DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BAB III SISTEMATIKA BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB V PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
7.Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB pemerintah daerah provinsi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.
8.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9.Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Filantropi adalah setiap orang perseorangan atau lembaga yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan.
11.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 3

(1)RAD TPB Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen rencana aksi yang menjadi landasan bagi pelaksana progam dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di Sumatera Utara.
(2)Aktor pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
1. a.organisasi kemasyarakatan;
2. b.filantrofi;
3. c.pelaku usaha;
4. d.akademisi; dan
5. e.pemangku kepentingan lainnya.
(3)TPB berisi 17 (Tujuh Belas) tujuan yang meliputi:
1. a.tanpa kemiskinan;
2. b.tanpa kelaparan;
3. c.kehidupan sehat dan sejahtera;
4. d.pendidikan berkualitas;
5. e.kesetaraan gender;
6. f.air bersih dan sanitasi layak;
7. g.energi bersih dan terjangkau;
8. h.pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. i.industri, inovasi dan infrastruktur;
10. j.berkurangnya kesenjangan;
11. k.kota dan permukiman yang berkelanjutan;
12. l.konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. m.penanganan perubahan iklim;
14. n.ekosistem lautan;
15. o.ekosistem daratan;
16. p.perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
17. q.kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : PENDAHULUAN;
2. b.Bab II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB;
3. c.Bab III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB;
4. d.Bab IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; dan
5. e.Bab V : PENUTUP;
(2)Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB yang melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
(2)Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. 800 u 90066r rz?0696T 'dIN {c/ni} Epn}lr BLrIqUred 'i lnxnH odifl v'lvdgx e{uqsy ueEu r(J rensas rrEurIES OZ HOHON gtrOZ NNHVJ \THVJN VSSJVIAINS ISNIAOHd HVUSV{ YJ,IHSA NVHOd TCNgCdg 'V'Il{ 'p}} .VUVJI] YUSJVWNS ISNIAOHd HVHSVC SIHVJSUXAS 'Id 7ZAZ t3rEtrAJ 1g p88uel eped uepel I tp ue4SuEpunifl hlOIJl]SVN,{IgV AAAOg CVI/TIAIVHJ-II1{ 'p}} .YHVJN YESJVITNS HNNdggNS 1ZAZ lerefil 96 p8Euel eped uepal I ip ue>ldelallq 'eJBln E"ralErrrns rsur^ord r{eJ3EC EIIJSg rrrEi€p ertuueledurauad ueSusp lq JnuJsqn{} uEJnlersd ue8rrepun8uad ue{qe}uiJeuraru'erturnqela8uaur 8ue"ro derlas ;e8y 'xe4Euepunlp pffiue1 eped n>Ielroq IEIntu rul rnuraqns uernlered 9 iEsEd dru,nNad A EIvg LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…