DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Talrrun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2OO4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8aal;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46631;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48171;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 201O tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2}ll tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2OlL Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52A91;
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2O15; ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OI1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2OI4 tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OI4;
14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6); 4 -o-
15.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor e);
16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
17.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi;
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangurran Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara;
7.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atarl tidak langsung mendafatkan ^manfiat atam dampak dari perencanaan dtq pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan kabupatenf kota, bNI, pOl,RI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Onnas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusahalinvestor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan;
8.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penJrusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsLrr pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 1O. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
13.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
14.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun; l5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yattg dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
17.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
18.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. PasaI2

(1)RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI5 merupakan penjabaran dari sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI3 - 2018, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2)RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan ' ' daerah antai wilayah, antar sekfor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
(3)RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berfungsi sebagai:
1. a.pedoman dalam penJrusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
2. b.landasan pen)rusunan KUA dan PPAS dalam rangka pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;
3. c.acuan bagr Pemerintah KabupatenlKota dalam men5rusun Renja Pembangunan Daerah Tahun 2AL5.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2Ol5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL5, untuk :

a.menyempurnakan Rancangan Renja SKPD Tahun 2O15;
b.sebagai bahan untuk penyusunan RKA SKPD Tahun 2OL5;
c.melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD Provinsi dengan DPRD.

Pasal 4

(1)Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dengan memastikan rancangan Renja SKPD Provinsi telah sesuai dengan RKPD Provinsi, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD;
(2)Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD Provinsi yang telah sesuai dengan RKPD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan;
(3)Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

Pasal 5

Kaidah - kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a.Kepala SKPD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaart rencana pembangunan masing-masing SKPD;
b.Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing r masing SKPD;
c.Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan menyampaikannya per triwulan paling lamtat la (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan tahunan;
d.Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagt pen5rusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI5 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan RKPD Tahun 2015 hasil pembahasan dengan DPRD. Pasal B Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 23 Mei 2OI4 GUBERNUR SUMATERA UTARA. ttd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 28 Mei 2OI+ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2074 NOMOR 21 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TANGGAL 23 MEI 2AT4 RENCANA KERJA PEMBANGUNANAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 BAB -VI PENUTUP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2OL5 sampai dengan tanggal 31 Desember 2O15. La ngkah-langkah persiapan d imulai sejak tangga I d itetapka n hi ngga pelaksanaan nya. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O15, akan sangat menentukan jalannya Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun2ALS-2OL8. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder dan pemerintah kabupaten/kota. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti yang sanEat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional umumnya dan daerah khususnya, untuk itu diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat mempedomani target-target dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan pada lampiran dari RKPD ProvinsiSumatera Utara Tahun 2015 ini. Dengan semangat dan memohon ridho dan kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita wujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUT PERAN ABGC (ACADEMTC, BUSSTNESS, GOyERNMENT AND COMMUNffn. GUBERNUR SUMATERA UTARA ttd. GATOT PUJO NUGROHO LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TANGGAL 23 MEI 2OI4 RUMUSAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHTIN 2OI5 Catatan Penting PRAKIRAAN MAru TAHTIN 2016 Lokasi Target Capaiar Kineria Kebutuhan Dana / Pazu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kineria Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l6( Monitoring Pembinaan Terpantaunya Kegiatan iumatera {Itara 33 Kab/Kota Rp 100,000,000 APBD Provsu Menj alin koordinasi dan 33 KablKota 100,000,000 t6'7 Pendataan Linmas Kab/Kota Terdatanya jumlah linmas Kab/Kota Jumatera {Jtara 33 KabA(ota Rp 100,000,000 APBD Provsu Tersedianya data Linmas dt seluruh Kab/Kota 33 Kab/Kota 200,000,00C 168 Sosi alisasi Pencegahan Perilaku Kekerasan dan Amuk Massa ke Sekolah- Sekolah SLTA Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi Sumatera l]tara l0kali;@50 )rg Rp 75,000,000 Meminimalisir bentuk-benhrk kej ahatan di sekolah-sekolah l0kali;@50 org 200,000,000 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd, GATOT PUJO NUGROHO Page 23 LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TANGGAL 23 MEI 2OI4 REKAP PROGRAM KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 Kode Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 tt4luDru4rtE, uI ut4ll f sru Daerah dan Program/Kegiatan r f\rlErJarf tuS / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanalPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanalPagu Indikatif

(2)(3) G (5) (6) (7\ (E) (9) ( r0) 06 .T l8 Terjaganya stabilitas harga dan sislem distribusi kBbuluhan bahan P$t;k qffi{ffi r1{a,ttgi3. Ilitl,r$s.[ d{+lo-..1pee.4..11.1. ...i,, ...,...,, $ r:. l;!lrf.iQ0,oitl0p t6 1B 01 Monitoring perkembangan harga & pendistribusian kebutuhan pokok dan barang- barang strategis Iarga dan distribusi barang lebutuhan pokok ter'hendali Sumatera Utara 30 komoditi 190.000.000 PAD 35 komoditi 200,000,000 )6 18 03 Sosialisasi peningkatan Pemkaian produksi dalam negeri v,leningkatnya produksi dalam negeri Sumatera Utara 30 orang 66,500,000 PAD 30 orang 76,500,000 J6 1B 05 Promosi & pemasaran produksi dalam negeri melalui berbagai event pameran dan Misi Dagang Lokal v{emperkeiralkan produksi dalam regeri melalui berbagai event :ameran dan Misi Dagang Lokal Dalam dan Luar Daerah 20 komoditi 475,000,000 PAD 20 komoditi 485,000,000 06 01 18 06 ?usat Inlbrmasi Harga Pangan Strategis fersedianya pusat infomasi harga :angan strategis Dalam dan Luar Daerah 1 keg 285.000.000 PAD 1 keg 295,000,000 06 0'l l8 08 Penataan Tempat Usaha bagi para pedagang kaki lima/ Asongan dan pengaclaan sarana usaha Tedatanya tempat berusaha bagi para pedagang kaki lima dan asongan Kota Pematang Siantar l0 Orang 332,500,000 PAD l0 Orang 342,500,000 TOTAL 17,357,545,400 18,266,545,400 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Page L1.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2OO4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8aal;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46631;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48171;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 201O tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2}ll tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2OlL Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52A91;
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2O15; ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OI1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2OI4 tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OI4;
14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6); 4 -o-
15.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor e);
16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
17.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi;
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangurran Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara;
7.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atarl tidak langsung mendafatkan ^manfiat atam dampak dari perencanaan dtq pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan kabupatenf kota, bNI, pOl,RI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Onnas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusahalinvestor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan;
8.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penJrusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsLrr pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 1O. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
13.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
14.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun; l5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yattg dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
17.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
18.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. PasaI2

(1)RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI5 merupakan penjabaran dari sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI3 - 2018, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2)RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan ' ' daerah antai wilayah, antar sekfor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
(3)RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berfungsi sebagai:
1. a.pedoman dalam penJrusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
2. b.landasan pen)rusunan KUA dan PPAS dalam rangka pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;
3. c.acuan bagr Pemerintah KabupatenlKota dalam men5rusun Renja Pembangunan Daerah Tahun 2AL5.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2Ol5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL5, untuk :

a.menyempurnakan Rancangan Renja SKPD Tahun 2O15;
b.sebagai bahan untuk penyusunan RKA SKPD Tahun 2OL5;
c.melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD Provinsi dengan DPRD.

Pasal 4

(1)Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dengan memastikan rancangan Renja SKPD Provinsi telah sesuai dengan RKPD Provinsi, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD;
(2)Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD Provinsi yang telah sesuai dengan RKPD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan;
(3)Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

Pasal 5

Kaidah - kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a.Kepala SKPD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaart rencana pembangunan masing-masing SKPD;
b.Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing r masing SKPD;
c.Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan menyampaikannya per triwulan paling lamtat la (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan tahunan;
d.Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagt pen5rusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Pasal 9

(2)(3) G (5) (6) (7\ (E) (9) ( r0) 06 .T l8 Terjaganya stabilitas harga dan sislem distribusi kBbuluhan bahan P$t;k qffi{ffi r1{a,ttgi3. Ilitl,r$s.[ d{+lo-..1pee.4..11.1. ...i,, ...,...,, $ r:. l;!lrf.iQ0,oitl0p t6 1B 01 Monitoring perkembangan harga & pendistribusian kebutuhan pokok dan barang- barang strategis Iarga dan distribusi barang lebutuhan pokok ter'hendali Sumatera Utara 30 komoditi 190.000.000 PAD 35 komoditi 200,000,000 )6 18 03 Sosialisasi peningkatan Pemkaian produksi dalam negeri v,leningkatnya produksi dalam negeri Sumatera Utara 30 orang 66,500,000 PAD 30 orang 76,500,000 J6 1B 05 Promosi & pemasaran produksi dalam negeri melalui berbagai event pameran dan Misi Dagang Lokal v{emperkeiralkan produksi dalam regeri melalui berbagai event :ameran dan Misi Dagang Lokal Dalam dan Luar Daerah 20 komoditi 475,000,000 PAD 20 komoditi 485,000,000 06 01 18 06 ?usat Inlbrmasi Harga Pangan Strategis fersedianya pusat infomasi harga :angan strategis Dalam dan Luar Daerah 1 keg 285.000.000 PAD 1 keg 295,000,000 06 0'l l8 08 Penataan Tempat Usaha bagi para pedagang kaki lima/ Asongan dan pengaclaan sarana usaha Tedatanya tempat berusaha bagi para pedagang kaki lima dan asongan Kota Pematang Siantar l0 Orang 332,500,000 PAD l0 Orang 342,500,000 TOTAL 17,357,545,400 18,266,545,400 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Page L1.