DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2022

Nomor: 20
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Objek Dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Dasar Penghitungan Pengenaan Njkb Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2A22; : 1- Pasal 18 ayat (6) dan pasal 188 ayat (L) undang*undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

2.undang-undang Nomor 24 Tahun 1gs6 tentang Pembentukan Daerah otonom propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan pembentukan propinsi sumatera utara {Lembaran Negara Repubtik Indonesia Ta}run 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
3.Undang-unda:rg Nomor 22 Tatrun 2oo9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20og Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O2S) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2CI2o Nomor Z4i, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6FTO); I 2 {
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1.4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tatrun 2A2A tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;
6.Undang-Undang Nomor I Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OL2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL4 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun zOLg tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai {Battery Electric Vehiclel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zCILg Nomor La6l;
10.Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2A36l' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahrln 2ol9 Nornor ! { t i 3 L57l; 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahr:n 2*2t tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2O2l {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2L Nomor q) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 40 Tahun 2a2l tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2A2L tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2L Nomor 99O);
12.Perafiiran Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);
13.Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2ol9 tentang pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2OL9 Nomor L2l sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d.engan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2A27 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2AL9 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2L Nomor 23); L4, Peraturan Gr.rbernur Nornor 38 Tahrrn 2016 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraktrir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peratr.ran Gubernur sumatera utara Nomor 38 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Srrmatera Utara (Berita Da.erah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19); T MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara'
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom' 3.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
4.Kepala Daerah adalah GUbernur sumatera utara, yang selanjutnYa disebut Gubernur;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rak-va.t Daerah dalam PenyelenggaraanurusanPemerintahanDaerahyang menjadi Kewenangan Daerah'
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara-
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara' L Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan d.igerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah Menetapkan 5 suatusumberda,vaenergitertentumenjaditenagager:r- kendaraan bermotsr yang bersangkutan' serta kendaraan bermotor yang diaperasikan di air'
9.Kendaraan Berm*tsr Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan f atau orang d"engan dipungut bayaran'
10.Kendaraan Bermot*r Listrik berbasis Baterai (Battery Electric vehicle) yarrg selanjutnSra disebut KBL Berbasis Baterai adalah Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrikdanmend.apatkanpasokansrrmberdayatenaga listrik dari Baterai secara langsung dikendaraan maupun dari luar.
11.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemiiikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13.Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, ada-lah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
15.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Utrah Bentuk adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis d,an f atau penggunaannya.
16.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata. yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17.Harga Kosong (off the road) adaiah harga kendaraan bermotor d.ari pabrikan f agen penjual termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 6
18.Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan lagen penjualan termasuk pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
19.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan danl atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
20.Hari adalah hari kerja.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Objek PKB merupakan Kepemilikan danf atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Objek Pajak BBN-KB merupakan Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(3)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kendaraan bermotor dioperasikan di atas jalan darat dan;
2. b.kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
(4)Kendara.arr bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, terdiri dari :
1. a.mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
2. b.mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga;
5. e.sepeda motor roda dua;
6. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang. 7

Pasal 3

(i) subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor.

(2)subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

(1)Penghitungan dasar pengenaan pKB dilakukan terhadap Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (41. t2| Penghitungan dasar pengenaan pKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(3)Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a tercantum pada kolom T Lampiran i sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yant nilainya I (satui sampai dengan 1,3 (satu koma tiga). B {21 Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisiennya sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,A25 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.blind van, pick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 ( satu koma noi delapan puluh lima);
5. e.bus nilai koelisien sama dengan 1,1 (satu koma satu ); dan
6. f.light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
(3)Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada alrat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom B Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumiahan NJKB dengan niiai jual ubah bentuk kendaraan bermotor.
(2)NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ii seLragai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .
(3)Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar lAoh (sepuluh persen) dari : I
1. a.selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB; b' NJKB ubah Bentuk, untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum dalam tabei NJKB.
(4)NJKB ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Kendaraarl Baru yang pada saat didaftarkan telah mengalami perubahan bentuk, maka penetapan NJKB ubah Bentuk sesuai perubahan bentuk yang terakhir dengan mendasarkan tanggal rekomendasi Kepala Balai pengelola Transportasi Darat Provinsi Sumatera Utara.
(5)Untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penetapan pajak tahun berikutnya mendasarkan pada tahun pembuatan kendaraan tersebut.

Pasal 7

NJKB untuk Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 1925 dan Tahun-tahun sebelum Tahun 197s, adalah sama dengan NJKB Pembuatan Tahun 197 5.

Pasal 8

(1)Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang rnengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
(2)Dasar Pengenaan BBN-KB Lragi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN- KB sebesar lO% (sepuiuh persen) dari Nilai Juai Mesin Pengganti.
(3)Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.mesin dengan isi Cylinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp. 10.000.000,- {sepuluh juta rupiahi; Lr. mesin dengan isi Cylinder 2.501 cc sampai dengan 5.OOO cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 10
2. c.mesin dengan isi Cylinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp" 20.000.000,- (dua pu-luh jtr-ta rupiah);
3. d.mesin dengan isi Cylinder diatas 10.000 cc, sebesar Rp.25.O0O.OOO,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan berrnotor yang mengalami perubahan fungsi kendaraan berrnotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor Llmum, dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan umum;
2. b.tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi;
3. c.melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor y'ang mengalami perul:ahan fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umrlm, diiaksanakan dengan ketentuan :
1. a.dasar pengenaan PKB, menggunakan tarif sesuai dengan kendaraan pribadi atau bukan umum; dan
2. b.tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
(3)Penghitungan dasar pengenaan PKB clan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 10

Perubahan fungsi kendaraan berrnotor bukan umum menjadi kendar:aan trermotor Llmurn se.bagaimana dimaksud daiam Pasal 9 ayat {1}, harus rnemenuhi persyaratan dan n:emi}iki 11 izin penyelenggaraan angkutan umlrm serta tzin trayek atau izrrlr tidak dalam traysk sesuai ketentuan peratura-n perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 3Aah (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB untr-rk kendaraan bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 3Aoh (tiga puluh persen) dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 6Aoh (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan uml-tm untuk barang ditetapkan sebesar 6ook {enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…