DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Relaksasi PKB dan BBNKB; Pelaksanaan; Waktu Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Situasi Pandemi Corona Vints Di.sease 2AD (Covid- 19); Undang-Undang Nomor 2+ Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Mengingat : 1. b. U. 2. 3. 6. 7. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); Und,ang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OI5 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322\; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 157); 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Nomor 44); Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun zAW tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9 Nomor 22). MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RELAKSASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA SITUASI PANDEMI CORO]'TA I,{RUS DTSEASE 2Ot9 (COVID- 19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. 9. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonorni seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat dengan BP2RD Provsu. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan P4jak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPT PPD adalah Unit Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana l{ecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT. Layanan SAMSAT adalah seluruh pelayanan ke- SAMSAT-an baik yang dilakukan di UPT PPD, SAMSAT Pembantu, SAMSAT Gerai, Bus SAMSAT Keliling, SAMSAT Corner dan SAMSAT Drive Thru. Kendaraan Bei"motor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa rnotor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk 8. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 13. 11. 12. 16. 1n I'. mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya meilggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Pqiak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. . Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Relaksasi Pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pAjak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib PEak dalam memenuhi kewaj iban perpaj akannya. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek Pajak l(endaraan Bermotoi'adalah orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. t4. 1<
18.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RELAKSASI PKB dan BBNKB

Pasal 2

Relaksasi PKB dan BBNKB, meliputi :

a.Pembebasan Pokok PKB;
b.Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB;
c.Pembebasan BBNKB untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya;

Pasal 3

(1)Pembebasan Pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pembebasan pokok PKB yang tertunggak untuk PKB Tahun ketiga dan seterusnya.
(2)Pemberian Pembebasan Pokok PKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB pada tahun berjalan.
(3)Pembebasan Pokok PKB tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor yang masih menjadi piutang pajak.
(4)Pembebasan Pokok PKB tidak berlaku apabila pembayaran belum dilakukan sampai dengan berakhirnya waktu pembebasan pokok PKB, dan harus dilakukan penetapan ulang.

Pasal 4

Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan sebesar l}Oo1o (seratus persen) atau menyeluruh.

Pasal 5

Pembebasan BBNKB untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan sebesar 100% (seratus persen) atau menyeluruh. Pembebasan BBNKB untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya diberikan kepada Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi luar daerah maupun dalam daerah yang akan didaftarkan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pembebasan BBNKB diberikan dengan ketentuan batas waktu Surat Keterangan Fiskal paiing lama ditetapkan tanggal 23 Desember 2021.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melaksanakan Relaksasi PKB dan BBNKB. ReLaksasi PKB dan BBNI{B diberikan berdasarkan persyaratan yant berlaku.

(3)(i)
(2)
(1){2t -B-
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Relaksasi PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sejak tanggal 21 Oktober sampai dcngan 23 Desember 2A21.
(2)Bagi kendaraan bermotor yang telah mendaftar untuk dilakukan proses registrasi dan identifikasi di Kepolisian sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, masih diberi perpanjangan waktu pembayaran sampai dengan batas waktu 2A (dua puluh) hari kalender yaitu tanggal 30 Desember 2O21.
(3)itendaraarr bermotor sebagaimana dimaksud pada a5,'at (2) adalah kendaraan bermotor selain pendaftaran ulang tahunan.
(4)Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum juga melakukan pembayaran, maka pendaftarannya dibataikan, dan wajib melakukan pendaftaran dan penetapan ulang. (5i Relaksasi PKB dan BBNKB hanya dapat dilakukan di Sentra Pelayanan ke-SAMSAT-an se Provinsi Sumatera Utara.
(1)Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribrusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporannya setiap minggu kepada Kepala Badan.
(2)Kepala Badan menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI D^^^l o r cisd.l U

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ditetapkan di Medan P1h. KEPALA BIRO HUKUM, pada tanggal 19 oktober 2o2t K GUBERNUR SUMATERA UTARA, M TAHI TULUS P. NAIBAHO, SH ttd PEMBINA NrP. 19640318 199803 001 EDy RAHMAYADT Diundangkan di Medan pada tanggal 21 Oktober 2021 PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd AFIFI LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 20

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…