DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun ?ALL tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang Pdak Daerah Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; C. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor L2 Tahun 2Ol7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2Ol8; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O18; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20Og tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Ixmbaran d. Mengingat : 1. 2. 3. 5. Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 11,9, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Neimor 5 16 1); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); Peraturat Daerah Nomor 1 Tahun 20rc tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {L,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ZOLL Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Frovinsi Sumatera Utara Nomor I Tahun 2011 tentang Pqiak Daerah Provinsi Surnatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2Afi tentang Anggaraa Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun zOtT Nomor 12); 6. 7. 8. o
10.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7); L1.Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2Al7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2QLT Nomor 92)' sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENE-TAPAN BESARI.TYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retrbusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perp4jakan daerah sesuai dengan perahrran perundang-undangan;
8.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan Fmungutan pajak;
9.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10.Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pqiak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik' Nama Kendaraan Bermotor; ll.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur;
12.Kinerja Khusus adalah pencapaian target Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang oleh masing-masing pegawai di lingkungan Badan yakni 10O (seratus) Unit Kendaraan Bermotor setiap bulannya atau 3OO (tiga ratus) Unit Kendaraan Bermotor dalam 1 (satu) Triwulan.
13.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatlan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagl sebesar-besafiIya kemakmuran ralqyat; 14.Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras;
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pqiak hingga pada pengawasan penyetoran; l6.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif Pemungutan Pqiak dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;

BAB II

INSENTIF Bagran Kesatu Sumber Insentif

Pasal 3

Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan Insentif yang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Pasal 4

(1)Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah;
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional diberikan kepada:
1. a.Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungutan pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
2. b.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
4. d.Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah.
(3)Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya ditetapkan dengan perkalian gqii pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan dari pembuat daftar gaji yang ditetapkan.
(4)Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)adalah memperhatikan faktor jabatan stmktural, fungsional dan beban kerja objektif penerima insentif yangbersangkutandidasarkan kepada pengangkatan jabatan dan penugasannya yang ditetapkan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

(I)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar 3o/a (tiga persen) dari rencana penerimaan pqiak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah;

(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pqiak dan Retribusi Daerah;

Pasal 6

(1)Besarnya pembayaran insentif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atas penerimaan pajak daerah ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.5O0.O0O.0OO.OOO,OO (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tujangan yang melekat;
(2)Untuk besaran insentif pAiak daerah yaihr paling tinggi B (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 7

(1)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target kineda;
(2)Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut tidak dibayarkan;
(3)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya yang mencapai target kinerja triwulanan; (a) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagaimana penerimaan daerah.

Pasal 8

(l)Alokasi besaran Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu 9Oa/o (sembilan puluh persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan l0o/o (sepuluh persen) untuk Pihak Lain, yaitu Kepolisian Daerah;

(2)Alokasi besaran insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor {PBBKB) yaitu 9O% (sembilan puluh persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan t0o/o untuk pihak lain yaitu produsen dan/atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya;
(3)Untuk penyedia Bahan Bakar sebagairnana dimaksud pada ayat (21 pemberian insentif pajaknya diperhitungkan dari realisasi pembayaran setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setiap bulannya dari produsen dan/atau penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
(4)Alokasi besaran Insentif Pemungutan Pajak Air Permukaan {APU), lAOo/a (seratus persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

(1)Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima insentif ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungiawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat; Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah menerima setinggi-tingginya I (delapan) kali ga,ji pokok dan tunjangan yang melekat; Pejabat dan Pegawai Badan sebagai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Kepala Badan, menerima setinggi-tingglnya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  2. 2.Bendahara Umum Daerah (BUD), Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UP?, masing-masing menerima setinggi-tingginya 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  3. 3.Kepala Subbidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Kuasa Bendara Umum Daerah (Kuasa BUD), masing-masing menerima setinggi- b. c. tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  4. 4.Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang, Koordinator Fungsional, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru dan Sentra Pelayanan Lainnya), Admin Komputer, Korektor Pajak, Koordinator Jaringan IT, Operator IT, menerima setinggi-tinggrnya 5 (lima) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat;
  5. 5.Pembantu Pengurus Barang, Petugas Samsat Keliling, masing-masing menerima setinggi- tingginya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  6. 6.Staf dan Tenaga Honorer Database masing-masing menerima setinggi-tinggrnya 3 {tiga} kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Untuk pelaksanaan penetapan Alokasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan kepada Kepala Badan dalam menetapkan dan sekaligus membuat Daftar Penerima dan pembayaran insentif pdak daerah dimaksud setiap bulannya sesuai dengan alokasi besaran insentif yang dapat direalisasikan.
(3)Pembayaran Insentif kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan danlatau pengiriman/transfer bank dari Rekening Bendahara Pengeluaran Badan kepada rekening pribadi para penerima dalam bentuk penerimaan bersih {netto), setelah dipotong dengan pajak-pajak dan potongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk potongan atas realisasi Kinerja Khusus.

Pasal 10

(1)Pemotongan Insentif diperhitungkan sebagai berikut :
1. a.Untuk setiap ketidakhadiran 1 (satu) hari tanpa alasan yang jelas, insentif dipotong sebesar 1% (satu) persen;
2. b.Untuk Kinerja Khusus yaitu pelaksanaan SensuslPenelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang pemotongan insentif diperhitungkan sebagai berikut :
  1. 1.Apabila pada akhir Triwulan, realisasi pencapaian Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang mencapai 100o/o (seratus persen), maka insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan adalah sebesar 10O% (seratus persen) dari jumlah netto insentif yang diterima;
  2. 2.Apabila pada akhir Triwulan, realisasi pencapaian Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang tidak mencapai lOO% (seratus persen) tetapi lebih dari 7oo/a (tujuh puluh persen), maka insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah netto insentif yang diterima;
  3. 3.Apabila pada akhir Triwulan, realisasi pencapaian Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang tidak mencapai sebanyak 7Oo/o (tujuh puluh persen) tetapi lebih dari 2Oo/o (dua puluh persen), maka insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan adalah 4Oo/a (empat puluh persen) dari jumlah netto insentif yang diterima;
  4. 4.Apabila pada akhir Triwulan, realisasi pencapaian Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang adalah sebanyak 2Ao/o (dua puluh persen), maka insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan adalah lOo/o (sepuluh puluh persen) dari jumlah netto insentif yang diterima.
(2)Untuk tertib administrasi pembayaran Insentif, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT diwajibkan menyampaikan :
1. a.Data Pendukung berupa Surat Keputusan atau Surat Perintah T1rgas dari Atasan atau Pejabat Berwenang, dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 4 dan 5:
2. b.Laporan Absensi Bulanan dan l,aporan Bulanan Pelaksanaan Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang pada Unit kerjanya masing-masing, sebagai yang merupakan bukti sah sebagai dasar pembayaran; 3) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun ?ALL tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang Pdak Daerah Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; C. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor L2 Tahun 2Ol7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2Ol8; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Ixmbaran d. Mengingat : 1. 2. 3. 5. Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 11,9, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Neimor 5 16 1); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); Peraturat Daerah Nomor 1 Tahun 20rc tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {L,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ZOLL Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Frovinsi Sumatera Utara Nomor I Tahun 2011 tentang Pqiak Daerah Provinsi Surnatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2Afi tentang Anggaraa Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun zOtT Nomor 12); 6. 7. 8. o
10.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7); L1.Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2Al7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2QLT Nomor 92)' sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENE-TAPAN BESARI.TYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retrbusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perp4jakan daerah sesuai dengan perahrran perundang-undangan;
8.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan Fmungutan pajak;
9.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10.Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pqiak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik' Nama Kendaraan Bermotor; ll.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur;
12.Kinerja Khusus adalah pencapaian target Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang oleh masing-masing pegawai di lingkungan Badan yakni 10O (seratus) Unit Kendaraan Bermotor setiap bulannya atau 3OO (tiga ratus) Unit Kendaraan Bermotor dalam 1 (satu) Triwulan.
13.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatlan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagl sebesar-besafiIya kemakmuran ralqyat; 14.Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras;
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pqiak hingga pada pengawasan penyetoran; l6.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

BAB II

INSENTIF Bagran Kesatu Sumber Insentif

Pasal 3

Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan Insentif yang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Pasal 4

(1)Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah;
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional diberikan kepada:
1. a.Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungutan pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
2. b.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
4. d.Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah.
(3)Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya ditetapkan dengan perkalian gqii pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan dari pembuat daftar gaji yang ditetapkan.
(4)Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)adalah memperhatikan faktor jabatan stmktural, fungsional dan beban kerja objektif penerima insentif yangbersangkutandidasarkan kepada pengangkatan jabatan dan penugasannya yang ditetapkan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

(I)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar 3o/a (tiga persen) dari rencana penerimaan pqiak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah;

(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pqiak dan Retribusi Daerah;

Pasal 6

(1)Besarnya pembayaran insentif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atas penerimaan pajak daerah ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.5O0.O0O.0OO.OOO,OO (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tujangan yang melekat;
(2)Untuk besaran insentif pAiak daerah yaihr paling tinggi B (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 7

(1)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target kineda;
(2)Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut tidak dibayarkan;
(3)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya yang mencapai target kinerja triwulanan; (a) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagaimana penerimaan daerah.

Pasal 8

(2)Alokasi besaran insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor {PBBKB) yaitu 9O% (sembilan puluh persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan t0o/o untuk pihak lain yaitu produsen dan/atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya;
(3)Untuk penyedia Bahan Bakar sebagairnana dimaksud pada ayat (21 pemberian insentif pajaknya diperhitungkan dari realisasi pembayaran setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setiap bulannya dari produsen dan/atau penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
(4)Alokasi besaran Insentif Pemungutan Pajak Air Permukaan {APU), lAOo/a (seratus persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

(1)Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima insentif ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungiawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat; Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah menerima setinggi-tingginya I (delapan) kali ga,ji pokok dan tunjangan yang melekat; Pejabat dan Pegawai Badan sebagai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Kepala Badan, menerima setinggi-tingglnya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  2. 2.Bendahara Umum Daerah (BUD), Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UP?, masing-masing menerima setinggi-tingginya 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  3. 3.Kepala Subbidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Kuasa Bendara Umum Daerah (Kuasa BUD), masing-masing menerima setinggi- b. c. tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  4. 4.Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang, Koordinator Fungsional, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru dan Sentra Pelayanan Lainnya), Admin Komputer, Korektor Pajak, Koordinator Jaringan IT, Operator IT, menerima setinggi-tinggrnya 5 (lima) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat;
  5. 5.Pembantu Pengurus Barang, Petugas Samsat Keliling, masing-masing menerima setinggi- tingginya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  6. 6.Staf dan Tenaga Honorer Database masing-masing menerima setinggi-tinggrnya 3 {tiga} kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Untuk pelaksanaan penetapan Alokasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan kepada Kepala Badan dalam menetapkan dan sekaligus membuat Daftar Penerima dan pembayaran insentif pdak daerah dimaksud setiap bulannya sesuai dengan alokasi besaran insentif yang dapat direalisasikan.
(3)Pembayaran Insentif kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan danlatau pengiriman/transfer bank dari Rekening Bendahara Pengeluaran Badan kepada rekening pribadi para penerima dalam bentuk penerimaan bersih {netto), setelah dipotong dengan pajak-pajak dan potongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk potongan atas realisasi Kinerja Khusus.

Pasal 10

(1)Pemotongan Insentif diperhitungkan sebagai berikut :
1. a.Untuk setiap ketidakhadiran 1 (satu) hari tanpa alasan yang jelas, insentif dipotong sebesar 1% (satu) persen;
2. b.Untuk Kinerja Khusus yaitu pelaksanaan SensuslPenelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang pemotongan insentif diperhitungkan sebagai berikut :
  1. 1.Apabila pada akhir Triwulan, realisasi pencapaian Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang mencapai 100o/o (seratus persen), maka insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan adalah sebesar 10O% (seratus persen) dari jumlah netto insentif yang diterima;
  2. 2.Apabila pada akhir Triwulan, realisasi pencapaian Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang tidak mencapai lOO% (seratus persen) tetapi lebih dari 7oo/a (tujuh puluh persen), maka insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah netto insentif yang diterima;
  3. 3.Apabila pada akhir Triwulan, realisasi pencapaian Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang tidak mencapai sebanyak 7Oo/o (tujuh puluh persen) tetapi lebih dari 2Oo/o (dua puluh persen), maka insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan adalah 4Oo/a (empat puluh persen) dari jumlah netto insentif yang diterima;
  4. 4.Apabila pada akhir Triwulan, realisasi pencapaian Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang adalah sebanyak 2Ao/o (dua puluh persen), maka insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan adalah lOo/o (sepuluh puluh persen) dari jumlah netto insentif yang diterima.
(2)Untuk tertib administrasi pembayaran Insentif, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT diwajibkan menyampaikan :
1. a.Data Pendukung berupa Surat Keputusan atau Surat Perintah T1rgas dari Atasan atau Pejabat Berwenang, dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 4 dan 5:
2. b.Laporan Absensi Bulanan dan l,aporan Bulanan Pelaksanaan Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang pada Unit kerjanya masing-masing, sebagai yang merupakan bukti sah sebagai dasar pembayaran; 3) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETTENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

INSENTIF Bagran Kesatu Sumber Insentif

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETTENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

INSENTIF Bagran Kesatu Sumber Insentif

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015