;
4. b.menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
5. c.menyelenggarakan pen5rusunan standar perangkat pembelajara.n pemerintahan daerah provinsi bagr pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan;
6. d.menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
7. e.menyelenggarakan pembinaan, peogkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan pr4iabatan;
8. f.menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (21 dan ayat (3), Kepala Bidang pengembangan Kompetensi Manajerial, dibantu oleh :
9. a.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
10. b.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggr;
11. c.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan. (41

Pasal 12

(1)Kepala subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan sub bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penJrusunan standar perangkat pembelajara.n Kompetensi Pimpinan Daerah;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
4. d.melaksanakan pembinaan pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
6. f.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. h.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
9. i.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Kepala subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang pengembangan kompetensi jabatan Pimpinan Tinggr;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan teknis dan rencana penyusuna.n standar perangkat pembelaj ararl Jabatan Pimpinan Tinggr;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;
4. d.melaksanakan pembinaan pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan TinggU
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;
6. f.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. h.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang;
9. i.melaksanakan pen5rusunarl laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Pr4iabatan, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan subbidang pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prqjabatan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran Kepemimpinan dan Prajabatan;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan;
5. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang; melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…